Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dan perkembangan makna kekerasan di masyarakat, yang secara khusus membahas mengenai kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi dalam keluarga dan juga penerapan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan itu. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat perkembangan mengenai makna dari kekerasan itu yang awalnya hanya mencakup kekerasan fisik semata, namun sekarang menjadi lebih luas mencakup kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi serta penelantaran. Adanya lebih dari satu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur permasalahan kekerasan terhadap dalam keluarga yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga adanya perbedaan penerapan kedua peraturan perundang-undangan yang khusus tersebut dalam kasus yang sama.

---

Abstract This thesis discusses about the problems and developments in the meaning of violence in society, which specifically about the physical violence against children occurs within families and also the implementation of legislation that specifically regulates the issue. This thesis using normative juridical method in the manner of using secondary data and be done with data collection by means of literature study.

The result of this study concluded there was development of the meaning of the violence that initially only includes physical violence, but now becoming more widely include physical violence, sexual abuse, economic abuse as well as neglect. The existence of more than on legislation specifically addressing the issues of violence against the family, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 about Protection of Children and Law No. 23 of 2004 about the Elimination of Domestic Violence, which the differences in the application of legislation that is specifically mentioned in the same case. "

"Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaruh antara kekerasan orangtua terhadap perilaku kekerasan anak. Dalam beberapa tahun belakangan, kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak- anak cenderung meningkat. Studi- studi sebelumnya memaparkan bahwa tayangan kekerasan, teman sebaya, dan orangtua sebagai faktor yang menentukan perilaku kekerasan anak. Melengkapi studi tersebut, penulis berargumen bahwa kekerasan orangtua mempengaruhi perilaku kekerasan anak karena anak meniru perilaku yang dilakukan oleh orangtuanya, dimana anak laki-laki cenderung melakukan kekerasan fisik dan anak perempuan cenderung melakukan kekerasan verbal. Artikel ini juga ingin mengetahui bagaimana perilaku kekerasan dari orangtua berpengaruh terhadap perilaku kekerasan anak perempuan dan laki-laki. Artikel ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data simple random sampling. Total sampel dari sebanyak 105 responden anak kelas 1 SMPN 246 di Jakarta. Hasil dari penulisan artikel ini membuktikan bahwa anak yang pernah menerima kekerasan verbal dari orangtuanya cenderung melakukan perilaku kekerasan verbal kepada temannya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk kekerasan fisik.

---

This article aims to discuss the influence of parental violence to child violence behavior. Within a few years, cases of violence by children increased. Previous studies have suggested that violence shows, peers, and parents are the factors that determine child violence behavior. Complementing the studies, this article argue that parental violence affects the behavior of child violence because children imitate behavior of their parents, where bpys tend to resort to physical violence and girls tend to resort to verbal violence. This article also want to know whether the socialization of violent behavior from parents are took effect on violent behavior of girls and boys. This article uses a quantitative method with simple random sampling data collection thecnique. The number of samples are 105 respondents from grade 1 SMPN 246 in Jakarta. The result proves that children who have received verbal violence from their parents tend to engage in verbal violence behavior toward their friends, both girl and boy. However, this does not apply to physical violence."

"Berbagai kekerasan, penyimpangan dan eksploitasi terhadap anak akhirakhir ini kian merebak sehingga sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bagi terpenuhinya perlindungan hukum untuk anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama empat tahun tetapi kekerasan terhadap anak tidak menyurut bahkan dari data yang terpantau di Komisi Nasional Perlindungan Anak terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kita cermati, sesungguhnya anak merupakan anggota keluarga yang paling rentan, karena anak kerap menjadi korban kekerasan dari keluarga maupun lingkungannya. Keluarga mempunyai potensi yang besar untuk menenkan anak dalam segala hal. Anak kerap ditelantarkan, diperlakukan kasar, dan menjadi korban penyimpangan pengasuhan, padalah masa depan kita terletak pada seberapa maksimal perhatian kita pada anak-anak kita, karena anak adalah asset orang tua, keluarga dan lebih dari itu asset bangsa yang kelak akan menjadi tokoh utama yang akan menjalankan lokomotif pembangunan. Kasus kekerasan yang menimpa anak tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga banyak melanda daerah pedesaan. Berdasarkan data Plan Indonesia yang dikutip sebuah media cetak nasional, saat ini diperkirakan ada 871 kasus kekerasan terhadap anak.Berdasarkan pemantauan Pusat Data dan lnformasi Komnas Perlindungan Anak terhadap 10 media cetak, selama tahun 2005 dilaporkan terjadi 736 kasus kekerasan terhadap anak. Dari;umlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis dan jumlah kasus penelantaran anak sebanyak 130 kasus. Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semua itu dapat dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak. Tetapi ternyata usaha perlindungan hukum dan HAM terhadap anak tidak hanya cukup dengan konsep tetapi harus, tetapi harus diterapkan dalam praktik yang nyata. Adanya berbagai peraturan tentang hak anak belum menjamin pelaksanaan upaya perlindungan hukum bagi anak, khususnya bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua menjadi tanggung jawab kita."

