Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makassar city has an enermous potential on marine tourism due to its strategic location in the coastal area of Southern Sulawesi . This reseacrh suggest a conceptual model of sustainable tourism by deciding leading sector and estabilishing a consortium which bear management collaboration."

"ABSTRAKPerkembangan permukiman di pulau kedl sering menimbulkan dampak lingkungan, sepertl: kerusakan lahan dan kelangkaan air bersih. Di sisi lain, perkembangan penduduk dan ekonominya akan terus menlngkat.Salah satu penyebab masalah di atas adalah karena Rencana Tata Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Sistem Penataan Ruang) di pulau kecil masih mengacu pada karakteristik ekosistem pulau besar. Padahal ekosistem pulau besar dan pulau kecil (lahan dan air terbatas) sangat berbeda. Untuk itu perlu mengembangkan sistem penataan ruang untuk pulau kecil yang sesuai dengan keterbatasan lahan dan air-nya.Meskipun Sistem Penataan Ruang untuk pulau kecil perlu, penellitian yang ada tentang sistem penataan ruang pulau kecil masih meliputi aspek sumberdaya dan teknik-teknik perencanaan ruang. Oleh karena itu penelitian tentang sistem penataan ruang untuk pulau kecil perlu dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis test statistik-non parametric dalam mengkaji dan mengembangkan sistem penataan ruang untuk pengembangan pemukiman di pulau kecil (luas 100-2.000 km2).Penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem penataan ruang untuk pengembangan permukiman di pulau kecil perlu memadukan penatagunaan lahan dan air, diwujudkan melalui: 1) Pola pemanfaatan ruang ditentukan secara iteratif untuk menyeimbangkan kebutuhan (ecological foot print) dengan daya dukung lahan dan air, 2) Kawasan terbangun difungsikan sebagai tangkapan air, didukung pembangunan waduk penampungan air dan drainase air permukaan untuk dapat memanfaatikan potensi air tawar daratan secara maksimum, 3) Pemanfaatan ruang mengikuti pola alam melalul ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang berdasarkan RTR Rinci.

---

ABSTRACTHuman settlement development in small islands often causes negative impact on environment, such as: land degradation and scarcity of clean water. On the other hand, despite the limitation of land and water, human settlement growth in small island still increase.One of the major causes of the problems due to the spatial plan and land use control instruments (spatial planning system) for human settlement development that is still based on the character of big island ecosystem, while the ecosystems of small island and big island are very different. Therefore, it is necessary to develop spatial plan for small island that matches with its limitations on land and water.In spite of the important of the spatial planning system for small island, studies on spatial plan for small island is only limited on natural resources use and spatial planning techniques. Therefore, there is a need to study spatial planning system for small island.The method uses in this study are descriptive approach and non·parametric statistical analysis to develop the spatial planning system for small island (size 100-2000 km2).The result of this study shows that spatial planning system for human settlement in small island needs to integrate land use plan and water resources management. This is applied through: 1) Land use plan balances ecological foot print and carrying capacity of land and water, 2) Functioning built up areas as water catchment area, supported by the development of water reservoir and drainage system-in order to maximize the use of rain water, and 3) Land development applies Design with nature principles by implementing land use controlInstruments that are based on a detail spatial plan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya pemerintah kolonial terhadap pelestarian lingkungan di Hindia Belanda. Perusakan hutan dan perburuan hewan liar, merupakan masalah krusial yang mengancam kelestarian lingkungan hidup pada awal abad di Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan dari musim pancaroba dan hujan yang tidak turun pada musim basah. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat beberapa landasan kebijakan untuk membatasi kerusakan dan melestarikan alam. Landasan kebijakan tersebut merupakan hasil dari masukan dan aksi sekelompok ilmuwan yang peduli terhadap lingkungan. Ide pemikiran Ilmuwan di Hindia Belanda tidak terlepas dari upaya pelestarian alam yang ada di Belanda. Sebagai negara induk, Belanda mempunyai peran penting sebagai pemicu dari beridirinya gerakan pelestarian alam di Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, dengan menelusuri Staatsblad lembaran negara , dan statuten yang melalui tahapan kritik. Sehingga dapat di interpretasi dan menghasilkan penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang konstruktif dengan membangun cagar alam dan suaka margasatwa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the efforts of the colonial government towards environmental conservation in the Dutch East Indies. The destruction of forests and the hunting of wild animals, was a crucial issue that threatened the preservation of the environment at the beginning of the century in the Dutch East Indies. This is evident during the transition season when the rain did not fall in the wet season. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies colonial government made several policy platforms to limit environmental damage and preserve nature. The foundation of the policy is the result of input and action of a group of scientists who care about the environment. The ideas and thoughts of the scientists in the Dutch East Indies cannot be separated from the efforts of nature conservation in the Netherlands. As a mother country, the Netherlands had an important role as a trigger of the establishment of nature conservation movement in the Dutch East Indies. The method used in this research is the historical method, namely through the heuristic stage, by tracing the Staatsblad, and statuten through criticism stage. So that, can be interpreted and be writed as history. The results of this study indicate that the Dutch East Indies colonial government has built a constructive policy regarding environmental management by establishing nature reserves and wildlife sanctuaries. "

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"

Taman Kehati mempunyai fungsi sebagai pusat penelitian dan keanekaragaman biota. Kawasan lindung mayoritas dimiliki oleh negara dan menjadi strategi wilayah konservasi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan taman kehati sebagai wilayah konservasi dengan analisis secara spasial, deskriptif, dan SWOT yang mencakup faktor fisik dan sosial. Variabel fisik mencakup penggunaan tanah, kemiringan lereng, dan fungsi kawasan hutan. Faktor sosial berfokus pengetahuan ekologi lokal masyarakat adat dan juga HHBK terhadap taman. Pada faktor fisik, beberapa titik taman kehati mempunyai keindahan alam yang menarik seperti air tebing indah apabila dilihat dari puncak. Dalam faktor sosial, pengetahuan ekologi lokal masyarakat adat dapat dikatakan cukup baik. Masyarakat adat pada seluruh titik responden dan juga tuan tanah taman kehati sudah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai keanekaragama   n flora fauna di wilayah nya. Tantangan taman kehati sebagai wilayah konservasi yaitu bahwa masyarakat umum pada keseluruhan desa kurang paham akan pentingnya menjaga lingkungan. Pada diskusi kelompok terarah di titik desa Mangais, bahwa masyarakat lebih mementingkan akan upah yang bisa didapat dalam hal jangka pendek.

 

---

Biodiversity Park has a function as a center for research and biodiversity. Protected areas owned by the state and become a conservation strategy area. This research aims to look at the opportunities and challenges of a biodiversity park as a conservation area with a spatial, descriptive and SWOT analysis that includes physical and social factors. Land use spatial variables uses land use, slope, and function of forest area. Social factors focus on the local ecology of indigenous peoples and also HHBK at the park. On the physical factor, some points of the park are of attractive natural beauty such as beautiful cliffs seen from the top. In terms of social factors, local ecological knowledge of indigenous peoples can be said to be quite good. The indigenous peoples at all points and also the biodiversity park landlords already have good knowledge about the diversity of flora and fauna in their area. The challenge of the biodiversity park as a conservation area is that the general public in the whole village does not understand how to protect the environment. In a focus group discussion at the point of Mangais village, that the community is more concerned with wages that can be obtained in the short term.

"