Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang bagaimana dampak secara akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan dampak secara perpajakan apabila menggunakan PSAK 38 Revisi 2012 dan PSAK 22 Revisi 2010. Dalam transaksi akuisisi tersebut, terjadi tukar menukar saham dimana PT WW menerbitkan saham kepada pemegang saham entitas anaknya dan pemegang saham tersebut memberikan imbalan berupa investasi sahamnya pada entitas anak tersebut. Sehingga sebagai konsekuensinya PT WW mengakuisisi entitas anak yang sebelumnya sudah dimiliki dengan kepemilikan 20% menjadi kepemilikan 99%. Perbandingan dampak akuntansi antara PSAK 38 dan PSAK 22 terlihat pada laporan laba ruginya dimana dengan menggunakan PSAK 22 laba perusahaan meningkat drastis akibat adanya keuntungan yang diakui karena pembelian dengan diskon. Kesimpulan penelitian ini adalah ruang lingkup PSAK 38 tidak mencakup atas transaksi tanpa perubahan substansi ekonomi ini, sehingga PSAK 22 Akuisisi Terbalik lebih cenderung mencerminkan transaksi tersebut walau PT WW tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah bisnis.

---

The objective of this study focuses on how accounting impact related to the recognition, measurement, presentation, disclosure and taxation impacts when using PSAK 38 revised 2012 and PSAK 22 revised 2010. In this acquisition transaction, there is exchange of shares which the company WW issue shares to the shareholders of its subsidiaries and shareholders shall provide compensation in the form of investment shares in the subsidiaries. And consequently, PT WW acquired subsidiaries previously owned by the ownership of 20% to 99% ownership. The comparisons between the accounting impact of PSAK 38 and PSAK 22 shown on the profit or loss, where under PSAK 22, the company's profit has increased dramatically due to the gain recognized for purchase at a discount. It is concluded that the scope of PSAK 38 does not include transactions with no changes in economic substance like this transaction, so the PSAK 22 Reverse Acquisition more likely to reflect the transaction even though PT WW cannot be classified as a business."

"Dalam upaya perbankan menghadapi persaingan global dan internasional melalui implementasi PSAK - Pernyataan Standar Akuntansi 50 (revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran" yang telah dilaksanakan, dalam proses penerapannya menghadapi tantangan dalam keseragaman penyajian informasi yang sesuai dengan konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards). Skripsi ini membahas tentang penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008) atas klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, pihak selain Bank dapat memahami pengaruh penerapan tersebut dari perspektif perbankan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku.

---

In Bank's effort towards challenging global and international competition with recent SFAS 50/55 enforcement, in the process of implementation deals with challenges along with uniformity in the presentation of information in accordance with IFRS convergence. This study discusses the impact of SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 50 (revised 2010) and SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 55 (revised 2011) and PAPI - Indonesian Banking Accounting Guideline (revised 2008) application from the classification of financial assets and liabilities. Therefore, parties other than Bank to be able to understand the influence of implementation from banking perspective with respect to the applicable regulations."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) di PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. PT ABC menetapkan mata uang fungsional menjadi Dollar Amerika Serikat (USD) tahun 2011, tetapi perusahaan memutuskan bahwa mata uang pelaporan untuk laporan keuangan adalah Rupiah. PSAK 10 (Revisi 2010) berlaku efektif sejak 1 Januasri 2012, sehingga pada tahun 2013, perusahaan harus menyajikan kembali atas item-item pada laporan keuangan tahun 2011 dan 2012. Perubahan mata uang fungsional PT ABC didasari atas lingkungan ekonomi utama perusahaan, Sehingga, perubahan mata uang fungsional menyebabkan perusahaan harus melakukan dua prosedur, yaitu pengukuran kembali dan translasi. Prosedur translasi dilakukan atas pos moneter, pos nonmoneter, da pos laporan laba rugi komprehensif. Penggunaan kurs atas item aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup, item ekuitas menggunakan kurs historis, dan item pendapatan dan beban menggunakan kurs pada saat transaksi terjadi.