"ABSTRAKPentingnya dukungan sosial sangat membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Desain penelitian ini yaitu cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 243 perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, berusia 19-49 tahun. Penilaian dukungan sosial menggunakan kuesioner MSPSS, sedangkan penilaian terhadap kualitas hidup menggunakan kuesioner WHOQOL Bref versi bahasa Indonesia.Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan sangat kuat, arah hubungan positif antara dukungan sosial dengan kulitas hidup fisik dipengaruhi oleh pendidikan (R=0,994, p=0,000). Dukungan sosial dengan kualitas hidup hubungan sosial dipengaruhi oleh pendidikan dan riwayat perilaku kekerasan sebelumnya (R=.0.960, p=0,000). Dukungan sosial dengan kualitas hidup lingkungan dipengaruhi oleh pekerjaan (R=0,992, p=0,000). Dukungan sosial dapat djadikan salah satu intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui program pendampingan dan konseling.

---

ABSTRACT

The importance of social support highly helps the women becoming the domestic violence victims to improve their quality of life. This research aims at identifying the correlation between social support and the quality of life of the women as the domestic violence victims. The research design is cross sectional. The research samples are 243 of women aged 19-49 years becoming the domestic violence victims. The marking of social support uses MSPSS questionnaires, while the marking of the quality of life uses WHOQOL Bref questionnaires in Indonesian version.

The analysis result shows that there is a very strong correlation. The direction of positive correlation between social support and physical life quality is influenced by education (R=0,994, p=0,000). The correlation of social support with the quality of life of social relation is influenced by the education and the history of previous violence behavior (R=.0.960, p=0,000). The correlation of social support with the environmental life quality is influenced by jobs (R=0,992, p=0,000). The social support can be one of the interventions to improve the quality of life of the women becoming the domestic violence victimsthrough mentoring program and counseling."

"Tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian pada kenyataan perkawinan bukanlah tanpa masalah sehingga seringkali terjadi kekerasan dalam dalam rumah tangga untuk itulah pemerintah membentuk Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT dan tujuan dibentuknya undang undang ini adalah untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia aman tenteram dan damai Namun adakalanya laporan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di dasari rasa emosional sesaat yang kemudian melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian namun tidak jarang juga terjadi ketika pada akhirnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat diselesaikan ataupun karena didorong pertimbangan perkembangan anak pasangan suami istri tersebut akhirnya dapat kembali berdamai Dalam keadaan yang demikian maka korban cenderung menjadi tidak lagi berniat untuk melanjutkan perkaranya sampai ke tingkat persidangan yang jutsru akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang sudah kembali rukun tersebut Kesulitan yang timbul bagi aparatur di tingkat penyidikan dalam memilih untuk tidak melanjutkan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana antara pelaku dan korban telah tercapai perdamaian karena tidak semua delik yang diatur Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dirumuskan sebagai delik aduan karena dalam penanganan perkara KDRT hukum acara yang digunakan pada dasarnya mengacu pada KUHAP maka upaya penyidik dalam mencari kemungkinan penyelesaian diluar pengadilan hanya terbatas sebelum pelapor secara resmi memasukan laporannya mengingat setelah laporan diteruskan oleh kepolisian yang berwenang maka penanganan perkara tersebut akan mengikuti alur penanganan perkara pada umumnya sebagaimana yang diatur didalam KUHAP penuntutan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban juga tidak serta merta menghentikan proses penuntutan perkara tersebut hal ini berarti bahwa walaupun terjadi perdamaian antara pelaku dan korban penuntut umum pada dasarnya harus tetap melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan perdamaian merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam menentukan berat ringannya pidana yang dituntut atas perbuiatan terdakwa Untuk itu diperlukan adanya konsep diversi terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan Undang Undang PKDRT yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

