Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 114550 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Urusan Penelitian & Pengembangan Bank Bumi Daya,
332 LKI
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Sebagai titik acuan dalam penelitian ini adalah pengumuman pada tanggal 8 agustus 2007 oleh BNP Paribas yang terkena dampak subprime mortage dan hal ini pun secara langsung berpengaruh terhadap pasar uang dunia."
330 JMM 6:2 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Pramedia Nesya
"

Saat ini, pemerintah terutama di Negara berkembang memiliki perhatian pada pengembangan lembaga keuangan mikro, yang diharapkan dapat mencapai keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga keuangan mikro dianjurkan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan secara keuangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor penentu keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Studi penelitian menggunakan data dari MIX Market untuk menganalisa lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun. Metode yang digunakan ialah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel tidak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro perlu menetapkan tingkat suku bunga yang cukup, menyalurkan pinjaman per nasabah pada tingkat tertentu, serta meningkatkan profitabilitas lembaga untuk mencapai keberlanjutan secara keuangan. Variabel dummy seperti peringkat dari lembaga juga berpengaruh dalam meningkatkan keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro.

 


Nowadays governments pay a great attention to develop Microfinance Institutions (MFIs) with the belief that they able to achieve financial inclusion and poverty alleviation. To achieve those goals, MFIs should become steady profitable and financially sustainable, therefore, the objective of this study is to identify determinant factors which drive financial sustainability of MFIs in Indonesia. Data on Indonesian MFIs was collected from Microfinance Information Exchange database to analyze MFIs during twelve fiscal years. The method used in this study is quantitative analysis with unbalanced panel data regression. The main results suggest that MFIs should apply sufficient interest rate, provide loan per client at a certain level, and increase profit in order to reach financial sustainability. The dummy variables, consist of MFI rating also significantly increase MFIs financial sustainability.

 

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Daud Ali
";;;;;;;;;;"
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
297.65 MOH l
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Adhitya Wira Immanuel
"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.
This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.
The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Morrison Hendrik Riwu Kore
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ganesha Bayu Murti
"Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan terjadinya Pergeseran-Misi (Mission Drift) pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini juga ingin membuktikan adanya pengaruh faktor – faktor lain seperti karakteristik peminjam, karakteristik bisnis, faktor eksternal, dan kompetisi terhadap Pergeseran-Misi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk pendalaman terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Lainnya dan juga tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi, BMT di sisi permintaan dan tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi dan PT di sisi penawaran. Dengan menggunakan mix method dengan sequential mixed design, ditemukan bahwa adanya hal-hal sebagai berikut: 1) adanya pergeseran misi pada LKM di Indonesia pada tahun 2015 untuk kelompok lainnya selain koperasi dan BMT. 2) Dari sisi penawaran terlihat bahwa tidak terjadi pergeseran misi setelah di awasi oleh OJK baik untuk koperasi maupun PT. 3) Karakter peminjam, karakter bisnis, faktor eksternal dan kompetisi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pergeseran-misi. 4) Bahwa Koperasi dan BMT tetap memegang teguh misi utama mereka untuk mensejahterakan anggotanya.

