Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meninjau mengenai status kepemilikan dari satuan rumah susun yang dijual melalui perjanjian pengikatan jual beli PPJB. Permasalahan terjadi ketika penjual dijatuhi putusan pailit dan penyerahan secara yuridis belum dilaksanakan. Pokok pembahasan skripsi ini berkisar pada proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun dari penjual ke pihak pembeli satuan rumah susun, status hukum perjanjian pengikatan jual beli PPJB atas satuan rumah susun yang sudah dibayar lunas dan satuan rumah susun telah dikuasai pembeli dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 06/ Plw/ Pailit/ 2015/ PN.Niaga.Sby jo No. 20 /Pailit/ 2011/ PN.Niaga.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kepemilikan atas satuan rumah susun terjadi setelah dilakukan penyerahan secara yuridis yakni melalui pembuatan Akta Jual Beli menurut penjelasan pasal 44 ayat 1 UU No 20 Tahun 2011 sedangkan PPJB merupakan perjanjian jual beli dengan sifat obligatoir-konsensual yang tunduk pada KUHPerdata sehingga baru mengatur mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan adanya kepailitan yang dialami oleh pihak penjual, satuan rumah susun meskipun telah dibayar lunas dan diserahkan secara nyata kepada pembeli masih termasuk ke dalam harta pailit penjual.

---

This thesis views the ownership status of condominium units of which were sold through Preliminary Sales Agreements PSA . Issues regarding such matter existed when the Seller declared Bankrupt yet the juridical transfers of the units have not been made. The core studies of this thesis include condominium units transfer of ownership process, legal status of the PSA of the condominium units whereas the prices have been fully paid and the units have been physically handed over, and the considerations by the decision under the registration number 06 Plw Pailit 2015 PN.Niaga.Sby jo No. 20 Pailit 2011 PN.Niaga.Sby. Research method used within this thesis is the juridical normative method with secondary data sources.Such research shown that the juridical transfer of units made final the ownership transfer of respective units which takes form in the making of Sales Deed SD as how it is governed in the elucidation of Article 44 verse 1 Law Number 20 Year 2011. Whilst PSA on the other hand is merely a sales agreement with the nature of obligatory consensual which is subject to the Indonesian Civil Code ICC rulings, therefore it only settles both parties rsquo rights and duties. The bankrupt state of the seller caused each condominium units, thus their prices have been fully paid and physically handed over to the buyers, subject to the seller rsquo s bankrupt property."

"Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dan industri di Kota Batam, kebutuhan akan perumahan dan pemukiman pun semakin meningkat. Dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, para developer mulai melakukan pembangunan atas rumah-rumah susun yang lebih efisien dalam penggunaan ruang dan tanah. Tetapi dalam praktek jual beli rumah susun tersebut, terdapat kecenderungan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kasus Rumah Susun Windsor Phase Batam adalah bahwa unit Rumah Susun telah diperjualbelikan sebelum pembangunan Rumah Susun tersebut selesai dan dapat diperjualbelikan berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun. Tesis ini membahas tentang bagaimana dengan penjualan rumah susun yang dilakukan atas dasar tanah bersama yang belum bersertipikat, pelanggaran hukum apa saja yang terjadi, serta solusi bagi para pemilik unit rumah susun dalam kaitannya dengan kasus jual beli rumah susun Windsor Phase Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan hasil berupa laporan penelitian bersifat preskriptif. Dengan tujuan memperoleh kesimpulan mengenai pelanggaran hukum apa saja yang terjadi dalam kasus jual beli rumah susunWindsor dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pemilik unit rumah susun Windsor untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan atas objek yang bersangkutan.

