Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan melakukan perbandingan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik yang difasilitasi oleh PNPM di 2 (dua) desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yaitu Desa Cibunar dan Desa Jagabaya di Kecamatan Parungpanjang. Kedua desa tersebut memiliki perbedaan karakteristik dimana Desa Cibunar bersifat periferi dan masyarakatnya heterogen sementara Desa Jagabaya masih bernuansa pedesaan dengan latar belakang masyarakat yang lebih homogen. Dalam penelitian ini terungkap bahwa modal sosial telah terbentuk di dua desa tersebut. Modal sosial yang telah terbentuk tersebut kemudian juga memberikan sumbangsih terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Begitu juga variasi dan besarnya modal sosial yang berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun. Dari hasil penelitian ini terungkap juga bahwa sarana dan prasarana fisik yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomis khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan angka kemiskinan di kedua desa tersebut.

---

This thesis discusses the benefit of community development and social capital in poverty reduction programs based on community empowerment such as the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural. The method used is Qualitative Research Methods by doing a comparison of the development of physical infrastructure that is facilitated by PNPM in 2 ( two ) villages which have moderately high poverty which are Cibunar village and Jagabaya village in sub-District Parungpanjang. Both villages have different characteristics which are Cibunar village periphery and heterogeneous society while Jagabaya is still in a rural setting with a background that is more homogeneous society. In the research revealed that social capital has been formed in the two villages. Social capital that has been formed is also to contribute to the implementation of the development of physical infrastructure. So are the variety and amount of social capital that play a role in the development of physical infrastructure such an impact on the level of the quality and quantity of physical infrastructure that has been built. From the results of this reserach also revealed that the physical infrastructure provide economic benefits, especially in order to improve the welfare or reduce poverty in the two villages."

"Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran merupakan prioritas utama pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.Program PNPM Mandiri menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) masyarakat di masa mendatang yang disebut dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).Dalam prakteknya seringkali ditemukan adanya perbedaan keberhasilan antara satu LKM dengan LKM lain di wilayah yang berbeda. Persoalan perbedaan keberhasilan antara satu LKM dengan LKM lain merupakan suatu persoalan yang perlu ditelusuri untuk perbaikan Implementasi program ke depan sehingga pemerataan pembangunan yang dicita-citakan dapat diwujudkan.Pelaksanaan Program PNPM Mandiri perkotaan di LKM Bina Budi Mulya lebih mencerminkan community-based development dibanding LKM Ratujaya. Pada imlementasi program PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas, pendekatan community-based development cukup berhasil dilaksanakan. Masyarakat sudah dilibatkan sejak proses perencanaan, dimana masyarakat sendiri yang memilih pengurus LKM dengan mekanisme voting. Berbeda halnya dengan Kelurahan Ratujaya dimana implementasi prinsip community based development menjadi sangat rumit dilakukan sebab sejak dana bergulir sudah tidak ada dan LKM sudah jarang rapat bahkan selama penulis mengadakan penelitian selama hampir 3 bulan dari Januari hingga Maret belum pernah diadakan rapat LKM satu kalipun.Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sangat menekankan prinsip-prinsip diantaranya: bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlangsungan dan sederhana. Pada implementasi program dilapangan prinsipprinsip tersebut terlaksana lebih cenderung ke arah ekonomi dan perputaran ekonomi bergulir. Jika pelaksanaan dilapangan terus-menerus hanya berkutat seputar masalah ekonomi tanpa penguatan substansi prinsip-prinsip PNPM Mandiri maka LKM akan terperangkap dalam ekonomi bergulir. Lembaga LKM yang sejatinya dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan lama-lama jadi tidak dapat diwujudkan karena peran LKM yang menyempit menjadi semacam lembaga mikro kredit bagi masyarakat kelurahan.Upaya pemberantasan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun swasta. LKM memiliki peran mengembangkan jaringan LKM di tingkat Kecamatan, kota, sebagai mitra kerja pemerintah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Keberhasilan implementasi program PNPM Mandiri di suatu kelurahan sangat tergantung pada kinerja pimpinan kolektif LKM. Sedangkan institusi LKM akan berkembang mencapai kemandirian tergantung pada sejauhmana kemampuan pimpinan kolektif secara bersama-sama mengelola institusi LKM secara lebih profesional.

