Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguji hubungan antara suara tidak setuju dan suara abstain pemegang saham publik terhadap mata acara rapat persetujuan laporan tahunan, kebijakan pembagian dividen, dan persetujuan susunan pengurus perusahaan pada RUPST dengan reaksi pasar. Penulis menggunakan 360 observasi yang dijadikan data cross-sectional selama periode tahun 2015-2016. Penelitian ini terdiri dari dua model regresi dimana kedua model tersebut menggunakan regresi OLS. Berdasarkan kedua model tersebut, penulis menemukan bahwa dampak suara pemegang saham publik terhadap mata acara RUPST sebagian berpengaruh negatif dan sebagian tidak berpengaruh pada reaksi pasar.

---

This study examines the relationship between public shareholders rsquo s vote for disagree and abstain against AGMS rsquo Meeting Agenda, the approval for annual reports, dividend policy, and the approval for company board of management with market reaction. We uses 360 observations of cross sectional data for the period of year 2015 2016. Our study consists of two regression models which utilize OLS model. Based on those two models, we find that the impact of implementation of public shareholders rsquo vote against AGMS rsquo meeting agenda has a negative effect and some have no effect to the market reaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemegang saham publik yang tidak setuju dan abstain terhadap agenda Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahunan yaitu penetapan akuntan publik dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Price to Book Value PBV perusahaan. Penelitian ini berguna untuk melihat apakah pemegang saham publik mempertimbangkan keputusannya dalam RUPS tahunan sehubungan dengan penetapan akuntan publik dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah walaupun pemegang saham publik tidak setuju dan abstain untuk agenda RUPS tahunan tetapi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap PBV. Penelitian ini menggunakan metode data panel.

---

This research aimed to examine the effect of public shareholders who disagree and abstain on the agenda of the Annual Shareholder General Meeting RUPS with regard to appointment of public accountants and approval of remunerations of Board Comissioners and Directors against Price to Book Value PBV of the company. This research is useful to see whether public shareholders consider their decisions in annual RUPS with respect to appointment of public accountant and approvals of remunerations of Board Commissioners and Directors during investing in the Indonesian Stock Market. The result is even though public shareholders disagree and abstain for annual RUPS agenda, but there is no negative effect against PBV of the company. This research used panel data."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan berdasarkan sistem e-RUPS yang diatur dalam POJK No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 16/2020). Penulisan tesis ini juga membahas bagaimana akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan Perundang-Undangan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana perbandingan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah adanya Pandemic Covid-19 di Indonesia, serta bagaimana akta risalah RUPS secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya POJK No. 16/2020 sudah membantu ketetapan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam UUPT. Dengan demikian akta Risalah RUPS secara elektronik tetap akan dikatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT dan POJK No. 16/2020, serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perusahaan terbuka dapat menggunakan ketetapan yang berhubungan dengan RUPS secara elektronik dengan semestinya di tengah wabah Covid-19.

---

This thesis discusses the comparison of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) conducted electronically by a Public Company in Indonesia based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and based on the e-GMS system regulated in POJK No. 16 of 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (POJK No. 16/2020). The writing of this thesis also discusses how the minutes of the GMS held through electronic media can be used as evidence in court. The research method used is a normative juridical approach, while the research approach used is the Legislative approach. This writing aims to understand how the comparison of the minutes of the GMS held electronically by the Public Company before and after the Covid-19 Pandemic in Indonesia, and how the minutes of the GMS electronically can be used as evidence in court. The conclusion of this research is the existence of POJK No. 16/2020 has assisted in the determination to hold the GMS electronically which was not previously regulated in detail in the Company Law. Thus, the electronic GMS Minutes deed will still be said to be valid as long as it does not conflict with the Company Law and POJK No. 16/2020, and can be used as evidence in the trial process in court. The results of this study suggest that public companies can use the provisions related to the GMS electronically in the midst of the Covid-19 outbreak."

"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

---

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."

"Singkatnya, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dan juga bentuk perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada PT Tertutup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tertutup yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) UU PT dan juga (ii) bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas PT Tertutup terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati jangka waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini khususnya membahas mengenai permasalahan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan UU PT. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, saham, pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham tahunan. Selain itu dibahas juga mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada PT tertutup dan juga mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT tertutup dalam hal penyelenggaraan rups tahunan yang melewati jangka waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS tahunan dalam UU PT merupakan "mandatory rule" dan juga terdapat beberapa perlindungan hukum dalam bentuk yang dinilai cukup melindungi, berupa cara/upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu ini.

