Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan advokasi dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas dan dampak perubahan dari adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak dengan disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan dan adanya perilaku diskriminasi yang dialami oleh anak dengan disabilitas di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak dengan disabilitas diperlukan upaya advokasi, khususnya advokasi untuk memperkuat pendidikan inklusif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan. Rentang waktu penelitian ini mulai dari Maret 2021 sampai Juni 2022 selama Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Yayasan Wahana Inklusif Indonesia melakukan proses advokasi pendidikan inklusif dengan melibatkan beberapa pihak mulai dari anak dengan disabilitas, orangtua, guru sekolah, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, dan masyarakat. Setiap pihak, melewati proses yang serupa dalam advokasi pendidikan inklusif. Terdapat lima proses yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dalam melaksanakan advokasi pendidikan inklusif yaitu identifikasi permasalahan, perumusan solusi, pembangunan kesadaran, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Keberhasilan adanya advokasi pendidikan inklusif menghasilkan perkembangan diri anak dengan disabilitas meningkat, orangtua mengetahui cara penanganan anak dengan disabilitas, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak dengan disabilitas, adanya alokasi anggaran dari Pemerintah, dan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dapat membantu anak dengan disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan.

---

This study discusses the advocacy implementation process in strengthening the inclusive education for children with disabilities and the impact of changes of inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia from the social welfare discipline. This research is motivated by the high number of children with disabilities who do not receive education and the discriminatory behavior experienced by children with disabilities in the educational environment. To realize the right to education without discrimination for children with disabilities, advocacy efforts are needed, especially advocacy to strengthen inclusive education. This research is a qualitative research with descriptive study. Data collection techniques were carried out through semi-structured interviews with eight informants. The time span of this research starts from March 2021 to June 2022 during the COVID-19 Pandemic. The results showed that Yayasan Wahana Inklusif Indonesia carried out an inclusive education advocacy process by involving several parties ranging from children with disabilities, parents, school teachers, the Government, especially Dinas Pendidikan Kota Depok, and the community. Each party goes through a similar process in advocating inclusive education. There were five processes carried out by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia in implementing inclusive education advocacy such as problem identification, solution formulation, awareness building, policy implementation, and evaluation. The success of inclusive education advocacy results in increased self-development of children with disabilities, parents know how to handle children with disabilities, teachers have knowledge and skills in educating children with disabilities, budget allocations from the Government, and the creation of a more inclusive environment in society. So, the conclusion in this study is that inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia can help children with disabilities in fulfilling their right to education."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan perpenghasilan rendah (unbankable people). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed research). Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkah besar, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan pada tahun 2010-2014 dan analisis rasio keuangan berupa CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR. Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan memperoleh gambaran tentang kebijakan seperti apa yang dilakukan kepala sekolah sebagai usaha-usaha kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah X Kota Jambi. Fokus penelitian ini meliputi aspek peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah mendukung kebijakan yang telah dibuat kepala sekolah. Desain kebijakan yang dibuat memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. "

"ABSTRAKIndonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community."