Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas Peran Partai Al-Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015. Partai Al-Nahdhah merupakan partai Islam pemenang Pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi 2011 dan berhasil memainkan peran penting dalam proses transisi politik Tunisia dengan merangkul semua golongan yang berbeda metode perjuangan dengan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara kualitatif fenomena yang diamati. Analisis Deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data empiris menjadi kata-kata sebagai gambaran laporan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumen, dan informasi audio visual. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peran dan capaian yang berhasil diraih partai Al-Nahdhah dalam rekonsiliasi politik di Tunisia tahun 2011-2015 dengan menerapkan pembuktian teori dan kerangka konsep yang menjelaskan tentang rekonsiliasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baru mengenai peran partai politik Islam Al-Nahdhah dalam kontestasi politik Tunisia pasca Rezim Ben Ali dan upayanya dalam rekonsiliasi politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Al-Nahdhah berhasil memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi politik di Tunisia pasca revolusi 2011.

---

This research aims to examine the role of Al Nahdhah Party rsquo in Tunisia rsquo s Political Reconciliation in 2011 2015 period. Al Nahdhah is an Islamic party that has won the first election in post revolutionary Tunisia in 2011 and managed to play an important role in the political transition process to embrace all different classes to have a common goal to struggle with them. In addition, there is no studies yet that have specifically discussed the political reconciliation efforts by a political party as a method to improve relations between the divided political factions in Tunisia rsquo s political context. The analysis of this research uses qualitative methods to explain the observed phenomena qualitatively. Descriptive analysis is used to interpret the empirical data into words and as an overview of the research report. To get the data that will be analyze, the authors used data collection methods such as interviews, documents, and audio visual information. The purpose of this study explain how the role and achievements that were achieved by the Al Nahdhah party in Tunisia rsquo s political reconciliation in 2011 2015 periods by applying the theory and the conceptual framework that explains about political reconciliation. This research is expected to provide a new contribution on the role of Al Nahdhah Islamic political party in Tunisia rsquo s political contestation after Ben Ali regime and its efforts in political reconciliation. The result assumed that Al Nahdhah has an important role in Tunisia rsquo s political reconciliation after the revolution. "

"Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai.Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah.Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye.Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah.

---

Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems.

Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government.

Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia.

This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign.

In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang kekalahan partai Ennahda dan Koalisi Troika pada pemilu legislatif di Tunisia tahun 2014. Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu legislatif yang dilaksanakan pada masa transisi demokrasi di Tunisia. Pada fase transisi demokrasi negara mengalami keadaan yang tidak stabil akibat banyaknya masalah-masalah transisi yang terjadi. Penelitian ini melihat dinamika transisi demokrasi yang ada di Tunisia memiliki pengaruh besar terhadap kekalahan Partai Ennahda dan dan Koalisi Troika dalam pemilu legislatif tahun 2014. Di fase transisi demokrasi banyak ditemukan masalah-masalah transisional yang harus dihadapi oleh pemerintahan rezim demokratis. Masalah-masalah tersebut antara lain masalah kontekstual dan sistemik yang hadir sebagai masalah utama yang dihadapi oleh Tunisia pada tahun 2011-2014. Sebagai pemerintah dalam periode tersebut partai Ennahda dan Koalisi Troika harus mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Masalah kontekstual yang terjadi antara lain masalah dalam bidang ekonomi dan keamanan sebagai masalah utama yang dihadapi oleh Tunisia. Sedangkan Masalah sistemik yang terjadi terlihat dari tidak solidnya koalisi pemerintahan dalam masa Transisi demokrasi. Ennahda dan Koalisi Troika dianggap gagal untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pada akhirnya kegagalan tersebut menyebabkan kekalahan bagi Partai Ennahda dan koalisi Troika pada pemilu legislatif tahun 2014.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the defeat of The Ennahda Party and The Troika Alliance in 2014 legislative elections in Tunisia.The Tunisias 2014 elections is the legislative elections that were held during the democracy transition period. At the moment, democracy transition phase had put the country in the condition where Tunisia was forced to experience unstable circumstances due to large number of transitional problems that occur. This research pay attention to the dynamics of the democracy transition period in Tunisia that has a major influence upon the defeat of The Ennahda Party and The Troika Alliance in the 2014 legislative elections. In democracy transition phase, there were many of transitional issues that government of democratic regime must face.Those issues consists contextual and systemic problems as the main issues Tunisia has faced in 2011-2014. As the government in that period, The Ennahda Party and The Troika Alliance should be able to resolve problems that occur. The main contextual issues that occur in Tunisia consists economy and security issues, While systemic problems that occur could be seen  that the coalition government was unsolid in the period of democracy transition. Ennahda and Troika Alliance were failed to overcome such issues. In the end, that kind of failure had brought Ennahda Party and The Troika Alliance to their defeat in 2014 legislative elections."