---

The purpose of marriage is to establish a happy and everlasting family or household based on the sole Almighty God however in reality marriage is not without problems as domestic violence often occurs Therefore the Law No 23 of the year 2004 on Elimination of Domestic Violence has been enacted by the government and its objective is to maintain the unity and the harmony of a happy safe calm and peaceful household Nevertheless occasionally the report on domestic violence happened due to temporary emotional turmoil and then this act was reported to the police However it often happened that the domestic violence occurring could be ended or it stopped because of the consideration of their children rsquo s development so that the couple finally could get back together again peacefully In such a condition the victim tends to no longer have the intention to proceed with the case to the court hearings since it will cause the tension to appear in the household which has calmed down Difficulties appear for the apparatus in the investigation phase in the cases where the victim chooses not to proceed with the case of domestic violence since the perpetrator and the victim have settled the matter The difficulties occur because not all misdemeanors governed by the Law Number 23 of the year 2004 on Elimination of Domestic Violence are formulated as offense In handling domestic violence cases the law of procedure applied basically refers to KUHAP Penal Code so the effort of the investigator to seek for the possibility of settlement outside court is limited to only before the person reporting officially submits his her report considering that after the report is followed up by the relevant police officers the handling of the case will comply with the case handling procedure in general as governed in KUHAP The accomplishment of settlement between the perpetrator and the victim cannot automatically put an end to the case prosecution process This means that even though there is settlement between the perpetrator and the victim the general prosecutor basically has to continue proceeding with the case to the court and the accomplishment of the settlement is the factor which is considered by the general prosecutor to determine the seriousness of the criminal act prosecuted based on what the accused has done Consequently it is necessary to have a diversion concept towards domestic violence cases as the objective of the Law on Elimination of Domestic Violence is to maintain the unity of the harmonious and prosperous household "

"Data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukan adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak selama pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor sehingga termasuk dalam zona merah pelanggaran hak anak. Skripsi ini membahas tentang kekerasan pada anak yang dilakukan oleh ibu rumah tangga selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dengan tujuan mendeskripsikan kekerasan dan faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada anak selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan basis Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memfokuskan analisis pada keterkaitan kekerasan yang dilakukan oleh ibu dengan perkembangan psiko-sosial dewasa awal dan juga kesejahteraan anak. Skripsi ini adalah laporan hasil penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada 9 informan (3 informan utama sebagai pelaku kekerasan pada anak; 3 orang anak; dan 3 anggota keluarga lain). Informan dalam penelitian ini diambil dengan purposive sampling, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau mengganggap bahwa orang tersebut paling mengetahui fenomena yang dikaji. Penelitian dilakukan sejak September 2021 sampai dengan Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 informan telah melakukan kekerasan pada anak sejak awal pandemi Covid-19 berlangsung. Sedangkan 1 informan lain, melakukan kekerasan pada anak sejak 5 tahun lalu dan diperparah oleh kondisi pandemi Covid-19. Kekerasan yang dilakukan ibu berupa kekerasan emosional atau psikologis dan kekerasan fisik. Berbagai bentuk kekerasan dilakukan oleh ibu karena pandemi Covid-19 dan desakan ekonomi, diperparah dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pewarisan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya, dan juga ketidaksiapan mental ibu sebelum pernikahan dan membina keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa kekerasan pada anak yang dilakukan oleh ibu selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor, intensitasnya meningkat dengan 3 kategori tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan yaitu: serius, sedang, dan ringan. Faktor umum yang menyebabkan kekerasan terjadi karena desakan ekonomi dan faktor lain yang ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

Data from the Women and Children Information System (Simphony PPA) shows an increase in cases of violence against children during the pandemic Covid-19, especially in the Bogor Regency area so that it is included in the red zone of violation of children's rights. This thesis discusses violence against children perpetrated by housewives during the pandemic Covid-19 in Bogor Regency with the aim of describing violence and the causes of violence perpetrated by housewives on children during the pandemic Covid-19 in Bogor Regency. This research was conducted on the basis of Social Welfare Sciences which focused on the analysis of the relationship between maternal violence and early adult psycho-social development as well as child welfare. This thesis is a report on the results of qualitative research with a descriptive design conducted by interviewing and observing 9 informants (3 main informants as perpetrators of violence against children; 3 children; and 3 other family members). Informants in this study were taken by purposive sampling, sampling data sources with certain considerations or assuming that the person best knows the phenomenon being studied. The study was conducted from September 2021 to June 2022.

