Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia with its majority Moslem population and even the biggest Moslem nation in the world has obligations to its citizens to assure the halal products (halal) for consumption and/or use as a constitutional obligation to be enforceable and applicable. The constitutional obligation is granted in the form of legal certainty covering the halalness of all products either to those useable, consumed and/or utilized by the society. Upon the legalization and enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 33 year 2014 regarding Halal Product Assurance is the evidence of constitutionally protection commitment. Having this Halal Product Assurance Law, the peoplemay consume and/or use any products safely, pleasantly, securely and healthy, in addition to the increase of added value for Business Entities to product and sell Halal Products. Step to be taken now is how to prepare this Halal Product Assurance Law to become an effective law applicable and acceptable either by the community, business persons, or relevant institutions, or the correlation with the international community and business persons. Whereas, the presence of this LAW-HPA will generate rahmatan lil alamin (blessing for the universe) pursuant to the Islam characteristic and behavior and not create the chaotic or difficulties in the application.Indonesia, dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. Kewajiban konstitusional tersebut diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/ataudimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, masyarakat dapat mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk apapun dengan nyaman, aman, selamat, dan sehat. Juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana menyiapkan undang-undang Jaminan Produk Halal ini menjadi sebuah undang-undang yang efektif dapat berlaku dan diterapkan serta diterima, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, lembaga-lembaga terkait, begitu juga kaitannya dengan masyarakat dan pelaku usaha internasional. Bahwa hadirnya UU-JPH ini harus mendatangkan rahmatan lil alamin sesuai dengan sifat Islam bukan malah mendatangkan kekisruhan dan kesusahan dalam penerapannya."

"Indonesia, dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. Kewajiban konstitusional tersebut diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/ataudimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut. Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, masyarakat dapat mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk apapun dengan nyaman, aman, selamat, dan sehat. Juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi danmenjual Produk Halal. Langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana menyiapkan Undangundang Jaminan Produk Halal ini menjadi sebuah undang-undang yang efektif dapat berlaku dan diterapkan serta diterima, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, lembaga-lembaga terkait, begitu juga kaitannya dengan masyarakat dan pelaku usaha internasional. Bahwa hadirnya UU-JPH ini harus mendatangkan rahmatan lil alamain sesuai dengan sifat Islam bukan malah mendatangkan kekisruhan dan kesusahan dalam penerapannya."

"Produk obat merupakan salah satu contoh hasil invensi yang dapat dipatenkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, selain ketentuan patentabilitas, suatu invensi atas produk atau proses yang diajukan pendaftaran patennya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan ditafsirkan termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal No.13 tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan kehalalan suatu produk konsumsi.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan hukum pemberian pelindungan paten atas invensi yang mengandung bahan non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  melalui studi kepustakaan yang kemudian dikaji dengan pendekatan berbagai perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum serta didukung dengan wawancara untuk menguatkan analisis hukum.

---

A medicinal product is an example of a patentable invention. In the Patent Law No. 13 of 2016, in addition to the patentability provisions, an invention of a product or process for which a patent registration is filed must not be in contrary to the prevailing laws and regulations, religion, public order or decency. The interpretation of the prevailing laws and regulations includes the Halal Product Assurance Law No.13 of 2014 which provides the assurance of the halalness of a consumer product.  The purpose of the research is to understand and further analyze the legal issues with respect to the granting of patent rights upon inventions with non-halal ingredients. The method used in this research is the normative juridical method. The data analysis is carried out using primary legal materials and secondary legal materials through by means of literature study which are then reviewed with a variety of statutory approaches to obtain a synchronized description of all legal materials and supported by interviews to strengthen the legal analysis."

"Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pelayanan sertifikasi halal, yang mana dahulunya kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentunya menjadi suatu tantangan bagi BPJPH sebagai lembaga baru yang dibentuk melalui UU JPH untuk melaksanakan sertifikasi halal tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai mekanisme pelayanan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta tinjauan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi halal berdasarkan asas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yangberlaku serta data pendukung dari beberapa narasumber dari instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal banyak terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat terkait dengan alur dan regulasi pelayanan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH. Para ahli menilai bahwa BPJPH tidak kunjung melengkapi aturan pelaksana dan petunjuk teknis dalam pelayanan sertifikasi halal, sehingga menimbulkan kemacetan dalam pelayanan sertifikasi halal, belum lagi jumlah SDM yang masih sedikit tidak mampu melayani permintaan pelayanan sertifikasi halal di Seluruh Indonesia.

