Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola koperasi dan tingkatkesehatan Baitul Maal wat Tamwil. Metode yang digunakan adalah metodekualitatif dengan pendekatan studi kasus di BMT Bersama Kita Berkah pada tahun2014-2015. Hasil scorring indeks tata kelola koperasi dalam penelitian inimenunjukan persentase penerapan prinsip transparansi di BMT BKB sebesar88,87%; akuntabilitas sebesar 75%; responsibilitas sebesar 66,67%; independensisebesar 94,44%; dan kewajaran sebesar 70,83%. Sementara itu penilaian tingkatkesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KementrianKUKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 menghasilkan predikat cukup sehat untuk tahun2014 dan 2015. Akan tetapi terjadi penurunan skor penilaian yaitu sebesar 76,36pada tahun 2014 menjadi 72,86 pada tahun 2015 yang disebabkan oleh aspekkualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, dan kepatuhan prinsipsyariah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of cooperatives governance andlevel of health of Baitul Maal wat Tamwil. The method used is qualitative methodwith case study approach in BMT Bersama Kita Berkah for the year 2014-2015.Scorring results of cooperatives governance index in this study shows thepercentage of implementation of transparency in BMT BKB amounted to 88.87%;accountability amounted to 75%; responsibility amounted to 66.67%;independency amounted to 94.44%; and fairness amounted to 70.83%. While therating of the cooperative?s health under Regulation of Supervision Deputy MinistryKUKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 shows health enough predicate for the years2014 and 2015. However, there is a decrease in the amount of assessment scores by76.36 in 2014 to 72.86 in 2015 due to the quality of productive assets, management,efficiency, liquidity, and compliance with Islamic principles."

"BMT memerlukan sistem informasi yang dapat memfasilitasi bisnis proses utamanya. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dan merancang kebutuhan BMT yang mempunyai karakteristik berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan lain yang tidak berbasis syariah. Untuk itu, pada penelitian ini dianalisa dan dirancang menu-menu layanan pada BMT. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumcntasi. Metode analisa dan perancangan sistem informasi menggunakan metode Framework jbr the Application of System Techniques (FAST). BMT mempunyai dua kegiatan utama yaitu sosial dan bisnis, sehingga hasil perancangan mencakup keduanya.Hasil dari penelitian ini adalah adanya rancangan mengenai sistem untuk layanan Anggota, Nasabah, Mitra dan ZISWAF. Untuk aplikasi yang terkait dengan keempat layanan tersebut dianalisa dan dirancang perhitungan SHU untuk anggota, bagi hasil dan bonus untuk nasabah, serla pendapatan bagi hasil, pendapatan ujroh, pendapatan margin yang bcrasal dari pembiayaan miuu

---

BMT requires information system enabling it to facilitate the main business process. This thesis analizes and designs BMT requirements which have different business processes from Rural Banks (Bank Perlcreditan Rakyat (BPR)) and the other non Sharia financial intitutions. Therefore, this research attempts to design and analyze the main services provided by BMT.

This thesis is a qualitative research combining a few methods such as interview, observations and documentations. The research applies the Framework for the Application of System Techniques (FAST) method for analyzing and designing information system.

Basically, BMT has two main activities, social and business activities. Hence, the design should satisfy both activities. As a result, the research su ests the need of services for BMT members, customers, partners and social purposes (ZISWAF). Particular applications regarding to those four services are analyzed and designed for thc purpose of SI-IU distribution for its members,and also revenue!Profit-Loss Sharing, bonus, ujroh revenue, and margin distributions for both customers and partners."

"ABSTRAKPelaku usaha UMKM khususnya pedagang mikro di pasar tradisional Desa Selopampang pada umumnya tidak layak bank unbankable. Kesulitan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan perbankan menjadi kendala untuk meningkatkan usaha. Hal ini membuat para pedagang pasar terjerumus kedalam praktek rentenir. KJSK BMT Al Quddus sebagai lembaga keuangan mikro yang mengunakan sistem syariah memberikan produk layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat khususnya para pedagang mikro pasar tradisional Desa Selopampang. Lembaga ini memberikan produk/layanan jasa keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil. Pembukaan tabungan dengan biaya yang terjangkau, bebas biaya administrasi, pelayanan jemput bola, dan pemberian pembiayaan/pinjaman tanpa agunan sebagai jaminan dengan nominal tertentu. Pemberian produk/layanan jasa keuangan yang sepertiitu, terlaksana karena adanya rasa saling percaya antara KJKS BMT AL Quddus dengan para pedagang pasar dan hubungan yang terjalin diantara keduanya yang baik. Selainitu, adanya norma agama yang melandasi untuk saling membantu diantara sesama

