Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"ABSTRACTPada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi pembangunan global yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan holistik dengan tiga prinsip: universal, integrasi, dan leave no one behind yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 tujuan untuk menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang sebelumnya diadopsi oleh masing-masing negara dari tahun 2000 hingga 2015. Pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi semua pihak sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Skripsi ini menggunakan pendekatan post positivis dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan terkait dengan koordinasi antar para pemangku kepentingan yang menghambat pendayagunaan Tim Koordinasi Nasional SDGs. Oleh karena itu, sebagai koordinator dan aktor utama, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS perlu untuk membangun mekanisme koordinasi yang tepat dan partisipatif untuk memastikan setiap partisipasi pemangku kepentingan.

---

ABSTRACTIn September 2015, The United Nations (UN) adopted a global development which aims to promote a hollistic development with three principles: universal, integration, and leave no one behind. Reffered to as the 2030 Agenda for Sustainable Development, this agenda encompasses 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that built on the previously adopted Millenium Development Goals (MDGs) by individual countries from 2000 to 2015. Needless to say, achieving SDGs requires coordination mechanism that ensure participation. Following the adoption of the 2030 Agenda for Sustanable Development, Indonesian government under President Joko Widodo issued Presidential Decree and form National Coordination Team (NCT)  led by President Joko Widodo. This thesis uses post positivist approach with in-depth interview and literature review as data collection method. The result shows there are many problems related to coordination within stakeholders in the team. Therefore, as a coordinator National Ministry of Planning and Development needs to build a coordination to ensure every stakeholder participation."

"Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama sama dalam acara Dies Natalis ke 47 dan Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Indonesia. Mewakili Fakultas Ilmu Keperawatan, pidato ilrniah yang akan saya sampaikan berjudul "Kontribusi Ilmu Keperawatan dalam Pembangunan Kesehatan."Hadirin yang saya hormati,Dalam pembangunan bangsa Indonesia, tiap upaya ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berarti bahwa manusia menjadi titik sentral pembangunan bangsa, karena manusia berkualitas tinggi adalah sumber kekuatan utama suatu bangsa. Satu syarat utama peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas kesehatan yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas pula. Keperawatan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan kesehatan, apabila kontribusi ilmu keperawatan difasilitasi oleh berbagai faktor lain, termasuk kemampuan profesional yang dimiliki oleh sebagian besar perawat Indonesia sehingga tidak hanya dapat berperan sebagai perawat pelaksana, pendidik, dan pengelola, tapi bahkan sebagai peneliti yang berkemampuan mengembangkan ilmu keperawatan serta menyelesaikan masalah keperawatan secara berkesinambungan.Pads World Health Assembly ke 36 tanggal 13 Mei 1983, ditekankan tentang peran penting perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menggerakkan masyarakat untuk pengembangan Primary Health Care yang efektif. Dalam pertemuan ke 75 WHO Executive Board, 14 Januari 1985 telah diputuskan mengenai perubahan peran perawat dan perlunya mempersiapkan perawat dengan kemampuan memimpin sebagai penggerak, pembawa perubahan dan pembaharu serta berperan serta dalam perencanaan program dan evaluasi pelayanan kesehatan."

"Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah.

---

As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals."