"Arab Spring yang bermula di Tunisia merupakan awal baru bagi Tunisia melepaskan diri dari pemerintahan diktaktor di bawah rezim Ben Ali. Revolusi ini melambungkan nama seorang sosok Rachid Ghannouchi yang dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perannya dalam masa transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui sosok Rachid Ghannouchi dan perannya dalam transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara tidak langsung, selain wawancara data primer didapat dari buku-buku karya Rachid Ghannouchi. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menerapkan teori kepemimpinan dan teori peran yang digunakan untuk menganalisa siapa sosok Rachid Ghannouchi dan perannya pasca Arab Spring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat hasil berupa Rachid Ghannouchi memiliki peran dalam menjembatani pihak sekularis dan islamis di Tunisia pada masa transisi demokrasi pasca Arab Spring. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik.

---

The Arab Spring which began in Tunisia is a new movement for Tunisia to break away from the dictatorial government under Ben Ali's regime. This revolution catapulted the name of a figure of Rachid Ghannouchi, who in this study will discuss his role in the transition period of democracy in Tunisia after the Arab Spring. The purpose of this study was to find out the figure of Rachid Ghannouchi and his role in the transition to democracy in Tunisia after the Arab Spring. Ellipsis data collection is done in two types. First, primary data collection was obtained through indirect interviews and several books by Rachid Ghannouchi. Second, secondary data collection was obtained through several literature studies, such as books, previous research, articles, journals and information from electronic media. The researcher used the theory of the leadership and the role theory used to analyze who the figure of Rachid Ghannouchi and his role after the Arab Spring. Based on the research conducted, the results obtained in the form of Rachid Ghannouchi have a role in bridging secularists and Islamists in Tunisia during the democratic transition period after the Arab Spring. So the purpose of this study can answer the problem and the results can be used as a reference or literacy in academic activities."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"Artikel ini menjelaskan tentang pakaian tradisional di Tunisia. Pakaian tradisional di Tunisia ternyata mengalami asimilasi dengan budaya luar yang pernah datang sebelum mereka berdaulat. Dalam sejarahnya, Tunisia pernah dikuasai oleh kekaisaran Romawi Byzantium, Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, bangsa Turki melalui Dinasi Utsmani, hingga Perancis yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dan analisis data untuk mengungkap asimilasi budaya dalam pakaian tradisional Tunisia, serta kerangka teori yang digunakan pada penulisan ini adalah teori kebudayaan oleh Koentjaraningrat. Proses asimilasi budaya yang terjadi, dapat dilihat dari keberagaman pakaian adat yang biasa digunakan masyarakat modern Tunisia sekarang ini.

---

This article explains the traditional clothes from Tunisia. These traditional clothes are the results from assimilation processes with other cultures which had ever come into Tunisia before it was independent. Looking from its history, Tunisia had been ruled by various conquerors, such as Byzantine Empire, Umayyah and Abasiyyah empire, Utsmani Empire which, and finally French colonialism. This article uses literature review and data analysis to discover cultural assimilation in Tunisian traditional clothes. This article also uses Koentjaraningrat’s theory of culture. The process of cultural assimilation can be revealed through the variety of Tunisian traditional clothed which are usually worn by modern Tunisian societies. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterjadian flypaper effect dan pengaruh faktor politik pada belanja hibah. Flypaper effect terjadi saat pengaruh DAU lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Faktor politik terdiri dari dua faktor, yaitu siklus politik yang diproksikan oleh tahun pemilu dan konsentrasi politik diproksikan oleh indeks konsentrasi politik. Sampel penelitian terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi data panel random effect model untuk mendapatkan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flypaper effect tidak terjadi pada belanja hibah. Tahun pemilu signifikan terhadap belanja hibah dimana belanja tersebut akan meningkat pada tahun diadakannya pemilu. Konsentrasi politik signifikan untuk belanja hibah, semakin rendah konsentrasi politik, belanja hibah semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa flypaper effect mendapatkan stimulus tambahan saat tahun pemilu, sedangkan konsentrasi pada dewan dengan konsentrasi politik rendah, belanja hibah akan semakin tinggi.

---

The aims of this research are to determine the occurrence of flypaper effect and the effect of political factors in grant expenditures. Political factors consist of two variables, first is political cycle which is proxied by electoral years and second is political concentration proxied by political concentration index. The sample in this study consisted of 33 Provincial Governments in Indonesia during 2011-2015. Hypothesis testing is perform with panel data regression with random effect model to gather the best fitting model. The research reveals that the flypaper effect doesn’t present in grant expenditures. The election years significant for grant expenditures where this expenditure will increase in the year of the election . The political concentration significant for grant expenditures, the lower the political concentration, the higher grant expenditures will be. It can be concluded that the flypaper effect get additional stimulus during the election years on grant expenditures, in the board with a low political concentration, grant expenditures will be higher."

"Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification.

---

Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis.

The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame."

"Pemasaran politik jadi salah satu bidang kajian di ilmu komunikasi yang terus berkembang. Selain di dorong oleh golongan akademik, kajian ini makin relevan seiring dengan implementasi dari berbagai konsep dan permodelan pemasaran politik di arena politik selama beberapa dekade terakhir. Salah satu model yang sudah cukup mapan dalam kajian pemasaran politik adalah Comperhensive Political Marketing/CPM yang secara spesifik membahas bagaimana pemasaran politik dilakukan oleh partai. Memandang bahwa partai politik memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam menciptakan produk politik dan memasarkannya dalam pemilihan umum, model CPM ini menyediakan perspektif yang khas dalam melihat bagaimana partai politik mengatur strategi dan berperilaku dalam pemilu. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana strategi komunikasi sebuah partai dengan melakukan studi kasus terhadap Partai NasDem di Pilpres 2024 dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai produk yang memiliki pasar baru/berbeda dengan pasar yang sebelumnya telah terbentuk. Hasil dari studi menunjukkan kesimpulan yang selaras dengan premis dari CPM, bahwa orientasi penjualan memiliki celah yang justru bisa membuat partai gagal dalam mendesain dan mengomunikasikan produk hingga akhirnya berujung pada kegagalan elektoral.

---

Political marketing is a field of study in communication science that continues to grow. Apart from being driven by academic groups, this study is increasingly relevant along with the implementation of various concepts and models of political marketing in the political arena over the last few decades. One model that is quite well established in the study of political marketing is Comprehensive Political Marketing/CPM which specifically addresses how political marketing is carried out by parties. Considering that political parties have different orientations in creating political products and marketing them in general elections, this CPM model provides a unique perspective in seeing how political parties organize strategies and behave in elections. This research tries to see how a party's communication strategy is by conducting a case study of the NasDem Party in the 2024 Presidential Election by declaring Anies Baswedan as as a product that has a new market/different from the market that has been formed before. The results of the study show that the conclusions are in line with the premise of CPM, that sales orientation has loopholes that can actually make parties fail to design and communicate products that ultimately lead to election failure."

"Pada tahun 2015, Australia membentuk kebijakan China-Australia Free Trade Agreement untuk merealisasikan kerja sama bilateral dengan negara Cina. Di Australia, kebijakan China-Australia Free Trade Agreement merupakan program dari partai Koalisi (Liberal, Nasional, Liberal Nasional Queensland, dan Country Liberal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terkait hal itu, partai Buruh sebagai oposisi menentang kebijakan tersebut karena potensi masuknya tenaga kerja asal Cina yang dapat mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat lokal dan penyertaan ketentuan Investor-State Dispute Settlement. Penelitian ini membahas mengenai proses politik dalam pembentukan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement yang dibentuk pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Werner Jann dan Kai Wegrich dan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp. Berdasarkan temuan, kerja sama China-Australia Free Trade Agreement menghasilkan kebijakan bipartisan yang disetujui oleh partai Koalisi dan partai Buruh. Hal ini karena partai Koalisi memasukkan agenda partai Buruh mengenai regulasi perlindungan tenaga kerja. Sebagai timbal balik, partai Buruh menyetujui rancangan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement. Temuan lain pada penelitian ini yakni kebijakan bipartisan tersebut didorong oleh adanya kepentingan nasional Australia dalam bidang ekonomi seperti untuk melakukan diversifikasi ekonomi, intensifikasi ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

---

In 2015, Australia formed the China-Australia Free Trade Agreement to obtain a bilateral agreement with China. In Australia, the China-Australia Free atrade Agreement is a program from coalision party (Liberal, National, Liberal National Queensland and Country Liberal Party) to increase the local economic growth. Hence, Labour Party as an opposition rejected the policy due to the potential of Chinese workers that might disrupt the job opportunities of local workforce and the conditions of Investor-State Dispute Settlement. This journal explores the political process in the formation of China-Australia Free Trade Agreement that was formed in 2015. This research uses the policy formulation theory adopted by Werner Jann and Kai Wegrich and the theory of national interests by Daniel S. Papp. The findings show that China-Australia Free Trade Agreements resulted in bipartisan policy which is approved by Coalision Party and Labour Party. It is because the Coalision Party has included the agenda of Labour Party regarding the protection of labour force regulation. On the other hand, Labour Party has approved the China-Australia Free Trade Agreement bill. It is also found that the bipartisan policy is driven by economic factors such as economic diversification, export intensification and creating more jobs opportunities.

"