Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 177231 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wayan P. Windia
Denpasar: Udayana University Press, 2010
340.57 WAY b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
I Dewa Ayu Widyani
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
TA3694
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Bagus Dharmika
"Usaha untuk melestarikan lingkungan alam dengan sebaik-baiknya ditemukan pada masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan, kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, Bali yang pernah dikenal dengan nama Republik Tenganan, dan usaha ini termuat dalam awig-awig. Awig-awig adalah suatu bentuk hukum tertulis yang memuat seperangkat kaedah-kaedah sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat dan disertai dengan sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas dan nyata. Para leluhur penduduk desa ini menyusun awig-awig pada sekitar abad ke 11, dan dibakukan dalam sebuah 'buku suci' 58 halaman yang ditulis dalam bahasa Bali. Sejumlah aturan adat yang dinyatakan dalam awig-awig tersebut dan ketaatan penduduk untuk menegakkan aturan-aturan yang bersangkutan memungkinkan sumber daya lingkungan alam tetap terpelihara. Berkat ketaatan penduduk dalam menjalankan aturan-aturan yang ada dalam awig-awig ini, penduduk desa Tenganan Pegringsingaan memperoleh penghargaan Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan tahun 1989.
Awig-awig yang telah berlaku sejak abad 11 secara turun temurun dikalangan masyarakat Tenganan Pegringsingan, penulis duga telah mengalami proses perubahan. Oleh sebab itu, berbagai gejala yang berhubungan dengan keberadaan awig-awig ini ditelusuri kaitannya. Misalnya, gejala-gejala alam yang pernah terjadi, proses ekonomi, proses kontak.
Tujuan kajian ini adalah ingin menelusuri keberadaan awig-awig dan hubungannya dengan berbagai gejala yang melibatkan perilaku masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan. Selanjutnya tulisan ini mencoba menjawab persoalanpersoalan yang secara operasional dijabarkan sebagai berikut, (1) Mengapa pranata seperti awig-awig itu masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa adat Tenganan sampai sekarang? (2) Adakah perubahan-perubahan yang terjadi baik pada tingkat peraturan-peraturan dan penafsiran maupun pada tingkat perilaku masyarakat yang bersangkutan? Kalau ada, bagaimana perubahan-perubahan itu.
Dalam pengumpulan data untuk mengkaji pokok permasalahan tesis ini, penulis melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam studi kepustakaan pertama-tama penulis berusaha mendapatkan teks awig-awigdesa adat Tenganan Pegringsingan dan sekaligus menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian lapangan penulis lakukan untuk mengamati dan menjelaskan gejala-gejala sosial terutama yang mencerminkan interaksi penduduk desa dengan lingkungan yang berpedoman pada awig-awig yang mereka miliki.
Temuan ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, (1) awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dengan sanksi-sanksi yang tegas dan nyata ternyata telah mampu mengatur hubungan manusia dan kesinambungan pemanfaatan sumber daya alam. (2) Kelestarian lingkungan di desa adat Tenganan Pegringsingan dapat dipertahankan sampai sekarang karena potensi sosial budaya yang mereka miliki. Potensi budaya terlihat dalam kepercayaan tentang dunia Buana Agung dan Buana Alit di mana hubungan diantara dunia ini harus selalu dijaga, kepercayaan tentang adanya penjaga hutan (Lelipi Selahan Bukit) dan adanya aturanaturan adat (awig-awig) dengan sanksi-sanksi yang tegas dan nyata. Potensi sosial terlihat pada perkembangan penduduk relatif stabil, adanya struktur pemerintahan desa yang khas dan adanya sosialisasi yang intensif tentang tradisi yang penuh dengan dinamika dan perubahan sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. (3) Pergantian generasi dengan tantangan yang berbeda dan bervariasi, menyebabkan terjadinya pemilihan terhadap unsur-unsur tradisi sesuai dengan kepentingan tertentu. Perubahan yang terjadi pada masyarakat desa Tenganan pada dasarnya disebabkan karena kekuatan dari dalam masyarakat maupun karena kekuatan dari luar. Kekuatan dari dalam seperti, terjadinya bencana alam kesadaran, meletusnya gunung Agung, kekeringan, terjangkitnya penyakit menular, dan adanya kesadaran individu akan mutu tanaman yang berlandaskan pada pertimbangan rasional dan memungkinkan individu bertindak dan memperoleh keuntungan-keuntungan yang memuaskan, menyebabkan individu-individu yang lain dalam situasi yang sama dapat mencontoh tindakan yang terealisasi tersebut.
Perubahan yang disebabkan karena kekuatan dari luar seperti adanya kontak-kontak kebudayaan seperti misalnya, masuknya industri pariwisata ke desa ini, adanya program pendidikan sekolah, dan program penghijauan. (4) Pasal-pasal dari awig-awig yang terkait dengan lingkungan mengalami perubahan adalah, pasal 8 tentang larangan menanam beberapa tanaman dan larangan melakukan beberapa kegiatan, pasal 23 dan 37 tentang penggunaan tanah, larangan ke luar rumah selama melakukan kegiatan Metruna Nyoman, di samping itu juga terjadi penafsiran-penafsiran baru terhadap beberapa pasal dari awig-awig."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Ketut Ariawan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
TA3329
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana
"Tesis ini membahas mengenai eksistensi pemerintahan desa adat di Bali dalam perspektif sebagai badan hukum publik beserta otonomi aslinya yang memberi wewenang untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri khususnya yang berdimensi publik. Pemerintahan desa adat di Bali sebagai salah bentuk kesatuan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Namun pengaturan lebih lanjut di peraturan perundangan masih bersifat parsial yang tidak selalu menjadikannya sebagai bagian struktur pemerintahan daerah. Hal tersebut terlihat di UU Desa yang menginginkan anutan desa tunggal yang tidak sesuai dengan keadaan ko-eksistensi dualisme desa adat dan desa dinas di Bali. Maka dari itu Pemerintah daerah provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui desa adat sebagai subyek hukum dengan otonomi asli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menganalisis sumber hukum primer dan sekunder serta diperkuat dengan wawancara sebagai pemberi keterangan, adapun tipologi penelitian ialah deskriptif analitis. Kerangka konsep yang digunakan ialah dualisme desa di Bali untuk mengkaji struktur ganda pemerintahan desa di Bali dengan tata kelola dan dasar hukum yang berbeda. Perihal kedudukan dan kewenangan pemerintahan desa adat di Bali sebagai badan hukum publik sebenarnya telah melekat sedari awal terbentuknya yang diperkuat dengan pengaturan dan penetapan peraturan daerah selaku kebijakan publik.

