Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber Daya Manusia SDM sangat berpengaruh dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk itu sebuah negara harus mempersiapkan SDMnya terlebih dahulu. Salah satu hal yang dapat dilakukan negara dalam mempersiapkan SDMnya adalah dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan Diklat sesuai kebutuhan pegawainya. Untuk itu dibangunlah beberapa lembaga Diklat dalam setiap instansi kementrian/ LPNK, provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam upaya menyamakan kualitas semua lembaga Diklat yang ada di seluruh Indonesia, maka setiap lembaga Diklat harus memiliki sertifikat akreditasi yang hanya dapat diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara LAN sebagai instansi pembina Diklat. Tanpa akreditasi, maka lembaga Diklat dilarang menyelenggarakan Diklat secara mandiri.Namun dalam melaksanakan tugasnya, LAN masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan akreditasi. Hingga tahun 2016, dari 697 Lembaga Diklat yang ada di Indonesia, baru sekitar 14 lembaga Diklat yang sudah terakreditasi. Untuk itu peneliti membahas bagaimana proses pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAN selama ini dan apa saja kendala yang dihadapi serta strategi yang diberikan oleh LAN dan lembaga Diklat untuk meningkatkan jumlah lembaga Diklat yang terakreditasi. Penelitian ini adalah penelitian kualiatif dengan desain deskriptif agar peneliti dapat terjun langsung kedalam proses akreditasi tanpa terbatasi oleh teori yang ada.Hasil penelitian membuktikan bahwa selama proses akreditasi, LAN telah menjalani tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih saja menemukan beberapa kendala baik secara internal dari LAN maupun eksternal dari lembaga Diklat. Kendala internal yang dihadapi LAN adalah adanya keterbatasan anggaran, SDM dan waktu. Sedangkan untuk kendala eksternal yang dihadapi lembaga Diklat adalah dengan adanya perubahan Peraturan Kepala LAN, banyaknya persyaratan akreditasi yang diberikan LAN, kurangnya sosialisasi oleh LAN serta masalah ketertiban administrasi lembaga Diklat. Kata kunci: Akreditasi, Pendidikan dan Pelatihan Diklat.

---

Human Resources are very influential in creating good governance. That rsquo s why a country should prepare its human resources first. One of the things that can be done by the state in preparing human resources is to provide Training and Education according to the needs of employees. Therefore there is a training institution in each of the ministries, non ministerial agencies, provincial and district city. In an effort to equalize the quality of all existing training institutions in Indonesia, any training institution must have a certificate of accreditation that can only be provided by the National Institute of Public Administration NIPA . Without accreditation, the training institutions are prohibited from conducting training and education independently.In carrying out their duties, NIPA still faces some obstacles that hinder the process of accreditation. Up to 2016, from 697 Training Institutions in Indonesia, only about 14 of training institutions that have been accredited. Therefore in this study, the researchers tried to discuss how the implementation of the accreditation process conducted by NIPA and what are the constraints faced and strategies provided by NIPA and training institutions to increase the number of accredited training institution. This research is qualitative descriptive in order to plunge directly into the accreditation process without limited by existing theories. The data were collected by means of deep interview.Research shows that during the accreditation process, NIPA has undergone duties in accordance with existing regulations. But still, finding some obstacles both internally on NIPA and external on training institutions. Internal constraints faced by NIPA are the lack of budget, human resources and time. As for the external constraints faced by training institution is with the changes regulation of NIPA, many accreditation requirements given by NIPA, lack of socialization by NIPA and order problems administrative of training institute. Key words Accreditation, Training and Education."

"Tesis ini membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 pada Lembaga Administrasi Negara Berdasarkan Level Reaksi Peserta . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pola baru dengan menggunakan teori evaluasi diklat pada level reaksi oleh kirkpatrick dengan aspek yang diteliti widyaiswara, penyelenggara, kurikulum dan fasilitas diklat. Penelitian ini menggunakan metode positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam lagi ternyata masih ada beberapa kelemahan antara lain : kurangnya kompetensi widyaiswara dalam suatu materi diklat baik teoritis, praktek, dan pengalaman, koordinasi antara penyelenggara dengan peserta dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan, adanya mentor yang tidak memfasilitasi dengan baik kebutuhan peserta untuk menciptakan proyek perubahan dalam unit organisasi, serta penyediaan konsumsi yang kurang variasi.

---

The thesis discussed about evaluation of education and leadership training new patterns Level III Session VIII on 2014 in Institute of Public Administration Based on Participants Reaction. The purpose of this research is to find effectiveness the realization of education and leadership training new patterns by using the theory evaluation training reaction level by Kirkpatrick with the dimensions trainers, organizer, curriculum, and facilities training. This Research is adopted positivist method and descriptive design.

The results of the study showed the training has worked fairly well. However when examining depper there are still some several weaknesses among others lack of competence trainer in a matter training, both theory, practice and experience, coordination between organizer and participants in learning have not been fully determined, the mentor who not facilitate needs paticipants to create project change in organization, and providing consumption of foods are less in variety."

"Penyelenggaraan Diklat akan efektif dan efisien bila merancang pelatihan dengan terstruktur melalui tahapan analisis/identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi, dikatakan Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. Dampak negatif yang dirasakan bila analisis tidak dilakukan diantaranya tidak sesuainya tujuan Diklat dengan peserta yang hadir, demotivasi mengikuti pembelajaran, kerugian organisasi membiayai penyelenggaraan Diklat relatif mahal, dan investasi SDM di masa mendatang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dikaji keadaan yang sesungguhnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen PNS di Pusat Pengembangan ASN BKN beserta kendala yang dihadapi, selain itu mendapatkan instrumen AKD Teknis Manajemen PNS yang sesuai diterapkan di Pusat Pengembangan ASN BKN.Pendekatan penelitian ini post-positivis karena berawal degan menguji teori pelatihan SDM melalui AKD, metode pengumpulan data kualitatif dan strategi triangulasi digunakan untuk validitas data yang terkumpul. Model AKD di BKN menggunakan instrumen analisis tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AKD Teknis Manajemen PNS, namun AKD belum efektif dilaksanakan di BKN. Terkendala oleh tidak adanya koordinasi kerja antar unit dalam melaksanakan AKD, pelaksana tugas tidak mengetahui ketersediaan pedoman atau alat ukur AKD, penugasan AKD dalam struktur organisasi dan tata kerja BKN tidak tegas, SDM tidak tersertifikasi TNA, komitmen pimpinan tidak diimplementasikan dengan baik, dan belum ada standar kompetensi jabatan.Dengan tidak digunakannya Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 perlu varian baru berupa instrumen analisis dalam perancangan pelatihan yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, instrumennya yaitu analisis Forum Group Discusion dengan keunggulan cepat, data yang diperoleh lebih kaya/dalam, dan memberikan nilai tambah. Instrumen berikutnya analisis Litingring/DIF (Kesulitan Kepentingan Keseringan/ Difficulties Importancy Frequency) yang dapat diimplementasikan menggunakan eManajemen Diklat secara daring.<

---

The implementation of training and development will be effective and efficient if the instructional sistem design is structured by the analysis, design, implementation, and evaluation, Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. There will be any negative effect if the analysis is not conducted among other are that the goals of the training and development is not adjusted to the participants attending it, the de-motivation in joining the learning, the organizational loss in funding the relative expensive training and development implementation and the human resource investment in the future is not based on what is expected. It is necessary for any study to the real implementation of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis at the ASN Development Centre, National Civil Service Agency (NCSA) as well as for the obstacles faced, also to get the appropriate instrument of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis implemented at the ASN Development Center NCSA.

The study approach is post-positivist because it starts by testing the human resource training theory by training need analysis, the qualitative data collection and the triangulation strategy are used to validate the data collected. training need analysis model uses the instrument of task analysis determined in the Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 concerning the Guidance of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis Implementation, but training need analysis is not yet conducted effectively at NSCS. It is constrained by the absence the coordination intra-units in implementing the training need analysis, the task implementers do not know the guidance or training need analysis metering tool availability, the training need analysis assignment in the NCSC organizational structure and procedure are not strict, the human resources are not certified to the training need analysis, the leader commitment is not implemented correctly, and there is not positional competence standard.

By not being used Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 is necessary for the new variant as the analysis instrument in designing the training appropriately to identify the training demand, its instruments are the FGD analysis with the fast superiority, the data obtained is richer / deeper, and gives additional values. The following instrument is the DIF (Difficulties Importancy Frequency) analysis to be implemented by using e-Management Training on-line."