---

ABSTRACTBusiness actors of SMEs, especially micro traders in the traditional market of Selopampang Village are generally unbankable. The difficulty of accessing capital from banking financial institutions becomes an obstacle to increasing business. This makes market traders fall into the practice of loan sharks. KJSK BMT Al Quddus as a microfinancial institution using sharia system provides an inclusive financial services productfor the community, especially the traders in the traditional market of Selopampang Village. This institution provides products services that are easily accessed by the small community such as account submission with an affordable cost, free administrative costs, pick up service, and loans without collateral for certain nominal. This matter is accomplished by the mutual trust between KJKS BMT AL Quddus and market tradersas well as the good relationships between them. In addition, there is a religious nor munder lying to help each other."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil topik tentang perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Garut. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang turut berperan dalam memberdayakan masyarakat terutama usaha mikro. Dalam perkembangannya, meskipun pada tahun 2005 tercatat ada kenaikan, jumlah BMT pada tahun 2006 justru mengalami penurunan. Di samping itu, banyak BMT yang berubah menjadi koperasi BMT. Hal ini menjadi permasalahan karena persoalan yang menimpanya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga pada perkembangan kegiatan usahan mikro yang ada di Kabupaten Garut. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan BMT berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan Pasar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Pasar serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kualitas SDM BMT di Kabupaten Garut. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk pengambilan informan/sampel digunakan purpossive sampling dan pengambilan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Pasar dari misi peningkatan kualitas SDM belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga factor sebagai berikut: pertama, tidak adanya materi yang baru tentang pengelolaan BMT dalam pelaksanaan Pelatihan AMT; kedua, pertemuan rutin bulanan yang juga memuat aktivitas penting berupa Pelatihan Penilaian Kesehatan BMT, selain tidak diikuti oleh semua perwakilan BMT juga hanya dilaksanakan satu hari saja; dan ketiga, penyusunan buku pedoman ekonomi syariah tidak difokuskan pada manajemen keuangan/perbankan dan buku tersebut pun tidak dapat diperbanyak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam meningkatkan kualitas SDM BMT adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pelaksananya baik dari aspek pemahaman menejerial maupun moral/mental, lemahnya kepemimpinan, budaya organisasi yang berkembang tidak kondusif, kurangnya kemampuan keuangan, dan ketiadaan dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Sedangkan faktor pendukungnya adalah eksistensi usaha mikro dan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang BMT bagi aparat dinas. Kedua, menerapkan sistem punishment and reward secara tegas dan tepat. Ketiga, perlunya pengangkatan pimpinan organisasi dengan memperhatikan kriteria baik dari aspek manajerial dan moral/mental serta diadakan uji kelayakan oleh public. Keempat, memberikan perhatian dengan menambah anggaran untuk BMT. Kelima, merubah pandangan pada usaha mikro, dan memberikan advokasi pada pengelola BMT.

