Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources."

" Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan data hidrologi guna penentuan nilai koefisien aliran, diperlukan pendekatan lebih sederhana yang mampu memperkirakan nilai koefisien aliran suatu DAS. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan konseptual penentuan nilai koefisien aliran harian DAS berdasarkan transformasi NDVI terhadap data Landsat ETM+. Metode yang digunakan adalah mengkaji hubungan nilai NDVI dengan persentase tutupan permukaan kedap air melalui analisis regresi dari data sampel terukur. Persamaan regeresi yang diperoleh kemudian digunakan untuk kuantifikasi persentase tutupan permukaan kedap air daerah penelitian. Hasil yang diperoleh bersama kerapatan vegetasi kemudian ditransformasi menjadi nilai koefisien aliran melalui persamaan dan asumsi berdasarkan analisis regresi dan hubungan logis masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan sebaran nilai NDVI secara keruangan dapat menggambarkan dengan baik sebaran persentase tutupan permukaan kedap air dan kerapatan vegetasi dalam DAS. Hubungan nilai NDVI dan persentase tutupan permukaan kedap air menghasilkan persamaan regresi polinomial orde dua y = 63,61x2 – 116,66x + 46,977. Hubungan tersebut bersama kerapatan vegetasi dapat diterapkan untuk estimasi nilai koefisien aliran DAS Citarum Hulu. Nilai yang dihasilkan memiliki pola sebaran yang dikontrol oleh tutupan permukaan kedap air dan kerepatan vegetasi. Nilai koefisien aliran DAS Citarum Hulu didominasi oleh kelas normal, yaitu sebesar 57,49% dari luas total DAS, tersebar pada bagian hulu, tengah dan sebagian kecil hilir DAS."

"ABSTRAKJakarta, sebagai kota bekas penjajahan, memiliki banyak wilayah dan bangunan-bangunan bersejarah. Salah satu area bersejarah tersebut adalah Glodok yang merupakan wilayah Pecinaan atau China Town. Wilayah tersebut menyimpan sejarah panjang bagi warga Tiong Kok yang dulunya bermigrasi dari wilayah Tiong Kok Selatan. Di awal abad-19, ada seorang Mayor Cina-Batavia bernama Souw Thian Pie yang membangun sebuah hunian tradisional China bernama siheyuan di Jalan Perniagaan Raya, Glodok. Dewasa ini, banyak hunian tradisional China di Glodok, termasuk siheyuan keluarga Souw, telah mengalami transformasi dan adaptasi sebagai akibat dari modernisasi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa, apa, kapan, mengapa, dan bagaimana transformasi tersebut telah terjadi di siheyuan keluarga Souw dan kemungkinan kaitannya dengan modernisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah observasi langsung dilakukan di siheyuan keluarga Souw yang masih bertahan selama hampir dua abad. Kebanyakan informasi terkait studi kasus merupakan hasil wawancara dengan Bapak Yong Yong yang merupakan salah satu kepala keluarga dari generasi ke lima dan keturunan langsung dari Souw Thian Pie. Analisis dari studi kasus menyimpulkan bahwa modernisasi berperan besar dalam menyebabkan terjadinya transformasi berupa rotasi dari selatan ke utara pada akses utama dan hilangnya sayap barat pada siheyuan keluarga Souw.

---

ABSTRACTAs a former colonial city, there were many historical sites and buildings in Jakarta. One of the historical sites in Jakarta is Glodok, which is also called ?China Town? or ?Pecinaan Area?. The area has a long history for Chinese migrants, who mostly came from Southern China. In the early 19th century, there was a Chinese mayor, Souw Thian Pie, who built a ?siheyuan? (traditional Chinese dwelling) at Jalan Perniagaan Raya in Glodok. Today, many traditional Chinese dwellings in Glodok, including Souw family siheyuan, have experienced transformation and adaptation due to modernism. This undergraduate thesis aims to find who, what, when, why, and how transformation has occurred in Souw family siheyuan and its possible relations with modernism. To achieve this, an observation was held directly in the Souw family siheyuan that has survived for almost two centuries. Most of the information regarding the case study was obtained from the interview with Mr. Yong Yong, who is one of the 5th generations head families and a direct descendant of Souw Thian Pie. Analysis of the siheyuan concludes that modernism played significant role in causing transformation of the main entrance to be rotated from south to north and elimination of the west wing."