---

The development of Batam in the economy and industrial sector, escalated the housing and habitation needs. With the availability of lands are likely more limited now, the developers began to establish the construction of condominium which are more efficient in the use of space and land. But in the practice of buying and selling the condominium units, there is a tendency of violating the law. The case of Windsor Phase Batam Condominium is the units have been sold prior to the construction of the condominium completed and can be marketed under the Undang-Undang Rumah Susun or the Condominium Law. This thesis is discussing about what if the flats are being sold prior to having a certificate of condominium unit, what are the violations that happened during the sales of the condominium units, as well as the solutions for the owner of the condominium units in the relation of the case of the sales of Windsor Phase Condominiums. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to reach a prescriptive report, with the purpose of obtaining the legal conclusions regarding any violations that occur in the case of the sales of Windsor Phase Condominiums and the actions that can be taken by the owners of the units of Windsor Phase Condominium to obtain a legal certainty in the ownership of the related object."

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."

"Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi semua orang. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan tanah di masa sekarang, pihak pengembang mulai membangun pembangunan rumah tinggal dalam bentuk rumah susun. Rumah susun atau apartemen adalah bentuk dari perumahan vertikal yang dimiliki secara pemilikan bersama dengan perbandingan proporsional. Namun dalam perkembangannya pembangunan rumah susun mengalami berbagai macam kendala, salah satu di antaranya berupa kendala dalam hal pembangunan dan kendala finansial yang dapat berujung pada pihak pengembang dinyatakan pailit. Contohnya kasus Apartemen Bliss Park dimana pihak pembeli dan pengembang melakukan PPJB dengan akta di bawah tangan. Tak lama kemudian, pengembang Apartemen Bliss Park dipailitkan oleh para kreditornya karena alasan finansial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum dan hak pembeli satuan rumah susun yang membeli rumah susun tersebut, dan bagaimanakah seharusnya PPJB dibuat oleh pihak pengembang. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis dimana penulis menelaah dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum bagi pembeli yang mengunakan akta di bawah tangan tidak begitu kuat di mata hukum karena akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun pembeli dapat menuntut haknya kepada pelaku pembangunan setelah proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 dibuat untuk melindungi kepentingan pembeli rumah susun. Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa akta PPJB jual beli rumah harus dibuat di hadapan Notaris dan mengikuti format yang telah ditentukan dalam PUPR tersebut.

---

The need of housing is an important need. With the increase of population and the limited availability of land, developers started to build housing in the form of flats. Flats are a form of vertical housing that is owned jointly in proportion. Along the development of flats, it had experienced various obstacles, one of them being construction and financial problems that lead into the bankruptcy of said developer. For example, the case of Bliss Park Apartment where the buyers and developers had made Sale and Purchase (S&P) in a privately made deed. The developer was then declared bankrupt by its creditors for financial reasons. The problems raised in this study are the legal status and rights of the buyers of the apartments, and how the S&P deed should be made by the developers. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research where the research will analyse and explain the problem of the study in an analytical way. This study finds that the legal position for buyers with a privately made deed is not legally strong because privately made deeds do not have perfect proof of strength, but the buyers can claim their rights to the developers after the bankruptcy process is completed. In addition, PUPR Regulation No. 11 of 2019 was made to protect the interests of apartment buyers, which stipulates that the S&P deed of houses must be made before a notary and following the format specified in the PUPR"

"Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya Pasal 43 ayat (2) huruf c, dimana dalam pasal ini lebih menekankan secara jelas dan tegas akibat hukum yang akan dihadapi oleh pihak pengembang atau developer bila dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas maka dikenakan sanksi pidana dan admistratif bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun dalam PPJB tersebut pihak pengembang (developer) membuat suatu klausula atau pasal pengabaian untuk menghindarkan pasal 43 ayat (2) huruf c maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut melanggar UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 karena UU ini bersifat Imperatif atau bersifat memaksa sehingga akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pihak developer dengan pembeli satuan rumah susun batal demi hukum yang memiliki akibat tidak adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga secara otomatis para pihak yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan akibat hukum yang sama dengan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun apabila klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

