Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study deals with sexual ethics relationship with sociological studies on sexuality. The social setting is seen as a component of every ethical scrunity, even if the latter deals with a case of failure or deficiency in individual moral choice. Conscious decisions and actions, which are tacitly determined by what have preceded individual choice, are no longer the only important object of ethical argumentation."

"LGBTQIAPK sebagai kelompok minoritas sering dianggap sebagai kelompok yang 'melenceng' dari moral yang diyakini masyarakat yaitu budaya dan agama. Hal ini memicu terjadinya diskriminasi dan kekerasan sehingga kelompok LGBTQIAPK tidak memiliki ruang untuk bersuara dan hak untuk hidup serta bereksistensi. Rasa trauma dan ketakutan yang dialami membuat mereka tidak dapat mengeluarkan aspirasinya kepada khalayak luas. Melalui data yang dikumpulkan dari hasil penelitian dan pustaka, persoalan ini diolah menggunakan metode pengumpulan data berupa artikel-artikel dan dianalisis secara eiditik dengan pendekatan teori etika kepedulian untuk melihat problem etis. Tulisan ini membuktikan bahwa perlu ada pendekatan etika kepedulian sebagai upaya merekognisi dan memberi ruang empati bagi kelompok identitas LGBTQIAPK.

---

This paper discusses the issue of how people understand minority groups, which focus on LGBTQIAPK identity groups. Society sees this minority group as 'deviating' from the morals that society believes, namely culture and religion. This is what triggers discrimination and violence so that the LGBTQIAPK group does not have room to speak out and the right to live and exist. The sense of trauma and fear that they experience makes them unable to express their aspirations to a wide audience. Through data collected from the results of research and literature, this problem is processed using the method of data collection in the form of articles and analyzed eiditically with the theory ethics of care approach to see ethical problems. This paper proves that there needs to be an ethical approach to caring as an effort to recognize and provide empathy for LGBTQIAPK identity groups."

"Masa remaja adalah masa terjadinya pubertas yang memicu timbulnya dorongan seksual untuk melakukan aktivitas seks pranikah. Dampak perilaku seksual pranikah remaja meliputi kehamilan remaja, meningkatnya kasus aborsi, dan penyebaran penyakit menular seksual. Dampak tersebut dapat dicegah bila mempunyai pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan terkait alat kontrasepsi dan perilaku seksual pranikah pada remaja putri di Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional dengan teknik consecutive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 426 remaja putri pada beberapa kecamatan di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata usia responden yaitu 17.5 tahun, bersekolah di SMA (70.7%), tidak berpacaran (67.4%), beragama Islam (91.1%), teman sebayanya berperilaku seksual pranikah (71.4%), terkadang (78.6%) terpapar konten seksual melalui internet (41%) tingkat pengetahuan tentang alat kontrasepsi buruk (61%), serta lebih banyak perilaku seksual pranikah tidak berisiko (52.1%). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kontrasepsi dan status berpacaran cenderung mendorong perilaku seksual pranikah.

---

Adolescent stage is a phase when puberty that causes sexual urges to do premarital sex activities takes place. The impacts of premarital sexual behavior in adolescents includes teenage pregnancies, increasing cases of abortion, and outspread of sexual transmitted diseases. Those impacts can be prevented if teenagers have knowledge about contraceptive methods. This research is conducted with the purpose to see the description of knowledge level of contraceptive methods and premarital sexual behavior in adolescents in Bandung. This research used cross-sectional approach with consecutive sampling technique. The sample of this research are 426 adolescent girls from a few sub-districts in Bandung. The result of this research shows that the average age of the respondents are 17.5 years old, currently in high school (70.7%), are not in a relationship (67.4%), have Islamic faith (91.1%), have peers that engage in premarital sexual behavior (71.4%), sometimes (78.6%) exposed to sexual content through internet (41%), have a bad knowledge level of contraceptive methods (61%), and also more engage in safe premarital sexual behavior (52.1%). This research shows that knowledge about contraceptive and relationship status tend to encourage premarital sexual behavior."

