Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACTThe development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"ABSTRACTThis thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACTSkripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya."

"Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization.

---

This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study.

The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization."

"Penyelenggaraan teknologi 4G LTE yang diselenggarakan oleh operator telekomunikasi termasuk PT XYZ tentunya akan berpengaruh terhadap jaringan transport backhaul terutama dijaringan Low Radio Access Network LRAN . Terdapat beberapa isu yang menjadi kendala dalam implementasi 4G LTE di jaringan LRAN transport backhaul antara lain isu kapasitas. Kapasitas yang dibawa oleh eNodeB ditambah dengan trafik 4G yang terus meningkat menyebabkab jaringan LRAN yang memiliki kapasitas kurang dari 1 Gbps akan menyebabkan high utilization dan berpotensi terjadinya congestion. Selain itu, jaringan transport backhaul harus memenuhi persyaratan dari jaringan 4G LTE yaitu jaringan yang flat/simple dengan sedikit network element di dalamnya. Saat ini, sejumlah besar jaringan existing di PT XYZ bersifat hierarki dengan banyak network element di dalamnya. Dalam penelitian ini, solusi yang akan diberikan yaitu dengan melakukan swap teknologi microwave access ke serat optik dengan implementasi teknologi baru yaitu Layer 3 Virtual Private Network Mobile Backhaul L3VPN MBH yang mempunyai kapasitas yang besar dan topologi jaringan yang simple/flat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya yaitu Layer 2 Virtual Private Network Multiple Spanning Tree Protocol L2VPN MSTP .Laporan penelitian ini menganalisis tingkat profitabilitas dan resiko implementasi teknologi L3VPN MBH pada jaringan transport backhaul PT XYZ di beberapa daerah di Jabodetabek dengan menggunakan metode teknologi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah pada link ndash; link yang mengalami congestion di atas 70 dan sudah dilewatkan trafik 4G. Metode penelitian pada link ndash; link dilakukan untuk menganalisis tingkat perbandingan alternatif profitabilitas dari teknologi L3VPN MBH dibandingkan dengan teknologi terdahulunya yaitu L2VPN MSTP. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi L3VPN MBH mengindikasikan tingkat profitabilitas hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi L2VPN MSTP berdasarkan nilai Net Present Value NPV > 0, Internal Rate Return IRR > MARR dan Payback Periode PP < 5 tahun. Implementasi L3VPN MBH dengan tingkat profitabilitas paling tinggi dilakukan pada node 1365 dengan model sales yang digunakan pada kondisi pesimis dan nilai NPV sebesar Rp. 618,740,525.6, prosentase keuntungan sebesar 48.68, IRR sebesar 36.92 dan PP sekitar 2.83 tahun. Berdasarkan analisis resiko, trafik payload revenue merupakan parameter paling berpengaruh terhadap nilai NPV dibandingkan dengan MARR dan nilai tukar rupiah untuk teknologi L2VPN MSTP maupun L3VPN MBH.

---

Deployment of 4G LTE technology by telecommunication operator will affect to backhaul transport network especially in Low Radio Access Network LRAN . There are many issues which become barrier at implementation of LRAN backaul transport network in 4G LTE technology for instance capacity issue. The capacity which was carried by eNodeB added by 4G traffic that increase continuously, cause LRAN with capacity less than 1 Gbps will utilize highly and potential to congest. Moreover, backhaul transport network has to full fill the requirement of 4G LTE technology such as flat simple network with less element. Nowadays, most of existing network in PT XYZ is hierachical including many element network.

This research recommends an alternative by technology swapped from microwave access to fiber optic with deployment a new technology, Layer 3 Virtual Private Network Mobile Backhaul L3VPN MBH technology which has larger capacity and simpler element network compare to previous, Layer 2 Virtual Private Network Multiple Spanning Tree Protocol L2VPN MSTP.