"Pendidikan diploma III keperawatan . merupakan salah satu jenis pendidikan tenaga keperawatan profesional pemula, yang akan mengambil bagian dalarn pelayanan kesehatan, sehingga kualitasnya perlu mendapat perhatian penyelenggara pendidikan. Pendidikan diploma III keperawatan merupakan bagian terbesar (61,74 %) dari jenjang pendidikan diploma III di bidang kesehatan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional tahun 1999, yang sebelumnya adalah kurikulum 1984.Persyaratan mahasiswa diploma III keperawatan adalah dari Sekolah Menengah umum, Madrasah Alliyah dan Sekolah Perawat Kesehatan. Program Studi Keperawatan Tangerang menyelenggarakan kelas dengan dasar SMUTAliyah dan SPK dengan jumlah 40 mahasiswa dari SMU/Alliyah dan 40 mahasiswa dad SPK. Untuk menghasilkan kinerja yang adekuat dalam suatu profesi keperawatan, diperlukan kompetensi pengetahuan dan ketrampilan. Pencapaian kompetensi yang tidak mencapai target akan menyebabkan kurangnya kemandirian, kurang mampu bersaing dan mutu lulusan kurang baik. Pada tahun 2000 sampai dengan 2002 pencapaian kompetensi mahasiswa D III Keperawatan Program studi keperawatan Tangerang rata-rata berkisar pada 90%.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antarapersepsi mahasiswa tentang pengajaran klinik dengan pencapaian kompetensi di Program Studi Keperawatan Tangerang tahun 2004.Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Sampel penelitian adalah seluruh populasi mahasiswa D III Keperawatan tk III pada Program Studi Keperawatan Tangerang. Pengumpulan data melalui penyebaran angket dengan menggunakan kuesioner dan observasi pencapaian kompetensi oleh tim pengamat (observer). Data diolah dengan program komputer dan dianalisis secara statistik dengan teknik chi square dan Uji r dengan derajat kemaknaan 95%.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (68,76%) mempunyai persepsi yang baik terhadap pengajaran klinis dan (31,24%) berpersepsi kurang baik terhadap pengajaran klinis. Dan hasil analisis bivariat didapatkan 5 variabel yaitu tempat tinggal, persepsi tentang tujuan pengajaran klinis, persepsi tentang metoda pengajaran klinis, persepsi tentang evaluasi pengajaran klinis dan persepsi tentang pengajaran klinis secara keseluruhan mempunyai hubungan secara statistik bermakna dengan pencapaian kompetensi. Sedangkan variabel-variabel umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, persepsi tentang media pengajaran klinis, persepsi tentang materi pengajaran klinis dan persepsi tentang pengajaran klinis tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan pencapaian kompetensi.Dengan diketahuinya terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa tentang pengajaran klinis dengan pencapaian kompetensi, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut : (a) untuk institusi pendidikan, hendaknya dalam pemberian pengajaran klinis tidak membedakan kepada mahasiswa yang berlatar belakang SMA maupun SPK, perlunya institusi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mau tinggal di asrama dan memberikan fasilitas yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. (b) Bagi para pengajar terutama pengajar klinik, perlu meningkatkan strategi pengajaran klinik yang dapat menambah minat mahasiswa terhadap pengajaran klinik yang dapat menunjang pencapaian kompetensi yang baik, perlunya mempersingkat jarak antara pemberian materi dengan praktik klinik sehingga mahasiswa tidak lupa dengan teorinya, perlunya pemberian metoda dan media yang bervariatif serta memberikan evaluasi untuk melihat pencapaian tujuan dan memberikan reward berupa nilai bagi mahasiswa pada seluruh proses pembelajaran.

---

Analysis Relation Students Perception About Teaching Clinical With Students' Competence Achievement In D III Nursing Program Study Healthy Politecnic Bandung In Tangerang.In Diploma III Nursing Education Constitute is one of education for a professional nurse that will take part in health serve, so they need more attention in education quality. Diploma III Nursing Education is biggest {51,74%) in health. It used national curriculum 1999 before it used curriculum 1984.

The requirement for Diploma III Nursing Student are High school, Islamic School, and SPK. Nursing Program Study in Tangerang, they have two classes, 40 students graduated from high school/Islam School and the other class, 40 students graduated from SPK. It produced hard working in nursing profession; they need competence knowledge and skill. If the competence is not get reach target, caused it is not independent, not competitive and the quality is not good.

In 2000 until 2002 got reach student competence D III Nursing Program Study average 90%. The purpose of researcher to know relation of teaching clinical between students perception with competence reach in Nusrsing Study Program in Tangerang 2004.

The research use plan crossed sectional. Research sample took all students population D III Nursing at third semester in Nursing Study Program in Tangerang. The researcher distributed questionnare and observed to take data for reach competence by observer. Data processing with computer and analysis in a statistics chi square technique and Uji t with 95% degree purpose.

The research result indicated that more than half respondents (68,76%) had good perception about teaching clinical and (31,24%) had not good perception about it. From bivariat analysis result got 5 variabels are: place to live, purpose of teaching clinical, perception of teaching clinical method, perception of teaching clinical that has relation meaning in a statistic with competence reaching. In age, sex, education background variabel, perception of teaching clinical aid, perception of teaching clinical material and perception of teaching clinical is not relation meaning in a statistic with competence reaching.

It is known get relation students' perception with teaching clinical to competence reaching, so this research gave some suggestions; a. For education institution , in teaching clinical, we cannot discriminate students background education SM.] or SPK, we must give them motivation to live in dormitory and give competence facility in learning support. B. For teaching clinic teacher he/she needs increase teaching clinic strategy for students inters in teaching clinic that can support to reach good competence, need short time to given material with clinic practices so students cannot forget it, given method and variation media to given evaluation for purpose reach and give values reward to students as a whole laerning process."

"Pada tanggal 25 - 27 September 2015 yang lalu telah dilangsungkan Sustainable Development Summit 2015 di New York Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan menegaskan komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakanbagian dari agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan diberlakukan dalam 15 tahun ke depan. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, terintegrasi, dan tak terpisahkan, serta lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang hanya terdiri atas delapan tujuan dan 18 target. MDGs tidak secara eksplisit memiliki komponen energi di antara delapan tujuannya, namun akses terhadap layanan energi modern dipandang sebagai persyaratan utama dalam mencapai beberapa tujuan yang ada. Adapun tujuan SDGs dalam bidang energi menyatakan tentang jaminan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, memperbaiki efisiensi energi, meningkatkan kerjasama energi internasional, dan mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan teknologi energi yang modern dan berkelanjutan. Indonesia akan menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs terutama terkait dengan beban utang pemerintah, peran energi fosil yang masih besar dalam bauran energi,penggunaan energi yang belum efisien, dan pengembangan potensi energi terbarukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperbarui rencana kebijakan energi nasional menyesuaikan dengan target SDGs, melakukan upaya terobosan dalam upaya pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan kapasitas SDM dan riset bidang energi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi dan analisis kebijakan dalam pengelolaan energi nasional untuk mengimplementasikan target SDGs di Indonesia."

"Memasuki abad ke 21, sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) mencul sebagai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendapatkan perhatian serius masyarakat dunia, seiring dengan hadirnya kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Permasalahan PSP merupakan bagian penting dari target pencapaian SDGs ke 14 tentang Life Below Water dan 15 tentang Life on Land. Isu ini merupakan kajian menarik untuk dikaji karena bersifat intermestik (menganalisis keterkaitan isu Internasional dengan domestik). Skripsi ini mempresentasikan hasil penelitian kualitatif dan empirik terhadap isu tersebut dengan mengangkat konteks lokal Provinsi Bali sebagai studi kasus. Konsep Kemitraan Multipihak dan Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep sentral yang digunakan untuk mengkaji dinamika relasi antara aktor negara dan non negara (NGO dan Sektor Bisnis) dalam mewujudkan Bali yang bebas dari sampah PSP. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) kemitraan multipihak dapat menghadirkan solusi dalam penyelesaian timbunan sampah plastik di Pulau Bali, (2) walau terdapat dinamika tarik ulur kepentingan dalam proses perancangan dan implementasi, sektor bisnis dan NGO internasional dan lokal memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menciptakan budaya dalam masyarakat untuk mengurangi penggunaan PSP. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat Lokal dan Kelompok Bisnis adalah major groups yang mempunyai peran penting dan strategis untuk mewujudkan pencapaian agenda pembangunan global (SDGs); dan kemitraan multipihak adalah pendekatan yang paling efektif untuk mensinergikan berbagai kekuatan dan keberagaman kepentingan untuk satu tujuan.

---

Entering the 21st century, Disposable Plastic Waste has emerged as one of the environmental problems that has received serious attention from the world community, along with the presence of a global agreement on Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Disposable plastics issues are an important part to solve in achieving the target 14th SDGs about Life Below Water and 15 about Life on Land. This issue is an interesting study to be understood because it is intermestic in nature (analyzing the linkages between international and domestic issues). This thesis presents the results of qualitative and empirical research based on the local context of the Province of Bali as a case study. The concept of Multi-stakeholder Partnership and Sustainable Development are a central concept used to analyze the dynamics of relations between state and non-state actors (NGOs and the Business Sector) in realizing Bali free from disposable plastic waste. The findings in this study are (1) multi-stakeholder partnership presents as a solution in managing the plastic waste on the island of Bali, (2) although there are dynamics of interest in the design and implementation process, the business sector and international and local NGOs play an important role in helping the government creating culture in the community to reduce PSP use. From these findings it can be concluded that the Regional Government, Local Communities and Business Groups are the major groups that have an important and strategic role in realizing the achievement of the global development agenda (SDGs); and multi-stakeholder partnerships are the most effective approaches to synergize various modalities and diversity of interests for a single purpose."

"Masalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi perhatian pemerintah untuk mengeluarkan Kebijakan  dalam rangka mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Pentingnya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) karena Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu negara. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan target pembangunan global yang telah terintegrasi dengan pembangunan nasional yang terdapat pada Millenium Development Goals (MDGs) kemudian sekarang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) tertuang dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut belum diimplementasikan dengan baik karena beberapa hal yaitu sosialisasi Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal)  kurang merata ke seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal di desa, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat masih kurang, struktur organisasi walaupun bertingkat-tingkat tetapi memudahkan koordinasi, namun tugas tim Monitoring dan Evaluasi dalam memantau dan mengevaluasi kelengkapan fasilitas kesehatan belum terlihat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk persalinan, selain itu kondisi ekonomi, sosial budaya belum dapat mendudukung program ini. Penelitian ini memberikan saran sosialisasi dilakukan secara merata sampai ke pelosok desa, menambah tenaga kesehatan dan upaya pemerataannya di  seluruh Puskesmas, meningkatkan peran dan tugas Tim Monitoring dan evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan fasilitas persalinan di seluruh Puskesmas, menambah sarana dan prasana kesehatan, menanamkan sikap perlunya ibu hamil menjaga kesehatan dan lebih mengutamakan persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan yang lebih terdidik.

---

The problem of high Maternal Mortality Rate (MMR) becomes the government's attention to issue Policy in order to reduce Maternal Mortality Rate (AKI). The importance of reducing Maternal Mortality Rate (MMR) because Maternal Mortality Rate is one indicator of the prosperity of a country. Maternal Mortality Rate (MMR) is a global development target that has been integrated with national development in the Millennium Development Goals (MDGs) and is now continued with Sustainable Development Goals (SDGs). The importance of achieving the target of Sustainable Development Goals (SDGs) is set out in Presidential Decree No.59 of 2017 on Sustainable Development Objectives.

 This study used a qualitative approach through in-depth interviews. This study aims to analyze the implementation of Maternity Assurance Program (Jampersal) in Garut regency. The results of this study indicate that Pampam Guarantee of Labor (Jampersal) in Garut regency has not been implemented well because some things that is socialization Pogram Guarantee of Labor (Jampersal) is not evenly distributed to all society, especially in people who live in village, health workers such as doctors and nurses are still lack , although the structure of the organization of multiple levels but facilitate coordination, but the task of the Monitoring and Evaluation team in monitoring and evaluating the completeness of health facilities has not been seen. Inadequate facilities and infrastructure for childbirth, in addition to economic conditions, socio-culture has not been able to support this program. This research provides socialization suggestions to be conducted equally to the remote areas of the village, increasing health personnel and equity efforts throughout Puskesmas, increasing the role and duties of the Monitoring and Evaluation Team to monitor and evaluate the completeness of the delivery facilities throughout Puskesmas, add health facilities and facilities, instilling the attitude of the need for pregnant women to take care of health and to give priority to delivery is handled by health workers who are more educated"