Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya hukum pidana merupakan pilihan terakhir di antara upaya hukum andministratif dan hukum perdata. Upaya hukum pidanan ini dianggap tidak menyelesaikan masalah karena si perncemarnya akan dimasukkan ke penjara, sedangkan kerusakan yang ditimbulkannya tetap dalam keadaan semual. Meskipun demikian kehadirannya sangat diperlukan demi untuk memerangi pencemaran lingkungan. Sebab dengan adanya ancaman kurungan terhadap si pencemar, diharapkan akan membuat pencemar yang potensial merasa takut dan jera untuk berbuat hal yang sama."

"Undang-Undang Dasar 1945 disamping menjadi hukum dasar di bidang politik, juga menjadi hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini berbeda dengan tradisi penulisan konstitusi negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang hanya memuat mater-materi bersifat politik dalam konstitusinya. Perbedaan ini disebabkan pengaruh corak penulisan konstitusi negara-negara sosialis terhadap UUD 1945. Kedudukan dan peranan Ilmu Hukum Tata Negara dalam pembangunan Indonesia dapat dilihat dari berbagai konteks: perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan struktur kehidupan kemasyarakatan."

"In the free market era., Indonesia (as a developing country, which has dependency to foreign investment) is under pressured by foreign investor including in the matters of regulation in the labor Held. the pressing is done through the relation between standardization and international trade, which is Called social clause, the place where we can dismiss the developing country's chance to use low wages rules and SOR law enforcement as cooperative advantages which at lest eliminate the advantages from international made. Indonesia has to find out the way to solve the two big problems. First, how to make all the parties have same position in the production process for achievement of company progress and mud, how to create harmonization of law in labor Hold between ASEAN member countries in the globalization era for preventing company relocation among ASEAN member countries themselves."