Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penelitian studi Islam pada artikel jurnal terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2005 - 2014. Penelitian ini menggunakan analisis co-words dengan pendekatan kuantitatif eksploratif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjelajahi bidang-bidang yang belum diteliti sebelumnya. Seluruh artikel jurnal terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang terbit pada tahun 2005 - 2014 digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Artikel yang diteliti terdiri dari 1.107 artikel yang terdapat dalam 4 jurnal. Hasil penelitian menunjukkan Subjek deskriptor yang paling banyak muncul pada penggugusan selama rentang 10 tahun 2005 - 2014 adalah Islamic Education dan Concord. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian Islamic Education dan Concord hampir dilakukan sepanjang tahun. Selain itu subjek tersebut sesuai dengan misi Kementerian Agama dan renstra Balitbangdiklat Kemenag. Sebaran subjek lain seperti Islamic Manuscripts, Religion, Inter-Religious Forum, Pornography, Jihad, Islamic Sects, Civil Society, Qur'an, Conflict, Muslim Scholar, Zakat merupakan subjek-subjek popular yang menjadi topik penelitian selama rentang waktu sepuluh tahun. Subjek ini tidak selalu muncul tiap tahun dan dengan jumlah artikel yang lebih sedikit.

---

The aim of this thesis is to find out research trends in Islamic studies on journal articles published by Research and Development and Training Agency Ministry of Religious Affairs in 2005 ndash 2014. This study uses analysis of co words with exploratory quantitative approach. This approach explores areas that have not been studied previously. The whole issue of the journal article Research and Development and Training Agency Ministry of Religious Affairs, published in 2005 2014 are used as the unit of analysis in this study. The article studied consisted of 1,107 articles contained in four journals.

The results showed Subject descriptor most appear on clustering over a span of 10 years 2005 2014 are the Islamic Education and Concord. This suggests that the study of Islamic Education and Concord almost throughout the year. Besides, this subject in accordance with the mission of Ministry of Religious Affairs and strategic plan of Research and Development and Training Agency.

The distribution of other subjects such as Islamic Manuscripts, Religion, Inter Religious Forum, Pornography, Jihad, Islamic Sects, Civil Society, Quran, Conflict, Muslim Scholar, Zakat are popular subjects that became a topic of research over a span of ten years. This subject does not always show up every year and the number of articles are smaller."

"Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program kerja di Balitbangdiklat Kementerian Agama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Agama. Faktanya sampai akhir tahun 2014, pemanfaatan hasil penelitian Balitbangdiklat oleh unit teknis di Kementerian Agama tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak terdapatnya sistem berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar peneliti di Balitbangdiklat diindikasikan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas hasil penelitian, sehingga berdampak pada sedikitnya hasil penelitian Balitbangdiklat yang digunakan oleh unit teknis. Penelitian ini menganalisis model dan merancang prototype knowledge management system bagi peneliti di Balitbangdikat Kementerian Agama, dengan menggunakan pendekatan soft system methodology yang dipadukan dengan teori pendukung seperti knowledge audit dari Burnett dan teori budaya organisasi dari Cameron & Quinn. Penelitian ini menghasilkan 11 aktivitas sistem dalam model konseptual, enam fitur knowledge management system dan rancangan mekanisme non teknis bagi implementasi knowledge management system di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

---

One of indicators used to measure work performance in Agency of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs is the utilization of research results as the policy-making basis by a technical working-unit in the ministry. In fact until late 2014, the utilization of research results had not meet the stated target. The not existence of knowledge sharing system for researchers is predicted as one of the factors of insufficcient quality of research, which lead to the under-used of research results. This study aims to analyze model and design prototype of knowledge management system for researchers in Agency of Research and Development, and Training. This study uses soft system methodology approach combined with supporting theories such as Burnett's knowledge audit and the theory of culture organization by Cameron&Quinn. This research resulted in 11 activities in the conceptual model, six functional features, and non technical mechanism design for the organization in implementing knowledge management system."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penelitian kesehatan berdasarkan analisis subjek pada artikel jurnal terbitan Badan Litbang Kesehatan tahun 2004 - 2013. Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif, dimana seluruh artikel jurnal terbitan Badan Litbang Kesehatan yang sudah terakreditasi dan terbit tahun 2004 - 2013 digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Artikel yang diteliti terdiri dari 1.268 artikel yang terdapat pada 5 jurnal.Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan penelitian kesehatan tertinggi berdasarkan analisis subjek sebagai deskriptor adalah Malaria sebanyak 124 artikel (9,78%), sebagai sub kategori adalah Parasitic Diseases sebanyak 166 artikel (13,09%), dan sebagai kategori adalah Diseases sebanyak 563 artikel (43,61%).

