Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnggaran yang sangat besar dan trend peningkatan pengadaan barang/jasa dengan Katalog Elektronik apakah menjadikan pelaksanaan e-Purchasing dengan Katalog Elektronik ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi. Structural Equation Modelling SEM dipilih untuk analisis faktor dan analisis jalur. Dari angka loading factor yang dihasilkan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan hubungan antara Efisiensi dengan Kinerja Pengadaan dengan Katalog Elektronik menunjukan hasil yang positif dan signifikan dengan nilai t-value sebesar 3,14. Sementara itu konstruk laten Efektifitas dan Transaparansi memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Nilai t-value dari konstruk efektifitas sebesar 1,35 dan t-value dari konstruk transparansi bernilai 1,43. Kata Kunci: Katalog Elektroni; Efisiensi; Efektifitas; Transparansi

---

ABSTRACTThe large budget in the procurement and the growth of the trend in procurement with Catalogue Electronic what made the implementation of e Purchasing by Electronic Catalogue has a positive and significant impact on the improvement of the efficiency, effectiveness and transparency. Structural Equation Modelling SEM is selected for the factor analysis and path analysis. Loading factor of the numbers generated are used to answer research questions. The results obtained with Performance Procurement Efficiency with Electronic Catalogue shows positive and significant with a t value of 3.14. Meanwhile latent constructs Effectiveness and Transparency have a positive relationship but not significant to the procurement performance. T value of the effectiveness construct is 1,35 and t value of transparency is 1,43. Key Word Electronic Catalogue Efficiency Effectiveness TransparencyJournal of Economic Literature JEL Classification H57"

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik itu dari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui e-Procurement yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e-catalogue. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PBJP , e-Procurement, Prinsip-Prinsip PBJP, e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

---

ABSTRACTThe Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods services of government that require innovation in the implementation, that is by way of utilization of information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods services in Tasikmalaya Regency Government against the principles that exist in the procurement of goods services generally. This research uses a post positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in depth interviews with parties that play a role in the procurement of goods services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods services. The result of the research shows that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods services has an impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods services by e Procurement consisting of e Tendering and e Purchasing with Utilizing e catalogue system. Keywords Policy Impact, Procurement of Government Goods Services PBJP , e Procurement, PBJP Principles, e Tendering, e Purchasing, e catalogue, Tasikmalaya Regency Government. "

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."

"Salah satu kemajuan besar yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa atau tender adalah pemberlakuan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik (e-procurement). Meskipun implementasi e-procurement dipercaya dapat meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, namun praktik persaingan dalam yang tidak sehat dalam tender masih ditemui. Sementara itu, dalam upaya penegakan Hukum Persaingan Usaha, selama ini KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang dapat berupa metode analisis ekonomi atau bukti komunikasi untuk memutus perkara-perkara kolusi dalam tender.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku persusahaan dalam tender dengan metode pengujian yang mengacu pada kaidah penawaran tender yang kompetitif, yaitu memenuhi uji conditional independence dan exchangeability. Metode pengujian tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pendeteksian awal perilaku kolusif dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dengan fokus pada penawaran-penawaran tender perbaikan jalan di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini mengidentifikasi terdapat tujuh perusahaan yang diduga melakukan perilaku kolusif di dalam tender, karena gagal melewati kedua uji tersebut.

---

One of the great progress that has been achieved by the Government in the procurement of goods services or tender is the implementation of the procurement of goods services through an electronic system e procurement Although the implementation of e procurement is believed to increase transparency and accountability however in practice the unfair competition tenders are still found Meanwhile to enforce the Competition Law KPPU uses indirect evidence that can be either an economic analysis or the evidence of communication for deciding collusion in tenders.

This study aimed to analyze firm behavior in tender by testing a method that refers to the rules of a competitive tender offer which are conditional independence and exchangeability test. The method is expected to support the pre detection of collusive behavior to make fair competition in government procurement. Focusing on Jakarta rsquo s road repairs tender this study identifies that there are seven firms that suspected of doing a collusion in the tender as they are failed to pass both of tests."

"Pengadaan secara elektronik (e-procurement) merupakan salah satu penerapan bentuk penerapan e-government. Berkembangnya proses e-procurement secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan mampu mengatasi kelemahan yang terjadi dalam pengadaan. Salah satunya melalui penerapan e-purchasing khususnya pada kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan pelaksanaan e-purchasing terjadi di Jawa Tengah, khususnya pada paket pekerjaan konstruksi jalan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka diperlukan evaluasi pelaksanaan pengadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada kinerja pengadaan serta memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian dilakukan penyusunan evaluasi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat empat faktor dominan yang berpengaruh pada kinerja pengadaan yaitu, karakteristik proyek, pengalaman penyedia, penentuan pemenang dan negosiasi, serta pelaksanaan proyek dan masa pemeliharaan. Selain itu, rekomendasi yang diberikan untuk meningkat kinerja pengadaan adalah penyusunan evaluasi pengadaan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut merupakan upaya evaluasi yang mencakup seluruh siklus proyek mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek.

---

Electronic procurement (e-procurement) represents one form of e-government implementation. The development of e-procurement processes is expected to overcome the weaknesses in procurement, including the implementation of epurchasing, which has been particularly prevalent in the last five years. The implementation of e-purchasing has been increased in Central Java, particularly in 

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Pengadaan secara elektronik diharapkan lebih transparan dan efisien, namun implementasi e- Government di Indonesia masih belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian, dilakukan penilaian terhadap situs web E-Katalog sebagai bentuk E-Government dalam pengadaan (eprocurement). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan E-Procurement Barang dan Jasa Pemerintah melalui situs web E-Katalog bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dilakukan menggunakan teori e-GovQual oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012), dengan empat dimensi yaitu, efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reability), dan dukungan masyarakat (citizen support). Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada situs web E- Katalog termasuk ke dalam kategori baik dengan persentase sebesar 75,5%, berdasarkan keempat dimensi yang diuji dan telah diturunkan menjadi 19 indikator. Berdasarkan hasil penelitian, masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan dalam situs web E-Katalog, khususnya permasalahan dan kendala yang terkait dengan dimensi keandalan dan dukungan masyarakat yang perlu ditingkatkan oleh berbagai pihak terutama LKPP dan PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) sebagai pengembang layanan.

---

Digital procurement system is expected to be more transparent and efficient, yet the implementation of e-Government in Indonesia is still not fully optimal. Therefore, an assessment of the E-Katalog website as a form of e-Government in procurement (e-procurement) is necessary. This study aims to evaluate the quality of government goods and services e-procurement through the E-Katalog website for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research uses the e-GovQual theory by Papadomichelaki and Mentzas (2012), with four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The author employs a quantitative approach with both quantitative and qualitative data collection techniques, including surveys, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that the service quality of the E-Katalog website falls into the good category, with a percentage of 75.5%, based on the four dimensions tested and broken down into 19 indicators. The study concludes that improvements are needed in the service quality of the E-Katalog website, particularly in addressing issues and challenges related to reliability and citizen support, which require enhancement by various stakeholders, especially LKPP and PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) as the service developers."