"HIV/AIDS sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami HIV/AIDS. Kasus HIV pada LSL mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu dari 506 kasus menjadi 9856 kasus pada tahun 2019 (Kemenkes, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor sosiodemografi dan perilaku seksual berisiko dengan kejadian HIV pada LSL di Indonesia tahun 2018-2019 berdasarkan data Survey Terpadu Biologis dan Perilaku 2018-2019. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder STBP tahun 2018-2019. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling dengan kriteria inklusi seseorang secara biologis laki-laki berumur 15 tahun atau lebih di kota survei setidaknya selama satu tahun terakhir dan mengakui dirinya sebagai biseksual/homoseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi LSL yang mengalami kejadian HIV positif yaitu 20.4%. Berdasarkan analisis regresi logistik, faktor yang memiliki hubungan signifikan adalah status perkawinan (OR=2.08 95%CI 1.210-3.566), penggunaan kondom dengan pasangan tetap pria (OR=1.9 95%CI 1.240 – 2.896), dan pesta seks (OR=2.032 95%CI 1.126 – 3.667).

---

HIV / AIDS is still a health problem in the world including in Indonesia. Men have sex with men is one of the high-risk groups experiencing HIV. HIV cases in MSM have increased from 2010, from 506 cases to 9856 cases in 2019 (Ministry of Health, 2019). The purpose of this study was to determine the relationship of sociodemographic factors and risky sexual behavior with HIV incidence in MSM in Indonesia in 2018-2019 based on Integrated Biological and Behavioral Survey data 2018-2019. The design of this study was cross sectional using secondary data of IBBS 2018-2019. The sample in this study used a total sampling method with inclusion criteria is men biologically aged 15 years or older in the survey city for at least the past one year and recognized themselves as bisexual / homosexual. The results showed that the proportion of MSM who experienced an HIV positive incidence was 20.4%. Based on logistic regression analysis, factors that have a significant relationship are marital status (OR = 2.08 95% CI 1,210-3,566), condom use with male permanent partners (OR = 1.9 95% CI 1,240 - 2,896), and sex parties (OR = 2,032 95% CI 1,126 - 3,667)."

"Perilaku seksual berisiko merupakan aktivitas yang memiliki dampak negatif pada kehidupan seseorang yang melakukannya, dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS, kesalahpahaman penularan HIV, dan stigma pada ODHA di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan pengetahuanHIV/AIDS dan stigma HIV/AIDS terhadap perilaku seksual berisiko pada Suku Atoin Meto. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan teknik consecutivesampling pada 142 responden Atoin Meto. Hasil penelitian menunjukkan terdapathubungan yang signifikan antara pengetahuan HIV/AIDS terhadap perilaku seksualberisiko (p value = 0,035, ɑ = 0,05; OR = 2,360), sedangkan pada variabel stigmaHIV/AIDS, tidak terdapat hubungan yang bermakna. Pada analisis multivariat akhirdengan regresi logistik berganda, variabel yang berpengaruh adalah pengetahuanHIV/AIDS, jenis kelamin dan pendapatan, yang paling mempengaruhi adalah jeniskelamin (p value = 0,006, ɑ = 0,05; OR = 6,349). Diperlukan intervensi khusus sepertiedukasi pendidikan rutin sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan HIV/AIDS danmenurunkan perilaku seksual berisiko pada masyarakat etnis khususnya Atoin Meto.

---

Risky sexual behavior is an activity that has a negative impact on the life of a person who

does it, can be occur due to lack of knowledge about HIV / AIDS, misunderstanding of

HIV transmission, and stigma on ODHA in society. The purpose of this study was to

identify the relationship of HIV/AIDS knowledge and the stigma of HIV/AIDS to risky

sexual behaviors in the Meto Atoin Tribe. This study used cross sectional design with

consecutive sampling techniques on 142 Respondents atoin Meto. The results showed a

significant link between HIV/AIDS knowledge of risky sexual behaviors (p value = 0.035,