---

This study aims to identify trends of health research based on subject analysis of journal articles published by National Institute of Health Research and Development periods 2004 - 2013. This study uses quantitative content analysis, in which all of accredited journal articles published by National Institute of Health Research and Development periods 2004 - 2013 is used as a unit analysis in this study. The articles studied consists of 1.268 articles that contained of 5 journals.

The results shows the highest trends of health research based on subject analysis as a descriptor is Malaria (124 articles/ 9,78%), as a sub-category is Parasitic Diseases (166 articles/ 13,09%), and as a category is Diseases (563 articles/43,61%)."

"ABSTRAKManajemen data penelitian perlu dilakukan oleh setiap lembaga penelitia nuntuk menjamin integritas dan keberadaan data penelitian serta mengorganisasikan data sepanjang siklus penelitian hingga penggunaan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan prosedur manajemen data penelitian di Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo sebagai pedoman melaksanakan aktivitas manajemen data penelitian. Berdasarkan hasil perbandingan framework manajemen data yang dilakukan, konsep data life cycle yang digunakan penelitian ini terdiri dari 7 fase yaitu planning and discovery atau perencanaan dan penemuan data, collecting atau pengumpulan data, processing atau pemrosesan data, analyzing atau analisis data, preserving atau preservasi data, publishing and sharing atau publikasi dan berbagi data, dan fase terakhir data reuse atau penggunaan ulang data, dengan aktivitas crosscutting yang dilakukan sepanjang fase. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode thematic analysis. Rancangan prosedur manajemen data penelitian ini disusun berdasarkan proses atau aktivitas yang sudah dilakukan maupun aktivitas yang idealnya dilaksanakan dalam prosedur manajemen data penelitian. Validasi analisis data dilakukan secara berjenjang dalam 3 iterasi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan standar operasional prosedur SOP manajemen data penelitian yang sesuai dengan kondisi organisasi Badan Litbang SDM. Rancangan prosedur yang disusun diharapkan dapat memberikan pedoman bagi peneliti Badan Litbang SDM Kominfo untuk melakukan aktivitas manajemen data penelitian.

---

Research data management need to be done by each research institution to ensure the integrity and availability of data research and organizes the data throughout the research cycle. This study aims to design research data management procedures in ICT Research and HR Development Agency Ministry of Communication and Information Technology MCIT as guidelines for carrying out activities of research data management. Based on the comparison results of framework data management, the concept of data life cycle used in this study consists of seven phases planning and discovery of data, collecting the data, processing the data, analyzing the data, preserving the data, publishing and sharing of data and last phase was data reuse, with a crosscutting activity conducted throughout the phase. This research was conducted with a qualitative approach to collecting data through interviews, while data analysis was conducted using thematic analysis. The design of this research data management procedures prepared by the process or activity that has been performed as well as activities that would ideally be undertaken in research data management procedures. Validation of data analysis is performed gradually in three iterations. Result from this study is a design of standard operating procedures SOP for research data management which is appropriate for ICT Research and HR Development Agency organizational conditions. The design of procedures was expected to provide guidance for researchers in ICT Research and HR Development Agency ndash MCIT to conduct research data management activities."

"Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu semakin meningkatkan pelayanan yang dihasilkan oleh daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah diharapkan mamu meningkatkan daya saingnya dengan melaksanakan inovasi daerah. Berdasarkan data Global Innovation Index, peringkat negara sangat inovatif juga akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing sebagaimana data yang tertera dari Global Competitiveness Index. Di Indonesia, telah dihasilkan beberapa kebijakan terkait inovasi daerah untuk meningkatkan pelaksanaan inovasi di daerah yang berfungsi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pada bidang lainnya. Sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, peringkat Indonesia pada Global Innovation Index belum menunjukkan peningkatan yang signifikan begitu juga dampaknya terhadap daya saing pada Global Competitiveness Index. Berbagai masalah menjadi penyebabnya, termasuk implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sejauh ini belum maksimal. Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kebijakan tersebut untuk mewujudkan peningkatan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi daerah sekaligus melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigm post-positivisme dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah telah dilaksanakan melalui beberapa program yaitu, penyusunan indeks inovasi daerah, replikasi inovasi daerah, penilaian, dan pembinaan inovasi daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya, diantaranya yaitu dana dan kualitas serta kuantitas aparatur dalam menjalankan program inovasi daerah. Sehingga diharapkan agar pelaksanaan program inovasi daerah tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kolaborasi dari beberapa pemangku kebijakan yaitu, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat sehingga tujuan program inovasi daerah tersebut dapat terwujud.