---

In brief, this research aim to capture a legal consequences and the protection to the minority shareholder(s), in connection with the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"). The main idea of this research are as following: (i) what is the legal consequences to the implementation of annual general meeting of shareholders of a limited liability company that exceeds the mandatory period as stipulated under Article 78 paragraph (2) of Company Law concerning Company Law?, and (ii) what is the protection given to the minority shareholder (s) against implementation of Annual General Meeting of Shareholders as abovementioned? The research method that used in this thesis is normative juridical research, based on secondary data that has been collected during the research. This research specifically addresses the issue on the protection to the minority shareholder(s) as given by Company Law.

In this thesis, the researcher addresses the review on the limited liability itself, shares, the shareholder(s), and the annual general meeting of shareholders. The review also focused on the stipulation and the implementation of the legal protection to the minority shareholders of a limited liability company, especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law.

This research concludes that the Company Law stipulates that implementation of an annual general meeting of shareholders s mandatory, and there are sufficient legal protection, in form of legal action that may be performed by the minority shareholders in order to protect their rights and interest pertaining , especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law."

"Penelitian ini, dimulai sebagai rasa ingin tahu atas apa yang tampak sebagai sebuah paradoks, akan membahas mengenai POJK 9/2018 dalam memberikan kewajiban Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada calon pemegang saham pengendali. Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib belum tentu dapat dilaksanakan dengan mudah dan konsisten seperti yang diinginkan. MTO dianggap kontroversial karena perdebatan tentang potensi kerugian yang berdampak bagi calon pengendali. Akibatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan kerugian bagi calon pemegang saham pengendali karena keuntungan yang diperoleh berpotensi tidak seimbang dibandingkan dengan pemegang saham minoritas dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implikasi penambahan pemegang saham pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka yang wajib melakukan Penawaran Tender Wajib dan peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam menerapkan kewajiban Penawaran Tender Wajib terhadap penambahan Pemegang Saham Pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka. Adapun penelitian berpendapat bahwa penerapan kewajiban MTO terhadap PT XYZ Tbk menimbulkan hambatan yang dapat berakibat pada likuiditas perusahaan. Sehingga diperlukan metode alternatif selain MTO serta lembaga pengawas dan regulator di bidang pasar modal perlu terlibat aktif dalam memberikan evaluasi yang komprehensif dan tuntas.

---

This research, started as a curiosity about what appears to be a paradox, will discuss POJK 9/2018 in providing Mandatory Tender Offer (MTO) obligations to potential controlling shareholders. The implementation of Mandatory Tender Offer may not be as easy and consistent as desired. MTO is considered controversial due to the debate on the potential losses impacting potential controlling shareholders. As a result, this raises the possibility of losses for potential controlling shareholders because the benefits obtained are potentially unbalanced compared to minority shareholders and the public. This research uses doctrinal research methods with the aim of examining and analyzing how the implications of adding new controlling shareholders in a public company that is required to conduct a Mandatory Tender Offer and the role of the Financial Services Authority as a regulator in implementing the Mandatory Tender Offer obligation on the addition of new Controlling Shareholders in a public company. The research argues that the application of the MTO obligation to PT XYZ Tbk raises obstacles that can result in company liquidity. So that alternative methods other than MTO are needed and supervisory and regulatory institutions in the capital market sector need to be actively involved in providing a comprehensive and complete evaluation."

"Berangkat dari pernyataan bahwa "nilai suatu saham dilihat sebagai petunjuk nilai perusahaan", dapat disimpulkan bahwa nilai saham dipengaruhi oleh nilai perusahaan, yang kemudian pada akhirnya juga dipengaruhi oleh performance perusahaan tersebut. Dengan demikian performance perusahaan seharusnya dapat dijadikan petunjuk untuk melakukan investasi dalam saham yang tepat di Pasar Modal. Umumnya yang dijadikan .ukuran performance• perusahaan oleh calon investor adalah Earnings per Share, Return on Investment, dan berbagai perangkat analisa lain yang umumnya menggunakan earnings sebagai dasar perhitungannya. Earnings sendiri mengandung berbagai kelemahan untuk dapat dijadikan sebagai alat analisa. Oleh karenanya penulis mencoba menggunakan pendekatan lain untuk menilai performance perusahaan, yakni Shareholder Value Approach. Untuk itu selain studi pustaka , penulis juga melakukan penelitian terhadap 18 perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. Penulis membandingkan secara statistis nilai saham perusahaan dengan performance perusahaan yang dinilai dengan Shareholder Value Approach, untuk periode tertentu (antara 3 - 5 tahun). Kemudian dari data 18 perusahaan sampel tersebut dilakukan pendugaan kondisi pasar. Dari hasil analisa didapatkan 55,56% perusahaan sampel harga sahamnya berbanding lurus dengan performancenya, dan 28,24% perubahan dalam harga saham dapat dijelaskan oleh perubahan dalam performance perusahaan. Pendugaan terhadap pasar dengan tingkat keyakinan 99% menunjukkan maksimal 78% dari seluruh perusahaan di BEJ harga sahamnya berbanding lurus dengan performancenya, dan pengujian dengan tingkat keyakinan 98% menunjukkan angka maksimal 76%. Sementara pengujian koefisien determinasi pasar menunjukkan dengan tingkat keyakinan 99%, 44% perubahan dalam harga saham dapat dijelaskan oleh perubahan dalam performance perusahaan. Pengujian dengan tingkat keyakinan 98% menunjukkan angka 42%. Dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa walaupun performance perusahaan dapat menjOaskan sebagian perubahan dalam harga saham, tetapi pengaruhnya tidak ,dominan, Antara 56% - 58% perubahan dalam harga saham dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dicakup dalam skripsi ini. Dengan demikian nilai perusahaan , yang merupakan cerminan performance perusahaan, tidak dapat dijadikan satu-satunya alat untuk memprediksi trend harga saham. Seorang investor perlu juga memperhitungkan faktor-faktor lain baik intern (keadaan keuangan, rencana pengembangan skala operasi, kinerja, dan lain-lain) maupun ekstern (prospek perekonomian nasional, tingkat persaingan dengan perusahaan sejenis, ekspektasi dan tingkat optimisme investor, dan lain-lain)."

"Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta pengalihan kekayaan perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai seorang Notaris, dalam menjalankan tugasnya harus harus hati-hati, seksama dan berpegang pada UUJN-UUPJN dan KEN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia, tanggung jawab tersebut tetap dapat menjadi pasiva dan ditanggung ahli warisnya.

---

A Notary must be able to provide counselling and take appropriate steps in the making of authentic deeds by ensuring the formal truth of the legal acts, The legal action referred to in this matter is the Assignment of Company's Assets without the approval of the General Meeting of Shareholders which is conducted together with changes in shareholders in the Company's Articles of Association that have not yet been incorporated as legal entities. Issues raised here are the validity of the deed of Assignment of Company's Assets and the responsibilities of the Notary who made the deed without the approval of the General Meeting of Shareholders. The research method is normative juridical research, using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The result of this research is that the deed of assignment of company's assets can only be carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders. The notary public can be held accountable in civil law and if the notary dies, that responsibility can still be liability and bears the responsibility of his heir."

"[Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap emiten memiliki kewajiban kepada pemegang saham publik untuk melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pemegang sahamnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu laporan dokumen yang diumumkan kepada publik, akan tetapi, masih banyak emiten yang lalai atau sengaja memberikan laporan yang terlambat dan atau tidak sesuainya isi laporan dengan kondisi emiten tersebut. Tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan pelanggaran di dunia pasar modal bahkan bila suatu emiten terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dikategorikan suatu kejahatan di bidang pasar modal. Hal tersebut sering terjadi disebabkan oleh karena rendahnya sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang lalai melakukannya, rendahnya kuantitas penyidik di bidang pasar modal, dan rendahnya pengetahuan pemegang saham publik atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

The application of the principles of good corporate governance by listed companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an obligation to shareholders to do the principles of good governance to its shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market. It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate governance., The application of the principles of good corporate governance by listed

companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an

obligation to shareholders to do the principles of good governance to its

shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one

of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers

who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or

incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of

good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if

an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market.

It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails

to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack

of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate

governance.]"

"Tesis ini menganalisis kewenangan Balai Harta Peninggalan pada saat melakukan pengurusan saham milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri dan menganalisis pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Juli 2022 terkait kewenangan pengurusan saham PT Bentoel International Investama, Tbk. oleh Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini diangkat karena adanya kebutuhan pengurusan saham milik milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir yang terjadi pada praktek, sedangkan ketentuan terkait pengurusan saham milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan belum ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ialah Balai Harta Peninggalan tidak berwenang untuk mengurus saham milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri karena ada beberapa unsur dari Pasal 463 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang tidak terpenuhi

---

This thesis analyzes the authority of the House of Probate in managing shares owned by shareholders declared absent by the District Court, and examines the judicial considerations in South Jakarta District Court Decree Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, dated July 14, 2022, regarding the authority of House of Probate to manage shares of PT Bentoel International Investama, Tbk. This research is motivated by the need to manage the shares of absent shareholders that occurs in practice, while there are no existing regulations concerning the management of shares owned by absent shareholders by the House of Probate. This study uses a doctrinal research method with a legislative approach. The results show that the House of Probate do not have the authority to manage the shares of shareholders declared absent by the District Court, as long as the shares have not been transferred by the House of Probate becase several elements of Article 463 of the Civil Code are not fulfilled."