Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemakaian air tanah dalam jumlah besar di provinsi DKI Jakarta telah menimbulkan efek negatif pada lingkungan seperti intrusi air laut, penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah dan tanah ambles. Pajak Air Tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Namun pemakian air tanah belum mengalami perubahan yang signifikan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis penelitian ini menggunakan teori Merilee Grindle dengan hasil penelitian pada dimensi konten kebijakan memiliki implementability rendah dan pada konteks kebijakan memiliki implementability tinggi.

---

Overdrawing of groundwater make negative effect for the nature like falling water tables and depletion, land subsidence, saltwater intrusion. Groundwater tax have the purpose for decrease of groundwater use. Even though, the use of groundwater have not a significant change.

This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews.

Analysis of this research used the theory of Merille Grindle to the result that for content of policy has low implementability value and for context of policy has high implementability value."

"Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memungut pajak air tanah dengan tujuan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pajak air tanah untuk pengendalian eksternalitas negatif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengendalikan eksternalitas negatif dari penggunaan air tanah. Keterbatasan dalam pengendalian eksternalitas negatif ini berkaitan erat dengan pentingnya fungsi pengawasan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemungut dan/atau pengelola, pemahaman masyarakat, hingga kolaborasi antarlembaga. Apabila hal-hal ini dapat ditingkatkan, maka pemungutan pajak air tanah dalam mengendalikan eksternalitas di Provinsi DKI Jakarta lebih mampu memenuhi kriteria efektivitas kebijakan publik.

---

DKI Jakarta has been facing negative externalities due to the use of groundwater since 2009. These negative externalities include the limited availability of groundwater and land subsidence. One of the efforts that can be made to control this negative externality is to limit the use of groundwater in DKI Jakarta. To control negative externalities due to the use of groundwater in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta also collects a groundwater tax with the aim of limiting the use of groundwater in DKI Jakarta. This study aims to analyze the evaluation of groundwater tax policies to control negative externalities in DKI Jakarta. This study uses a post-positivist approach, qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal that groundwater tax collection in DKI Jakarta has not been able to control the negative externalities of groundwater use. Limitations in controlling negative externalities are closely related to the importance of the monitoring function, the unity of goals to be achieved, public awareness, and inter-agency collaboration. If these things can be improved, groundwater tax collection in controlling externalities in DKI Jakarta would be able to meet the criteria of public policy effectiveness."

"ABSTRAKSalah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia adalah air. Air merupakan sumber daya yang terbatas. Pengambilan dan penggunaan air tanah yang berlebihan seperti yang terjadi pada dewatering menyebabkan persediaan air tanah menipis dan penurunan permukaan tanah yang akan mengakibatkan longsor. Permasalahan yang terjadi adalah belum semua penyelenggaraan dewatering dikenakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak air tanah atas dewatering di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif pengendalian eksternalitas negatif dan produktivitas penerimaan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori kebijakan Merilee Grindle dimana keberhasilan suatu kebijakan dianalisis dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi pajak air tanah atas dewatering. Selain itu peneliti juga menganalisis faktor-faktor pemungutan pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terpengaruhi dari peran dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan dewatering yang merupakan manfaat yang diinginkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah, letak pengambilan keputusan berada di pimpinan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksana kebijakan masih belum didukung dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, demikian pula dengan sumber-sumber daya yang digunakan. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat masih belum searah dengan tujuan kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa masih mengutamakan kepentingan masing-masing instansi, dan tingkat kepatuhan serta respon dari sasaran kebijakan masih rendah. Faktor yang menyebabkan implementasi pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta adalah relatif rendahnya penegakan hukum, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum dilakukannya pengawasan yang memadai dan koordinasi dengan instansi terkait belum dilakukan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTOne of the natural resources needed by humans is water. Water is a limited resource. Excessive extraction and use of groundwater as occurs in dewatering causes the groundwater supply to run low and land subsidence to cause landslides. The problem that occurs is that not all dewatering arrangements are subject to a groundwater tax in DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the implementation of groundwater tax on dewatering in DKI Jakarta Province in the perspective of controlling negative externalities and revenue productivity. To analyze these problems, researchers used the Merilee Grindle policy theory in which the success of a policy was analyzed by looking at the contents of the policy and the context of the implementation of groundwater tax on dewatering. In addition, the researchers also analyzed the factors of collecting groundwater tax on dewatering that were not optimal in DKI Jakarta Province. This research uses a post positivist approach, with qualitative methods through in-depth interviews and literature study. The results of the study are the interests of the DKI Jakarta Provincial Tax and Levies affected by the role in controlling negative externalities caused by dewatering activities which are the benefits desired by the Regional Tax and Levies Agency, the location of decision making is in the leadership of the Regional Tax and Retribution Service Unit, implementing policies are still not supported by adequate quality and quantity, as well as the resources used. The power, interests and strategies of the actors involved are still not aligned with the objectives of the policy, the characteristics of the ruling institutions and regimes still prioritize the interests of each agency, and the level of compliance and response of policy targets is still low. Factors causing the implementation of groundwater tax on dewatering have not been optimal in DKI Jakarta Province are the relatively low law enforcement, inadequate human resources both in terms of quality and quantity, adequate supervision and coordination with related agencies have not been carried out continuously."

"Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah.

---

Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher.

Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique.

The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax."

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu terkait dengan implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang dan kendala ndash; kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan optimal. Terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

---

This thesis explains the analysis implementation of groundwater tax collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of groundwater tax collection in Tangerang, and constraints which are existed. The research applies quantitative approach, and uses literature studies and field research observation and in depth interview as data collection technique.

Results of this research indicate that the collection of groundwater tax in Tangerang municipality, if viewed from three phases i.e identification, assessment, and collection, in practice is not done optimally. Thera are various constraints on collection of groundwater tax, that is internal and external constraints. "

"Potensi Pajak Air Tanah di Kota Tangerang Selatan cukup besar. Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada tiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan , serta upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif sesuai kondisi Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan PAD Kota Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam.Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara konsep dan teori perpajakan yang mendukung penelitian ini. Adapun langkah langkah dalam penelitian ini antara lain dengan menghitung potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, membandingkan dan menentukan tingkat potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan dari semua kecamatan tersebut. Selanjutnya menentukan hambatan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah, kemudian menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

---

The Potential of Groundwater Tax in Tangerang Selatan City is large enough. The purpose of this research is to examine the potential effectiveness of revenue collection and ground water tax in every district in Tangerang Selatan City and the efforts of Tangerang Selatan government to overcome the obstacles in optimizing ground water tax revenue objectively according Tax Payer conditions, as efforts to increase the revenue of Tangerang Selatan City. This research is using qualitative method with techniques of data collection through indepth interviews. The step of this research is done by comparing the concept and theory of taxation which supported this research. The steps in this research are to quantify the potential effectiveness of revenue collection and ground water tax at 7 districts in Tangerang Selatan , and then compare and determine the level of potency and effectiveness of revenue collection of all districts. Further define the constraints faced by Tangerang Selatan government in optimizing ground water tax revenue, then describes the efforts made Tangerang Selatan goverment in optimizing ground water tax revenue objectively with Intensification and Ekstensification method."

"Seiring bertambahnya penduduk, meningkatkan kebutuhan air bersih yang menyebabkan manusia terus melakukan pemompaan air tanah secara terus-menerus. Masalah pada penelitian ini adalah dengan dipompanya air tanah secara berlebih akan menyebabkan rongga-rongga di dalam tanah menjadi kosong, sehingga mempermudah zat polutan masuk dan mencemari air di dalamnya. Hal tersebut diperparah dengan aktivitas manusia yang tidak memperhatikan limbah yang mereka hasilkan, seperti menjaga sistem sanitasi dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab penurunan kualitas air tanah dan dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menigkatkan kualitas air tanah. Metode penelitian ini adalah metode campuran yang terdiri atas metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan kualitas air tanah di wilayah perkotaan tidak memenuhi standar baku mutu air minum untuk parameter biologi dengan indikator Total koliform karena faktor sanitasi yang buruk. Kesimpulan pada penelitian adalah upaya menjaga kualitas air tanah dengan mengubah persepsi masyarakat, mengubah kapasitas pemompaan air tanah, dan memperbaiki faktor sanitasi.

---

As the population increases, the need for clean water increases which causes humans to continue pumping groundwater continuously. The problem in this study is that excessive pumping of groundwater will cause voids in the soil to become empty, making it easier for pollutants to enter and contaminate the water in it. This is exacerbated by human activities that do not pay attention to the waste they produce, such as maintaining proper sanitation systems. The objective of this research is to analyze the causes of the decline in groundwater quality and the efforts that can be made to improve the quality of groundwater. The methods research is a mixed method consisting of quantitative and qualitative methods. The results of this study indicate that the quality of groundwater in urban areas does not meet drinking water quality standards for biological parameters with the Total coliform indicator due to poor sanitation. The conclusion of the research is efforts to maintain groundwater quality by changing people's perceptions, changing groundwater pumping capacity, and improving sanitation factors."

"Pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat di kawasan permukiman dapat menyebabkan ketidakseimbangan air tanah, sehingga memerlukan upaya konservasi untuk menjaga keseimbangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan kegiatan konservasi air tanah masih membutuhkan pedoman untuk menjadikan kawasan permukiman berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi tata kelola konservasi berbasis keberlanjutan keseimbangan air tanah di wilayah permukiman. Metode analisis menggunakan uji statistik, System Dynamics, Multidimensional Scaling, dan Interpretive Structural Modeling. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wilayah studi berstatus tidak berkelanjutan dengan daya dukung lingkungan defisit air, dimana aspek sosial berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan konservasi air tanah. Model yang dibuat menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan konservasi air tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk merumuskan strategi konservasi air tanah perlu mengacu pada penilaian status daya dukung lingkungan, keberlanjutan kawasan, dan keterlibatan masyarakat. Perumusan strategi jangka pendek berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perumusan kebijakan tata kelola, jangka menengah bertujuan untuk meningkatkan dukungan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, dan jangka panjang bertujuan untuk membentuk lembaga sosial untuk meningkatkan koordinasi/kerjasama pemangku kepentingan.

---

Overuse by people in residential areas can cause an imbalance in groundwater, so conservation efforts are needed to maintain the balance. The problem in this research is that people implementing groundwater conservation activities still need guidelines to make residential areas sustainable. This study aims to formulate a conservation governance strategy based on the sustainability of groundwater balance. Methods of analysis using statistical tests, System Dynamics, Multidimensional Scaling, and Interpretive Structural Modeling. The study results show that the two study areas have unsustainable status with a water deficit environmental carrying capacity, where social aspects significantly affect the implementation of groundwater conservation. The model created produces recommendations for groundwater conservation management strategies. This study concludes that formulating a groundwater conservation strategy refers to assessing the status of environmental carrying capacity, area sustainability, and community involvement. The short-term strategy formulation focuses on community empowerment and the formulation of governance policies, the medium-term aims to increase government support in reducing dependence on groundwater, and the long-term aims to form social institutions to improve stakeholder coordination and cooperation."

"Daerah Ibukota Jakarta merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Sumber air bersih yang saat ini masih digunakan adalah air tanah. Ketersediaan air tanah yang bersih menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat akan air layak konsumsi dapat terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kerentanan air tanah terhadap pencemaran di Akuifer Dangkal Cekungan Air Tanah Jakarta serta kaitannya dengan risiko pencemaran air tanah yang ada. Penelitian ini menggunakan data deskripsi logging pengeboran dan data kualitas air tanah yang dimiliki oleh Balai Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM. Metode yang digunakan adalah Metode GOD yaitu metode penilaian kerentanan air tanah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan air tanah di Akuifer Dangkal Cekungan Air Tanah Jakarta. Zonasi kerentanan air tanah yang dihasilkan berdasarkan metode ini menunjukkan bahwa sebagian besar area akuifer dangkal merupakan area yang memiliki kerentanan sedang sampai dengan tinggi. Risiko pencemaran yang dihadapi berkaitan dengan jenis tutupan lahan yang ada di masing-masing zona kerentanan air tanah. Zonasi kerentanan air tanah menggunakan Metode GOD cocok untuk menggambarkan area yang luas karena menggunakan tiga parameter kerentanan air tanah. Namun begitu, karena keterbatasan penggunaan hanya tiga parameter membuat hasil zonasi kerentanan air tanah kurang akurat jika dibandingkan dengan metode lain.

---

The Capital Region of Jakarta is an area that has a fairly high population density. The high population density causes the need for clean water to increase. The source of clean water that is still used is ground water. The availability of clean ground water is a concern so that the community's needs for water fit for consumption can be met. The purpose of this study was to determine the level of vulnerability of groundwater to pollution in the Shallow Aquifer of the Jakarta Groundwater Basin and its relation to the risk of existing groundwater pollution. This study uses drilling logging description data and groundwater quality data owned by the Center for Groundwater Conservation of the Ministry of Energy and Mineral Resources. The method used is the GOD method, which is a groundwater vulnerability assessment method with the aim of knowing the level of groundwater vulnerability in Shallow Aquifers of the Jakarta Groundwater Basin. The groundwater vulnerability zoning generated based on this method shows that most of the shallow aquifer areas are areas that have moderate to high vulnerability. The pollution risk faced is related to the type of land cover that exists in each groundwater vulnerability zone. Groundwater vulnerability zoning using the GOD method is suitable for describing large areas because it uses three parameters of groundwater vulnerability. However, due to the limited use of only three parameters, the results of groundwater vulnerability zoning are less accurate when compared to other methods."