Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melihat peristiwa tewasnya Salim Kancil dan konflik terkait pertambangan pasir illegal Golongan C yang terjadi di Desa Selok Awar ndash; Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai dinamika organized crime. Penelitian kualitatif ini menggunakan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur. Hasil studi ini, berdasarkan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, memenuhi unsur hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence. Namun, meski tidak memenuhi seluruh ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, konflik pertambangan pasir illegal Golongan C di Desa Selok Awar ndash; Awar yang menyebabkan tewasnya Salim Kancil dapat dipahami sebagai bentuk organized crime. Sehingga, diperlukan langkah ndash; langkah teknis dan strategis dari stakeholders pertambangan di Lumajang terkait pertambangan pasir illegal.

---

Current study seeks to examine the the death of Salim Kancil as a result of conflicts related to Illegal Class C Sand Mining in the village Selok Awar Awar, Pasirian, Lumajang, East Java as the dynamics of organized crime. Current qualitative study, examine characteristics of organized crime as stated by Abadinsky 2012 while utilizing interviews, document and literature research in its data collecting. Result suggest that certain features organized crime by Abadinsky 2012, such as hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence fulfilled. While other features of organized crime by Abadinsky 2012 not proven, however, conflicts caused by illegal Class C sand mining in the village Selok Awar Awar causing the death of Salim can be understood as a form of organized crime. Thus, certain technical and strategic measures must be taken by mining stakeholders in Lumajang, especially sand mining stakeholders."

"Transnational organized crime has become a burning issue for the international community the past decade. Money laundering, human trafficking. drug trafficking, terrorism and firearms smuggling ore examples of illicit dealing committed by organized criminal groups for their material or other gain at the expense of the rest of the society. The evasiveness and complicity of illegal organizations committing such crimes have compelled the United Nations to adopt a number of conventions including their protocols t`n order to combat their widening activities. Indonesia is taking similar steps. especially through legislative measures. despite the desperate conditions faced by the nations in term of law enforcement in general. Nonetheless. as victim of a number of crimes, which, among others, are alleged. to have been committed by transnational organized criminal indonesia is in dire need to take more serious measures in addition to legislative ones, including international and regional cooperations. Even though such decisions are in the hands of the ruling elite, the role of public, particularly the civil society should not be neglected."

"Peredaran obat palsu di Indonesia telah mencapai senilai 2 (dua) miliar dollar Amerika atau 25% dari total persentase bisnis farmasi di Indonesia pada 2016 (MIAP, 2016). Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini telah diupayakan lintas sektor instansi formal sebagai respons tindak lanjutnya. Namun demikian, produsen obat palsu justru tetap langgeng menjalankan bisnisnya. Dalam pandangan penulis, langgengnya bisnis obat palsu di Indonesia mungkin ditengarai oleh eksistensi politico-criminal configurations, yakni konsep yang digunakan oleh Briquet dan Favarel-Garrigues (2010) ketika mengungkap adanya interaksi yang bersifat symbiosis mutualism antara holders of political power (negara) dengan users of extralegal force and intimidation (organized crime). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mewawancarai aparatur negara perwakilan instansi yang berwenang dalam penanganan masalah peredaran obat palsu dan dua produsen obat palsu. Hasilnya, penulis menemukan bahwa gagasan bahwa terdapatnya relasi antara negara dan organized crime dalam konsep politico-criminal configurations (Briquet & Favarel-Garrigues, 2010; Gayer, 2014; Ketchley, 2017) tampaknya belum dapat dibuktikan sepenuhnya. Relasi ini hanya ditemukan dalam bentuk kooptasi fungsi negara sebagai enforcement of norms oleh organized crime melalui corrupted state apparatus. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa proses bisnis obat yang panjang menciptakan criminogenic environment yang didukung dengan adanya corporate-organized crime.

---

Counterfeit drugs in Indonesia had reached two billion USD or 25% of total amount pharmaceutical business in Indonesia during 2016 (MIAP, 2016). Preventive and repressive effort have been endeavored across sectors of formal institution. Nevertheless, the business remain stay. In my opinion, this situation may have supported by the existance of politico-criminal configurations, a symbiosys mutualism interaction between holders of political power (state) dengan users of extralegal force and intimidation (organized crime) Briquet & Favarel-Garrigues, 2010).

Through qualitative approach, this study interviewed state apparatus from seven drugs related enforcement institions and two offenders. Result shows relation of politico-criminal configurations is not fully proven. This relation is only found in the form of co-optation of state functions as enforcement of norms by organized crime through corrupted state apparatus. Furthermore, study also find that a complicated business process of drugs creates a criminogenic environment that is supported by corporate-organized crime."

"Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep human security yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru human security yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, TOC merupakan ancaman keamanan yang nyata. Alasannya adalah bahwa dalam situasi transisi politik, state authority berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Di samping itu, garis perbatasan Indonesia yang panjang dan terbuka, menyebabkan kelompok-kelompok TOC menjadikan Indonesia sebagai lahan operasinya, sebagaimana dua bentuk TOC yang paling banyak ditemukan di Indonesia yakni human trafficking dan drug-trafficking yang akan diuraikan dalam tulisan ini. "