---

This paper discusses about Conditional Sale and Purchase Agreement as defined by Law No. 20 of 2011 on Apartment specifically Article 43 paragraph (2) letter c, upon which it focuses clearly and strictly on the legal consequences to the developer which may arise from non-compliance with the provisions of the article which include criminal and administrative penalty against the defaulting party. Although Conditional Sale and Purchase Agreement allows the developer to make a clause or article on waiver of Article 43 paragraph (2) letter c, the Conditional Sale and Purchase Agreement is contrary to the Apartmen Law No. 20 of 2011 as it is imperative or coercive, thus, as a legal consequence, agreement entered into by the parties, the developer and purchaser of apartment unit, will be rendered null and void, thus depriving the rights and obligations of the parties to the agreement. The affected parties may consequently institute claims to the court. In addition, Article 18 paragraph (3) UU No. 8 of 1999 on Consumer Protection provides the same legal consequence as those imposed by Law No. 20 of 2011 on Apartmen Law if the standard clause which is in conflict with Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) is rendered null and void."

"Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, keberadaan rumah susun serta tujuan pembangunannya berkembang tidak hanya ditujukan untuk hunian, namun juga sebagai sarana investasi. Skripsi ini membahas mengenai kondominium hotel sebagai salah satu bentuk perkembangan konsep dari rumah susun yang akan terbagi dalam dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai perjanjian pengikatan jual beli dari rumah susun dengan konsep kondominium hotel apakah memiliki perbedaan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun untuk hunian. Kedua, dibahas mengenai pengaturan perhimpunan penghuni rumah susun berkonsep kondominium hotel dan implikasinya terhadap pemilik unit kondominium hotel. Kedua bahasan tersebut akan ditinjau melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hotel Pullman Bali Legian Nirwana yang merupakan sebuah rumah susun dengan konsep kondominium hotel. Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimanakah isi perjanjian pengikatan jual beli dari rumah susun yang memiliki konsep kondominium hotel sehingga dapat dikaji perbedaan apa saja yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual belinya dibandingkan dengan rumah susun hunian. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai perhimpunan penghuni rumah susun dengan konsep kondominium hotel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah susun dengan konsep kondominium hotel dengan rumah susun hunian dan pengaturan mengenai perhimpunan penghuni pun berbeda di dalam rumah susun berkonsep kondominium hotel dibandingkan dengan perhimpunan penghuni rumah susun hunian. Setiap pihak yang terlibat dalam jual beli unit kondominium hotel, dalam memasuki perjanjian pengikatan jual beli baiknya mengerti posisi masing-masing agar dapat tercipta perjanjian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

---

With the constant changing of people needs, the development of condominium keep evolving it's concept and purpose. Not only for residential, condominium is also aim for investment. Condominium hotel is one of the concept of condominium that aiming for investment purpose. This thesis is discuss about condominium hotel, which divided into two main discussion; first, is about the preliminary sale of property agreement of condominium hotel, and secondly is about the resident's association in condominium hotel with Pullman Bali Legian Nirwana's Preliminary Sale of Property Agreement as it assessment.

The purposes of this thesis are to study the differences between a preliminary sale of property agreement of condominium hotel with the preliminary sale of property agreement of residential condominium. Also, to see how the resident?s association regulated in condominium hotel.

The outcomes of this thesis are there's a differences between a preliminary sale of property agreement of condominium hotel with residential condominium and they have a different regulation for resident's association in condominium hotel compared to regulation in residential condominium. To anticipate the loss from buyer's side, it's best for prospective buyers to read carefully and understand the a preliminary sale of property agreement before entering ones. Because there's might be clauses that will bring disadvantages for buyers."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal utama yakni: pemikiran perihal kesesuaian konsep jual beli satuan rumah susun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dengan ketentuan hukum tanah nasional, keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang dibuat sebelum ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun terpenuhi (studi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen XYZ), dan perlindungan hukum terhadap calon pembeli apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun adalah batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Konsep jual beli satuan rumah susun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun tidak sesuai dengan konsep jual beli menurut ketentuan hukum tanah nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun menyiratkan adanya dua macam jual beli satuan rumah susun: jual beli sebelum pembangunan rumah susun selesai dan jual beli setelah pembangunan rumah susun selesai. Dalam ketentuan hukum tanah nasional hanya dikenal jual beli setelah pembangunan rumah susun selesai; (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen XYZ adalah batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif perjanjian yakni sebab yang halal; (3) Doktrin quasi-contract dapat berperan sebagai mekanisme atas tindakan unjust enrichment sebagai sebuah penyebab yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dan memberikan restitusi kepada pihak calon pembeli sebagai bentuk pemulihan keadaan dalam hal Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun batal demi hukum.