The report is analyzing profitability and risk level of deployment L3VPN MBH technology at backhaul transport network in PT XYZ focus on some areas in Jabodetabek by using techno economic method. The research was started with problem identification of links which occuring congestion higher than 70 and had been carried 4G traffic. Research in each link is used to analyze level of comparison profitability alternative from L3VPN MBH technology beside than L2VPN MSTP.

The result is deployment of L3VPN MBH technology indicates better profitability level which showed by Net Present Value NPV 0, Internal Rate Return IRR MARR and Payback Periode PP 5 years than L2VPN MSTP. Implementation L3VPN MBH with the highest profitability is in 1365 with sales models used in pessimistic conditions and Rp. 618,740,525.6 of NPV, 48.68 of profit, 36.92 of IRR and 2.83 years of PP. Based on risk analysis, payload traffic revenue is the most influential parameter NPV compared to MARR and rupiah exchange rate for L2VPN MSTP and L3VPN MBH technology."

"Kemajuan industri ICT di Indonesia lebih berperan menjadi pendorong ekonomi konsumsi daripada ekonomi produksi, Perangkat ICT buatan Indonesia hanya mengisi pasar sebesar 0.8%. Melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pemerintah berharap akan menggiatkan usaha lokal dan membentuk ekosistem industri manufaktur baru, yang diharapkan menjadi cikal bakal bangkitnya kembali industri nasional. Namun Sistem perhitungan TKDN yang ada belum memperhitungkan komponen brainware dan inovasi dengan prosentase yang proporsional sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan industri dan menumbuhkan ekosistem seperti yang dicitakan pada tujuan kebijakan. Melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Gap Analysis untuk mengevaluasi regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diketahui bahwa kebijakan yang ada perlu diperbaiki kinerjanya dengan menambahkan unsur brainware dan melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi rumusan TKDN perangkat telekomunikasi dengan formula baru ditambahkan komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pembobotan software sehingga mampu memberikan prosentase brainware yang proporsional.

---

The ICT industry's progress in Indonesia tend to drive economic consumption than production, Indonesia-made ICT device simply fill market share only 0.8%. The Indonesian government hopes that the regulation of Domestic Content Level will encourage local businesses and will establish new manufacturing ecosystem, which is expected to be the forerunner of the revival of the national industry.

However, the existing regulation of Domestic Content Level has not considered brainware aspect and innovation in a proportional percentage, then induce lower growth of industrial and the ecosystem support.

Indepth interview and Gap Analysis method is used to evaluate government regulation of Domestic Content Level, and known that the existing policy needs to be improved by adding an element of brain-ware and monitoring policy implementation.

Recommendations formulation of TKDN for telecommunications equipment added component of Intellectual Property Rights (IPR) and the weighting software, so as to provide a proportionate percentage of brainware factor."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Kandungan lokal merupakan salah satu alat untuk mengukur manfaat dari kegiatan industri hulu minyak dan gas terhadap ekonomi nasional. Kebijakan kandungan lokal dibuat untuk meningkatkan kandungan lokal. Selain peningkatan kandungan lokal, kebijakan kandungan lokal akan memberikan dampak pada pendapatan pemerintah, keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas. Pada penelitian ini akan memodelkan kebijakan kandungan lokal beserta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut terhadap industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Proyeksi terhadap dampak yang timbul dari alternatif kebijakan didapat dengan permodelan kuantitatif dengan menggunakan model sistem dinamis. Beberapa alternatif dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan TKDN pada industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Dari hasil analisis didapat bahwa kebijakan TKDN minimum dan preferensi harga tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas dengan sistem bagi hasil Production Sharing Contracts (PSC), tetapi berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan pemerintah dari industri hulu minyak dan gas. Kebijakan TKDN akan berpengaruh signifikan pada keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas apabila pada kebijakan TKDN terdapat dana peningkatan TKDN dari pendapatan kotor. Biaya dari kebijakan preferensi harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase TKDN dan nilai pengadaan dengan menggunakan barang/jasa dalam negeri.