---

ABSTRACTThis research is about the development of BMT in Kabupaten (District) Garut. The BMT is a syariah micro finance institution which plays significant role in society's empowerment particularly the micro enterprises. In its development, although there was a considerable increase in 2005, the amount of BMT decreased in 2006. Moreover, many of BMT have been converted to become Koperasi BMT (Cooperation BMT) which is considered to be a problem because it will affect at least two aspects: society?s welfare and the development of micro enterprises? activities in Kabupaten Garut. In this matter, Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut (Cooperation and Market Agency of Garut District) is responsible for the implementation BMT affair based on Perda (Regional Regulation) No. 8 of 2004 on the forging of line agency organization.This research is particularly aimed at describing and analyzing the implementation of tasks and functions of Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut as well as factors which impede and bolster the process of improving the quality of human resources of BMT in Garut District. In this research, the object is Dinas Koperasi and Pasar Kabupaten Garut. This research applies qualitative approach with descriptive research type. Purposive sampling technique is also used to select the informants, while data gathering is carried out through observation, interview, and documentation.This research shows that the implementation of the tasks and functions of Dinas KP Kabupaten Garut is not maximal. This can be seen from four aspects as follows: first, there is no up to date material about BMT management disseminated in the AMT Training; second, monthly routine meeting which also entails important training about the assessment on BMT health, besides never been attended by all BMT representative, it is also executed in only one day meeting; and third, the compiling of guidance book on ekonomi syariah is not focusing on finance management/banking. In addition, this book cannot be copied. Several factors that impede the effectiveness of the implementation of Dinas? task and functions are implementers inability both in managerial aspect as well as in moral/mental, lack of leadership competence, organization culture incondusive, finance inability, and so there was lack support from local government (the executive), while the existence of many micro enterprises and Perda are two factors that bolster the implementation of the tasks and functions.Based on the above findings, author suggests several aspects as follows. First the improvement of knowledge and understanding of Dinas officials about BMT is essential to be done. Second, rewards and punishments system must be applied firmly and appropriately. Third, recruitment process for appointing organization leader must consider objective criteria such as managerial ability and high morale standard, as well as including public appraisal in the process. Fourth, more financial support for BMT. Fifth, more advocacy for BMT officials and Sixth, changing current negative reputation of micro enterprises? toward a more positive one."

"ABSTRAKDi tengah-tengah kondisi perekonomian yang masih sangat memprihatinkan, kita selayaknya memang harus membangkitkan optimisme bahwa perekonomian kita masih dapat kita tingkatkan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengalaman kita selama krisis dalam bentuk UMKM merupakan bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi kerakyatan yang lebih dapat bertahan. Daya tahan UMKM tersebut tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya. Dengan keunggulan yang spesifik antara lain berupa kandungan lokal yang besar dalam kegiatan produksi, orientasi pemasaran di dalam negari dan harga yang terjangkau oleh konsumen, UMKM merupakan bagian yang sangat berarti dan pealing dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, maka salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan UMKM yang harus didukung oleh semua pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat.Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari upaya mengatasi hambatan keterbatasan yang ada dalam UMKM itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Saya melihat BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mandiri dan didinikan atas swadaya masyarakat dapat menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang strategis di lingkungan UMKM. Selain itu, BMT dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif masyarakat yang selama ini alergi dengan sistem bunga."

"ABSTRAKDi tengah kondisi perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro –khususnya BMT- sebagai lembaga intermediasi yang mewadahi unit usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan BMT tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum, pengaturan dan sistem pengawasannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat dibutuhkan, agar tercipta lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas secara rinci mengenai eksistensi BMT berbadan hukum Koperasi dan PT sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah dalam menggerakkan ekonomi rakyat di Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlak

---

ABSTRACTIn the midst of growing economic conditions in Indonesia, which is one of many factors supporting to increase economic people is empowerment of microfinance institution –especially BMT- as an intermediary institution that embodies the micro and small units. This empowerment will not run properly if it is not supported by regulation that concern about legal status, regulation and supervision system. The role of government as a regulator is urgently required, in order to create a financial institution that is able to meet the needs of the community for the creation of economic welfare. The research in this thesis using normative legal research methods, which discusses in detail about the existence of BMT with a legal entity of Cooperative and PT (Limited Company) as Shari'ah microfinance institutions to increase economy people in Indonesia, reviewed from the aspects of legal which applicable"

"The present research is intended to study and analyze influence of protabolity (ROE) to corporate givernance (CG) discoure, This study 5 controlling variables; size, listing status, auditor status industry group and dispersed ownership level. The research was conducted at Indonesia Stock Exchange using 30 emitens include Jakarta Islamic Index (JII). The hypothesis was analyzed using multiple regrission with -test and T-test. The result of F-test shows all variables (ROE,size, listing status, auditor status industry group and dispersed ownership level ) influence to CG. The based of the result T-test show listing status and size were significant influence to corporate governance (CG) discourre. And the other hand, protability (ROE) ,auditor status, industry group and dispersed ownership level were not significant influence to corporate governance (CG) discoure."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."