Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia will be welcoming the ASEAN Economic Community in 2015 as a multilateral agreementto create integrated regions such as: (a) a single market and production base, (b) a highlycompetitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a regionfully integrated into the global economy. These characteristics are interrelated and mutuallyreinforcing in a sense that overall development would not be complete without total completionof the previous sector. This article discusses the participation of Indonesia as part of ASEAN as asingle market and production base, through free flow of services which targets higher educationin law. The author researched that Indonesian higher education system still faces issues, especiallyin legal education. As a result, the quality of Indonesian law graduate still varies. Indonesian legaleducation is special in nature since it is considered profession and regulated by code of ethic.According to the author, legal education should be integrated with profession organization sothat upon graduation, law graduates can directly conduct internship according to their desiredprofession and compete against ASEAN law graduates.Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Commmunity pada tahun 2015 sebagai realisasiperjanjian multilateral untuk menciptakan wilayah terintegrasi seperti: (a) pusat produksi danpasar tunggal, (b) wilayah ekonomi yang kompetitif, (c) wilayah yang memiliki perkembanganekonomi yang memadai, dan (d) wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global. Karakteristikini saling berhubungan dan mendukung dalam arti semua perkembangan ini tidak akan lengkaptanpa terpenuhinya semua persyaratan tersebut. Artikel ini membahas partisipasi Indonesiasebagai anggota ASEAN mengenai potensi pendidikan tinggi dalam bidang hukum sebagai sektorjasa. Akibatnya kualitas lulusan hukum di Indonesia masih beraneka ragam secara nasional.Pendidikan hukum itu sifatnya khusus karena berupa profesi dan diatur oleh kode etik. Menuruthemat penulis, seharusnya pendidikan hukum terintegrasi dengan lembaga profesi, sehinggalulusan sarjana hukum sudah memiliki sertifikasi untuk langsung magang menurut profesinyamasing-masing dan bersaing dengan lulusan hukum dari ASEAN."

"SEAN has undertaken the complex task of creating a single economic entity for Southeast Asia by 2015 in the form of the ASEAN Economic Community (AEC), but without regulators or supranational institutions, its implementation has been an inconsistent process. Through comparisons with the EU and NAFTA, this book illustrates the shortcomings of the current system, enabling readers to understand both the potential of regional economic development in ASEAN and its foundational and institutional deficiencies. The authors' analysis of trade in goods and services, investment, and dispute resolution in the AEC indicates that without strong regional institutions, strong dispute resolution or a set of norms, full and effective implementation of the AEC is unlikely to result. The book offers clear solutions for the ASEAN institutions to help the AEC reach its full potential. Written by two leading practitioners, this insightful book will interest policymakers, students and researchers"--"

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"On 28 July 2008, the ASEAN Studies Centre and the Regional Economic Studies Programme, both of the Institute of Southeast Asian Studies, and the Konrad Adenauer Stiftung organized a roundtable on The ASEAN Economic Community Blueprint."

"ASEAN Economic Community (AEC) segera diberlakukan pada 2015. Sebagai pasar tunggal, AEC didesain untuk menghasilkan perubahan struktural melalui penghilangan atau reduksi hambatan perdagangan. Menjadi pertanyaan bagaimana kemampuan para wirausahawan muda Indonesia menghadapi kondisi tersebut. Di satu sisi mereka memiliki keterbatasan krusial, di sisi lain dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat kompetitif. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi karakterisik lingkungan strategis AEC dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi yang akan akan terjadi dan dampaknya terhadap wirausaha; mengidentifikasi ukuran kesiapan wirausaha muda untuk sukses dalam lingkungan AEC dan mengukur kesiapan wirausaha muda Indonesia menghadapi AEC. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori integrasi ekonomi, teori ekonomi jaringan, teori perubahan dan kesiapan menghadapi perubahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pakar, stakeholder terkait dan asosiasi wirausaha muda Indonesia serta melalui kaji pustaka. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Lingkungan strategis AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih dalam daripada free trade area; dicirikan oleh tingkat kompetisi yang semakin tinggi; pengaruh eksternal yang semakin kuat; (2) Ukuran kesiapan wirausaha muda menghadapi AEC -ditentukan oleh kebijakan publik yang kuat dan terintegrasi untuk menciptakan daya saing nasional; (3) Wirausaha muda Indonesia masih memerlukan sejumlah penyiapan terutama dalam aspek knowledge, skill, dukungan finansial dan kebijakan perlindungan untuk menghadapi AEC.

