Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPosisi tidur semifowler merupakan salah satu tindakan positioning dengan mengatur posisi tidurdengan cara meninggikan bagian kepala, bahu, punggung 20-30 derajat dari permukaanhorisontal tempat tidur.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh posisi tidur semifowler terhadapkualitas tidur klien gagal jantung. Penelitian ini menggunakan design kuasi eksperimen denganmenggunakan sampel 38 responden, 19 responden mendapatkan intervensi atau perlakuandengan posisi tidur 20 derajat sedangkan 19 responden mendapatkan intervensi atau perlakuan30 derajat. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dengan PSQI ( ThePittburg Sleep Quality Index) dengan sedikit modifikasi instrumen dari peneliti. Hasil uji cobainstrumen menghasilkan validitas dan reliabilitas instrumen denga alpha Cronbach`s 0.72 untuksemua komponen.Data responden langsung di kumpulkan oleh peneliti di RSUD Banyumas. Data yang terkumpuldan memenuhi kriteria dianalisa secara univariat dan bivariat menggunakan Uji t testindependent,uji Anova, chi square dan regresi linier sederhana.Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh antara posisi tidur semifowler terhadap kualitastidur klien gagal jantung ( p value = 0.032 alpha 0.05 ). Diharapkan penelitian ini memberikanmanfaat bagi peningkatan pelayanan dan pendidikan serta perkembangan ilmu keperawatanuntuk mencapai pelayanan yang prima.Disarankan pula hasil penelitian ini bisa dijadikan evidence based praktice dalam memberikanpelayanan di Rumah sakit.

---

ABSTRACTSemi fowler position is one of the nursing interventions to improve shortness of breath ordyspnea in patiens with heart failure. This position is provided to patients by letting head,shoulder, and back lay on the bed with 20 to 30 degree high from the normal bed position. It isexpected to be beneficial also on quality of sleep. However, not so many researches were doneto support that this position correlated with patient`s quality of sleep.The purpose of this study is to identify the effect of semifowler sleeping position on quality ofsleep with heart failure. A quasi experimental study was conducted and 38 subjects participatedin the study. Each half of the subjects grouped into two different sleeping positions which were20 degree and 30 degree high. A modified instrument of The Pittburg Sleep Quality Index(PSQI) was utilized to measure the qulity of sleep. The study was conducted at BanyumasGeneral Hospital, Central Java.The t-test independent, Anova, Chi square, and simple linear regression were employed toanalyses the data. The findings demonstrated that there is a significant diferent between two semifowler sleeping position in patients with heart failure (p value 0.032; alpha 0.05) which could beinterpreted as the set of position become important to improve the quality of sleep of patientswith heart failure.The recommendation of study is to use this result as foundation to improve nursing care to thepatients; nursing education curriculum, and to implement the result of the study as an approachto create evidence based practice"

"ABSTRAKBBLR merupakan bayi dengan berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram yang beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan sehingga perawat perlu memberikan developmental care dengan pemberian posisi tidur yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran posisi tidur bayi berat lahir rendah di ruang perinatologi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif cross-sectional dengan sampel sebesar 30 BBLR. Instrumen observasi yang digunakan adalah “Infants Position Assessment Tool (IPAT).” Dengan menggunakan analisis univariat, didapatkan kesimpulan mayoritas responden dalam kategori berat bayi lahir rendah (60%) dan berat bayi lahir sangat rendah (33.3%). Jenis kelamin responden mayoritas perempuan (60%) dengan jenis kehamilan mayoritas dengan kehamilan tunggal (93.3%). berat bayi sekarang memiliki tingkat rata-rata 1593.93 gram (95% CI: 1420.33-1767.54) dan rata-rata usia gestasinya 32.57 minggu (95% CI: 31.29-33.85). Secara keseluruhan posisi tidur berada pada posisi tidur yang baik (53.3%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan perawat terkait pemberian posisi tidur BBLR.

