Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina merupakan masalah yang sangat pelik, bagi pemerintah Cina dan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini muncul sebagai akibat dari adanya upaya pemerintah Cina, dari jaman dinasti Qing sampai jaman pemerintah RRC, untuk mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya. Maksudnya ini diwujudkan pemerintah Cina dalam bentuk peraturan dan hukum kewarganegaraan, yang berpegang pada asas ius sanguinis. Sedangkan pada saat yang bersamaan, etnis Cina tersebut, yang sudah menetap di Iuar Cina, terutama di negara-negara Asia Tenggara, juga sudah diklaim sebagai warganegara dari negara-negara di mana mereka menetap, melalui peraturan dan hukum kewarganegaraan di negara mereka masing-masing, yang juga berpedoman pada asas ius sanguinis. Akibat dari adanya peraturan-peraturan dan hukum kewarganegaraan ini ialah munculnya masalah dwi kewarganegaran bagi etnis Cina di luar Cina, yang kemudian menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini akan semakin berlarut-Iarut, seandainya pemerintah RRC tidak terdesak oleh kepentingan luar negerinya, untuk membiarkan etnis Cina di luar Cina, memilih kewarganegaraan mereka, atas kemauan sendiri, melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan 1955, yang kemudian lebih ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Kewarganegaraan RRC. Karena dengan adanya Undang-Undang ini, berarti pemerintah RRC tidak dapat Iagi secara legal, memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, demi kepentingan dalam negerinya, sehingga masalah dwi kewarganegaraan dari etnis Cina di luar Cina, dapat dikatakan sudah teratasi.Namun, dilancarkannya gerakan modemisasi di RRC, yang merupakan dampak dari berkembangnya globalisasi ekonomi di dunia internasional, menyebabkan meningkatnya kebutuhan pemerintah RRC akan modal finansial serta sumber daya manusia yang potensial pula, bagi pembangunan dalam negerinya. Oleh karena itu, pemerintah RRC memutuskan untuk menjalankan dua kebijakan yang, saling bertentangan tetapi juga saling menguntungkan, pada saat bersamaan. Di satu pihak, pemerintah RRC tetap mempertahankan isi dari Undang-Undang Kewarganegaraannya. Namun di lain pihak, ia tetap mendorong etnis Cina di luar Cina, hingga scat ini, untuk terus mengkontribusikan potensi mereka bagi kepentingan dalam negeri RRC, melalui kcbijakan-kebijakan yang bersifat memupuk patriotisme yang tinggi di kalangan mcreka. Nampaknya, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina ini, tidak akan pernah tuntas, selama pemerintah RRC, tidak dapat melepaskan anggapan mereka bahwa etnis Cina di luar Cina bukan lagi merupakan bagian integral dari bangsa Cina. Dengan kata lain, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina, tidak akan berhenti menjadi masalah bagi hubungan RRC dengan negara-negara Asia Tenggara, selama pemerintah RRC tidak dapat melepaskan anggapannya bahwa etnis Cina di luar Cina adalah nationals-nya."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam mengkaji perdebatan dan perkembangan konsep regionalisme. Pada kawasan Asia Tenggara, isu yang paling sering dibahas ialah mengenai regionalisme ekonomi. Negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara berusaha melakukan integrasi ekonomi guna meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Namun demikian, berdasarkan kajian empiris terdapat ragam pandangan dalam menelaah dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan memetakan persebaran pandangan dari dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara dengan menggunakan tiga pandangan utama Ilmu Hubungan Internasional. Pandangan pesimis muncul dari pendekatan realisme bahwa terdapat hambatan-hambatan berupa pengaruh negara ekstra-kawasan, kebijakan proteksionisme dan kebijakan bilateralisme. Sedangkan pandangan optimis berasal dari pendekatan liberalisme, yakni pengaruh kelompok pro-liberalisasi, karakteristik dari open regionalism, pandangan ekonomi neoklasik, dan penguatan elemen institusi. Kemudian, perspektif strukturalisme ekonomi melihat bahwa model neoliberalisme yang berjalan perlu diganti dengan model ekonomi lainnya. Selain itu, tinjauan pustaka ini menemukan enam kesenjangan literatur dalam kajian regionalisme ekonomi Asia Tenggara, yakni kesenjangan literatur dari perspektif realisme, liberalisme, dan strukturalisme ekonomi, tren pembahasan literatur per periode, ketiadaan kajian konstruktivisme, dan rendahnya pembahasan kajian ASEAN Post 2015. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini, terbuka kajian penelitian lanjutan yang dapat dikaji dari aspek praktis, politik-ekonomi, ataupun akademis, beragam penelitian baru seperti penggunaan pendekatan konstruktivisme.

---

ABSTRACTSoutheast Asia is one of the regions that worth to consider as a subject to analyzethe debate of development of regionalism concept. In Southeast Asia, theprominence issue is the economic regionalism. All member countries in the regionhave tried to build economic integration to increase their economic growth.However, based on empirical studies, there are many perspectives have been usedto analyze the dynamics of economic regionalism. Therefore, this literature reviewis focused to mapping the perspectives on the dynamics of development ofeconomic regionalism in Southeast Asia using three main perspectives ofInternational Relations. Literature from realism perspective has seen the skepticalpoint with themes like the influence of extra region countries, protectionismpolicy, and bilateralism policy. Meanwhile liberalism perspective has seen thateconomic regionalism in Southeast Asia has the positive point of views such aspro liberalization group, characteristic of open regionalism Southeast Asia,neoclassical economic perspective, and enhancement of institution. Whereas,economic structuralism argued economic regionalism in Southeast Asia need toshift from using neoliberalism to another model of economic development.Besides that, this literature review found six literature gap of economicregionalism in Southeast Asia, i.e. literature gap from three main perspectives,realism, liberalism and economic structuralism the debate of economicregionalism based on periods the absence of constructivism analyses and theshortage study about ASEAN Post 2015. The result of the literature review isshown that there are many studies still need to be done, in a practical aspect ofpolitical economy or academic aspect, new research that using constructivismperspective as tool of analyses."