---

This Thesis reviews three main things: a thought on compatibility about the concept of condominium unit's sale and purchase in Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium with the national land law, the validity of Condominium Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement which is made before the requirements in Article 43 (1) Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium are fulfilled (study in XYZ Apartment Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement), and the legal protection towards the buyer if the Condominium Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement is null and void. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data.

The results of this research are: (1) the concept of condominium unit's sale and purchase in Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium is not compatible with the concept of sale and purchase in the national land law. Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium implies two types of condominium unit's sale and purchase: sale and purchase before the condominium's development is done and sale and purchase after the condominium's development is done.

In the national land law, only the sale and purchase after the condominium's development is done that is known; (2) The XYZ Apartment Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement is null and void because it breaks an agreement's objective requirement: a legal purpose; (3) Quasi-contract doctrine can take part as the mechanism on unjust enrichment as a cause of action which is done by the developer and gives restitution towards the buyer as a form of remedy if Condominium Unit's Sale and Purchase Agreement is null and void."

"Penjualan rumah susun baik dalam bentuk apartemen maupun kondominium hotel yang belum jadi dengan menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sekarang ini marak dilakukan oleh Pelaku Usaha dan pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memperbolehkan hal tersebut. PPJB merupakan upaya pengikatan para pihak, bahwa pada suatu waktu yang ditentukan akan diadakan jual beli sesungguhnya yang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB). Masalah yang sering terjadi dari hal tersebut adalah konsumen selaku pembeli yang berdasarkan PPJB seringkali mengalami kerugian, dimana kewajiban pelunasan telah dilakukan oleh konsumen namun pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak mengalihkan status kepemilikan unit kondominium hotel dari PPJB menjadi AJB dan diperparah dengan status pelaku usaha yang dinyatakan pailit. Konsumen banyak yang tidak memahami bagaimana kedudukannya secara hukum dan upaya hukum apa yang harus ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yurisdis-normatif yaitu penelitian yang menekankan dalam penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diambil kesimpulan bahwa dalam situasi pailitnya pelaku usaha, para konsumen yang membeli unit kondominium hotel merupakan kreditor konkuren yang kemungkinan besar tidak mendapatkan ganti rugi yang cukup karena kurangnya harta debitor, oleh karena itu terdapat juga beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh para konsumen salah satunya meminta Kurator melanjutkan PPJB ke tahap AJB. Untuk kedepannya Penulis menyarankan, pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan suatu properti, perlu terlibat dan mencarikan solusi nyata terhadap permasalahan serupa. Harapannya, pengembangan dan pembangunan properti di Indonesia dapat terus berlanjut dengan hak-hak para konsumen selaku pembeli tetap terlindungi.

---

Sales of unfinished flats in the form of apartments or hotel condominiums using a Sale and Purchase Agreement recently is in large quantity done by developer and fundamentally based on Law Number 20 Year 2011 about Strata Title it is allowed to do. The problem in question now a days is the apartment buyers who carry their legitimational action only based on Sale and Purchase Binding Agreement experience disadvantages. In which in one side, the buyers have paid the buying price totally, but in other hand, the sellers do not switching the ownership status and exacerbated by the status of bankrupt business actors. Many consumers do not understand what their legal position is and what legal remedies must be taken. The research method used is the juridical-normative research, a research that emphasizes the use of legal norms in writing. By using this research method, it is concluded that in the bankruptcy situation of business actors, consumers who buy condominium hotel units are unsecured creditors who are most likely not to receive adequate compensation due to the debtor's lack of assets. Therefore, there are also several legal remedies that consumers can take, one of which is asking the Curator to continue Sale and Purchase Agreement to the Sale and Purchase Deed stage. The author suggests that the government and all stakeholders in the development of a property need to be involved and find real solutions to similar problems. Hopefully the property development and construction in Indonesia can continue with the rights of consumers as buyers being protected.