---

It is hoped that the change in the paradigm of regional government administration is able to further improve the services produced by the regions. To achieve this, the regions are expected to be able to increase their competitiveness by implementing regional innovations. Based on data from the Global Innovation Index, a highly innovative country ranking will also have an effect on increasing competitiveness, as shown in the data from the Global Competitiveness Index. In Indonesia, several policies related to regional innovation have been produced to increase the implementation of innovation in the regions which function to increase innovation and competitiveness in governance, public services, and innovation in other fields. Since this policy was implemented, Indonesia's ranking in the Global Innovation Index has not shown a significant increase nor has its impact on competitiveness on the Global Competitiveness Index. Various problems are the cause, including the implementation of policies implemented by the Research and Development Agency so far has not been optimal. For this reason, a study was conducted to see how the Research and Development Agency implemented these policies to realize increased regional innovation. This study aims to analyze the implementation of regional innovation policies as well as to see the factors that influence the implementation of these policies. This study uses a paradigm post-positivism with qualitative methods, where data collection is carried out by in-depth interviews and document studies. The results show that the implementation of regional innovation policies has been implemented through several programs which are regional innovation index preparation, regional innovation replication, assessment, and regional innovation coaching. The implementation of this activity is carried out with due regard to the availability of resources, including funds and the quality and quantity of personnel in carrying out regional innovation programs. So it is hoped that the implementation of the regional innovation program will be carried out with increased collaboration from several policy makers that are Ministries/ Institutions, Academics, the Business World, and the Community so that the objectives of the regional innovation program can be realized. "

"Jurnal ini menyajikan artikel orisional, tentang pengetahuan dan informasi hasil penelitian atau aplikasi hasil penelitian dan pengembangan terkini dalam bidang arkeologi dan ilmu terkait seperti: kimia, biologi, geologi, paleontologi, dan antropologi."

