Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini memuat mengenai perlindungan konsumer pemegang kartu debet yang merupakan salah satu alat pembayaran utama dalam melakukan sebuah transaksi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sejalan dengan perkembangan di dalam dunia perbankan, terlebih dalam hal kegiatan alat pembayaran, penggunaan kartu debet juga mempunyai sisi negatifnya.Salah satu sisi negatif yang terdapat dalam penggunaan kartu debet adalah minimumnya proteksi yang diberikan oleh bank yang menerbitkan kartu debet berupa verifikasi tanda tangan, dimana hal tersebut merupakan suatu celah yang membuka peluang terhadap penyalahgunaan kartu debet dengan memalsukan tanda tangan yang terdapat di belakang kartu debet tersebut.Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dalam skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan kartu debet, yang salah satunya adalah verifikasi tanda tangan sebagai proteksi yang diberikan oleh bank penerbit kartu debet. Skripsi ini menkonklusikan bahwa perlu adanya regulasi dan teknologi lebih yang mengatur mengenai proteksi konsumer dalam melakukan transaksi menggunakan kartu debet.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about the customer protection over the use of debit card that has become one of the main payment instruments in having transactions. As technology improves, which gives improvements to the banking world, moreover in regards to payment instrument activities, it also gives negative sides of the existence of debit cards.One of the downsides of debit cards is in regards to its minimum protection provided, to which it gives loopholes to frauds and abuse of debit cards, knowing that the protection provided by the issuer of the debit card is as minimum as signature verification, which can always be forged by a third party.The research method that is conducted in order to finish this undergraduate thesis is juridical normative literature study, which reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economic law, which one of them is banking law.Based on the whole discussion within the chapters, it can be concluded that there are several weaknesses of the use of ATM debit cards, which one of them is signature verification, that is most of the time used as a method of authorization. This undergraduate thesis concludes that there should be several added provisions and technologies to give security to the customers in regards to their protection."

"Penggunaan kartu kredit telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir karena fleksibilitas dan kepraktisannya. Menggunakan kartu kredit memiliki resiko penipuan kartu kredit. Oleh karena itu, penerapan Personal Identification Number (PIN) sebagai metode verifikasi dikatakan dapat memberikan keamanan tambahan bagi kartu kredit. Penerapan PIN di Indonesia dimulai sebagai realisasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP tentang Pelaksanaan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Bank Indonesia mengamanatkan kepada seluruh penerbit kartu kredit untuk menerapkan PIN online 6 digit untuk melindungi pemegang kartu dari risiko penipuan kartu kredit. Untuk itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian: 1) bagaimana regulasi dalam melindungi kepentingan pemegang kartu dari penipuan kartu kredit dan 2) bagaimana implementasi verifikasi PIN dalam rangka perlindungan pemegang kartu terhadap penipuan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk metode penelitiannya. Penulisan ini menemukan bahwa penerapan PIN berhasil secara khusus meminimalkan risiko metode penipuan yang hilang atau dicuri. Namun, penerapan PIN tidak dapat mengatasi penipuan kartu kredit secara keseluruhan, dikarenakan kurangnya kebijaksanaan dan kewaspadaan pemegang kartu. Oleh karena itu, penulis menganjurkan untuk mengeluarkan peraturan yang secara tegas memerintahkan pemegang kartu untuk waspada dan bijaksana dalam menggunakan kartu kredit. Selain itu, penulis juga merekomendasikan untuk menerapkan praktek self-service terminal yang memungkinkan nasabah untuk memasukkan kartunya sendiri ke dalam terminal tanpa harus menyerahkan kartu secara fisik kepada orang lain.

---

Credit card usage has grown immensely in the past ten years due to its flexibility and practicality. Using credit card has the risk of credit card fraud. For that reason, the implementation of Personal Identification Number (PIN) as a means of verification is said to provide additional security for credit cards. The implementation of PIN in Indonesia was commenced as a realization of Bank Indonesia Circular Letter No. 16/25/DKSP on the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Bank Indonesia mandated all credit card issuers to implement 6 digit online PIN to protect cardholders from the risk of credit card fraud. To that end, the author has formulated two research questions: 1) how is the regulation in protecting cardholders' interests from credit card frauds and 2) how is the implementation of PIN verification in regards to cardholder's protection against fraud. This thesis uses normative juridical method for its research method. This writing found that the implementation of PIN managed to specifically minimize the risk of lost or stolen fraud method. However, the implementation of PIN does not tackle credit card fraud as a whole due to cardholder's lack of discretion and vigilance. Hence, the author recommends to issue a regulation which strictly order cardholders to be vigilance and discreet in using credit cards. In addition to that, the author also recommends to implement the practice of self-service terminal which allows cardholders to insert their own card into the terminal without having to handover the card physically to another person."

"Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan konsumen kartu kredit di Indonesia? Kedua, bagaimana perjanjian kartu kredit antara bank dan nasabah kartu kredit serta perjanjian kerjasama antara bank dan merchant? Dan ketiga, bagaimana akibat hukum atas pembebanan biaya tambahan di dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Bearnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan perlindungan konsumen kartu kredit di Indonesia, menganalisis secara hukum mengenai perjanjian kartu kredit antara bank dan nasabah, serta perjanjian kerjasama antara bank dan merchant, dan menganalisis akibat hukum atas pengenaan Merchant Discount Rate (MDR) oleh merchant kepada konsumen dan bea materai di dalam laporan tagihan kartu kredit. Peraturan mengenai kartu kredit di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2002 dan Surat Edara Bank Indonesia No. 14/17/DASP. Pejanjian kartu kredit antara bank dengan nasabah adalah dengan penandatanganan formulir permohonan penerbitan kartu kredit yang berlaku sebagai perjanjian, sama halnya dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan merchant. Kedua perjanjian tersebut menetapkan kausula baku dalam is masingmasing perjanjian tersebut. Di dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit, terdapat pembebanan biaya tambahan yang terdiri atas MDR dan Biaya Materai. Pembebanan MDR sebenarnya dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 PAsal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa pembebanan MDR merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh merchant dan termasuk ke dalam tindakan yang merugikan untuk konsumen. Sedangkan pembebanan bea materai, memang menjadi tanggung jawab konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 PAsal 1 huruf a, yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya.

---

The content of thesis discusses three main issues. First, how is the regulation of credit card consumer protection in Indonesia? Second, how is the credit card agreement between bank and customers as well as the agreement between bank and merchant? And third, how does the legal effect of the imposition of additional costs on the transaction by using credit card based on Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012, 1985 Act Enactment No. 13 on Stamp Duty, and Government Regulation No. 24 year 2000 regarding changes of Stamp Duty Tariff and the limit price of Nominal subjected Stamp Duty? The study was conducted with normative juridical method, the purpose of this research is to provide knowledge about the credit card consumer protection laws in Indonesia, and analyze the credit card agreement between bank and customer from legal perspective, as well as the agreement between bank and merchant, and analyze the legal consequences of the imposition of Merchant Discount Rate (MDR) by merchant to consumer and the cost of stamp duty on the credit card billing statement. The credit card regulations in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2002 and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP. The credit card agreement between bank and its customers is done by signing the application form of the issuance of credit card, which serves as an agreement, as well as the agreement between bank and merchant. Both of agreements establish standard clause in the content of each of these agreements. In exchange for the use of credit cards, there are two additional charges, which consist of MDR and Stamp costs. The Imposition of MDR is prohibited by Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 Article 8 Paragraph (2), which states that the imposition of MDR is a prohibited act to be done by merchant and inflict a financial loss for the consumer. While the imposition of stamp duty is the responsibility of the consumer based on the Indonesian Government Regulation No. 24 year 2000 Article 1 Letter A, which states that the parties who hold a letter of agreement or such other, burdened with the obligation to pay Stamp Duty of each letter of agreement."

"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

---

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kartu kredit digital yang diterbikan oleh perusahaan financial technology (financial technology). Kartu kredit digital muncul karena sulitnya mendapatkan fasilitas kartu kredit non digital yang diterbitkan oleh bank mengingat banyaknya persyarataan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit. Sebagai pengembangan dari mekanisme peer to peer lending, kartu kredit digital diatur dengan ketentuan Peraturan Otortias Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMBTI). Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan kartu kredit non digital dan bagaimanakah kartu kredit digital seharusnya diatur dengan mengacu kepada peraturan-peraturan terkait kartu kredit non digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai kartu kredit digital memiliki sejumlah kekurangan. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan baru yang dapat menjamin penggunaan kartu kredit digital.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about digital credit issued by financial technology companies. Digital credit cards arise because of the difficulty of obataining non digital credit card issued by banks given the large number of requirements that must be met by the prespective cardholders to obtain credit card facilities. As a development of the mechanis of peer to peer lending, digital credit cards are regulated by the provision of the Financial Service Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technolgy-Based Leding and Borrowing Services (POJK LPMBTI). The formulation of the problem in this thesis is how the non digital credit card regulated and how the digital credit cards should be regulated by refering to non digital credit card regulations. By using a normative juridicial research method, it can be concluded that the rules regarding digital credit cards have a number of disadvantages. Therefore, a new regulation is needed to guarantee the usage of digital credit cards."

"Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas transfer uang secara elektronik yang paling banyak beredar di masyarakat hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, dimana nasabah tidak perlu datang ke bank untuk menarik dana. Terhadap penggunaan fasilitas ATM memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen nasabah pengguna Bank X ditinjau dari ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan bagaimana perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pengaturan perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi yang dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain, dan penyampaian laporan. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Bank X tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Automatted teller machine (ATM) is a facility to transfer money electronically and it is the most widely circulated in the community, this is due to its efficiency, where the customer does not need to come to the bank to withdraw money. Against the use of ATM facilities eliciting the problem of how to the implementation of consumer protection customers users Bank X review of the terms of consumer protection that is listed in the law on Consumers’ Protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) and how consumer protection in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) compared with the provision in the Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers. The research method used is the juridical normative research, supported by interviews with the speakers. Consumer protection arrangements in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) were in accordance with the consumer protection act. The material contained in the circular letter of Bank Indonesia changes include the following: the principle of customer protection, the principle of prudence, APMK security standards, cooperation between the organizers of the APMK with the other side, and the submission of the report. However, the implementation of consumer protection against the client user Bank X does not match the consumer protection provisions set forth in Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers."

"Dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang saat ini banyak pelaku usaha yang mengendalikan perekonomian dengan menjual produk dan/atau jasa yang digunakan berdasarkan berbagai macam perjanjian yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang menguntungkan pihaknya. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh sebuah institusi Bank, dalam hal penyerahan Kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank tersebut.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan-batasan aturan mengenai perjanjian baku. Skripsi ini juga membahas pengaturan pengaturan mengenai konsumen dan produk dan /atau jasa bank yaitu kartu ATM.

---

In the state of development economic, nowadays many people whom controlled the economy by selling product and/or services which used based on varieties of agreement which contained many clausule that only benefit certain party such as the desicion maker.this thesis is trying to discuss about a selfmade bank agreement, in the case of atm card hand-off which published by that bank itself.the law no 8 year 1999 about consumer protection has given boundaries about selfmade agreement.this thesis also talks about rules such as, rules about consumer and bank product and/or services such as ATM card."

"Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelenggaraan salah satu produk asuransi yang masih baru digunakan yakni asuransi kartu kredit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai peraturan dalam pemasaran produk asuransi tersebut oleh pihak penerbit kemudian mengenai moral hazard yang mungkin akan tercipta dari penggunaan produk tersebut, dan juga adakah kewajiban bank selaku pihak penerbit kartu kredit dalam mewajibkan nasabah nya untuk menjadi tertanggung produk asuransi kartu kredit tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa diizinkan pemasaran mengenai produk asuransi kartu kredit tersebut oleh pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemasaran produk asuransi, kemudian moral hazard pun dapat meningkat dan tidak ada kewajiban dari bank baik secara umum maupun secara peraturan dalam mewajibkan nasabahnya untuk menggunakan produk tersebut.

---

In this thesis, it will observe about the newest product from insurance which is a credit card insurance. The problems occurred in the matter of discussing about the marketing procedure of the product by the credit card issuer, then will the moral hazard increase when using that product and also if the Bank as the credit card issuer had an obligation to obligate their customer to use the credit card insurance. This thesis is juridical normative, which the data collected was obtained from the studies literature and also the interview with related speakers. In the end of thesis conclude that the credit card issuer has allowed to promote the credit card insurance in accordance with the regulations about the insurance marketing. Then, as the results from interview, it is also concluded that the moral hazard can be increases in the use of credit card insurance, and Bank did not has an obligation either from generally or from the regulations to obligate their customer to use the credit card insurance."

"Ketergantungan warga negara Indonesia terhadap kartu kredit telah naik secara drastis dalam dekade terakhir ini. Hal ini mungkin menunjukan semakin bertambahnya masyarakat menengah di negara ini, tetapi sayangnya tidak semua pengguna kartu kredit sadar akan kewajiban utamanya untuk pembayaran. Di sisi yang lain, Bank-bank di Indonesia dihadapkan dengan banyaknya kendala untuk menyelesaikan pembayaran kartu kredit. Sehingga, bank-bank tersebut sering menggunakan debt-collector untuk secara efektif mendapatkan pembayaran. Dalam hukum Indonesia, debt collector memang tidak dilarang. Tetapi, banyak kasus dimana debt collector menggunakan metode yang mengikutsertakan gangguan, penyiksaan, intimidasi, serangan verbal maupun fisik, blackmails dan cara-cara lainnya. Cara-cara ini mungkin efektif dalam mendapatkan pembayaran. Tetapi hal ini diduga keras melanggar hak-hak konsumen terhadap kenyamanan, keselamatan dan keamanan yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Menyikapi kekhawatiran dari berbagai macam pihak tentang metode-metode yang digunakan oleh debt collector, Bank Indonesia telah memang membuat beberapa peraturan yang mengatur tentang penagihan hutang kartu kredit. Namun, dalam analisis yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini, peraturan-peraturan ini Penulis rasa tidak cukup untuk melindungi hak-hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

---

Indonesian citizens' reliance on credit card has tremendously increased in the last decade. This fact may suggest the growing number of middle-class citizens in this country, but not all credit card users realize their primary obligation to repayment. On the other hand, Indonesian banks are confronted with a myriad of legal obstacles in securing repayment from their customers. Given such obstacles, banks often resort to hire debt collectors to effectively seek for remedy.

Under Indonesian law, debt collectors are indeed not prohibited. However, many debt collectors have used various methods involving "harassment, abuse, intimidation, verbal and physical attacks, constant blackmails and many others" to secure their clients' right to repayment. These methods might be effective to forcefully acquire the repayment, but they substantially violate the credit card users' rights to comfort, safety and security enshrined in Article 4 of Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.

In response to various stakeholders' concern on the methods used by debt collectors, Bank Indonesia has indeed enacted some regulations governing debt collection practices. The most recent ones are Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/17/DASP. However, as will be elaborated in this writing that employs legal normative analysis, these newly enacted regulations are slightly insufficient to protect the credit card users' right to comfort, safety and security."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."