---

Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH) mandates the Halal

Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) to provide halal certification services, where previously the authority to implement halal certification was carried out by the Indonesian Ulema Council Food and Drug Review Institute ( LPPOM MUI) is certainly a challenge for BPJPH as a new institution formed through the JPH Law to carry out the halal certification. The main issues discussed are the mechanism for halal certification services organized by BPJPH based on laws and regulations, as well as a review of the implementation of halal certification services based on the principle of public service. The research method used is normative legal research using secondary data to discuss the subject matter from the point of view of applicable laws and regulations as well as supporting data from several sources from related agencies. The results of this study indicate that in the implementation of halal certification services there are many legal vacuums that raise many questions among the public related to the flow and regulation of halal certification services organized by BPJPH. Experts consider that BPJPH has not yet completed implementing regulations and technical guidelines in halal certification services, causing congestion in halal certification services, not to mention the small number of human resources who are still unable to serve requests for halal certification services throughout Indonesia."

"ABSTRAKProgram magang ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami proses Staffing pada PT AAL Indonesia serta membandingkannya dengan teori staffing dalam berbagai literatur. Program magang dilakukan selama tiga bulan di divisi Human Resource pada bagian Recruitment PT AAL Indonesia dan banyak membantu keberlangsungan proses Staffing dalam perusahaan yang terdiri dari tahapan man power planning, requisition form, advertisement, curriculum vitae selection, interview, Predictive Index Test and medical check up, job offer hingga new hire. Perbandingannya dengan teori dalam literatur adalah langkah-langkah dalam proses staffing PT AAL Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi tiga aktifitas utama staffing yaitu aktivitas recruitment man power planning, requisition form dan advertisement , aktivitas selection curriculum vitae selection, interview, Predictive Index test dan medical check up , dan aktivitas employment job offer dan new hire . Perusahaan seharusnya bisa memaksimalkan kesempatan dalam proses wawancara untuk meningkatkan job acceptance kandidat pada job offer dengan membuat proses wawancara yang persuasif yang mempromosikan reputasi organisasi.

---

ABSTRACTThe internship program aims to study and understand the process of Staffing at PT AAL Indonesia and compare it with the theory of staffing in the literature. The internship program was conducted over three months in the Human Resource division, Recruitment area, in PT AAL Indonesia and assisting the staffing process consisting of man power planning, requisition form, advertisement, selection curriculum vitae, interviews, Predictive Index Test and medical check up, the job offer and the new hire. The comparison with the theory in the literature are the steps in the process of staffing on PT AAL Indonesia can be classified into three main activities, namely recruitment activity man power planning, requisition form and advertisement , selection activity selection curriculum vitae, interviews, Predictive Index test and medical check-up , and employment activity job offer and new hire . The company should be able to maximize the opportunities in the job interview process to increase candidate rsquo;s job acceptance of job offer by making a persuasive interview process that promotes the organization 39;s reputation. "

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh personal intrinsic religiosity dan halal product knowledge millenial Muslim Indonesia terhadap intensi pembelian produk makanan halal. Data responden yang digunakan dalam penilitian sebanyak 710 responden millenial Muslim Indonesia. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan software LISREL 8.8 digunakan untuk mengevaluasi hubungan hipotesis antar variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh personal intrinsic religiosity (PIR) terhadap halal product awareness (HPA), halal product knowledge (HPK) terhadap halal product awareness (HPA), personal intrinsic religiosity (PIR) terhadap halal purchase intention (HPI), halal product knowledge (HPK) terhadap halal purchase intention (HPI), serta halal product awareness (HPA) terhadap halal purchase intention (HPI). Penelitian ini juga menemukan peran mediasi parsial HPA pada pengaruh PIR terhadap HPI, dan  peran mediasi parsial HPA pada pengaruh HPK terhadap HPI.

---

This study aims to determine the influence of personal intrinsic religiosity and halal product knowledge Indonesian Muslim millenial on halal food product purchase intention. Data used in this study were 710 data from Indonesian Muslim millennials respondents. Structural Equation Modelling (SEM) analysis with LISREL 8.8 software was used to evaluate the hypothesized relationships between variables in this study. The study results found that there was 13.008px13.008px; personal intrinsic religiosity (PIR) 13.008px;-size: 13.008px;"halal product awareness (HPA), halal product knowledge (HPK) towards halal product awareness (HPA), personal intrinsic religiosity (PIR) towards halal purchase intention (HPI), halal product knowledge (HPK) towards halal purchase intention (HPI), and halal product awareness (HPA) towards halal purchase intention (HPI).  This study also found that there is parcial mediation of HPA in the influence PIR towards HPI, and parcial mediation of HPA in the influence HPK towards HPI."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori negara hukum menurut Muchtar Kusumaatmaja, kekuasaan kehakiman menurut Paulus E Lotulung, dan keadilan menurut John Rawls. Hakim sebagai pejabat negara merupakan personifikasi dari kekuasaan kehakiman yang menjadi aktor sentral dalam penegakan hukum di Indonesia dengan putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Implikasi teoritis menunjukan bahwa upaya menjamin kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berhubungan erat dengan jaminan tersebut. Jadi wajib dilakukan harmonisasi mengenai status hakim sebagai pejabat negara dan adanya kriteria jaminan keamanan dan kesejahetraan hakim yang komprehensif ideal.