The results showed that 2 informants had committed violence against children since the beginning of pandemic Covid-19. Meanwhile, another informant has committed violence against children since 5 years ago and has been made worse by pandemic Covid-19. Violence by the mother in the form of emotional or psychological violence and physical violence. Various forms of violence are carried out by mothers due to the pandemic Covid-19 and economic pressure, exacerbated by the presence of domestic violence (KDRT), the inheritance of violence that has been experienced before, and also the mental unpreparedness of the mother before marriage and raising a family. The conclusion of this study is that violence against children perpetrated by mothers during the pandemic Covid-19 in Bogor Regency increased in intensity with 3 categories of severity of violence committed, namely: serious, moderate, and mild. Common factors that cause violence to occur are due to economic pressure and other factors found in the presence of domestic violence (KDRT).

"

"Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) didominasi dalam relasi antara suami dengan istri yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian korban secepatnya perlu diberikan ruang aman dari pelaku. “Rumah Aman” merupakan salah satu solusi pelindungan yang dapat diberikan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah maupun masyarakat secara umum berhak untuk membentuk Rumah Aman demi memberikan pelindungan bagi korban kekerasan. Dengan begitu, penelitian ini mengkaji kebijakan tentang Rumah Aman terkhusus bagi perempuan Korban KDRT di wilayah DKI Jakarta serta memberikan gambaran mengenai bentuk pemulihan dan pelindungan yang diberikan oleh Rumah Aman Dinas Sosial DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian, teori utama yang digunakan untuk analisis adalah Teori Hukum Feminis yang dicetuskan oleh Catharine Alice MacKinnon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Rumah Aman di DKI Jakarta masih terdapat frasa-frasa yang tidak mengedepankan kepentingan perempuan. Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan Rumah Aman oleh pemerintah melalui Dinas Sosial DKI Jakarta masih memiliki beberapa catatan dalam proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Terhadap hal tersebut, perlu dibentuk standar secara nasional yang berpedoman pada ketentuan internasional mengenai Rumah Aman. Serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam proses kerja sama dalam pemulihan korban KDRT di Rumah Aman.

---

Victims of Domestic Violence (KDRT) are dominated in the relationship between husband and wife who live in one house. Thus the victim immediately needs to be given a safe space from the perpetrator. “Safe House” is one of the protective solutions that can be provided for victims of domestic violence. The government and society in general have the right to establish safe houses to provide protection for victims of violence. With this in mind, this research examines policies regarding safe houses especially for women victims of domestic violence in the DKI Jakarta area and provides an overview of the forms of recovery and protection provided by the DKI Jakarta Social Service Safe Houses. This research uses literature study and interview methods in collecting data. Then, the main theory used for analysis is Feminist Legal Theory initiated by Catharine Alice MacKinnon. The results of this study indicate that the policy regarding Safe Houses in DKI Jakarta still contain phrases that do not prioritize women's interests. Furthermore, regarding the implementation of Safe Houses by the government through the DKI Jakarta Social Service, there are still several notes in the process of protection, assistance and recovery. In this regard, it is necessary to establish national standards that are guided by international provisions regarding safe houses. As well as evaluating and improving the process of collaboration in the recovery of victims of domestic violence at Safe Houses."

"ABSTRAKKekerasan dalam ranah personal, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Guna menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi korban viktimisasi berganda pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga serta bagaimana menanggulangi kendala penegakan hukum kasus tersebut, penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan, kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan pihak LBH Apik dan Komnas Perempuan yang mendampingi korban, lalu dilengkapi dengan perbandingan hukum di Thailand dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua jenis kekerasan, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memberikan penderitaan paling banyak bagi korban, yaitu penderitaan fisik dan psikis. Terlebih lagi, korban biasanya mengalami kekerasan seksual disertai atau tidak disertai dengan jenis kekerasan lainnya dalam rumah tangga lebih dari satu kali hingga ada yang bertahun-tahun. Ironisnya, korban yang mengalami viktimisasi berganda ini pada kenyataannya kurang mendapat perlindungan dan penegakan hukum. Anggota keluarga lainnya maupun masyarakat seringkali malah menutupi tindak pidana tersebut, serta hukum pidana yang ada kurang memihak korban. Kondisi demikian dapat dijumpai dalam praktik pengadilan di Indonesia, dan kondisi serupa juga ternyata terjadi di Thailand dan Filipina. Sehingga oleh karena kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, perlu dilakukan perubahan stigma korban dan masyarakat menjadi lebih baik, serta memperbaiki penegakan hukum yang kurang berpihak pada korban.