---

This thesis focused on the analysis of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) in PT ABC. PT ABC runs in manufacture industry. PT ABC determined that its functional currency was United States Dollar (USD) since 2011, but decided that the presentation currency for financial statements is Indonesian Rupiah. It is applicable since January 1, 2012, so in 2013, the Company have to restated all financial item in 2011 and 2012. The changes of functional currency based on the primary economic environment. Because of that, the company have to do two procedures which are re-measurement and translation. Translation procedure performed on monetary post, while re-measurement procedure performed on monetary post, non monetary post, and comprehensive income post. The application of exchanged rate of assets and liability use the closing rate, equity items use historical rate, and income and expense use the exchange rate at the date of the transaction."

"Skripsi ini berisi tentang dampak penerapan PSAK 10 Revisi 2010 pada perusahaan perkebunan (studi kasus: PT GGP). PT GGP merupakan perusahaan produsen nanas kaleng nomor 3 di dunia. Memiliki perkebunannya sendiri, PT GGP dapat dikategorikan sebagai perusahaan perkebunan manufaktur. Penjualan PT GGP terdiri atas ekspor ke negara-negara di Amerika, Eropa dan Asia. Selama ini PT GGP menggunakan IDR sebagai mata uang pencatatan dan pelaporannya. Dengan berlakunya PSAK 10 (Revisi 2010), mata uang fungsional harus sama dengan mata uang pencatatan, sehingga PT GGP harus melakukan beberapa persiapan terkait penerapan PSAK 10 (Revisi 2010). Penulis memfokuskan laporannya pada proses persiapan yang dilakukan PT GGP dan penerapannya pada tahun 2012. Kesimpulannya adalah Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan dari penentuan mata uang fungsional, proses administrasi dan proses remeasurement serta dampaknya pada kewajiban perpajakan dan cara penyajian laporan keuangan sehingga perusahaan siap untuk menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010).

---

This thesis contains about impact of the implementation PSAK 10 Revised 2010 on a plantation company (case study: PT GGP). PT GGP is manufacturer of canned pineapple number 3 in the world. Have its own plantations, PT GGP can be categorized as manufacturing plantation company. PT GGP?s sales consists of exports to countries in the America, Europe and Asia. So far, PT GGP using IDR as recording and reporting currency. With the enactment of PSAK 10 (Revised 2010), the functional currency should be the same as the recording currency, so the PT GGP have to do some preparation related to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010).

The author focuses on the process of preparation done by PT GGP and the implementation in 2012. The conclusion was that company need to make various preparations of determining the functional currency, the administration and remeasurement process and also its impact on tax liabilities and how the presentation of financial statements so that the company is ready to implement PSAK 10 (Revised 2010)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak penerapan PSAK 19 (revisi 2010) terhadap nilai relevansi asset takberwujud yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai relevansi asset takberwujud yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset takberwujud yang dapat diidentifikasikan dan goodwill memiliki nilai relevan terhadap harga pasar perusahaan. Setelah penerapan PSAK19 (revisi 2010), nilai aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan dan goodwill memiliki relevansi nilai. Relevansi nilai aset tak berwujud dan goodwill pada perusahaan dengan tata kelola yang baik menurun setelah penerapan PSAK 19 (revisi 2010).

---

This study aims to assess the impact of the implementation of PSAK19 (revised 2010) on the value relevance of identifiable intangible assets and goodwill. This study also examines the effect of corporate governance on the value relevance of identifiable intangible assets and goodwill. This study uses a sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2011.

The results show that identifiable intangible assets and goodwill have value relevance. After the implementation of PSAK19 (revised 2010), the identifiable intangible assets and goodwill have value relevance. Value relevance of intangible assets and goodwill on companies with good governance declined after implementation of PSAK 19 (revised 2010)."

"Penelitian ini menganalisa penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) terhadap PT ABC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan PSAK10 (revisi 2010) pada PT ABC yang mencakup penentuan mata uang fungsional, penentuan dan pengukuran pos moneter dan pos non- moneter yang terdapat pada perusahaan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 10 (revisi 2010), penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK 10 (revisi 2010), dan membandingkan laporan keuangan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 10 (revisi 2010). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara pada pihak perusahaan mengenai perlakuan transaksi mata uang asing serta data sekunder berupa data keuangan PT ABC dan PSAK 10 (revisi 2010). Kesimpulan yang dapat ditarik, PT ABC menggunakan USD sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan karena dengan menggunakan USD, selisih kurs yang dimiliki PT ABC lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dalam laporan keuangan PT ABC.