"Tesis ini membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 pada Lembaga Administrasi Negara Berdasarkan Level Reaksi Peserta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pola baru dengan menggunakan teori evaluasi diklat pada level reaksi oleh kirkpatrick dengan aspek yang diteliti widyaiswara, penyelenggara, kurikulum dan fasilitas diklat. Penelitian ini menggunakan metode positivis dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam lagi ternyata masih ada beberapa kelemahan antara lain : kurangnya kompetensi widyaiswara dalam suatu materi diklat baik teoritis, praktek, dan pengalaman, koordinasi antara penyelenggara dengan peserta dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan, adanya mentor yang tidak memfasilitasi dengan baik kebutuhan peserta untuk menciptakan proyek perubahan dalam unit organisasi, serta penyediaan konsumsi yang kurang variasi.

---

The thesis discussed about evaluation of education and leadership training new patterns Level III Session VIII on 2014 in Institute of Public Administration Based on Participants Reaction. The purpose of this research is to find effectiveness the realization of education and leadership training new patterns by using the theory evaluation training reaction level by Kirkpatrick with the dimensions trainers, organizer, curriculum, and facilities training. This Research is adopted positivist method and descriptive design.

The results of the study showed the training has worked fairly well. However when examining depper there are still some several weaknesses among others lack of competence trainer in a matter training, both theory, practice and experience, coordination between organizer and participants in learning have not been fully determined, the mentor who not facilitate needs paticipants to create project change in organization, and providing consumption of foods are less in variety."

"Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber daya manusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusan dengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasi dan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi. Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salah satu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnya perguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihat peluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siap di pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah. Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B, maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggi memberikan perhatian yang seimbang bagi 8 delapan komponen uji kompetensi, khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi dengan akreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu.

---

Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This time the goverment established a strategy effort to ensure graduate rsquo s competency by coaching and supervised human resource of public health through sertification and registration letter that have to through the stage of core competency. So the university become the main core to graduates standardization. One of graduate rsquo s quality indicator can be seen by accreditation of the university. Essentially, the university have to increased education rsquo s quality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective in action and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This case study research was conducted with secondary data.

The result of this research, there are leadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see the disparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that we could take is to produce Public Health gradute that match with national standard and passsed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8 eight components of core competency, espescially in leadership aspect to create the university with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to the university in order of quality escalation."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia riset keantariksaan di LAPAN dalam konteks Implementasi Edwards III. Undang-undang keantariksaan mengamanatkan LAPAN untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Sebagai lembaga litbang, LAPAN kekurangan SDM riset peneliti, perekayasa dan litkayasa , mengalami ketimpangan komposisi kualitas SDM, dan masih minimnya kontribusi riset litbang yang menuju ke arah pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari penerapan kebijakan pengembangan SDM riset teknologi keantariksaan di LAPAN. Analisis dampak dilakukan dengan menganalisa implementasi kebijakan terhadap tugas dan fungsi LAPAN yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan SDM riset keantariksaan di LAPAN, sebaiknya dibuatkan perencanaan strategis pengembangan SDM yang memuat rencana kerja jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang terarah dan terukur setiap tahunnya agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan terintegrasi dengan perencanaan strategis Lembaga untuk meningkatkan pengembangan, capaian dan penerapan riset keantariksaan yang mendukung pembangunan di Indonesia.

---

This thesis discusses the impelementation of human resource development policy in space research in LAPAN at the context of Implementation of Edwards III. The space law mandates LAPAN to conduct research and development as well as the implementation of space in Indonesia. As a research and design institution, LAPAN lack of human resources researcher, engineer and technision , experiencing imbalance of human resource quality composition, and still lack of contribution of research and design towards the utilization. This study aims to analyze the impact of the implementation of human resources of space technology at LAPAN. The impact of this analysis is doing by analyzing the implementation of the policy due to duties and function of LAPAN as according to legislation mandates. This research uses post positivism paradigm with descriptive research type. The result of this research concludes that in conducting human resources of space technology in LAPAN, it is better to make strategic planning of human resource development which contains long term, medium and short run plan which is aimed and measured every year to be able to be monitored and evaluated and integrated with institutional strategic planning to enhance the development, achievement and application of research activities that support development in Indonesia."