---

ABSTRACTThis research is motivated dualism judge status as state officials and civil servants in the legislation, and the security and welfare of the judge focused on the basic salary, allowances of judges, and the expensiveness while on duty, while the allowances and other guarantees have not been comprehensively regulated ideal (in the context of clear and detailed for the judge and the family started from the judge as a potential judge until retirement) as referred to in Article 48 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Decision No. 37/PUU-X/2012, and Government Regulation number 94 of 2012 on the Rights of the Finance and Facilities Judges Being under the Supreme Court. As a theoretical foundation, this study uses the theory of law by Mochtar Kusumaatmaja, judicial authorities according to Paul E Lotulung, and justice according to John Rawls. Judges as state officials is the personification of the judiciary became a central actor in law enforcement in Indonesia with a decision that has a sense of justice, expediency and legal certainty. This study uses normative legal research. Theoretical implications indicate that the efforts to preserve the independence and the independence of judges to examine, hear and decide cases closely related to these guarantees. So mandatory harmonization of the status of judges as state officials and the security criteria of a comprehensive and well-being of an ideal judge."

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Indonesia memiliki penduduk yang didominasi umat Islam dan persoalan agama dalam media menjadi sensitif. Penulisan di media harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyinggung. Sehingga media melakukan agenda setting untuk memilah isu yang dimunculkan dan tidak dimunculkan dalam medianya. Dari hasil analisis isi yang dilakukan pada surat kabar di Indonesia pada tahun 1996 ? 2011, diperoleh bahwa isu keagamaan hanya menjadi wacana alternatif, dan lebih banyak menggunakan perspektif teknologi dibanding syariah dengan menggeser wilayah spiritual ke wilayah yang lebih rasional. Sehingga aspek ekonomi dan tema tentang kebijakan hukum dipilih. Isu halal pun belum masuk kedalam agenda isu global dan terdapat kecenderungan untuk membahasnya secara sambil lalu dengan mengarahkannya pada tema lain yang sekiranya lebih menarik. Ditambah dengan tenggat waktu yang mengikat, reporter takut melakukan elaborasi isu keagamaan. Birokrat atau pemerintah dianggap paling legitimate sebagai narasumber karena berperan sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh kepada kepentingan publik.

---

Indonesia is dominated by moslem people. Religious issue could became sensitive to publicate in media. Media writing have to do carefully and not offense. That‟s why media have to do setting agenda for choose the issue that is publicate in his media. From content analysis to Indonesia‟s media since 1996- 2011, concluded that religious issue only be an anlternative and presented by technologycal perspective than sharia which is take spiritual area to rational area. Economic aspect and law enforcement is choosen. Halal issue not become global isuue yet. And there is tendency to ignore it with more interesting theme. With the tight schedule, reporters are affraid to do ellaboration. Birochracy and Government have rule as make regulation that mek them more initeresting to presented to public."

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memerlukan distribusi produk makanan dan minuman halal yang tetap terjamin kehalalannya sampai ke tangan konsumen. Konsep logistik halal bertujuan untuk menjaga suatu produk halal agar tetap terjamin kehalalannya walau pun melewati berbagai fase dalam proses rantai pasok. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai sejauh mana penerapan konsep logistik halal tersebut di perusahaan penyedia jasa logistik PT. Lex Indonesia.Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap jajaran direksi, manajemen dan pelaksana di PT. Lex Indonesia terhadap kerangka kerja konseptual di logistik halal. Dari hasil pengolahan data wawancara didapat kesimpulan bahwa prinsip-prinsip konsep logistik halal tersebut sebagian besar sudah diterapkan di PT. Lex Indonesia.

---

As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia requires the halal guaranteed food and beverage products distribution for the customer. Halal logistics concept is to maintain a halal product although it is distributed if passing through the various phases in the supply chain. This thesis observes the implementation of the halal logistics concept at one of the logistics services provider company, PT. Lex Indonesia.

The method used is by conduct interviews with the directors, management and executives at PT. Lex Indonesia about the halal logistics concept. It is concluded that the most of the halal logistics concept have been implemented by PT. Lex Indonesia."