---

The effort to increase prosperity through the troubleshooting of poverty and decreasing unemployment is the main priority of development. To increase the effectiveness of poverty troubleshooting and vacancy creating, the government has launched The National Program of Society Empowerment (PNPM) Mandiri since 2007.PNPM Mandiri program prepares the basis of society autonomy as society leadership institution which is representative, embedded, and conducive for the progress of society?s social capital in the future which is mentioned as The Institution of Society Innate Power (LKM).In practice it is frequently found the difference of achievement between one LKM with another in different area. The problem of achievement difference among LKMs is a problem which has to be scrutinized to the refinement implementation of the next program so as the development which is evenly distributed could be implemented.The implementation of Urban PNPM Mandiri program in LKM Bina Budi Mulya reflected more community-based development compared to LKM Ratujaya. In the implementation of PNPM Mandiri program in Pancoran Mas, the approach of community-based development was successful enough in accomplishment. The society has been involved since the planning process, in which the society itself chose the LKM organizers with voting mechanism. Different thing occurred in Ratujaya area where the implementation of community based development principle becoming very complicated due to the absence of incoming fund and the LKM was rarely hold the meeting, even during this research along three months since January to March, there was no meeting held by the LKM.The management of National Program of Society Empowerment (PNPM) Mandiri exceedingly highlights to the principles of: rest upon human development, autonomy, decentralization, oriented to the poor, participation, the gender equality and equity, democracy, transparency and accountability, priority, collaboration, continuity and simplicity. The implementation of program in the field, the accomplishment of the principles tended to economic heading and economic rotation. If the realization in the field persistently settles only around economic problems without strengthening the PNPM principles substance, then LKM will be trapped around the fund distribution. The LKM institution which is truly intended to raise humanity values, in the long run would not be able to be realized because the role of LKM which is shrink become such a micro credit institution for the certain society. The endeavor of poverty eradication must be done jointly, both by government and private companies. LKM has role to develop LKM network in the sub-district and city, as the government partner and conveyor to express society aspiration. The success of the implementation of PNPM Mandiri program in an area depends on the work LKM collective leaders. While LKM institution will develop attaining autonomy depends on how high the ability of collective leaders jointly could manage LKM institution more professionally."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi merupakan konsep sentral didalam pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai proses dan tujuan (as means to ends). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat didalam pemberdayaan berimplikasi terhadap demokrasi dan implementasi HAM didalam program. Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan teoretis diduga terdapat empat variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen tingkat partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat variabel independen tersebut antara lain : Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta derajat keeratan hubungan dari keempat variabel independen (X1-X4) terhadap variabel dependen (Y). Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian survey serta didukung oleh wawancara. Sampel penelitian dipilih secara total dari populasi (total sampling) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan. Uji statistik menggunakan pearson correlation dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, outlier dan linearitas.Hasil pengujian menunjukan, hubungan variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan (sig = 0.035) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.210). Variabel peningkatan kapasitas KSM signifikan (sig = 0.01) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.314). Variabel pendampingan KSM oleh fasilitator signifikan (sig = 0.000) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Tinggi (0.772). Sedangkan variabel alokasi pendanaan BLM tidak signifikan (sig = 0.157) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.338). Penelitian juga menunjukan pentingnya struktur LKM sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat, terbangunnya kapital sosial melalui proses rembug warga, adanya pemaknaan bersama (shared meaning) mengenai program diantara para relawan, tindakan komunikatif fasilitator didalam menterjemahkan pengetahuan teknis yang dibawa program serta peningkatan kapasitas relawan dan perencanaan anggaran deliberatif.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. Participation is a central concept in the community development is seen as a process and a goal (as means to ends). The level of citizen participation in the development has implications for democracy and human rights in the program implementation. Based on a literature review and a theoretical mapping there were four independent variables associated with the dependent variable levels of voluntary participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. The four independent variables are: Participative Leadership Style of KSM (X1), KSM Capacity Building (X2), KSM Assistance by Facilitator (X3) and KSM Funding Allocation (X4).

The purpose of this study was to test the hypothesis and the degree of relationship between the four independent variables (X1-X4) to the dependent variable (Y). This thesis uses quantitative methods, survey research techniques and supported by interviews. Samples were selected from the total population (total sampling) of all KSM Fisik in the Pesanggrahan District. Statistical test using pearson correlation with first tested the validity, reliability, normality, outliers, and linearity.

The test results showed the relationship between KSM participative leadership style variable is significant (sig = 0.035) to the level of KSM participation with degree of closeness low (0.210). Variable KSM Capacity Building significant (sig = 0.01) to the level of participation with degree of closeness low (0.314). Variable KSM Assistance by Facilitator significant (sig = 0.000) to the level of participation with a high degree of cohesion (0.772). While the BLM funding allocation variables were not significant (sig = 0.157) to the level of participation with a low degree of closeness (0.338). The study also shows the importance of the structure of KSM as a form of community organizing, social capital through the establishment of citizen deliberation (rembug), shared meaning of the program among volunteers, facilitators communicative action in translating technical knowledge and capacity building had brought by program to volunteers and deliberative budget planning."

"Penelitian ini menganalisis secara empiris sejauh mana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK dengan melihat dampaknya pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Probit disertai dengan Marginal Effect dan Propensity Score Matching (PSM). Estimasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, estimasi terhadap keseluruhan sampel mahasiswa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan non-KTI. Kedua, estimasi terhadap sub-sampel mahasiswa di KTI. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan PKH terbukti lebih efektif pada tahun 2022 untuk sampel keseluruhan sebesar 2,3 persen (p < 0,01) dan 1,4 persen (p < 0,05) untuk sub-sampel dibandingkan dengan tahun 2019 dalam mengurangi probabilitas anak tidak bersekolah di tingkat pendidikan SMA/SMK. PKH memiliki efek yang lebih besar dalam menurunkan angka tidak bersekolah pada sampel keseluruhan dibandingkan dengan sub-sampel KTI baik pada tahun 2022 maupun 2019.

---

This study empirically analyses the extent of the effect of the Program Keluarga Harapan (PKH) in reducing out-of-school rates at the SMA/SMK level by looking at its impact in the period before and after the COVID-19 pandemic. The estimation method used in this study is Probit regression along with Marginal Effect and Propensity Score Matching (PSM). The estimation was conducted in 2 (two) stages. First, the overall sample of students in Eastern Indonesia (KTI) and non-Eastern Indonesia (KTI) will be estimated. Second, the estimation of the sub-sample of students in KTI. The estimation results show that the PKH policy proved more effective in 2022 for the overall sample by 2.3 percent (p < 0,01) and 1.4 percent (p < 0,05) for the sub-sample compared to 2019 in reducing the probability of children not attending school at the SMA/SMK education level. PKH has a greater effect in lowering the out-of-school rate in the overall sample compared to the KTI sub-sample in both 2022 and 2019."

"Sinergi antara program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu fokus Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2020. Dengan menggunakan data Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPKP) tahun 2007 dan 2013, studi ini membahas pengaruh PKH, baik berupa status partisipasi PKH maupun jumlah bantuan PKH, terhadap kelahiran anak di Indonesia. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status partisipasi PKH tidak signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selain itu, studi ini menemukan bahwa sebanyak 32,32% wanita dari keseluruhan sampel penerima PKH belum menggunakan kontrasepsi. Padahal, penerima PKH wajib mengikuti program KB. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa moral hazard sehingga sinergi antara program KB dan PKH belum terwujud. Studi ini juga menemukan bahwa peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selanjutnya, ketika dilakukan simulasi menggunakan jumlah bantuan PKH pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi kelahiran anak di Indonesia. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah bantuan PKH pada tahun 2012. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya batasan bantuan komponen pada tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi, studi ini belum dapat melihat adanya dampak PKH terhadap kelahiran anak pada wanita berusia di bawah 16 tahun. Padahal, menurut Susenas pada tahun 2013 masih banyak wanita di Indonesia yang menikah di bawah usia 16 tahun yakni sebesar 4,78% (BPS, 2017). Maka dari itu, diperlukan jangkauan data yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian dengan lebih komprehensif.

---

One of the objectives of the Indonesian Ministry of Social Affairs in implementing PKH in 2020 is to maximize the synergy between the Family Hope Program (PKH) and the Family Planning Program (KB). This study examines the effects of PKH on birth in Indonesia, taking into account both participation status and the amount of PKH assistance, using data from the Health and Education Service Survey (SPKP) 2007 and 2013. According to this study’s findings, PKH participation status did not significantly affect the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. In addition, this study found that 32.32% of the total sample of PKH recipients had not used contraception. PKH recipients are required to follow the family planning program. This shows that there is a moral hazard so the synergy between the family planning program and PKH has not been realized. The study also found that an increase in PKH assistance significantly affected the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. Furthermore, when a simulation was carried out using the amount of PKH assistance in 2019 and 2020, the increase in the number of net PKH assistance significantly affected births in Indonesia. In contrast to the amount of PKH aid in 2012, the effect is less significant. This is because component support will be limited in 2019 and 2020. However, this study has not been able to see the impact of PKH on birth for women under 16 years of age. In fact, according to Susenas in 2013, there were still many women in Indonesia who married under the age of 16, which was 4.78% (BPS, 2017). Therefore, a wider range of data is needed to obtain more comprehensive research results."