"Match-fixing adalah salah suatu fenomena yang sering kali ditemui dalam pertandingan olah raga profesional. Mudahnya mendapat keuntungan dengan melakukan match-fixing membuat kejahatan jenis ini diminati oleh banyak bandar judi. Dengan adanya keterlibatan bandar judi, tentunya dapat dikatakan bahwa kejahatan ini adalah salah satu aktivitas dalam organized crime. Akan tetapi, penulis masih menemukan fakta bahwa sering kali atlet yang terlibat dalam match-fixing lah yang digambarkan sebagai pihak yang paling bersalah. Penggambaran ini dapat dilihat dalam pemberitaan yang muncul pada media massa berbasis online terkait permasalahan ini. Meskipun sudah ada beberapa pemberitaan yang menggambarkan match-fixing sebagai organized crime, tapi stigma terhadap atlet melalui pemberitaan terkait juga masih sering ditemui. Stigma ini tentunya memiliki dampak merugikan kepada atlet, oleh karena itu, penggambaran match-fixing perlu dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai salah satu aktivitas dalam organized crime, bukan kejahatan yang pelaku utamanya adalah atlet atau bahkan kejahatan yang murni dilakukan oleh atlet. Penulisan Tugas Karya Akhir ini diharapkan mampu membuka pikiran dari masyarakat mengenai match-fixing sehingga stigma terhadap atlet baik yang terlibat maupun tidak, bisa dihapuskan.

---

Match-fixing is a phenomenon often encountered in professional sport. The ease of getting profit with match-fixing causes this type of crime to be popular in gambling dens. With the involvement of gambling dens, this type of crime could be classified as an organized crime. But this paper finds that there are still many occasions that athletes involved with match-fixings are portrayed as the guilty party. This portrayal seen in news in online mass media regarding this issue. Even though there are a few news that portray match-fixing as an organized crime, stigma towards athletes through the media portrayal are still common. This stigma has caused negative impact towards the athletes, therefore the portrayal of match-fixing needs to be done properly, which is to portray it as an organized crime and not a crime done by athletes. This paper is expected to open the minds of people about match-fixing so stigma towards athletes that are involved or not can be erased"

"On immigration according to Indonesian and laws and regulations."

"ABSTRAKTelah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan masalah narkotika, mulai dari hanya diatur penjualan dan pemakaiannya hingga saat ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organized crime. Belum ada definisi yang jelas dan tegas tentang organized crime, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari karakteristik organized crime dalam jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN, melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengungkapan jaringan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN memiliki karakteristik yang serupa dengan karakteristik organized crime. Struktur jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN bersifat fleksibel, rekrutmen anggota berdasarkan kepercayaan, ada kecenderungan membentuk kelompok berdasarkan etnis/kesukuan, ada keterkaitan dengan jaringan luar negeri atau setidaknya memiliki anggota level atas yang berada di luar negeri. Strategi BNN secara keseluruhan dengan sedikit adaptasi dapat digunakan sebagai strategi penanganan jaringan narkotika sebagai organized crime. Kata Kunci: jaringan narkotika; organized crime; strategi.

---

ABSTRACTThere has been a paradigm shift in the handling of narcotics problems, ranging from only regulated sales and use and now it categorized as one form of crime committed by organized crime. There is no clear and firm definition of organized crime, but there are several characteristics that distinguish it from conventional crime. This study used a qualitative approach to find the characteristics of organized crime in the narcotics network disclosed by BNN, through in depth interviews with the parties directly involved in the process of disclosure of narcotic networks. The results showed the narcotics network disclosed by BNN has characteristics similar to the organized crime characteristics. Narcotics network structure disclosed by BNN is flexible, recruitment of members based on trust, there is a tendency to form ethnic tribal groups, there is a linkage with overseas networks or at least have top level members who are abroad.The overall BNN strategy with little adaptation can be used as a strategy for handling narcotics networks as organized crime. Keywords organized crime, narcotics network, strategy"

"ABSTRAKIndustri Perikanan telah lama menghubungkan keterkaitan kejahatan perikanan Fisheries Crime dengan penggunaan kapal ikan dalam prosesnya. Banyak kejahatan TOC dilautan terjadi dengan berbagai faktor pendorong bagi pelaku kejahatan untukmenggunakan kapal ikan dalam melaksanakan kejahatan. Tidak ada rantai industri perikanan yang berasal dari satu sumber saja, sektor perikanan berlangsung secara kompleks dan melibatkan banyak aktor lintas negara memudahkan para penjahat melaksanakan kejahatan serius di lautan. Dari transaksi sampai kepada pengolahan dan sampai kepada konsumen dapat menyembabkan delimitasi hukum dari negarayang berbeda-beda hal ini menimbulkan resiko terjadinya penyimpangan hukum dan kegiatan illegal dengan dalih penggunaan kapal ikan. Kegiatan kejahatan yang dilaksanakan melibatkan kejahatan serius seperti: Penyelundupan Narkoba, Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Perompakan. Hal ini tak sejalan dengan fungsi Kapal ikan yang seharusnya yaitu digunakan dalam penangkapan ikan dan kegiatan industri perikanan, namun pada prakteknya kapal ikan juga digunakan untuk melaksanakan berbagai kejahatan serius lintas batas di lautan.

---

ABSTRACTFor a long time, Fishing Industry has linked The criminal practice of TransnationalOrganized Crime TOC with the use of Fishing Vessel in the process. Many of thisTransnational Organized Crime drived by some factors that being used by SyndicateOrganized Group to carry out crimes in the sea. The complex chain of fishingindustry and involven of many actors in many countries can be the driving factors ofthe use of fishing vessel by transnational criminal group. From transaction toindustrial maked to consumen all are comes by delimitation of regulation of manycountries, which will wider the risk of crime acts and illegal activities. Crimes thatbeing execute by those criminals are all serious crimes such as Human Trafficking,People Smuggling, Piracy and Drug trafficking. The use of fishing vessel has beendiverted from the real purpose to caught marine resource or"