Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik.

---

Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice."

"Dalam perekonomian pasar yang terjadi saat ini, hukum persaingan usaha memiliki peran besar untuk melindungi usaha mikro dan usaha kecil karena hukum persaingan usaha berfungsi untuk menjaga iklim persaingan dengan mencegah monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang mematikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil sendiri selain telah diberikan pemberdayaan, mereka diberikan pula pengecualian dari hukum persaingan usaha untuk memberikan mereka perlakuan khusus mengingat sistem ekonomi kita yang menganut demokrasi ekonomi dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memiliki level of playing field yang sama untuk bersaing dengan usaha menengah dan usaha besar. Tujuan dari hukum persaingan di Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan sekedar kompetisi dalam arti sempit, efisiensi, atau bahkan perlindungan konsumen belaka. Untuk mencapai hal tersebut, hukum persaingan usaha perlu memberikan perlakuan khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

---

In the current status quo where market economy system happened, competition law has a really big function to keep the competition atmosphere being conducive while in the same time giving the protection to micro and small scales enterpreneurs because competition law prevent monopoly or unfair competition which usually did by big scales enterpreneurs and driving out micro and small scales enterpreneurs off from the market. Beside given empowerment, micro and small scales enterprenuers also given exemption in the competition law in order to give them special favour which adopted in our economic demoracy system, in the awareness that they have different level of playing field to compete with medium and big scale enterpreneurs. The competiton law purpose in Indonesia is to achieve general welfare, not only to achieve narrow competition minded, efficiency, or even only about consumer protection. To achieve that purpose, the compeititon law needs to give special favour to micro and small scales enterpreneurs in order to fulfil Indonesia’s goal which is actualizing the general welfare."

"ABSTRAKKoperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bagaimanakah menurut ketentuan perundang-undangan mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi dan Bagaimanakah keselarasan putusan hakim mengenai sah tidaknya Rapat Anggota Luar Biasa dalam perkara No 74/Pdt.G/2014/PN.JKT. PST dengan dasar Ketentuam Undang-Undang sudah tepat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi, yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 27 UU Koperasi, dimana Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan sesuai dengan permintaan para anggota koperasi aktif dan juga sesuai dengan keputusan pengurus aktif koperasi tersebut. Putusan hakim dalam perkara pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi KPRI-RSCM periode 2013-2016 adalah tidak tepat. Rapat anggota luar biasa tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan subjek yang melaksanakan rapat tersebut adalah subjek yang sah, yakni Pengurus Aktif Koperasi KPRI-RSCM, bukan Pengurus yang sudah pensiun dan tidak lagiu pada masanya menjabat.

---

ABSTRACTCooperative is a legal entity established by individuals or legal entities cooperatives, with the separation of the wealth of its members as capital to run a business that meets the aspirations and needs of economic, social and cultural rights in accordance with the values and principles of cooperatives. How according to the statutory provisions regarding the authority of the implementation of the Extraordinary Meeting of Members Cooperative and harmony How the judge 39 s decision regarding the legitimacy of the Extraordinary Meeting of Members in case No 74 Pdt.G 2014 PN.JKT. PST with basic Ketentuam Act is appropriate. In the preparation of this paper, the authors use the method of normative juridical research. Legislation governing the implementation of the authority Extraordinary Meeting of Members Cooperative, which is regulated in Article 23 and Article 27 of the Law of Cooperatives, which the Extraordinary Meeting of Members may be implemented in accordance with the request of the cooperative members active and also in accordance with the Board 39 s decision actively cooperative. The judges 39 verdict in the case of the implementation of the Extraordinary Meeting of Members Cooperative KPRI RSCM 2013 2016 period is not appropriate. Extraordinary meeting of members has been conducted in accordance with applicable regulations and executing the subject of the meeting was a legitimate subject, namely the Board of Cooperative Active KPRI RSCM, not the Board who have retired and no lagiu in his time served."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban dokter terhadap pelayanan kesehatan maternal pada saat proses persalinan. Dalam proses persalinan, peran seorang tenagakesehatan seperti dokter sangat dibutuhkan agar terlaksananya persalinan yang sehat untuk ibu dan bayinya. Tentang tujuan khusus dari penelitian ini untuk menjelaskan tentangpelayanan kesehatan maternal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014, dan menjelaskan tentang tanggung jawab dokter dalam perawatan kesehatan maternal pada saat persalinan Cito Seksio Sesarea di Rumah Sakit Dr. CiptoMangunkusumo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis analitis normatif dan aktif deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pelayanan kesehatan ibu dapat menimbulkan hak dan kewajiban melalui informed consent antara dokter dengan pasien. Timbulnya hak dan kewajiban menyebabkan seorang dokter memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan medis yang diberikan kepada pasien. tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab pengadilan, perdata dan administrasi maupun etik. Administrasi yang salah Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 Melawan Hukum dan Wanprestasi yang dilakukan dokter. Penulis menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Pelatihan kesehatan lebih lanjut atau diadakan pelatihan pemeliharaan kesehatan maternal khusus untuk kondisi gawat darurat untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal di seluruh Indonesia. Untuk seluruh dokter, diberikan juga sosialisasi tentang tanggung jawab hukum dokter dalam pemberian Perihal informed consent, yang diharapkan agar tenaga kesehatan atau subyek kesehatan tidak menyepelekan pentingnya Penjelasan dan persetujuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of doctors for maternal health services during the delivery process. In the labor process, the role of a worker health like a doctor is needed to carry out a healthy delivery for the mother and baby. About the specific purpose of this study to explain about maternal health services based on Minister of Health Regulation No. 97 of 2014, and explains the responsibilities of doctors in maternal health care at the time of delivery of Cito Section Sesarea at Dr. Hospital. Cipto Mangunkusumo. This research uses research methods with normative and active descriptive analytical juridical forms. The conclusions that can be drawn from this study are: Maternal health services can lead to rights and obligations through informed consent between doctors and patients. The emergence of rights and obligations causes a doctor to have legal responsibility for any medical action given to a patient. these responsibilities can be in the form of court, civil and administrative as well as ethical responsibilities. Incorrect Administration of Medical Council Regulation No. 4 of 2011 Against the Law and Default performed by doctors. The author recommends that the Ministry of Health and the Department of Health Training continue or conduct maternal health care training specifically for emergency conditions for health workers involved in providing maternal health services throughout Indonesia. For all physicians, socialization on the legal responsibilities of doctors is also provided in the provision of informed consent, which is expected so that health workers or health subjects do not underestimate the importance of explanation and approval."

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."