"Teknologi hyperspectral adalah pengembangan yang terbaru sistem remote sensing lebih canggih yang memungkinkan pengukuran radiasi dalam lebih banyak lagi interval spektral dibanding sistem-sistem sebelumnya. Kenyataan bahwa ruang berdimensi tinggi sebenarnya sebagian besarnya adalah kosong dan diasumsikan bahwa banyak sekali data yang redundant. Dengan demikian, walaupun dimensi data dari citra hiperspektral lebih besar, tetapi belum tentu menghasilkan klasiftkasi pengenalan pola yang lebih akurat.Untuk mengatasi maka perlu diadakan reduksi [ dimensi data dari citra hiperspektral.IPCT adalah metode reduksi data yang seringkali digunakan para peneliti dalam menganalisis data hyperspectral dengan basil cukup memuaskan. Untuk objek yang relatif kecil dibandingkan dengan latar belakangnya, PCT kerapkali gagal mengenali objek tersebut. Projection Pursuit dipropose untuk menyelesaikan permasalahan ini.PP menggunakan matriks sphering dan data translasi invariant dalam transformasinya, dimana hanya data-data yang dianggap "interesting" yang akan ditransformasikan. Optimasi pemilihan data tereduksi berdasarkan nilai maksimum projection indeks yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan skewness dan kurtosis sebagai Projection Indeksnya. Berdasarkan basil klasiftkasi untuk objek air, jalan, pohon, rumput, daD rumah, reduksi data dengan PP memberikan basil yang lebih baik dari PCT. Dalam penelitian ini nilai akurasi klasifikasi PP adalah diatas 80% sedangkan .akurasi klasifikasi PCT masih terdapat nilai dibawah 50%."

"Skripsi ini meneliti transformasi atau perubahan strategi yang dilakukan oleh Harian Republika sebagai salah satu media cetak di Indonesia dalam ranah jurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi. Kerangka teori yang digunakan yaitu field theory (teori ranah) yang dikemukakan oleh Pierre Boudieu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metodepenelitian berupa historical comparative, di mana peneliti menguji data dari peristiwa dan kondisi di masa lalu dalam kerangka teori sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Republika melakukan transformasi, yaitu dari subordinasi kekuasaan Orde Baru, simbolisasi representasi Islam, dan pembentukan pasar Islam, menjadi strategi konglomerasi, proporsionalitas kelompok Islam, dan simbolisasi representasi komunitas muslim. Transformasi strategi tersebut dilakukan sebagai suatu dialektika terhadap transformasi ranah jurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi;This undergraduate thesis examines the transformation or change in strategy undertaken by Republika daily as one of the print media in Indonesia in the Journalistic field of the New Order Era to Reformation Era. Theoretical framework used field theory which introduced by Pierre Boudieu. Some of the concepts covered in it, are field, habitus, various types of capital (social, economic, cultural, and symbolic), the objective position, the relationships among the domains, strategies, and symbolic power. The research approach used a qualitative approach with a historical comparative research method, where the researcher examines the conditions and evidents in the past in sociological framework. The results of this study indicate that Republika has did somestrategies transformation from subordination of New Order Power, symbolization of Islamic representation, and establishment of Islamic market to conglomaration, proporstionality of Islamic groups, and symbolization of muslim community representation as a dialectical from the transformation of the journalistic field from New Order Era to Reformation Era"

"Awal abad dua puluh satu merupakan era menuju perbaikan kehidupan terutama bangkit dari krisis ekonomi. Organisasi pemerintah khususnya di bidang jasa pengembangan sumberdaya manusia menghadapi tantangan global yaitu perubahan lingkungan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pelayanan yang cepat. Organisasi pemerintah juga menghadapi masalah bagaimana mengembangkan kemampuannya agar pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta good governance. Permasalahan yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) adalah bagaimana mentransformasi organisasi agar mampu memberi pelayanan yang bermutu tinggi.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kinerja BPPEI yaitu pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen internal dan ketiga penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi. Kemampuan kinerja organisasi dapat diketahui dengan pendekatan model Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Pendekatan Balanced Scorecard digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja operasional organisasi antara lain kepuasan pelanggan/ tingkat pelayanan, proses internal bisnis, dan penerapan pembelajaran dan pengembangan untuk perbaikan mutu dan nilai tambah organisasi (menurut Marquardt).Hasil analisis persepsi kepuasan pelanggan dari 106 responden menyatakan baik untuk aspek responsiveness (pelayanan petugas yang cepat) 73%, emphaty (administrasi dan manajemen) 69% dan aspek reliability (kesesuaian) dan assurance (materi dan pengajar) 68% sedang tangibility (sarana fisik dan pelengkapan) 60%. Perkembangan internal bisnis ditentukan oleh perbaikan kurikulum pelatihan, inovasi pelatihan baru masih terbatas dan pelayanan jasa purna jual meningkat secara bertahap. Manajemen internal bisnis dengan sistem dan panduan kerja membantu pelaksanaan sesuai dengan rencana. Penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi dalam taraf pengembangan dan belum diterapkan secara menyeluruh (total). Faktor yang paling menentukan adalah aspek transformasi /pembaruan yaitu 44% atau secara keseluruhan tingkat skor yang dapat dicapai 73.5%. Pembaruan organisasi mencakup misi yang jelas, strategi, struktur, dan budaya organisasi yang mengutamakan pembelajaran untuk perbaikan mutu.Agar transformasi organisasi berhasil pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pemberdayaan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, manajemen dengan teknologi informasi serta kerjasama strategis untuk peningkatan mutu dan efisiensi."