"makalah ini mengelaborasi aktivitas knowledge management pada perpustakaan Badan Litbang dan Diklat (BalitbangDiklat) Kementrian agama. sebagai lembaga riset, Balitbangdiklat menghasilkan banyak kajian dan penelitian yang menjadi pengetahuan berharga bagi masyarakat luas. Aset pengetahuan yang dimiliki lembaga riset ini bermula dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiiki individu peneliti yang menghasilkan karya atau hasil penelitian bagi institusinnya yang kemudian dikelola oleh institusinya. Pengelolaan pengetahuan tersebut melalui infrastruktur yang dibangun mulai dari proses organisasi, sisstem, dan metode yang digunakan. Praktek knowledge management pada perpustakaan Balitbangdiklat meliputi kegiatan menciptakan pengetahuan baru, mengumpulkan dan mengolah pengetahuan baru , melakukan pendokumentasian dan pemeliharaan pengetahuan, serta menyebarkan dan berbagi pengetahuan secara menyeluruh di perpustakaan. Aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan dan berbagi pengeatahuan adalah dengan melakukan tatap muka, diskusi dan dialog terbuka , baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi. akhirnya pengetahuan yang implisit atau tacit dan telah dipublikasikan mampu dicapture oleh perpustakaan Batlitbangdiklat guna kepentingan bersama."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis organisasi kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan reframing, restructuring, revitalization dan renewal. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1. organisasi ketiga litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan , namun setuju untuk dilakukan restrukturisasi (penggabungan) menjadi Unit Eselon I. Perlu dilakukan kajian yang cermat dan teliti antara internal stakeholders Kementerian Hukum dan HAM. Restrukturisasi (penggabungan) jangan sampai menghilangkan fungsi masing-masing organisasi litbang.2.Dalam proses transformasi organisasi ketiga litbang melalui proses reframing, restrukturisasi, revitalisasi dan renewal Reframing bahwa dalam tahap awal transformasi organisasi litbang harus mempunyai pimpinan yang dapat memberikan contoh atau teladan yang dapat menjelaskan visi dan misi organisasi litbang yang baru dan dapat memobilisasi para individu untuk mencapai tujuan organisasiDalam transformasi organisasi ini restrukturisasi organisasi litbang yang baru yang sesuai harus dapat mengakomodir seluruh kepentingan stakeholders maupun tuntutan zaman. Restrukturisasi organisasi yang mencerminkan reformasi birokrasi yang ramping, tepat ukuran serta organisasi litbang yang kaya akan fungsi bukan struktur. penggabungan beberapa organisasi ke dalam satu organisasi yang mempunyai fungsi yang sama tanpa menghilangkan ruang lingkup.Revitalisasi mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum dan HAM untuk mendukung fungsi Kementerian; dan mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Kementerian. Organisasi litbang harus lebih adaptif dengan perkembangan yang ada. Organisasi litbang yang baru harus menjadi pengelola pengetahuan (knowledge management) yang merupakan modal penting untuk menuju pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pembelajar.Renewal atau pembaharuan ini,bukan hanya secara fisik (organisasi) saja yang baru, namun SDM di dalamnya adalah unsur penunjang yang juga harus ditingkatkan. Pimpinan saat ini sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengembangan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, beasiswa baik di dalam maupun diluar negeri. Reward yang ada pun dapat memotivasi para pegawai, berupa tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional yang semakin membaik.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the research and development organization to suit the needs of the Ministry of Law and Human Rights to analyze the organizational transformation process. using approaches of reframing, restructuring, revitalization and renewal. This research uses quantitative and qualitative approaches.From the analysis of the results of the questionnaire, it was concluded that: 1. The R & D organization in the Ministry of Law and Human Rights is in conformity with the requirements, but agreed to the restructuring (merger) to Echelon Unit I. Needs to be done carefully and thoroughly study the internal stakeholders the Ministry of Law and Human Rights. Restructuring (merger) not to eliminate the function of each R & D organization.In the process of transformation of the three R & D organization through the process of reframing, restructuring, revitalization and renewal reframing that in the early stages of transformation of R & D organization must have a leader who can give an example or model that can explain the vision and mission of the new R & D organization and can mobilize individuals to achieve goals organizationIn this organizational restructuring of the organizational transformation of the new R & D must be suitable to accommodate all stakeholders' interests and demands of the times. Organizational restructuring that reflects the bureaucratic reform is sleek, precise size and R & D organization that is rich in functionality rather than structure. incorporation of multiple organizations into one organization that has the same functions without removing the scope.Support the development and revitalization of the substance of law and human development to support the functions of the Ministry; and support the development and ministry policy reforms. R & D organizations should be more adaptive to the changes. The new R & D organization should be managing knowledge (knowledge management) which is an important capital to head the Ministry of Law and Human Rights as a learning organization.Renewal is not only physically (organization) that is new, but it is the human resources in supporting element must also be increased. Leaders are now providing the widest opportunities in human resource development through education and training, scholarships both at home and abroad. There are rewards that can motivate the employees, a benefit performance and functional benefits are getting better."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penggunaan Logo Agro Inovasi sebagai merek. Logo agro inovasi adalah suatu logo yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) salah satu Unit Kerja (UK) eselon 1 di Kementerian Pertanian (Kementan). Merek adalah salah satu unsur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana HKI merupakan instrumen hukum yang memberikan pelindungan hak bagi perorangan maupun organisasi atas hasil karya intelektualitasnya. Dari kepemilikan HKI tersebut, selain kepentingan hukum yang ingin diperoleh, yaitu melalui pelindungan hak, juga memiliki kepentingan ekonomi, yaitu dengan memberikan hak kepada pemilik untuk dapat menikmati keuntungan ekonomi dari hasil karya intelektualnya. Merek merupakan unsur penting yang melekat pada suatu produk sebagai tanda pembeda, sebagai identitas untuk membedakan produk yang kita miliki dengan produk barang atau jasa lainnya yang sejenis. Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran, yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Penggunaan logo agro inovasi sebagai merek, merupakan salah satu bentuk dalam rangka mengoptimalisasikan penggunaan logo agro inovasi itu sendiri. Konsepnya adalah invensi yang dihasilkan oleh Balitbangtan, yang kemudian tidak bisa memproduksi sendiri produk hasil invensinya, dilisensikan kepada pihak ketiga untuk memproduksinya. Selanjutnya bahwa suatu produk meskipun diproduksi oleh pihak lain itu dihasilkan oleh suatu lembaga litbang, yaitu Balitbangtan. Diharapkan melalui merek agro inovasi, masyarakat mengetahui sekaligus menjadi sarana informasi kepada masyarakat maupun pengguna, bahwa produk tersebut merupakan bagian dari invensi yang dihasilkan oleh Balitbangtan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan. Selain itu juga pencantuman merek agro inovasi adalah sebagai bentuk dari jaminan mutu atau kualitas terhadap produk tersebut, sehingga memberikan citra yang baik kepada pengguna maupun masyarakat luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, metode penelitian lainnya adalah dengan metode pendekatan kualitatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of the Agro Innovation Logo as a brand. Agro innovation logo is owned by the Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD), one of the echelon 1 Work Units (UK) in the Ministry of Agriculture. Trademark is one of the elements of Intellectual Property Rights (IPR). IPR is a legal instrument that provides protection of rights for individuals and organizations for their intellectual work. From the ownership of IPR, in addition to the legal interests to be obtained, through protection of rights, it also has economic interests by giving rights to owners to be able to enjoy economic benefits from the results of their intellectual works. Mark is an important element attached to a product as a distinguishing sign, as an identity to distinguish the products we have from other similar goods or services. In Indonesia, the right to a mark is obtained through registration, which is stated in Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, says "Rights to Trademarks are obtained after the Mark is registered". The use of the agro innovation logo as a mark is one form in order to optimize the use of the agro innovation logo itself. The concept is that inventions produced by IAARD, which then cannot produce their own inventions, are licensed to third parties to produce them. Furthermore, even though a product is produced by another party, it is produced by an Research and Development Institution, namely IAARD. It is hoped that through the agro innovation mark, the public will know as well as become a means of information to the public and users, that the product is part of the invention produced by IAARD as a research and development institution. In addition, the inclusion of the agro innovation mark is a form of quality assurance of the product, so as to provide a good image to users and the wider community. The method used in this research is a normative juridical approach, through a statutory approach and a conceptual approach, another research method is a qualitative approach."