This thesis explores the presence of traditional village governments in Bali as public legal entities with original autonomy to regulate and manage their communities, especially in matters with public impact. These traditional village governments are recognized and respected as a form of customary law community unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, based on Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, existing statutory regulations are still incomplete as they don't consistently integrate traditional villages into the regional government structure. An example of this is the Village Law, which mandates a single village model instead of the co-existence of traditional and official villages in Bali. In response, the Bali provincial government has issued a regional regulation acknowledging traditional villages as legal entities with genuine autonomy. This research uses a doctrinal research method that analyzes primary and secondary legal sources, supported by interviews for additional information. The research methodology is analytical-descriptive,. The conceptual framework used is village dualism in Bali to examine the dual structure of village government in Bali with different governance and legal bases. Regarding the status and authority of traditional village governments in Bali as public legal entities, it has been inherent since their establishment and has been further reinforced through regional regulations as public policy."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Made Purna
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997
321.199 27 IMA s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Sumakto
"Tulisan ini merupakan suatu studi tentang proses perkembangan kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dan diferensiasi pedesaan di Bali. Bertolak dari keinginan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai proses perkembangan kebijaksanaan hukum pertanahan di Bali tersebut, inti kajian studi ini, hendak mendiskripsikan bahwa kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dan pelaksanaan intensifikasi pertanian dipengaruhi lapisan-lapisan sosial-ekonomi berdasarkan pola-pola penguasaan tanah dalam menentukan bentuk diferensiasi sosial-ekonomi petani di Bali.
Beberapa masalah pokok yang hendak dikaji dalam Penelitian ini, adalah (1) bagaimanakah lapisan-lapisan sosial-ekonomi masyarakat petani mempengaruhi kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah di pedesaan Bali? (2) bagaimanakah bentuk perubahan-perubahan pembentukan pelapisan sosial-ekonomi di pedesaan di Bali; yaitu khususnya berkenaan dengan terjadinya pelapisan sosial-ekonomi menurut pola-pola penguasaan tanah masyarakat petani di banjar Lepang?
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa di satu pihak hukum dapat berperan dalam mengatasi masalah-masalah penguasaan tanah dan di pihak lain kondisi sosial-ekonomi di pedesaan Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam studi ini dapat ditunjukkan terdapat korelasi kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dengan pembaruan pola-pola penguasaan tanah yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan-kenyataan politik, ekonomi dan kultural di Bali. Diferensiasi masyarakat di pedesaan Bali tidak memperlihatkan polarisasi tajam, yakni pemilik tanah kaya di satu pihak dan buruh tani tidak bertanah di pihak lain. Meskipun polarisasi nyata berdasarkan penguasaan tanah di banjar Lepang tidak dapat ditunjukkan, tingkat penyakapan yang tinggi dalam hubungan produksi menunjukkan petani tidak bisa semata-mata hidup dari tanah mereka sendiri.
Dapat disimpulkan, kehidupan sosial-ekonomi petani di pedesaan sejak dulu selalu menghadapi berbagai perubahan-perubahan kekuatan baik di tingkat lokal maupun supra-lokal yang bersifat eksploitatif terhadap kehidupan petani di Bali. Disarankan, pembangunan di sektor pertanian perlu mempertimbangkan peranan hukum dalam melakukan pembaruan di sektor agraria, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Ketimpangan penguasaan tanah hendaknya menjadi target perbaikan penguasaan tanah di pedesaan dengan melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan tentang penetapan luas maksimum pemilikan tanah, sehingga di pedesaan cukup tersedia tanah bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, atau yang bekerja di atas tanah orang lain melalui perjanjian bagi hasil, sewa atau melalui hubungan produksi yang lain. Ketentuan perundang-undangan tentang larangan pemilikan tanah guntai yang lazim dijumpai di Bali, sudah waktunya dirubah. Penerapan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian bagi hasil sudah saatnya ditegaskan kembali."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Brayut is a phenomenal myth figure in Balinese culture. He is adored and also pleaded for a child by those who want a child in their families. On the other hand, he is disrespected as a family that is lack of attention on the prosperity of their family because he has to grow many children in his family. At the present, his existences is decorating the gardens lots as an absurd family which described briefly in a literary work known as Brayut geguritan. Implicitly, behind the absurdity of this family described in the beginning of the geguritan, can be found that the concept of Tantrayana strongly influence the social diversity system of the Baliiese Hindus in Bali. Tantrayana is a religious sect of Hindus in India which then localized in Bali. It might be influenced with Balinese local genius which obtain similar concepts that enable the Tantric teachings to be acculturated."
MUDRA 31:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhis M. Burhanuddin
Yogyakarta: Kanisius, 2008
305.8 YUD b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>