Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi merupakan badan usaha yang dijadikan sokoguru perekenomian bangsa Indonesia memiliki banyak masalah yang dihadapi seperti kasus investasi bodong Koperasi Cipaganti, penipuan oleh Koperasi Pandawa yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal yang terjadi di dalam badan koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengaturan peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi dengan menganalisis pengaturan mengenai peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi, serta mengusulkan pengaturan ideal peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi dalam hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan metode analisa data kualitatif, penelitian ini akan menjajaki pengaturanpengaturan mengenai peran dan kedudukan pengawas internal yang dijalankan oleh organ pengawas dalam badan usaha koperasi. Untuk memenuhi keperluan data untuk meneliti, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan fungsi pengawasan adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia anggota-anggota koperasi serta menerapkan prinsip koperasi dalam bidang pengawasan koperasi.

---

The cooperative is a business entity as a pillar of the Indonesian nation economies has many problems such as invesment case is bulging Koperasi Cipaganti, fraud by Koperasi Pandawa caused by weak internal supervisory that occur in the body of the cooperative. Therefore, it is necessary to do a research on the regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of a cooperative business entity by analyzing the regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of the cooperative business entity and proposes an ideal regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of the cooperative business entity under Indonesian law.

This research is a normative juridical research, the nature of the research is analytical descriptive, with qualitative data analysis method, this study will explore the regulation regarding the role and position of internal oversight which is run by the supervisory organ in the body of a cooperative business entity. To meet the need to examine the data, the writer uses literature research methods. Literature research is a research literature that comes from material library or secondary data. In addition, one way to improve the function of oversight is to improve the human resources of their members as well as apply the principle of cooperation in the field of supervision of the cooperative."

"Alasan dan tujuan penulisan ini adalah membantu menambah pengertian tentang Prinsip Akuntansi Indonesia, Koperasi dan Pernyataan nomer 3 tentang Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Prinsip Akuntansi Indonesia merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan diungkapkan secara garis besar saja. Prinsip yang memerlukan penjabaran lebih lanjut diatur dalam "pernyataan" tersendiri.Pernyataan nomer 3 tentang Standar khusus Akuntansi Untuk Koperasi. disusun dengan memperhatikan karakteristik koperasi Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip akuntansi khusus untuk koperasi adalah adanya pemisahan perlakuan akuntansi an tara transaksi anggota dan bukan anggota. Perlakuan akuntansi untuk bukan anggota sarna dengan perlakuan pada badan usaha lain yaitu berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia sedangkan untuk transaksi dengan anggota perlakuannya berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi"

"Salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang secara normatif dianggap paling sesuai bagi masyarakat Indonesia namun kontribusinya dalam peta perekonomian nasional relatif paling kecil adalah Koperasi. Dari hasil berbagai penelitian ditunjukkan bahwa salah satu unsur penyebab kurang dapat berkembangnya Koperasi dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain adalah lemahnya struktur permodalan Koperasi. Kelemahan permodalan koperasi sesungguhnya dapat dipahami karena sebagian besar anggota koperasi adalah golongan ekonomi lemah. Untuk itu maka bantuan modal dari luar merupakan salah satu altematif pemecahan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki struktur modal. Harapan dari adanya peningkatan modal adalah terjadinya percepatan pertumbuhan akibat terjadinya peningkatan economic of scale. Untuk kondisi di Indonesia saat ini nampaknya pihak yang paling potensial untuk membantu permodalan koperasi adalah pihak perbankan (bank umum). Dalam era sebelum deregulasi perbankan, pemerintah banyak membantu permodalan koperasi melalui pemberian fasilitas kredit melalui kucuran dana kredit likuiditas Bank Indonesia. Namun dalam era deregulasi perbankan mengingat banyak dampak negatifnya, kucuran dana kredit likuiditas sangat dikurangi jumlahnya. Sebagai gantinya pihak perbankan diharuskan menyalurkan minimal 20 % dari jumlah kredit disalurkan kepada pengusaha kecil dan koperasi. Dan data yang dikeluarkan Bank Indonesia ternyata kredit yang disalurkan perbankan kepada koperasi hanya berkisar 2 % dari seluruh kredit yang disalurkan pihak perbankan. Studi skripsi ini menunjukkan bahwa ternyata koperasi memperoleh kesulitan untuk mendapatkan akses dana kredit dan perbankan. Hal ini menurut hasil studi disebabkan karma koperasi mendapatkan kesulitan untuk dapat memenuhi beberapa persyaratan Bank (misal agunan), dipihak lain pihak perbankan karena adanya prinsip prudential Banking tidak dapat begitu saja menyesuaikan din dengan aturan main koperasi. Nampaknya bentuk badan hukum, kondisi dan aturan main yang berbeda telah menyulitkan koperasi untuk berhubungan dengan perbankan dalam mendapatkan tambahan modal/kredit. Demikian pula pihak perbankan walaupun sudah menyediakan alokasi dana kredit untuk koperasi namun dalam prakteknya sulit untuk disalurkan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan lembaga keuangan (misal sejenis Bank) yang berbadan hukum koperasi sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya persyaratan/aturan main yang menghambat akses koperasi untuk mendapatkan tambahan modal/kredit. Namun perlu disadari bahwa untuk memajukan koperasi yang dibutuhkan bukan hanya tambahan modal, unsur lain seperti sumber daya manusia, manajemen, perbaikan mekanisme arus putaran modal, iklim ekonomi yang sehat dan kondusif serta peluang usaha yang jelas merupakan unsur-unsur lain yang turut menentukan keberhasilan koperasi."