---

This study analyzed application of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC. The purpose of this study is to provide an overview of the effect of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC which includes the determination of the functional currency, determination and measurement of post monetary and non monetary in PT ABC in accordance with accounting standard PSAK 10 (Revised 2010), restatement of the financial statements due to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010), and compare the financial statements among before and after the implementation of PSAK 10 (Revised 2010). This study analyzed uses primary data which is the result of interview with staff of PT ABC regarding the treatment of foreign currency transaction and secondary data which is financial statements of PT ABC and PSAK 10 (Revised 2010). The result is PT ABC using USD as functional currency and reporting currency since by using USD, foreign exchange owned by PT ABC more reflect the real situation in the financial statements of PT ABC."

"ABSTRAKSalah satu hal yang diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi2006) yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2010 adalah mengenaipenurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan di mana perusahaanmelakukan penilaian penurunan nilai secara individu dan kolektif. Laporanmagang ini membahas mengenai siklus penjualan dan pencatatan piutang usahaPT X, kebijakan akuntansi PT X, penentuan penurunan nilai piutang usaha yangdilakukan PT X dengan menggunakan tabel umur piutang dan penentuan yangseharusnya dilakukan PT X berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55(Revisi 2006). Laporan ini juga membahas perbedaan jumlah cadanganpenyisihan piutang tidak tertagih menurut PT X dan menurut auditor. Karenajumlahnya tidak material maka tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah tersebut.

---

AbstractOne of the things that is governed by SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006) which have been effectively started on January 1, 2010 is aboutimpairment and uncollectible of financial assets where the company has to doimpairment assessment individually and collectively. This internship reportdiscusses about sales cycle and recording of account receivable in PT X,accounting policy of PT X, determination of account receivable impairment that isdone by PT X with aging schedule and the determination that should have beendone by PT X according to SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55(Revised 2006). This report also discusses about the difference in amount ofallowance for doubtful accounts according to PT X and auditor. Because theamount is not material therefore no adjustment is made for that amount."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai atas goodwill dan penurunan nilai goodwill sebelum dan setelah penerapan PSAK 22 (revisi 2010). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Ohlson (1995). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perusahaan–perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan nilai goodwill untuk periode yang berakhir 2009 – 2015. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode unbalanced data panel dan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai perusahaan atas goodwill mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 22 (revisi 2010) dan penurunan nilai goodwill tidak memiliki relevansi nilai.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to examine the value relevance of goodwill and impairment of goodwill before and after the implementation of PSAK 22 (Amandment 2010). The model was used in this research is Ohlson model (1995). The sample was used is the companies listed on the Indonesia Stock Exchange which reported value of goodwill for the period ending in 2009 - 2015. Tests performed using unbalanced data panel and fixed effect model. The results showed that the value relevance of the goodwill has decreased after the implementation of PSAK 22 (Amendment 2010) and the impairment of goodwill does not have value relevance."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing.

---

This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method.

The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle."

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas mengenai penerapan PSAK No. 66 revisi 2014 tentang Operasi Bersama di PT PHE ABC. PT PHE ABC merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas bumi. Adanya pemberlakuan PSAK No. 66 revisi 2014 yang menggantikan PSAK No. 12 merupakan alasan penulis untuk menulis laporan magang ini, karena penulis ingin mengetahui apa dampak yang terjadi diakibatkan dari penerapan PSAK ini pada expenditure. Kesimpulannya, ternyata tidak ada dampak yang terjadi pada penerapan PSAK tersebut di PT PHE ABC karena PT PHE ABC menggunakan sistem kontrak operasi bersama.

---

ABSTRACT

This internship report discusses the application of PSAK no. 66 revision 2014 about joint arrangement at PT PHE ABC. PT PHE ABC is subsidiary of PT Pertamina Hulu Energi engaged in the upstream oil and gas cooperation. PSAK no. 66 revision 2014 is to replace PSAK no. 12 is one of the reason writer to writing this internship report. Because the writer want to know what the impact of the implementation of PSAK no. 66 on expenditure. The conclusion is the application of this PSAK no. 66 doesn't make any difference because PT PHE ABC uses the joint operation."