---

As a single market, AEC is characterized by its higher level of competition since it is designed to drive structural change through reduction and elimination of trade barrier. While young entrepreneur typically have limitations due to their age and experience therefore they need specific supports; on the other hand they have to face harder competitive era.

Research focused to identify characteristics of AEC strategic environment in associated with the level of competition and it’s impacts to Indonesian entrepreneur; to identify readiness indicators; and to asses readiness of Indonesian young entrepreneur facing AEC. Research designed using qualitative approach, based on theories of regional economic integration; economic networking; and change and readiness for changes. Datas collected through interview of experts; related stakeholders and association of Indonesian young entrepreneurs and literature study.

Based on the research it is concluded that : (1) AEC is a deeper form of economic integration compared to free trade area; characterised by higher levels of competition and external influence (2) Readiness of young entrepreneur to face changes in AEC determined by an integrated public policy to create national competitiveness; (3) Indonesian young entrepreneur need several preparation such as skill, knowledge, financial supports and protection regulation to face AEC. "

"ASEAN Economic Community AEC merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan berlakunya AEC, diharapkan kawasan ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi, wilayah yang berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang setara, dan terintegrasi dengan ekonomi global. Ketika AEC telah terealisasi, di dalam wilayah ASEAN akan terdapat pergerakan yang bebas pada barang, jasa, dan investasi serta lebih bebasnya aliran modal dan tenaga kerja. Guna menjadi wilayah berdaya saing dengan pasar yang berfungsi baik, hukum persaingan usaha perlu berlaku dan efektif. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan terlibat dalam liberalisasi pasar yang diakibatkan oleh berlakunya AEC. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keberlakuan AEC terhadap Indonesia dilihat dari hukum persaingan usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa aliran barang, jasa, dan investasi yang semakin bebas di kawasan ASEAN perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan perilaku monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia melalui penegakkan undang-undang persaingan usaha. Pelaku usaha dan konsumen yang berasal dari Indonesia harus terlindungi dari adanya perilaku usaha yang berpotensi menguasai pasar secara tidak sehat.

---

ASEAN Economic Community AEC is realisation of the end goal of economic integration in ASEAN region. AEC envisions a single market and production base, a highly competitive region, with equitable development, and fully integrated into the global economy. Once AEC is realised, ASEAN will be characterized by free movement of goods, services, and investments as well as freer flow of capitals and skills. In order to be a competitive region with well functioned market, competition law will need to be operational and effective. As one of ASEAN member states, Indonesia will involve in market liberalisation created by ASEAN.

By using normative legal research method, this thesis is aimed to identify the impact of implementation of AEC on Indonesia from competition law perspective. It is undeniable that the more liberalised flow of goods, services, and investments in ASEAN must be anticipated so they do not create monopolistic and unfair behaviour in Indonesian market by enforcing Indonesian competition law. The market player and consumer in Indonesia must be protected from market player whose market power will create monopolistic and unfair behaviour."

"Tesis ini membahas alasan-alasan Indonesia menyetujui percepatan ASEAN Economic Community dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada tiga hal yang menjadi alasan Indonesia dalam menyetujui percepatan AEC, yaitu kepentingan ekonomi dan politik Indonesia serta pertumbuhan ekonomi China dan India. Pertumbuhan ekonomi China dan India saat memasuki abad ke-21 telah menyulitkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berkompetisi, sehingga Indonesia menginginkan agar ASEAN lebih menarik dari China dan India dengan mempercepat pembentukan AEC.

---

The focus of this study is the reasons for Indonesia approved the acceleration of the ASEAN Economic Community from 2020 to 2015. Study was a descriptive qualitative research design. The results showed that there are three broad reasons for the acceleration in approving the AEC, that Indonesia's political and economic interests as well as economic growth in China and India. Economic growth in China and India while entering the 21st century has been difficult for the countries in the region to compete, so that Indonesia wants ASEAN more attractive than China and India to accelerate the formation of the AEC."