---

ABSTRACTLow Birth Weight infant is an infant which has low birth weight less than 2,500 grams that has risk for various health problems. Therefore, nurses need to provide developmental care by giving sleeping position based on procedural operational standards. This study aimed to describe the sleeping position of low birth weight babies in perinatalogy. This study used cross-sectional descriptive designs included 30 low birth weight infants that were selected to be sample. It was used "Infants Position Assessment Tool” as an observation instrument. By using univariate analysis, it was concluded that most of respondents were low birth weight (60%) and very low weight infants (33.3%). Most of them were female (60%) and kind of pregnancy with single pregnancy (93.3%). Infants’ average weight rate was 1593.93 grams (95% CI: 1420.33-1767.54) with average age of 32.57 weeks gestation (95% CI: 31.29-33.85). Overall, infants were in a good sleeping position (53.3%). This results were expected to provide an overview of nursing knowledge related to the provision of LBW sleeping position.Keywords: LBW, LBW sleeping position"

"Disertasi ini membahas efektivitas model keperawatan sugesti pola tidur sehat Lansia yang mengalami insomnia dan hipertensi di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan karena Surabaya mempunyai jumlah Lansia tertinggi se Jawa Timur, dan secara Nasional Jawa Timur mempunyai persentase Lansia terbanyak ke dua setelah DIY. Lansia sering diikuti penyakit degeneratif, seperti hipertensi. Lansia sering mengalami gangguan tidur jenis insomnia, maka perlu ada model yang memperbaiki kualitas dan kuantitas tidur Lansia agar status kesehatan dan tekanan darah dapat terjadi normotensi. Hasil penelitian tahap I, mengahasilkan pola tidur sehat Lansia, yaitu suatu bentuk pola atau rutinitas tidur Lansia yang dapat menyehatkan Lansia dalam suatu waktu tertentu. Hasil penelitian tahap II, berupa Model keperawatan Sugesti Pola Tidur Sehat Lansia, ini menggunakan pendekatan integrative concept and theory; self care, comfort care, transcendental meditation, aromatherapy, dan hypnosis, yang ditambahkan dengan hasil dari penelitian tahap I yaitu variabel suhu dan dukungan sosial. Penelitian tahap III, didapatkan hasil bahwa model keperawatan sugesti pola tidur sehat Lansia dapat efektif meningkatkan kualitas tidur, status kesehatan dan mampu menurunkan tekanan darah Lansia yang mengalami hipertensi, namun untuk berefek kepada peningkatan kuantitas tidur Lansia tidak secara bermakna.

---

Nursing models of Suggestion Elderly Healthy Sleeping Patterns (SPTSL) was developed for elderly with hypertension in meeting the sleeping needs. Elderly with hypertension often experience sleeping disturbances - types of insomnia, that was need to be intervened. Therefore, nursing intervention that can improve the quality and quantity of sleep was necessary to maintain elderly health status and blood pressure. This study applied operational research design. The first phase aimed to identify elderly healthy sleep patterns, phase II produced SPTSL nursing model, and phase III, to test the effectiveness of the model SPTSL in improving sleep quality and health status of the elderly as well as lowering blood pressure in elderly with hypertension. Nursing model SPTSL effectively improve the elderly quality of sleep, which was experience insomnia and hypertension. However, the effect of the model on increasing the elderly quantity of sleep was not statistically significant because physiologically elderly need for sleep decreased up to 5-6 hours per day than when younger. This model is recommended into nursing intervention on elderly who experience sleep disturbances."

"Tindakan bedah CABG merupakan pilihan utama untuk pasien-pasien yang mengalami angina yang tidak dapat dikontrol dengan pengobatan dan PCI. Setiap Tindakan pembedahan berisiko untuk menimbulkan komplikasi. Komplikasi hipoksia post CABG dapat terjadi dikarenakan pertukaran gas yang tidak sempurna. Posisi pasien perawatan intensif dapat diterapkan untuk meningkatkan saturasi oksigen darah arteri, mencegah atelektasis dan pengumpulan lendir. Posisi pasien yang tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi hipoksia. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perbedaan posisi semi Fowler dan Supine pada saturasi oksigen pada pasien yang menjalani post-CABG dengan harapan dapat menjadi acuan baku bagi perawat yang bekerja di ruang kritikal. Desain penelitian quasi-experimental dengan menggunakan two group pretest-posttest design. Jumlah sampel pada masing-masing kelompok sebanyak 12 responden dengan pengambilan sampel consecutive sampling. Analisis menggunakan uji Mann Whitney dan uji wilcoxon. Terdapat perbedaan saturasi oksigen yang bermakna sebelum dan setelah pengaturan posisi Semi Fowler maupun Supine; serta terdapat perbedaan saturasi oksigen yang bermakna antara posisi Semi Fowler dan Supine setelah pengaturan posisi. Berdasarkan hasil temuan ini, pengaturan posisi semifowler bisa diterapkan untuk meningkatkan status oksigenasi pasien post CABG.