0.05; OR = 2,360), while in the hiv/AIDS stigma variable, there is no meaningful

relationship. In the final multivariate analysis with multiple logistic regressions, the

influential variables are HIV/AIDS knowledge, gender and income, the most affecting

being gender (p value = 0.006, 1 = 0.05; OR = 6,349). Special interventions such as

routine education are needed in an effort to increase hiv/AIDS knowledge and reduce risky sexual behavior in ethnic communities, especially Atoin Meto."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan manfaat program pendidikan seksual di jenjang sekolah dasar bertajuk Girl's Talk dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa tujuan, materi, dan metode yang dimiliki program Girl's Talk sejalan dengan konsep pendidikan seksual komprehensif. Adanya program Girl's Talk memberikan manfaat bagi sekolah dan anak. Namun terdapat beberapa hal yang disarankan kepada pihak sekolah agar manfaat program lebih luas yaitu membuat kurikulum dan panduan pelaksanaan program, mengadakan pelatihan tentang pendidikan seksual bagi guru, dan peningkatan kreatifitas guru dalam metode penyampaian.

---

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation and benefits of Girl's Talk as a sexual education program in elementary school using qualitative descriptive research method. The results of the research shows that the program's purposes, materials, and methods are in line with the concept of Comprehensive Sexual Education. The implementation of Girl's Talk benefits school and students. However, there are suggestions to broaden the benefits of the program that can be implemented by the school for the program : create a program's guide and curriculum, organize a sexual education training for teachers, and upgrading teachers' creativity on giving the materials."

"Pasien sebagai pihak yang membutuhkan perawatan atau asuhan dari tenaga kesehatan, rentan terhadap pelanggaran hak-haknya oleh tenaga kesehatan. Perawat yang mendampingi pasien selama 24 jam untuk memberikan asuhan keperawatan dalam rangka upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan kelalaian, salah satunya pelecehan seksual. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hubungan hukum perawat dengan pasien, pengaturan mengenai pelecehan seksual oleh perawat menurut hukum dan etika, dan perlindungan hukum pasien korban pelecehan seksual oleh perawat. Hubungan hukum antara perawat dengan pasien yaitu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban ketika berinteraksi dalam proses asuhan keperawatan, pemenuhan hak dan kewajiban ini saling berkitan. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pelecehan seksual salah satunya KUHP yaitu Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP mengenai pencabulan. Secara etik, pelecehan seksual tidak secara ekpslisit diatur dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia, tetapi dapat dianggap melanggar ketentuan Angka 4 Poin b dan Angka 2 Poin A Kode Etik Keperawatan Indonesia. Pasien dapat menuntut perawat melalui proses peradilan dan mengadukan perawat tersebut kepada organisasi profesi perawat (PPNI). Walaupun hak dan kewajiban terebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi peraturan perundang- undangan tersebut tidak memuat sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak pasien. Sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus yang dapat secara tegas melindungi dan bukan hanya mengatur saja tapi juga memberikan sanksi.

---

Patients as parties who need care from health workers, are vulnerable to violations of their rights by health workers. Nurses who accompany patients for 24 hours to provide nursing care in the context of health care efforts in hospitals, have the possibility to make mistakes and omissions, one of which is sexual harassment. The research was conducted using normative juridical methods to answer problems related to the legal relationship between nurses and patients, regulations regarding sexual harassment by nurses according to law and ethics, and legal protection for patients who are victims of sexual harassment by nurses. The legal relationship between nurses and patients is that as legal subjects who have rights and obligations when interacting in the nursing care process, the fulfillment of these rights and obligations are interrelated. This is regulated in various laws and regulations, one of which is Law number 38 of 2014. Various laws and regulations regulate sexual harassment, one of which is the Criminal Code, namely Article 289 of the Criminal Code to Article 296 of the Criminal Code regarding obscenity. Ethically, sexual harassment is not explicitly regulated in the Indonesian Nursing Code of Ethics, but it can be considered a violation of the provisions of Number 4 Point b and Number 2 Point A of the Indonesian Nursing Code of Ethics. Patients can sue nurses through the judicial process and complain to the professional Nursing Organization (PPNI). Although these rights and obligations are regulated in laws and regulations, these laws and regulations do not contain sanctions that can be given in the event of a violation of the patient's rights. So it is necessary to have special arrangements that can firmly protect and not only regulate but also provide sanctions."