"This book provides an overview of training and teaching methods, as well as education strategies, for Additive Manufacturing (AM) and its application in different business sectors. It presents real-world applications and case studies to demonstrate the key practical and theoretical fundamentals of AM training, written by international experts from the field.Additive Manufacturing is a rapidly developing technology, and having a well-trained workforce is essential. Accordingly, readers are introduced to new training approaches and recent breakthroughs that can facilitate and accelerate the design, application and implementation of AM."

"Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuaangan Syariah masih berjalan kurang optimal yang disebabkan karena tingkat kompetensi dan sertifikasi masih rendah. Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional dan kompeten dalam menguasai fiqh muamalah dan pengawasan syariah dengan disyaratkan mengikuti pelatihan pada DSN-MUI Institute. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pelatihan DSN-MUI Institute, mekanisme pengawasan terhadap sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah, serta relevansi pelatihan dengan pengawasan sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan grounded theory. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: Pelatihan di DSN-MUI Institute bertujuan menjadi barometer untuk persiapan sebelum mengikuti sertifikasi profesi Pengawas Syariah pada LSP-MUI, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan berlandaskan 6 (enam) segmentasi kompetensi dalam SKKNI Pengawas Syariah. Peran pelatihan DSN-MUI Institute yaitu meningkatkan kompetensi dan kognisi serta menunjang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, dan menjalankan beberapa fungsi strategis untuk ekonomi syariah di Indonesia. Relevansi pelatihan DSN-MUI Institute dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dan berpedoman terhadap SKKNI, didesain dan disesuaikan untuk kebutuhan praktik implementasi aspek syariah.

---

Supervision of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions is still running less than optimal due to the low level of competence and certification. It takes a professional and competent Sharia Supervisory Board in mastering fiqh muamalah and sharia supervision by being required to attend training at the DSN-MUI Institute. This study aims to examine the role of DSN-MUI Institute training, the mechanism of supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board, and the relevance of training to the supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board. This research uses qualitative research methods with descriptive and grounded theory approaches. The research results obtained include: Training at the DSN-MUI Institute aims to be a barometer for preparation before taking the Sharia Supervisor professional certification at LSP-MUI, the Sharia Supervisory Board carries out supervision based on 6 (six) competency segmentations in the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisory Positions. The role of DSN-MUI Institute training is to increase competence and cognition and support the certification of the Sharia Supervisory Board, and carry out several strategic functions for the Islamic economy in Indonesia. The relevance of DSN-MUI Institute training to the supervision of the Sharia Supervisory Board is closely related and guided by the Indonesian National Work Competency Standards, designed and tailored to the practical needs of implementing sharia aspects."

"Dalam menghadapi era globalisasi pada tahun 2020 mendatang, perlu dipersiapkan tenaga kezja. yang profesional Yang mampu berkornpetisi dan mempunyai kompetensi tinggi. Peningkatan kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Balai Latihan Kerja telah melaksanakan berbagai jenis program pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan misi Depnaker yakni : (i) mendorong perluasan Iapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, (ii) meningkatkan keahlian dan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja, (iii) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Tetapi sampai sejauh ini terlihat bahwa manajemen pelatihan yang dikelola oleh BLK belum seperti yang diharapkan. Masih banyak lulusan BLK yang belum bekerja dan tidak dapat berusaha mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pelatihan BLK dan mencari manajemen pelatihan yang sesuai dengan BLK sehingga diharapkan setiap lulusan (outcome) dari BLK bcnar-benar bermanfaat bagi dirinya sendizi, keluarga dan masyarakat. Temuan dari penelitian adalah bahwa banyak kelemahan manajemen pelatihan BLK yang perlu di refonnasi baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan SDM dan pengendalian program maupun pengendalian keuangan. Proses perencanaan pelatihan yang mcmakan waktu terlalu lama, perencanaan program pelatihan sebaiknya benar-benar memperhatikan kebutuhan pasar (marketable). Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, bebcrapa peraturan yang mengakibatkan ifensiensi yang perlu diregulasi, Pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen dan seleksi sebaiknya mengutamakan kriteria standar. Keberadaan dua instansi pengendali yang dalam menjalankan fungsinya terkesan tumpang tindih, sebaiknya mengadakan koordinasi yang lebih baik, karena temyata dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan inefisiensi. Balai Latihan Kelja perlu meningkatkan kerjasama dan menjadi mitra dari dunia industri dan dunia usaha. BLK diharapkan dapat menjadi scmacarn Production Traming Cenfre (PTC) yang menghasilkan jcnis-jenis produk ataupun jasa dan menjadikannya sebagai institusi pengembang program pelatihan yang potensial di daerahnya masing-masing.