"

" ABSTRAK Semakin maraknya pemasaran rumah susun yang masih belum dibangun atau masih dalam tahap pembangunan terutama yang belum mencapai keterbangunan minimal 20 menjadikan terhambatnya proses pemasaran jual beli satuan rumah susun antara pelaku pembangunan dengan konsumen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Pemasaran satuan rumah susun tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu yaitu melalui Surat Pesanan Satuan Rumah Susun yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Skripsi ini membahas mengenai konsep Surat Pesanan Satuan Rumah Susun sebagai alternatif pelaksananan penjualan satuan rumah susun oleh perusahaan pengembang. Pembahasan pertama adalah mengenai kekuatan mengikat surat pesanan terhadap pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun. Kedua membahas mengenai status pemilikan satuan rumah susun dalam proses jual beli berdasarkan Surat Pesanan dan PPJB. Ketiga membahas mengenai kekuatan mengikat Surat Pesanan yang dilakukan antara Sdr. Ike Farida dan PT. Elite Prima Hutama terkait dengan ada tidaknya wanprestasi oleh PT. Elite Prima Hutama yang menjadi inti permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 51/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. Dengan dilakukannya analisis berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, Surat Pesanan Satuan Rumah Susun merupakan suatu bentuk perjanjian innominaat yang sifatnya baku dimana kewajiban yang lahir dari Surat Pesanan tersebut adalah pelaksanaan PPJB. Proses pelaksanaan jual beli satuan rumah susun melalui Surat Pesanan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum mengalihkan hak atas kepemilikan Satuan Rumah Susun dari perusahaan pengembang kepada pembeli. Surat Pesanan yang dilakukan antara Sdr. Ike Farida dan PT. Elite Prima Hutama dapat dikatakan sah dan mengikat sehingga PT. Elite Prima Hutama telah wanprestasi dalam melaksanakan PPJB.

---

ABSTRACT Proliferative marketing of the un built or under construction condominium which has not reached at least 20 of construction delays the implementation of making the Preliminary Sale and Purchase Agreement. The under construction condominiums were marketed by booking through Purchase Order Letter. This Purchase Order Letter is followed by the Preliminary Sale and Purchase Agreement in order to implement the Sale and Purchase Agreement of condominium unit. This thesis discusses about the concept of Purchasing Ordering Letter as an alternative sale of under construction condominium by the developer. First discussion describes the binding power of the Condominium Purchase Order Letter towards the implementation of Sale and Purchase Agreement. Second discussion describes the ownership right of condominium by buying and selling through Purchase Order Letter and Preliminary Sale and Purchase. Third discussion describes whether there is a breach of Purchase Order Letter which is made by Ike Farida and PT. Elite Prima Hutama based on South Jakarta State Court No. 51 PDT.G 2015 PN.JKT.SEL. By using normative legal research, this thesis also concludes that Purchase Order Letter is a form of innominate and standardized agreement. As an agreement, Purchase Order Letter creates legally binding obligation between two parties to implement the Preliminary Sale and Purchase Agreement of Condominium. The implementation process of buying and selling of Condominium unit through Purchase Order Letter and Preliminary Sale and Purchase Agreement have not transferred the Condominium Unit ownership rights of the developer to the buyer. The Purchase Order Letter between Ike Farida and PT. Elite Prima Hutama is valid and binding, so PT. Elite Prima Hutama has been in default or breach of contract by not implementing the Preliminary Sale and Purchase Agreement as agreed in the Purchase Order Letter."