---

Local content is one of the tools to measure the benefits of the upstream oil and gas industry activities to the national economy. Local content policy is made to increase local content. In addition to increasing local content, local content policy will have an impact on government revenue, contractor profit and investment in the upstream oil and gas industry. This research will model the local content policy and its impact of the policy on the upstream oil and gas industry in Indonesia. Projections effects of alternative policies obtained by quantitative modeling using dynamic system models. Several alternatives were analyzed to be taken into consideration regarding the local content policy for upstream oil and gas industry in Indonesia.

From the results of analyzes obtained that price preferences and local content minimum policy does not significantly affect contractor profits and investment in upstream oil and gas industry with a profit- sharing system Production Sharing Contracts (PSC), but considerable influence on government revenues from upstream oil and gas industry. Local content policy will impact significantly on contractor profits and investment in upstream oil and gas industry if the policy contained funding to increase local content from gross revenues. Costs of price preference policy will increase as a percentage local content and procurement value by using the goods/services in the country."

"Tahun ini Telkomsel dihadapkan pada tekanan untuk melakukan implementasi teknologi 4G LTE untuk memperkuat layanan data broadband. Padahal, sumber daya spektrum dan bandwidth yang tidak tersedia. Spot area dan waktu yang tepat menjadi pilihan untuk implementasi 4G LTE. Walaupun menimbulkan risiko, implementasi teknologi tersebut diyakini dapat meningkatkan image dan corporate value serta dapat menunjang profitabilitas Telkomsel dengan mengoptimalkan layanan data broadband dari teknologi 4G LTE. Tesis ini bertujuan untuk menetapkan metode dan parameter yang digunakan dalam membangun sebuah model pemilihan spektrum, bandwidth, spot area dan timing yang tepat untuk implementasi teknologi 4G LTE di Jakarta, studi kasus di PT. Telkomsel.

---

This year Telkomsel faced with the pressure to implement technology to strengthen its 4G LTE broadband data services. In fact, the spectrum and bandwidth resources are not available. Spot area and time of choice for 4G LTE implementation. Although potentially risky, implementation of these technologies is believed to improve corporate image and provide added value to the corporate value and can support Telkomsel profitability by optimizing the broadband data services of 4G LTE technology. This thesis aims to establish methods and parameters that can be used to build a model of electoral spectrum, bandwidth, spot area and timing for 4G LTE technology implementation in Jakarta with a case study in PT. Telkomsel."

"Penggunaan produk dalam negeri pada sektor Minyak dan Gas Bumi ditargetkan pemerintah terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan belanja di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, kemampuan dan daya saing industri dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri tercermin pada capaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada industri barang dan jasa penunjang minyak dan gas bumi. Pada penelitian ini dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian TKDN. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan capaian TKDN telah diidentifikasi. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar faktor. Telah dilakukan wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar dibidang TKDN. Penelitian ini menghasilkan sebelas hipotesa atas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan TKDN yaitu kebijakan, peran pemerintah, peran KKKS, kemampuan industri, infrastruktur pendukung dan peningkatan TKDN.

---

The use of domestic products in the oil and gas sector targeted by the government continue to increase regarding oil and gas sector expenditure. It is intended to enhance the growth, capabilities and competitiveness of domestic industries. Increased use of domestic products is reflected on the achievements of local content in industrial goods and services supporting the oil and gas.

In this research, performed the analysis of factors affecting the increasing of local content. Factors that could affect improvement of local content has been identified. Structural Equation Modelling (SEM) was used to analyze the relationship and influence between factors. Researchers have conducted structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) by local content experts in the oil & gas sector.

This research resulted in eleven hypotheses on the factors affecting the increase in local content : policy, the role of government, the role of oil companies, the ability of the industry, supporting infrastructure and improvement of local content."