Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSecara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan dari mulai pra ajudikasi sampai post ajudikasi dan apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak terlepas dari tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara (public policy) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Adapun kebijakan lainnya adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat non-penal antara lain melalui upaya membangun kesejahteraan rakyatFaktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Bapas adalah meliputi : keterbatasan anggaran, keterbatasan instrumen dan metode litmas, kurang kondusifnya lingkungan kerja Bapas (faktor internal dan eksternal), keterbatasan perangkat hukum dan implementasinya, masih rendahnya kualitas PK, dan keterbatasan dalam proses pembimbingan.Peran dan fungsi Bapas belum sesuai antara teori yang ada dengan praktek dilapangan, baik pada tahap pra ajudikasi maupun pada tahap post ajudikasi. Oleh karena itu disarankan adanya perombakan perangkat hukum, meningkatkan kinerja PK dengan memberikan pelatihan-pelatihan, perlunya perhitungan kembali besar anggaran bagi Bapas, adanya metode-metode khusus dalam memberikan pembimbingan kepada klien Bapas, adanya pembaharuan pasca institusi-institusi lain yang berkaitan termasuk kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mengingat Bapas bukan satu-satunya institusi yang terlibat dalam peradilan pidana anak

---

ABSTRACT

In general this research target is give the imagine of about role and function of Balai Pemasyarakatan in handling of client pemasyarakatan from starting pre adjudication until post adjudication and any kind of constraints faced. Role and function of Balai Pemasyarakatan (Bapas) is not quit of judicature crime system target. Crime Judicature system is one of state policy (public policy) in order to overcoming the badness which have bothered the public orderliness through the straightening of law process. As for other policy is crime overcoming having the character of non-penal for example through build the people prosperity.

The factors becoming constraint in execution of Bapas role and function is consist of : budget limitation, limitation of instrument and social research (litmas) method, less conducive of work environmental the Bapas (internal and external factor), limitation of law peripheral and its implementation, still lower the quality of social counsellor (PK), and limitation in client tuition process.

Role And function of Bapas have not same yet between theory and the practice, as good at pre adjudication phase or at phase of post adjudication. Therefore, suggested by the changing of law peripheral, improving performance of PK by giving the training, the importance to review Bapas budget, existence of special methods in giving tuition to Bapas client, existence of renewal to other related institution including police, public attorney and justice. Considering Bapas is not only one institution which concerned in child criminal justice."

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya korban yang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak perlindungan secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya konsistensi mengenai batas usia anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kesesuaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak agar terwujud haknya sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa penahanan Anak harus terpisah oleh orang dewasa. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan seperti : Bagaimana praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang demi mewujudkan pemasyarakatan yang baik. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, untuk pengumpulan datanya dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan memberikan beberapa pertayaan sejenis wawancara kepada beberapa anak pidana yang ada di LAPAS Anak Wanita klas IIB Tangerang.

---

Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. Not only the victims who have the right to be protected by law, children who become perpetrators of crime also have the same rights, which has the right to special protection as has been stipulated in the Child Protection Act. Child protection will be discussed in this thesis is criminal child protection in Child Penitentiary. In this regard there is need for consistency regarding the age limit of children who underwent training in Child and suitability Penitentiary function Child to manifest its rights in accordance with Law No.12 Year 1995 on Correctional, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and the Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice Child which states that detention should be separated by an adult.

On the basis of the background of the above problems can be identified then issues such as: How does the practice of implementation guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang in the prevention of child abuse and neglect within the framework of realization yustisiil Law No.12 Year 1995 on Correctional and Law. 23 Year 2002 on Child Protection; And the things that need to be improved if in furtherance of the protection and guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang, to realize that good stewardship. The writing is descriptive analytical law, for the collection of data by the method of library research and field research to make observations and give some kind pertayaan criminal interview to some children who are in prisons Child Tangerang Women's class IIB. "