---

CABG surgery is the main choice for patients who experience angina that have not been controlled effectively with medication and PCI. The procedure has a risk of complications. Complication of hypoxia after CABG occurs due to imperfect gas exchange. Positions of Intensive care patient can be applied to improve arterial blood oxygen saturation, preventing atelectasis and mucus accumulation. Appropriate patient position can prevent hypoxic complications. The aim of the research was to identify differences between Semi Fowler and Supine positions in oxygen saturation among patients undergoing post-CABG with the expectation that. This result could become a standard reference for nurses working in critical wards. A Quasi-experimental research design using a two-group pretest-posttest design. The number of samples in each group was 12 respondents using a consecutive sampling approach. The Analysis in the study used the Mann Whitney and Wilcoxon tests. The findings showed that there is a significant difference in oxygen saturation before and after in Semi Fowler and Supine positions; and there is a significant difference in oxygen saturation after the position given between the Semi Fowler and Supine positions. Therefore, based on the findings above, the Semi Fowler position can be applied to improve the patient's oxygenation status after CABG."

"Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait.

---

This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pemahaman manajer terhadap implementasi pay for position di RSU Puri Raharja. Pay for position ini sudah dilaksanakan pada 01 mei 2013. Selama pelaksanaan ini periode Oktober-Januari 2013 diketahui masih ada keluhan baik formal maupun informal tentang pay for position ini. Tesis ini membahas hubungan antara variabel organisasi dan individu terhadap persepsi pemahaman manajer terhadap pay for position. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman para manajer tentang pay for position masih kurang, masih memahami secara umum saja dan tidak mendetail. Pay for position juga belum didasarkan atas resiko dan beban kerja sehingga keadilan belum dirasakan. Pejabat dan unit terkait belum paham betul tentang sistem pay for position. Pimpinan sendiri mempunyai komitmen agar sistem pay for position ini bisa mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tahapan-tahapan, sosialisasi serta penyebaran pedoman belum maksimal, karena dari konsultan lebih sering berhubungan dengan manajer SDM. Manajer yang lain dilibatkan sebatas informasi terhadap system pay for position ini. Kondisi ini menyebabkan ketidakpahaman para manajer tentang pay for position , ditambah lagi dengan mundurnya manajer SDM yang mengikuti proses sosialisasi dari awal.

---

ABSTRAK This thesis discusses the understanding of manager”s for position on the Puri Raharja Hospital, which was implemented on 01 May 2013. During this implementation period October 2013 to January 2014 are still known to exist, both formal and informal complains about the pay for this position. This thesisexplore the relationship between organization and individual variables on the perception of managers understanding of the pay for this position. The method used is aqualitative method. The results showed an understanding of the managers pay for this position is still lacking, understand in general terms and not detailed. Pay for this position is also not based on the risk and workload so that justice is not perceived. Officials and related units do not understand well about the system of pay for this position. Leaders committed themselves that the system pay for this position can achieve its goal of improving the welfare of employees. Stages, socialization and dissemination of guidelines is not maximized, because of the consultant is more often associated with the HR manager. Other managers involved limited information to the manager pay for position, coupled with the withdrawl of the HR manager who follows the socialization process from the beginning"

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas profesi-profesi yang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Putusan dalam penelitian ini, Notaris CA terbukti melakukan pelanggaran berupa tindakannya merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas, mencantumkan pekerjaannya sebagai pemberi jasa hukum serta melakukan pekerjaan yang menurut undang-undang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan serta analisa terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris CA dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 sudah sesuai dengan UUJN dan peraturan terkait lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan berdasarkan studi kepustakaan dan data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Analisa penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisa adalah bahwa rangkap jabatan notaris mengakibatkan kedudukan akta yang dibuat dalam kurun waktu tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena tidak terpenuhinya Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdata mengenai tidak berwenangnya pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat harus mempunyai wewenang untu membuat akta tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan yang dilakukan secara berjenjang melalui Majelis Pengawas yang terdiri atas MPD, MPW, MPP dan Menteri. Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan apakah notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN serta penilaian terhadap akta tersebut. Selanjutnya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan yang diberikan MPPN dirasa kurang tegas karena notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali sebagai notaris ketika masa hukuman berakhir. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan Notaris CA termasuk dalam perbuatan pelanggaran berat dalam Pasal 12 UUJN huruf c dan d yang dapat mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek jera juga terhadap notaris lain yang berniat untuk melakukan rangkap jabatan.