---

In the era of globalization in the upcoming year 2020, needs to be a professional workforce that is able to compete and have high competence. Improving the quality of human resources can he improved through training and skills development. Training Center has been conducting various types of training and skills in accordance with the mission Depnakcr namely: (i) encourage the expansion of employment and placement of workers, (ii) increase the expertise and skills and productivity of labor, (iii) improve the welfare and protection of work. But until this far seen that the management training, which is managed by BLK not as expected. Many of BLK graduates who have not been worked and can not work independently.

This study aims to find out the of BLK training management and inputs for the Directorate General of Training and Productivity (Ditien Binalattas) in order to create a policy to become a professional training institution by improving the quality and performance of instructors and training providers.

The findings of this study is that many management training BLK weaknesses that need to reform both in terms of planning, implementation, management and human resources management programs and financial control. The planning process of the training takes too long, planning training programs should really consider the needs of the market (marketable). In the implementation of training activities, some of the rules that lead to inefiiecieney that need to deregulate. Human resource management from recruitment and selection criteria should be had a standard. The existence of two agencies that control the function seemed to overlap, which should make coordination better, because in its implementation may cause inefficiency.

Central Training needs to enhance the collaboration and to become partners of the industry and the business world. BLK expected to serve as Production Training Center (PTC), which generate the kind of product or service and make it as an institution of the training program developer potential in their respective regions."

"Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki asosiasi anatara usia pernikahan pada ibu terhadap pendidikan intergenerasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) gelombang 5 dengan menggunakan model regresi logistik biner. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah anak yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendidikan intergenerasi sebagai variabel tidak bebas dan usia pernikahan ibu sebagai variabel bebas utama. Variabel bebas lainnya yang digunakan adalah jenis kelamin, pendidikan ayah, rasio biaya pendidikan, tempat tinggal, dan wilayah tempat tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia pernikahan ibu berkorelasi positif dan berdampak secara siginifikan terhadap pendidikan intergenerasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas memiliki pendidikan intergenerasi yang rendah lebih tinggi pada anak yang lahir dari ibu menikah pada saat usia 18 tahun atau kurang daripada pada anak dari ibu yang menikah pada usia lebih dari 18 tahun. Pengaruh yang sama ditunjukkan setelah dikontrol terhadap jenis kelamin, pendidikan ayah, rasio biaya pendidikan, tempat tinggal, dan wilayah tempat tinggal. Penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas pendidikan intergenerasi yang rendah lebih tinggi pada anak yang berjenis kelamin perempuan, memiliki ayah dengan tingkat pendidikan rendah, memiliki rasio biaya pendidikan rumah tangga yang rendah, bertempat tinggal di pedesaan, serta berdomisili di Pulau Jawa.

---

This study investigated the association between maternal age at marriage and intergenerational education in Indonesia. This study used a binary logistic regression model with secondary data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) wave 5 in 2014. The unit of analysis used in this study was children aged 25 years or older with. This study used intergenerational education as the dependent variable and maternal age of marriage as the main independent variable. Meanwhile, other independent variables used were gender, father's education, the ratio of education costs, place of residence, and region of residence. The results of the study showed that mother’s age at marriage age was positively correlated and significantly impacted intergenerational education in Indonesia. It shows that the probability of having a low intergenerational education was higher among children who were born to mothers who were married at child’s age (18 years or younger) than among children of mothers who were married at older than 18 years. The same effect was shown after controlling for gender, father's education, the ratio of education costs, place of living area, and place of residence. This study shows that the probability of low intergenerational education was higher for female children, had fathers with low levels of education, had a low ratio of household education expenditure, lived in rural areas, and lived in Java."