"Moderasi Beragama menjadi salah satu program yang dicanangkan Kementerian Agama sejak 2019 lalu. Rangkaian kegiatan dalam usaha pengarusutamaan program tersebut pun konsisten dilaksanakan hingga saat ini. Menerbitkan buku-buku, dengan berbagai topik yang berkaitan dengan moderasi beragama menjadi salah satunya. Riset ini adalah usaha untuk menelaah buku-buku tersebut sebagai sebuah diskursus keagamaan di Indonesia. Dengan kerangka genealogi pengetahuan, riset ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukanlah wacana keagamaan baru yang tidak mengakar di Indonesia. Meskipun dibangun lewat serangkaian teori dan pemikiran modern, kehadiran moderasi beragama sebagai sebuah pemikiran keagamaan tetap menemukan kontinuitasnya dalam interpretasi berbasis nash dan tradisi yang sudah dikenali di nusantara sejak dahulunya. Dengan dua hal tersebut pula moderasi beragama dikonstruksi untuk menegasikan pemikiran yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat berkontribusi menjembatani moderasi beragama salah satu babak dalam sejarah modern pemikiran keagamaan di Indonesia.

---

Religious Moderation became one of fundamental programme from Ministry of Religious Affairs thas has been kicked-off since 2019. It has impacted into activities that enhance mainstreaming the programme and is still running today. Example of activities by publishing several official books on different topics relating to religious moderation. This research endeavours to examine those books as one of developing religious discourses in Indonesia. Through genealogy of knowledge perspective, the research proves that, first, religious moderation is not appertained as unrooted religious discourse in Indonesian society. Second, even though it is constructively supported by several modern theories and thoughts, the presence of religious moderation as an existing religious thought continues to find its continuity and relevance in its interpretations based on religious texts and traditions that have been recognized in the Nusantaranese society since ancient time. With those two findings, religious moderation is developed to negate any thoughts that contradict it. Thus, the research is expected contributes to unite religious moderation as unseparable episode of modern religious thoughts history in Indonesia."