Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan implikasi pada pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Namun, permasalahannya penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih belum mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan sebagai teori utama adalah konsep 7-S McKinsey yang terdiri dari system, structure, strategy, style, staff, skill, dan shared value. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian secara singkat disimpulkan bahwa sistem, struktur, strategi, gaya kepemimpinan, staf, keterampilan dan nilai bersama mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar.

---

ABSTRACTThe enactment of Law No. 28, 2009 about Regional Taxes and Levies gives implication to the delegation of Rural and Urban Property Taxes management to local government. However, the acceptance of Rural and Urban Property Taxes in Tanah Datar Regency has not achieve the target that has been set. This study discusses the factors that affect the acceptance of Rural and Urban Property Taxes in Tanah Datar Regency. The main theory that is used is the concept of 7-S McKinsey, which consist of the system, structure, strategy, style, staff, skill, and shared value. The study approach uses post positivist with the technique of collecting data in literature study and deep interview. The result of this study can be briefly concluded that the system, structure, strategy, style of leadership, staff, skill ,and shared value affect the failure of the achieving of Rural and Urban Property Taxes acceptance target in Tanah Datar Regency."

"Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupeten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat kepemilikan tanah yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu adanya tanah ulayat. Untuk memungut PBB di tanah datar diperlukan kerja sama dengan masyarakat pemuka adat di nagari. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan PBB diantaranya kesadaran masyarakat yang cukup rendah dan basis data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

---

With the enactment of Undang Undang No. 28 Tahun 2009 on Regional Taxes and Levies as one of the region through the transfer of financial strengthening of land and building tax Rural and Urban from the center to the regions. This thesis discusses the Property Tax Analysis of Rural and Urban Kabupeten Tanah Datar in West Sumatra. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and collecting data using interviews and literature study.

In Tanah Datar land ownership are different from other regions, namely the communal land. To levy tax on land and building on flat land required cooperation with indigenous community leaders in the village. There are several obstacles in implementing such property taxes are fairly low public awareness and databases that do not correspond to the actual state."

"Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques.

The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors."

"Merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan pembebasan PBB-P2 di Indonesia, lebih khusus yaitu PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000. Oleh karena itu merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diamati tentang bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000 Di Kota Cilegon serta dampaknya bagi keuangan Kota Cilegon dan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sudah baik. Selain itu dampak bagi keuangan Kota Cilegon yaitu tidak terlalu signifikan dan masyrakatnya merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan ini.

---

Analysis of Urban and Rural Sectors Property Tax Release Policy for Value Assessment Up To Rp 100.000 Implementation in Cilegon City Cilegon City is the first region in Indonesia that applies PBB P2 release policy, specifically in PBB P2 for tax value assessment up to Rp 100.000. Therefore, it is an interesting phenomenon to observe how they implement the policy. This research focuses on analyzing the PBB P2 release policy for tax value assessment up to Rp 100.000 in Cilegon and its impacts on Cilegon 39 s finance and their residents. This research uses quantitative approach with qualitative data analysis technique. The results of this research is the implementation of the policy that is implemented by the Cilegon government is already good. Also, the impacts of the policy on Cilegon 39 s finance is not too significant and the residents feel convenient with this policy."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."

"Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor.

Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions."

"Pelayanan antenatal merupakan salah satu intervensi kesehatan yang efektif untukmenurunkan angka kematian ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kerja bidan di desa dalam pelayananantenatal di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 dengan melihat selisih cakupanantara K1 dan K4. Dengan desain penelitian cross sectional dan metodepenelitianya kuantitatif, dilaksanakan pada bulan Februari-April 2011. Besarsampel, seluruh bidan di desa dan di pustu sebanyak 220, yang bisa digunakandatanya 170 responden dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumenpenelitian. Hasilnya ditemukan 47,6% bidan di desa memiliki kualitas kerja baikdan 52,4 % bidan di desa memiliki kualitas kerja kurang. Hasil analisis ujistatistik dengan chi square menunjukkan hubungan yang bermakna dengankualitas kerja bidan di desa dalam pelayanan antenatal adalah sekolah asal,pengalaman pelayanan ANC, lama kerja, status kepegawaian, motivasi yangdiperkuat oleh kebutuhan fisiologi dan rasa aman, sedangkan yang tidakberhubungan adalah pendidikan, pengetahuan, pelatihan, status perkawinan,supervisi, kelengkapan alat, klasifikasi desa dan imbalan dengan kualitas kerjabidan di desa dalam pelayanan antenatal. Perlu diberikan pelatihan khusus bagibidan yang akan di tempatkan di desa guna peningkatan pengetahuan danketerampilan khususnya pelayanan natenatal dan pertolongan persalinan normalagar mempunyai bekal yang cukup untuk di turunkan dilapangan.

---

Antenatal care is one of effective health interventions to reduce maternalmortality. The purpose of this study was to determine the factors that affect thequality of work in the village midwives in antenatal care in Tanah Datar to see thedifference in coverage between K1 and K4. With cross-sectional study design andquantitative methods penelitianya, conducted in February-April 2011. Largesamples, the whole village midwives in health centers and as many as 220, whichcan use the data 170 respondents using a questionnaire as a research tool. Theresults found 52.4% of midwives in the villages have been working less qualityand 47.6% of midwives in the village has a good quality of work. The results ofstatistical analysis with chi square test showed a significant relationship withquality work in the village midwives in antenatal care is the school of origin, theANC service experience, length of employment, employment status, motivation isreinforced by the physiological needs and security, while unrelated to education,knowledge, training, marital status, supervision, equipment is completed, theclassification of the village and returned with the quality of work in the villagemidwives in antenatal care. Need to be given special training for midwives will bein place in the village in order to improve knowledge and skills in providingspecialized assistance services natenatal and normal in order to have enough stockto be upgraded in the field."

"Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah.

---

Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue."

"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diserahkannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

---

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors."