Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study examines marketing system of rice, emphasizing on horizontal and vertical integration of paddy and rice, both at regional and world market. The study also anlyzes price stabilization pf appady at farm level and rice at consumer level, and examines domestic buffer stocks managed by rice. Econometric metdhos of vector autoregressive (VAR) and vector error correction model (VECM) are emplyed in this study. The results show that marketiung system of rice in Indonesia is very straightforward, involving commodity flow from paddy farmers, collector traders, rice millers, wholesalers, distributors, retail traders, and rice consumers. Rice markets in five major regions in Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Bali Nusa Tenggara showed horizontal market integration during the New Order regime (1968-1997)m albeit not in full integration. Rice markets were segmented during free-trade period (1998-2000), and during a managed-open market period (2001-2004). Vertical integration between paddy and ricve market only occurred during the New Order. Also, during that period, paddy price was relatively more stable than rice price in all three regimes. The study suggests that regulation in rice import should be continued, and policies on production improvmenet, land reform, and food diversification deserve more budget allocation. The government should develop regional price procurement system and strengthen rice buffer stock at regional level."

"Kebijakan pemerintah di bidang produksi dan perdagangan beras terus menjadi kontroversi karena sifat komoditas beras yang sangat terkait dengan stabilitas makroekonomi terutama infkasi, ketahanan pangan, pengangguran dan kemiskinan. Tulisan ini membahas kondisi perberasan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia di tengah iklim liberalisasi saat ini. Data menunjukkan Indonesia mengalami surplus beras dari tahun ke tahun, terutama pada lima tahun terakhir. Pada kenyataannya Indonesia terus melakukan impor beras. Angka resmi yang dikeluarkan sejumlah sumber mengenai jumlah beras yang masuk ke pasar domestik bahkan jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan BPS. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan berkaitan larangan import dan penetapan tarif bea masuk import beras. Kelemahan data tampaknya telah menumbulkan kekhawatiran akan jaminan keamanan pangan sehingga impor beras tetap dilakukan di tengah kebijakan yang melarang import. Tingginya marjin ekonomi yang terbentuk dari selisih antara harga beras import dan harga beras domestik kemungkinan besar menjadi alasan dari kuatnya keinginan melakukan import beras, baik oleh Bulog maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja Bulog."

"Indonesia adalah negara penghasil rotan terbesar di dunia (± 80%) produksi rotan dunia. Ratan (calamus sp.) yang di kelompokkan sebagai produk hasil hutan ikutan non kayu, merupakan penghasil devisa yang cukup besar, yakni sekitar 60% dari total nilai ekspor hasil hutan ikutan non kayu.Produksi rotan selain diambil dari rotan alam, juga merupakan hasil pembudidayaan masyarakat. Potensi produksi rotan alam Indonesia mencapai 664.800 ton per tahun. Sedangkan potensi budidaya tanaman rotan masyarakat besarannya belum diketahui secara pasti. Walaupun potensi produksi rotan Indonesia begitu besar, tetapi pada kenyataannya industri barang jadi rotan di dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku, sehingga komoditas barang jadi rotan Indonesia kalah bersaing di pasar dunia dengan produk yang sama dari negara lain yang justru bahan baku rotannya berasal dari Indonesia.Kebijakan tataniaga rotan adalah salah cara untuk mengatasi permasalahan kekurangan bahan baku rotan untuk industri barang jadi rotan di dalam negeri. Dengan semakin meningkatnya ketersediaan bahan baku rotan untuk industri barang jadi rotan di dalam negeri, keunggulan komparatif komoditas barang jadi rotan Indonesia semakin besar. Dengan keunggulan komparatif komoditas barang jadi rotan Indonesia yang semakin besar, nilai ekspor barang jadi ratan semakin tinggi yang pada akhirnya tenaga kerja yang dapat di serap oleh industri barang jadi ratan semakin banyak.Dari permasalahn tersebut.di atas, maka tesis yang di beri judul "Analisis Dampak Kebijakan Tataniaga Ratan di indonesia" ini bertujuan: Pertama, mengkaji pengaruh kebijakan tataniaga rotan terhadap peningkatan nilai ekspor barang jadi rotan Indonesia. Kedua, mengidentifikasi keunggulan komparatif Indonesia dan keunggulan komparatif beberapa negara lainnya pada komoditas barang jadi berbahan baku utama rotan di pasar dunia. Ketiga, meberikan gambaran dampak (manfaat) dari kebijakan tataniaga rotan bagi perencanaan pengembangan industri rotan Indonesia ke depan (sektor hulu dan hilir), baik di tingkat regional maupun nasional. Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah RCA (Revealed Comparative Advantage) dan model regresi linear berganda (multiple regression). Data yang digunakan adalah data sekunder, runtut waktu (Tahun 1976 sampai dengan tahun 2003).Hasil dari analisis RCA (Revealed Comparative Advantage), menunjukkan bahwa kebijakan tataniaga rotan berpengaruh positif terhadap peningkatan keunggulan komparatif Indonesia pada komoditas barang jadi berbahan baku utama ratan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai indeks RCA, meningkat dari 0,27 pada tahun 1987 menjadi 1,19 tahun 1989. Pada tahun 1989, Indonesia mulai memiliki keunggulan komparatif pada komoditas barang jadi rotan, dimana pada tahun-tahun sebelumnya belum memiliki. Selanjutnya dari analis model regresi menunjukkan bahwa kebijakan tataniaga rotan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor barang jadi rotan Indonesia. Hal ini di buktikan dari hasil uji model persamaan nilai ekspor barang jadi rotan Indonesia yang menunjukkan bahwa nilai ekspor barang jadi rotan Indonesia secara signifikan di pengaruhi oleh nilai ekspor rotan asalan; jumlah tenaga kerja pada industri barang jadi rotan, tingkat keunggulan komparatif komoditas barang jadi berbahan baku utama rotan serta kebijakan tataniaga rotan."

"Kebutuhan beras yang tinggi sebagai bahan makanan pokok di Indonesia belum menjadi ukuran mudahnya pemasaran. Kesulitan ini antara lain disebabkan beberapa faktor antara lain mutu produk yang masih relatif rendah, tingkat efisiensi produksi rendah, dan kepercayaan konsumen terhadap mutu beras dalam negeri akan menurun akibat standar mutu yang tidak jelas dan terkadang tidak konsisten. Mencermati pasar beras komersial di Indonesia yang masih memiliki peluang dan pengalaman dalam komoditi beras baik dalam pelayanan publik maupun komersial, Perum Bulog membentuk unit otonom yakni Proyek Bisnis Industri Beras (Probis Industri Beras / PIB) yang harus mengutamakan kontinyuitas kualitas jasa dan produk untuk mendapatkan keunggulan bersaing dibanding kompetitornya.Mutu beras menjadi prioritas dalam menggarap pasaran umum karena beras sebagai produk dan konsumennya sangat sensitif terhadap kualitas. Konsumen mudah beralih ke beras merek lain bila kualitasnya tidak memuaskan. Salah satu target konsep bisnis dengan pendekatan Six Sigma adalah mengurangi cacat (defect). Kualitas melalui penghitungan cacat yang terjadi menjadi acuan bagi penelitian ini. Pengukuran statistik dan analisis proses bisnis mencerminkan isi pesan Six Sigma yang mengedepankan inisiatif bisnis. Target kinerjanya adalah kinerja 99,9997 persen dimana cacat dalam banyak proses dan produk menjadi hampir tidak ada. PIB memiliki cacat proses per peluang (defects per opportunities - DPO) yakni : 0,001. Dengan memperhatikan angka DPMO pada tabel untuk menemukan sigma yang disajikan, dalam performa proses beras sekitar level 4,5 sigma (99,87 %). Peneliti melakukan penghitungan sesuai yang ada dalam tahapan DMAIC yakni pada proses measure (input, proses, dan output) dan grafik kontrol c untuk mengetahui prosentase kemampuan PIB dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan pada dua pabrikasi (DC Tambun dan Pabrikasi Candirejo Jawa Timur).Dari hasil penghitungan dan pengolahan data, selama tahun 2006 tercatat beras cacat / rusak sebesar 0,2 % dari total realisasi yang secara keseluruhan disebabkan oleh rusaknya kemasan terutama kemasan 5 kg, Pemenuhan terhadap permintaan sebesar 82,96 %. Prosentase ketepatan waktu pengiriman sebesar 100%. Pada penghitungan grafik kontrol c ditemukan rata-rata pelayanan produk beras Indomaret berada dalam batas kontrol kecuali dua periode (September dan Oktober) yang melewati batas kontrol atas. Dari penilaian uji T, Nilai t hitung lebih kecil dibandingkan nilai t tabel (0,0046<2,201) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penanganan Indomaret oleh pabrikasi Probis Industri Beras yang khusus melayani komersial (DC Tambun) dengan pabrikasi yang berfungsi pelayanan publik dan komersial (Pabrikasi Candirejo).