The main focus of this research is to prove the existence of Mission Drift at Micro Finance Institution (LKM) in Indonesia in 2015. This study also wants to prove the influence of other factors such as borrower characteristics, business characteristics, external factors, and competition against the Mission Drift. Furthermore, this study also aims to deepen the understanding of Mission Drift in Other Groups and also the non occurance of Mission Drift in Cooperative and BMT group on the demand side and no Mission Drift in Cooperatives and PT group on the supply side. By using mix method with sequential mixed design, it is found that the following things: 1) the existence of mission drift in MFI in Indonesia in 2015 for other groups besides cooperatives and BMT. 2) From the supply side, it is seen that there is no mission drift after being supervised by OJK for both cooperatives and PT. 3) The borrower characteristic, business characteristic, external factors and competition together positively influence the mission drift. 4) That Cooperatives and BMTs continue to uphold their primary mission to the welfare of its members."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dien Ayu Annisa
"Keuangan mikro merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam permasalahan kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan kepada orang miskin. Dalam melayani orang miskin, LKM memiliki misi utama yaitu menjangkau orang paling miskin. Di sisi lain, LKM dihadapkan pada kondisi untuk mencapai keberlanjutan secara finansial (sustainability). Dua kondisi ini dikenal dengan “double-bottom-line.” Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat mengenai LKM dalam menghadapi isu trade-off antara kedalaman jangkauan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi suatu LKM di Indonesia dalam mencapai kinerja sosial (outreach) dan keuangan (sustainability). Studi juga melakukan analisis lebih lanjut terkait kinerja LKM berdasarkan klasifikasi industri, yaitu usia, status kelembagaan dan jangkauan. Studi ini menggunakan kumpulan data empiris dari MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara dan BPRS Amanah Ummah, selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2009-2019. Melalui pendekatan regresi panel Random Effects Model (REM) dan Fixed Effects Model (FEM), hasil studi menemukan bahwa aspek keberlanjutan, efisiensi dan beban secara signifikan memengaruhi kinerja sosial. Sedangkan aspek beban, efisiensi, pendapatan dan leverage secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Berdasarkan klasifikasi usia berdiri, LKM dewasa terbukti lebih baik dalam mencapai kinerja keuangan dan LKM baru lebih baik dalam mencapai kinerja sosial. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi status kelembagaan, hasil studi menemukan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lebih baik dalam mencapai double-bottom-line. Studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan memperkaya literatur terkait kinerja LKM di Indonesia dalam memenuhi double-bottom-line.

