Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunculan layanan ride-hailing dalam satu dekade terakhir ini telah mengubah perilaku perjalanan pribadi. Di Indonesia, layanan ini digemari masyarakat terutama layanan ride-hailing roda dua sehingga sangat mempengaruhi pilihan moda perjalanan masyarakat. Di Jakarta, layanan ini sangat populer hingga meningkatkan jumlah pengguna maupun pengemudi dari layanan ini secara signifikan. Peningkatan layanan ini mengakibatkan peningkatan perjalanan menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan kemacetan dan kenaikan jumlah emisi gas CO2 di Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebagai pembuat keputusan dalam sistem transportasi Jakarta, mengharapkan masyarakat menggunakan transportasi publik untuk mencegah kemacetan serta menurunkan peningkatan emisi gas CO2. Akan tetapi, salah satu alasan masyarakat enggan menggunakan transportasi publik adalah tidak terpenuhinya kebutuhan first and last mile ketika menggunakan transportasi publik. Di sisi lain, ternyata layanan ride-hailing dapat berperan sebagai komplementer untuk transportasi publik. Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan model dinamis untuk melihat dinamika sektor transportasi di Jakarta, yang terdapat beberapa submodel, yaitu: transportation trips, ride-hailing demand, ride-hailing supply, ride-hailing trips, infrastructure, number of vehicles, serta CO2 emissions. Usulan kebijakan terkait operasional layanan ride-hailing roda dua adalah mengintegrasikan transportasi publik dengan layanan ride-hailing roda dua. Dari hasil simulasi model, kebijakan ini dapat menaikkan penggunaan transportasi publik sehingga peningkatan emisi gas CO2 dari sektor transportasi dapat berkurang.

---

The emergence of ride-hailing services has changed personal travel behaviour. This service is popular in Indonesia, especially the two-wheeled services and greatly affects the choice of people's travel modes. In Jakarta, this service is popular and significantly increases the number of users and drivers, resulted in increase in motorbikes trips, causing congestion and increasement in CO2 gas emissions. The DKI Jakarta Transportation Agency, as the Jakarta’s transportation system decision maker, expects people to use public transit to prevent congestion and reduce the CO2 gas emissions increasement. One of the reasons people are reluctant to use public transit is that their first and last mile needs are not met. Ride-hailing services can play a complementary role for public transit. This research tries to develop a model to see the dynamics of the transportation in Jakarta, which contains several sub models, namely: transportation trips, ride-hailing demand, ride-hailing supply, ride-hailing trips, infrastructure, number of vehicles, and CO2 emissions. The policy proposal regarding the operation of twowheeled ride-hailing services is to integrate it with public transit. The simulation shows this policy can increase the use of public transit so that the increase in CO2 gas emissions from the transportation sector can be reduced."

"ABSTRAKDiplomasi dikenal secara eksklusif dilaksanakan hanya oleh negara dan pejabat pemerintah pusatnya. Namun pada perkembangannya diplomasi juga mulai dilakukan oleh pemerintah daerah/kota yang kemudian dikenal sebagai diplomasi kota. Diplomasi kota adalah sebuah bentuk mekanisme diplomasi dimana pemerintah kota berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lain untuk merepresentasikan dirinya dan mencapai kepentingan daerahnya. Pada implementasinya, diplomasi kota memberikan banyak keuntungan karena secara khusus dilakukan oleh daerah yang tentunya mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, masih didapati ketimpangan pelaksanaan diplomasi kota di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan ldquo;bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi kota sebagai salah satu upaya strategis kebijakan luar negeri Indonesia? rdquo;Dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan melihat bagaimana implementasi, peluang dan tantangan diplomasi kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Dengan mendasar pada teori Multi-Level Governance penelitian ini mencoba membuktikan bawa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi kota yang optimal perlu sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pada akhirnya, penelitian berhasil menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi diplomasi kota di daerah membutuhkan penanganan yang berbeda. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai focal point dalam hubungan internasional Indonesia masih diperlukan untuk optimalisasi kegiatan diplomasi kota di Indonesia, sehingga harmonisasi arah kebijakan diplomasi Indonesia di segala lini pemerintahan dapat tercapai.

---

ABSTRACTDiplomacy was known to be carried out exclusively by nations and its central officers. However, as it develops, diplomacy was also conducted by provincial municipal government and known as city diplomacy. City diplomacy is a diplomacy mechanism in which municipal government interact with other actors in international relation to represent their city and pursue their interest. In the actual implementation, city diplomacy brings many benefits because it is specifically used by the provincial municipal government which certainly knows the advantages and disadvantages of its own territory. However, imbalance still occur from the conduct of city diplomacy in various regions in Indonesia. This fact prompted a question about how the Indonesian government can optimize city diplomacy as one of its strategic Indonesian foreign policy With the aim of answering the question, this research look into the implementations, opportunities and challenges of the city diplomacy in Indonesia. The research methods of this paper were qualitative by using literature survey and in depth interview as the methods to gather data and information. By using the Multi Level Governance theory, this paper try to prove that synergy and coordination between the central and municipal government are crucial in order to optimize city diplomacy.Ultimately, the study had concluded that each of the challenges that arise in the implementation of city diplomacy requires different treatment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia rsquo s role as the focal point of Indonesia rsquo s international relations are needed to optimized the city diplomacy in Indonesia, so that harmony in each administrative level can be achieved."

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan permasalahan global yang menyebabkan perubahan iklim. Salah satu sumber emisi GRK adalah praktik pengolahan sampah organik yang merupakan sumber emisi GRK non-CO₂ terbesar ketiga secara global. Di Indonesia, permasalahan sampah terutama sampah organik yang terakumulasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum teratasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mencegah dampak yang semakin buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep mitigasi emisi GRK dari pengolahan sampah organik tingkat kawasan. Metode yang digunakan meliputi analisis skenario dengan dukungan Analytical Hierarchy Process (AHP), analisis investasi-operasi-pemeliharaan, analisis matematis berdasarkan faktor emisi, dan analisis Theory Planned Behavior (TPB). Temuan penelitian mencakup data emisi GRK dan biaya dari teknologi pengolahan sampah organik, intensi perilaku pemilahan, serta skenario alternatif untuk konsep mitigasi. Analisis skenario dengan membandingkan teknologi budidaya Black Soldier Fly (BSF), pengomposan windrow, dan Anaerobic Digestion (AD) menunjukkan bahwa konsep mitigasi emisi GRK yang dipilih adalah skenario dengan 84% sampah organik diolah menggunakan teknologi budidaya BSF dan pengomposan windrow, serta fokus pada intensi perilaku pemilahan sampah.Greenhouse Gas (GHG) emissions are a global problem that causes climate change. One source of GHG emissions is the practice of processing organic waste, which is the third largest source of non-CO2 GHG emissions globally. In Indonesia, the problem of waste, especially organic waste, which accumulates at final processing sites (TPA), is still not resolved. Therefore, mitigation efforts are needed to prevent the impact from getting worse. This research aims to develop a concept for mitigating GHG emissions from processing organic waste at the regional level. The methods used include scenario analysis with the support of the Analytical Hierarchy Process (AHP), investment-operation-maintenance analysis, mathematical analysis based on emission factors, and Theory Planned Behavior (TPB) analysis. Research findings include data on GHG emissions and costs of organic waste processing technology, sorting behavior intentions, as well as alternative scenarios for mitigation concepts. Scenario analysis by comparing Black Soldier Fly (BSF) cultivation technology, windrow composting, and Anaerobic Digestion (AD) shows that the GHG emission mitigation concept chosen is a scenario with 84% of organic waste processed using BSF cultivation technology and windrow composting and focuses on intention. waste sorting behavior."

"ABSTRAKIbukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan SaranaUmum Tingkat Kelurahan terhadap nilai gotong royong dalam kegiatan kerja baktiwarga di Kelurahan Manggarai, terutama dari sub aspek tolong menolong dan kerjabakti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme denganpengumpulan data secara kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harusmelalukan evaluasi terhadap substansi kebijakan, serta dilakukan suatu kajian untukmengetahui kondisi kapital sosial, khususnya nilai gotong royong, di wilayah DKIJakarta.

---

ABSTRACTRegulation No. 169 Year 2015 About Handling General Infrastructure In the Villageagainst the values of mutual cooperation in the activities of voluntary work residentsin the Kelurahan Manggarai, mainly from sub aspects of mutual help and communityDampak peraturan..., Atika Dwi Damayanti, FISIP UI, 2016viii Universitas Indonesiaservice. This study used a post-positivism research approach with qualitative datacollection and descriptive research. The results of the study suggest that theProvincial Government of DKI Jakarta must pass an evaluation of the substance ofthe policy, as well as conducted a study to determine the condition of social capital,especially the value of mutual cooperation, in DKI Jakarta."

"ABSTRACTTesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan di negara-negara kesatuan. Ada tiga pertanyaan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan posisi tiga ibukota relatif terhadap daerah lain di negara masing-masing, perbandingan model pemerintah daerah dari tiga ibukota, dan tren terbaru tentang tata kelola ibukota. Sebagai ibu kota, Jakarta, London, dan Paris memiliki kekhasan masing-masing. Kekhususan tersebut dapat ditemukan dalam posisi mereka relatif terhadap daerah lain atau pemerintah daerah di masing-masing negara mereka sendiri, serta dalam model pemerintah daerah mereka sendiri. Persamaan dan perbedaan dapat ditemukan antara tiga ibu kota. Baik Jakarta dan Paris memiliki pemerintahan bertingkat tunggal, sementara London memiliki pemerintahan bertingkat dua di wilayahnya. Sehubungan dengan model pemerintah daerah, Jakarta memiliki kesamaan dengan London dalam hal dewan lokal dan kepala pemerintah daerah mereka. Jakarta juga memiliki kesamaan dengan Paris dalam hal keberadaan pengawasan negara atau pemerintah pusat. Tren terbaru yang ditemukan dalam tata kelola ibukota adalah pengembangan otoritas regional yang strategis, baik dalam bentuk otoritas kesatuan tunggal atau dalam bentuk badan koperasi otoritas lokal. Disarankan agar pembuat kebijakan meninjau dan mempertimbangkan model pemerintah daerah yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintah daerah negara lain, dengan memprioritaskan efisiensi dan kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the system of local government in three capital cities, Jakarta, London, and Paris. This study uses juridical-normative and comparative methods. Capital cities generally have specificities compared to other regions in a country. Jakarta, London, and Paris are cities with high population and large urban built-up area and can be found inunitary states. There are three questions that are discussed in this thesis, namely the comparison of the three capitals positioning relative to other regionsin their respective countries, the comparison of local government models of the three capitals, and the latest trendson capital city governance. As capital cities, Jakarta, London, and Paris have their own specificities. Those specificities can be found in their positioning relative to other regions or local governments in each of their owncountries, as well asin their own local government models. Similarities and differences can be found between the three capital cities. Both Jakarta and Paris have single-tieredgovernments, while London has two-tieredgovernmentin its area. In relationto the local government model, Jakarta has similarities with London in terms of their local councils and heads of local government. Jakarta also has similarities with Paris in terms ofthe existence of state or central government supervision. The latest trend found in capital city governance is the development of strategic regional authorities, whether in the shape of a single unitary authority or in the shape of local authorities cooperative bodies. It is suggested that policy makers should reviewand consider local government models that can be found in other countries systems of local government, by prioritising the efficiency and performance of the local government concerned."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"ABSTRAKProses integrasi antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya dapat dilihat melalui berbagai perspektif. Diantaranya adalah perspektif regional, identitas, keamanan, dan ekonomi. Negara-negara anggota Uni Eropa pernah mengeluarkan Perangko commemorative untuk memperingati momentum integrasi mereka ke Uni Eropa, dan peristiwa-peristiwa penting terkait Uni Eropa. Penelitian ini mencoba mendalami data-data terkait perangko dengan lambang dan karakter Uni Eropa, serta melihat motivasi dan tujuan 28 negara anggota organisasi supranasional tersebut. Pencetakan Perangko tampaknya bukan hanya dapat disebut sebagai suatu kegiatan filatelis, namun juga kegiatan dengan motif politis diikuti oleh alasan bahwa Perangko memiliki fungsi untuk membantu pencapaian kebutuhan politik suatu negara, terutama kebutuhan diplomasi, diseminasi informasi, sosialisasi, bahkan propaganda. Tesis ini akan melihat Perangko sebagai alat diplomasi publik negara-negara anggota Uni Eropa dan penegasan mereka sebagai anggota Uni Eropa.

---

ABSTRACTThe integration process between the EU and its member states can be seen through various perspectives. There are regional, identity, security, and economy perspective. European Union members states had issued a commemorative postage stamp to commemorate the momentum of their integration into EU, and important events related to the European Union. This study tried to explore related data with the symbols and characters of the European Union, and knowing the motives and purposes of EU members states. Stamps seems not only be referred to as a philately, but also activities with political motives followed by the reason that the stamp has a function to assist the achievement of a country 39 s political needs. Particularly the needs of diplomacy, information dissemination, socialization, even propaganda. This thesis will see stamps as a public diplomacy tool member countries of the European Union and their affirmation as a member of the EU."