"Seiring perkembangan teknologi informasi, adanya kebutuhan untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital. Saat ini di Indonesia hanya memiliki penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur dalam transformasi digital di pemerintahan. Namun, indeks SPBE yang ada saat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terfokus pada aspek teknis dan administratif, kurang memperhatikan kualitas layanan publik, tidak mencukupi untuk mengukur partisipasi dan kolaborasi publik, serta tidak mencakup aspek budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method, dimulai dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan transformasi digital. Faktor-faktor ini kemudian divalidasi melalui expert judgment menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji model yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sebanyak 137 responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran kesiapan transformasi digital terdiri dari lima faktor utama: teknologi, organisasi, lingkungan, people, dan user, dengan total 22 sub faktor. Pengujian model menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.905 dan Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.918, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat good fit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas strategi digital mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang transformasi digital di sektor publik dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

---

With the development of information technology, there is a need to assess the readiness of governments to face digital transformation. Currently in Indonesia, the only assessment tool for digital transformation in government is the Electronic Government System (SPBE) assessment. However, the current SPBE index has several limitations: it focuses mainly on technical and administrative aspects, pays insufficient attention to public service quality, fails to measure public participation and collaboration adequately, and does not cover organizational culture and human resource capacity building aspects. Therefore, this research aims to develop a model for measuring digital transformation readiness in the Indonesian government by identifying relevant factors. This study employs a mixed-method methodology, starting with a literature review to identify factors influencing digital transformation readiness. These factors are then validated through expert judgment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, quantitative analysis is conducted using Principal Component Analysis (PCA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test the proposed model. The study utilizes purposive sampling to select a sample of 137 respondents from various government agencies in Indonesia who participated in the survey. The analysis results indicate that the digital transformation readiness measurement model consists of five main factors: technology, organization, environment, people, and user, with a total of 22 sub-factors. Testing of the model shows that the resulting model has a Tucker-Lewis Index (TLI) of 0.905 and a Comparative Fit Index (CFI) of 0.918, indicating a good fit. This research is expected to serve as a framework for assessing digital transformation readiness in the Indonesian government. The model is intended to assist governments in identifying crucial factors to enhance public service quality and the effectiveness of their digital strategies. This study provides significant contributions to the field of digital transformation in the public sector and offers practical guidance for governments to implement digital transformation more effectively and efficiently."

"Tugas Akhir ini membahas tentang salah satu bentuk transformasi integral yaitu transformasi Hankel. Aplikasi dari transformasi ini adalah dalam penyelesaian persamaan differensial dalam koordinat selinder, dengan mengambil contoh mencari medan potensial magnit dan rambatan panas dalam selinder yang diinsulasi."

"Demokrasi diyakini telah membawa perubahan politik dan kultural. Namun, sebenarnya msyaratkat telah mempunyai tradisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi tersebut. Nilai-nilai demokrasi seperti mengahragi pendapat orang lain, toleransi dan keterbukaan terus hidup laten di kalangan akar rumput. Kondisi tersebut menujukkan potensi akar rumput sebagai agen pembaruan menuju masyarakat transformatif secara kulutural kearah demokratisasi sepertinya jauh lebih besar, dibandingkan dengan kelas menengah. Ini artinya budaya politik kalangan akar rumput yang bertingkah laku politik yang bersih justru perlu ditiru oleh kalangan elit politik. Tingkah laku politik yang bersih akan menhasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagaimana yang dintujukkan oleh kalangan akar rumput pada level komunitas RT-RW justru perlu ditiru oleh elite politik pada level politik nasional"