---

ABSTRACTViolence in the personal space especially sexual violence in the household shows a very high incidence rate in Indonesia. In order to answer the question of legal protection for victims of multiple victimization in cases of sexual domestic violence and how to overcoming obstacles of law enforcement, this normative juridical research was conducted by analyzing the court decision, and interview with LBH Apik and Komnas Perempuan who help the victim directly, then complemented by a comparison of the laws of Thailand and the Philippines. The results show that of all types of violence, domestic violence is the one that gives the most suffering to the victims, namely physical and psychological suffering. Moreover, victims are usually subjected to sexual violence accompanied or not accompanied by other types of violence in households more than once until there are many years. Ironically, the victim who suffered from multiple victimization is in fact under the protection and law enforcement. Other family members and the community often even cover up the crime, and the criminal law that is inadequate to the victim. Such conditions can be found in Indonesian courts, and similar circumstances also occur in Thailand and the Philippines. Therefore, due to the very poor condition, it is necessary to change the stigma of victims and society better, and to improve law enforcement that is less favorable to the victims."

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang penting di Indonesia, dengan penelitian yang sedikit. Beberapa faktor dianggap berkontribusi untuk memperparah kondisi pasien seperti usia ketika menikah (muda) dan lama kekerasan, serta rendahnya tingkat GAF score (fungsionalitas). Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari korelasi antara usia ketika menikah, lama kekerasan, dan current GAF scale saat pasien mengalami kondisi KDRT. Metode cross sectional digunakan serta data diambil dari Buku Laporan Jaga KDRT dan Rekam Medis pada Departemen Psikiatri RSCM-FKUI (2013-2017). Data yang digunakan sebanyak 50 pasien dengan kekerasan fisik dimana rerata (SD) usia ketika menikah adalah 25.45 (6.26) tahun, dengan 1921.10 (2554.51) hari rerata periode kekerasan, dan 69.10 (7.93) rerata dari GAF Score. Uji komparasi antara GAF dan periode kekerasan ditemukan rerata GAF lebih tinggi pada periode kekerasan berjangka panjang, juga periode kekerasan jangka panjang merupakan nilai tertinggi pada nilai rerata usia ketika menikah. Pada uji korelasi tidak ditemukan korelasi antara usia ketika menikah dan GAF (p = 0.975) serta periode kekerasan dengan GAF (0.132). Maka dari itu, usia ketika menikah dan periode kekerasan serta GAF tidak memiliki korelasi yang bermakna secara statistik. Menggunakan variabel yang berbeda serta kekuatan penilitian yang dikuatkan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna.

---

Domestic Violence has become an important issue in Indonesia with limited research. Several factors that contributes in affecting the patient's condition are early age at marriage, long term period of abuse, and low GAF. This study aims to find the correlation between age at marriage, period of abuse, and current GAF scale in responding to the domestic violence. Cross sectional study and data collection from the DV Report Book of Psychiatric Department and medical records at RSCM-FKUI (2013-2017) used in this research. Among 50 subjects, the mean (SD) age at marriage is 25.45 (6.26), with 1921.10 (2554.51) mean of period of abuse, and 69.10 (7.93) GAF mean. The comparison between mean of GAF and period of abuse shown higher long term physical abuse (26.16), and long term abuse is high in mean age at marriage (27.68). Moreover, there are no correlation between age at marriage and current GAF (p = 0.975) with no correlation between period of abuse and current GAF (p = 0.132). Thus, age at marriage, period of abuse, and GAF have no statistical significant correlation. It is recommended to use different variable that correlate with GAF, and increasing the power of research to give more meaningful result."

"Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki presentase jumlah paling tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian, penanganan kasus KDRT psikis masih terhambat berbagai permasalahan. Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode peneitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif. Penulis mengangkat permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan pasal kekerasan psikis tersebut dari 3 (tiga) segi, yaitu dari segi substansial, segi prosedural, dan segi sikap para aparat penegak hukum. Selain undang-undang yang mengatur, aparat penegak hokum juga merupakan aspek utama keberhasilan pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis. Sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menyertakan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

AbstractPsychological violence has the highest amount of percentage of being committed compared other type of violence. However, treatment for cases involving psychological domestic violence remains impeded by various problems. This study discusses the implementation of regulation pertaining to psychological violence as governed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Writer uncovers the issues which are deemed to have impeded the enforcement of regulation on psychological violence from 3 (three) aspects, from substantive point of view, procedural point of view, and the behavior of law enforcement officer. Apart from being regulated through enactment of law, law enforcement officer also accounts for a major determinant in the successful implementation of regulation pertaining to psychological violence. As a respond toward these issues, Writer puts forward several recommendations to rectify the mistakes in implementing the regulation pertaining to psychological violence as governed under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence."