Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi."

"Penelitian tesis ini dilakukan terhadap komunitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik peserta Pemilu Legislatif sejak tahun 1999 sampai tahun 2014. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas sebagai partai politik, maka PDIP perlu melakukan komunikasi politik dan sharing behavior terkait ketokohan Jokowi yang akan diusung sebagai calon presiden Pada Pemilu 2014. Sebagai sebuah partai politik, PDIP berkepentingan untuk menjadi partai dengan tingkat elektabilitas paling baik di mata konstituen partainya, maupun di masyarakat secara umum. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior atas ketokohan Jokowi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior memiliki pengaruh terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Selain itu ditemukan pula bahwa lemahnya komunikasi politik dan sharing behavior tentang Jokowi yang dilakukan oleh PDIP berdampak pada gagalnya fenomena Jokowi Effect terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Tesis ini memberikan sebuah rekomendasi intervensi untuk meningkatkan komunikasi politik dan sharing behavior yang lebih terencana dan terstruktur berbasis pada knowledge management sehingga dapat meningkatkan tingkat elektabilitas partai untuk memenangkan kompetisi politik secara demokratis dan konstitusional.

---

The thesis is composed to Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Community (PDIP) as political party of Legislative Electional contestant since 1999 to 2014. In order to improve electability level as political party therefore PDIP should conducted a political communication and sharing behavior in related to Jokowi's public figure to brought up as future President during election 2014. As Political party, PDIP has an interest to become a best electability rate party in the eye of its constituent, or even in public generally. Several factors that affecting political communication efectivity and sharing behavior of Jokowi?s figure shall be known.

The result of this research shows that political communication efectivity and sharing behavior have an influence to PDIP electablity level at Legislative electional in past 9 april 2014. In addition, it was found that the poor political communication and sharing behavior of Jokowi that were conducted by PDIP had given the fact of Jokowi Effect phenomenon failure to PDIP electability level at legislative general election in 9 april 2014. This thesis is provide an intervention recommendation to improve political communication and sharing behavior that more structured and planned based on knowledge management so as able to improve party electability level in order to win political competition democratically and constitutionally."

"Presiden-Presiden petahana baik pada masa orde baru dan reformasi, terbukti melakukan pelanggaran enam prinsip good governance dalam upaya presidential continuism. Bentuk pelanggaran bisa berupa larangan asas perluasan wewenang jabatan, ketidakjelasan pengambilan kebijakan administratif, partisipasi minimalis publik, rendahnya efikasi ketaatan hukum, akuntabilitas politik dan hukum serta rendahnya perlindungan hak asasi manusia. Pasal 4 UUD 1945 sebagai alas hukum Presiden mengambil kebijakan administratif, perlu kiranya ditinjau ulang, agar ada pembatasan yang secara efektif mengendalikan upaya presidential continuism. Kebijakan administratif Presiden seharusnya bersifat netral atau profesional meski ada intervensi politik, agar birokrasi berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Politisasi birokrasi dan political appointee akan berakibat kepentingan publik di abaikan, sedangkan kepentingan presidential continuism petahana di prioritaskan.

---

Incumbent presidents, both during the new order and reform era, were proven to have violated the six principles of good governance in an effort to presidential continuism. The form of violations can be in the form of a prohibition on the principle of expanding office authority, unclear administrative policy making, minimal public participation, low legal compliance efficacy, political and legal accountability and low protection of human rights. Article 4 of the 1945 Constitution as the legal basis for the President to take administrative policies, needs to be reviewed, so that there are restrictions that effectively control presidential continuism efforts. The President's administrative policies should be neutral or professional despite political intervention, so that the bureaucracy runs in line with the principles of good governance. The politicization of the bureaucracy and political appointees will result in the public interest being ignored, while the interests of the incumbent presidential continuism are prioritized."