---

Notary Public Law (UUJN) strictly regulates the professions that are prohibited from being concurrently with the notary position. In the decision of this study, Notary Chairul Anom was proven to have committed a violation in the form of acting concurrently as a Director of a Limited Liability Company, listing his job as a legal service provider and carrying out work that according to law is prohibited from concurrently serving as a notary public. The problems raised in this study are about how the position of the deed made by a notary who carries out concurrent positions and analysis of the sanctions imposed on Notary Chairul Anom in the decision of the Notary Central Supervisory Council Number 06/B/MPPN/X/2018 is it appropriate with UUJN and other related regulations. To answer these problems, a normative juridical research method was used by tracing materials based on literature studies and secondary data. The type of research used is descriptive analysis. This research analysis uses a qualitative analysis of primary legal materials and secondary legal materials. The result of the analysis is that the dual position of notary cause the position of the deed made during that period only has the power of proof as an underhanded deed because Article 1868 and Article 1869 of the Civil Code regarding the inability of a public official by or before whom the deed was made must have the authority to make the deed. Violation of this can be subject to office sanction which are carried out in stages through the Supervisory Council consisting of MPD, MPW, MPP and the Minister. If there are parties who feel aggrieved, they can claim fees, compensation, and interest through a lawsuit process to the general court to prove whether the notary has violated the provisions of the UUJN as well as an assessment of the deed. Furthermore, the imposition of a temporary dismissal for 6 (six) months given by MPPN is deemed less firm because the temporarily dismissed notary can be reappointed as a notary when the sanction ends. Based on the results of the study, the actions of Notary Chairul Anom are included in serious violation in Article 12 of UUJN letter c and d which can result in the notary being dishonorably dismissed from his positions, so that this can also have a deterrent effect on other notaries who intend to do duplicates position."

"ABSTRAKSleeping Beauty adalah sebuah dongeng yang dipopulerkan oleh Disney. Hanya sedikit orang tahu bahwa dongeng Sun, Moon and Talia adalah versi literatur Sleeping Beauty paling pertama yang dibuat oleh pendongeng Italia, Giambattista Basile. Dongeng tersebut dipublikasikan tahun 1634 setelah kematiannya dalam ldquo;Lo cunto de li cunti rdquo;, sebuah karya yang berisi kumpulan versi pertama dongeng-dongeng populer seperti Cinderella, Rapunzel, dan lainnya. Sun, Moon and Talia memiliki kemiripan namun juga sangat berbeda dengan versi Disney. Jalan ceritanya terdiri dari perkosaan, perselingkuhan, dan banyak lagi yang menghasilkan penindasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Fairclough dan konsep arkeologi milik Foucault, penelitian ini bertujuan untuk membongkar dan menjelaskan perbedaan marjinalisasi terhadap perempuan yang terjadi dalam dongeng Sun, Moon and Talia dan Sleeping Beauty populer karya Disney. Hasil penelitian ini adalah motif, gaya hidup dan pengalaman pengarang memainkan peran dalam mengkonstruksi penindasan perempuan. Aspek ekonomi, religi dan sosial pada Italia abad ketujuhbelas dan Amerika abad keduapuluh turut menegaskan peran gender yang membentuk marjinalisasi perempuan, termasuk imoralitas terhadap perempuan yang ada dalam dongeng Sun, Moon and Talia sehingga dongeng tersebut sangat berbeda terhadap dongeng populer Sleeping Beauty karya Disney.

---

ABSTRACTSleeping Beauty by Disney is the most well known version by public. Only a few know the Sun, Moon and Talia is the first version of printed Sleeping Beauty tale by an Italian poet, Giambattista Basile. It published in 1634 after his death in his ldquo Lo cunto de li cunti rdquo , a collection of fairy tales which consist the first version of many popular tales such as Cinderella, Rapunzel, etc. Sun, Moon and Talia has the resemblance but in very different way to Disney version. Its story line consists of rape, affair, and many more that leads to marginalization of women. Using Fairclough rsquo s critical discourse analysis method and Foucault rsquo s concept of archaeology, this study aims to disassemble and explain the differences of women rsquo s marginalization presented in the Sun, Moon and Talia and popular Sleeping Beauty tale. The result is the authors rsquo motives, their lifestyle and experience play a role in constructing the women oppression. The economic, religion and social aspects during seventeenth century in Italia also affirming the gender role that shaping the marginalization of women, as well as the immorality to women that occurs in the Sun, Moon and Talia tale, so it has big difference to popular Sleeping Beauty rsquo s Disney."