Microfinance is one of the instruments used in poverty problems through providing financial services to the poor. In serving the poor, MFIs have a primary mission, which is to reach the poorest people. On the other hand, MFIs are faced with the condition to achieve financial sustainability. These two conditions are known as the "double-bottom-line." There are various opinions regarding MFIs in dealing with the trade-off issue between depth of outreach and sustainability. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence an MFI in Indonesia in achieving depth of outreach and financial sustainability. The study also conducted further analysis of the performance of MFIs based on industry classifications, namely age, institutional status, and outreach size. This study collects empirical data from MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara, and BPRS Amanah Ummah, for ten years, from 2009-2019. This study uses the Random Effects Model (REM) and Fixed Effects Model (FEM) to process the data and found that sustainability, efficiency, and burden significantly affect social performance. Whereas aspects of expenses, efficiency, income, and leverage significantly affect financial performance. Based on the classification of established age, adult MFIs are better at achieving financial performance, and new MFIs are better at achieving social performance. Furthermore, based on the classification of institutional status, the study found that NGOs are better at achieving the double-bottom-line. This study expects to fill the gap and enrich the literature related to MFI's double-bottom-line in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hassanee, Narong
"PERUBAHAN demi perubahan terjadi dalam sejarah dunia. Hingga sampai pada suatu masa yang disebut era globalisasi, seperti yang kini sedang terjadi. Yalta suatu masa dimana muncul harapan akan terjadi perubahan yang berarti dalam kehidupan ini, khususnya di bidang perekonomian. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an menandai telah berakhirnya sistem pemerintahan perekonomian-perencanaan terpusat. Dengan runtuhnya negara sosialis komunis Uni Soviet, maka peta perekonomian mengalami babak baru, dari yang semula memiliki dua ideologi, kini tinggal ideologi kapitalisme pakar.
Beberapa konsep perekonomian dunia yang muncul dari Para pakar ekonomi di wilayah ideologi tersebut, seperti konsep ekonomi makro, ekonomi mikro, fiskal, moneter dan juga konsep pembangunan ekonomi dengan segala kebijakan serta instruinen yang menjadi variabel-variabelnya. Dalam implementasinya, konsep-konsep ini menghasilkan out put, yang hingga kini dapat dikatakan sangat mengecewakan. Apa yang diharapkan untuk dapat mencapai kesejahteraan um= (welfare economic) belum terealisasikan. Setelah muncul ketidakpuasan dari masyarakat atas sistem kanan ini (kapitalisme), muncul pertanyaan apakah kemudian perekonomian akan kembali digerakkan ke kiri (kembali pada sosialisme). Jika demikian yang terjadi, berarti tidak ada kemajuan dalam pembangunan.
Dalam pembangunan ekonomi terdapat suatu institusi perekonomian yang memiliki peranan panting yaitu lembaga keuangan, sebagai lembaga perantara (intermedation) antar pemilik modal dan investor yang mana dapat menggerakan pertuinbuhan ekonomi dengan lebih cepat, sehingga terciptalah lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan lembaga keuangan ini diciptakan dalam sebuah proses yang relatif lama. Berawal dari masyarakat yang berpendapatan, dimana mereka kemudian melakukan kegiatan konsumsi dan transaksi pembayaran nilai, lain sisa pendapatan tersebut disimpan dalam bentuk tabungan (saving) dan dari kegiatan saving tersebut orang melakukan investasi. Pada zaman dulu masyarakat menyimpan uangnya di tempat-tempat yang dilindungi, tidak diketahui orang dan sebagiannya digunakan untuk membeli aset seperti tanah, petemakan atau yang lainnya (dalam bentuk -real ase1). Pada masyarakat modern sisa uang tersebut disimpan pada lembaga keuangan (financial asel) dengan harapan bahwa uang tersebut akan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Dalam melakukan transaksi, zaman dahulu digunakan sistem barter dan pada masa selanjutnya terciptalah uang sebagai alat tukar dalam pembayaran, maka beredarlah koin-koin emas dan perak dalam berbagai jenis dan nilai intrinsiknya, sehingga diperlukanlah lembaga yang mengembangkan keahlian dalam membantu menyeleksi dan memilah-milah berbagai jenis uang ini maupun kesehatan (Drs.Amir R.Batubara, hal. 6). Pada akhirirya terbentuklah sebuah lembaga keuangan yang berperanan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi lain-lain. Lembaga keuangan sebagai perantara (mediator) antar pemilik uang dengan investor.
Pengolahan lembaga keuangan selama ini menggunakan sistem konvensional yang mana sistem tersebut ternyata gagal, tidak mampu memperbaiki ekonomi, salah satu permasalahannya adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicenninkan dalam angka pengangguran dan inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang sangat besar, depresi nilai tukar mata uang yang kelanjutan, dan beban utang yang berat. Problem lainnya adalah kesenjangan pendapatan dari kekayaan yang sangat lebar di antara golongan-golongan yang berbeda-beda di setiap negara (Umer Chapra, 1999, hal l). Dengan ini membuktikan bahwa sistern konvensional tidak optimal dalam menggunakan sumber ekonomi yang ada, oleh karena itu sistem keuangan syariah sebagai solusi dalam memperbaiki ekonomi yang buruk dengan dilandaskan pada aqidah yang bertanggung jawab pada Allah Sang Pencipta serta peraturan-peraturan dan nilai dalam sistem keuangan syariah yang menguntungkan sate sama lain. Semakin jelas untuk dijadikan solusi dalam dalam perekonomian khususnya di dalarn memanfaatkan sumber-sumber keuangan masyarakat baik produksi atau sendiri.
Salah satu fungsi keuangan syari-ah adalah berkcwajiban bagi kaum yang mampu untuk membantu kaum yang lemah (Du'afa) dengan memberi zakat seperti yang ada di lembaga keuangan syari'ah, berarti dalam sistem keuangan syari.ah sistem pembagian kekayaan semakin merata, yang berbeda dengan sistem kovensional yang memungkinkan terjadinya periguasaan sumber ekonomi sepihak."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T2380
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>