---

High requirement of rice as main staple food in Indonesia, but its marketing is not simple. Some of the problems are low quality products, less production efficiency, and consumer's trust on domestic rice quality will be decrease as consequence of unclear standard quality and sometimes inconsistence. Indonesia commercial market is still has opportunities and experiences in rice as commodities in both public service and commercial, hence Perum BULOG is developing Proyek Bisnis Industri Beras (Probis Industri Beras / PIB) as an otonomous unit that its main target is continuously well quality product and service to gain excellent compete to other competitors.Rice quality has become priority in common market. Consumers are easily switching to another brand if it is not satisfied. One of Six Sigma's business concept target is to make less defects. Quality through defect counting that become references to this research. Statistic measurements and business process analysis have proven that Six Sigma is business initiative. Performance target is 99.9997 percent, which defects in many process and product is almost nothing. PIB has 0.001 defects per opportunities (DPO). As DPMO number on table to find sigma that seen, it is about 4.5 sigma level (99.87%) in rice processing. Measurement according to DMAIC steps which are measure processing (input, process and output) and control-c chart to measure on 2 of PIB manufacturing (located on Candirejo - East Java and DC Tambun) capability percentage to fulfill customer desire and requirement.Based on data counting and analyzing, in 2006, defect on rice is 0.2% of total realization which all is caused by packing factor, especially 5 kgs package. Accomplishment to demand is 82.96% and delivery - time accuracy percentage is perfectly 100%. By control-c chart, founds that average of rice product services of Indomaret lay on control boundary limits except on September and October which are upper limit over. Through T-test, calculation on t is less than t table (0.0046 < 2.201) which is concluded that there is no any significant differences in service to Indomaret between PIB manufacturing in DC Tambun that works on commercial specially and Candirejo that serves on both commercial and public service."

"This research was aimed at sustai analyzing sustainal\bility of rice availability at regional level, based on sustainability index with RAP-RICE method using multi dimensiol scaling (MDS) (MDS)"

"Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 558/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor beras dan gula mulai berlaku tanggal 01 Januari 2000, tarif (bea masuk) impor beras sebesar Rp. 430 per kilogram. Dengan diberlakukannya tarif bea masuk tersebut diduga akan turut mempengaruhi harga beras dipasaran yang akan dirasakan oleh konsumen Indonesia. Hipotesa yang diajukan adalah harga eceran beras domestic dipengaruhi oleh tarif bea masuk impor dan variable lain yaitu selisih antara harga eceran beras domestic terhadap harga eceran beras dunia, kurs rupiah terhadap dollar Amerika, dan gross domestic product (GDP). Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan pengkajian dengan pengolahan data menggunakan model regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi a = 5%.Dart hasil pengolahan data dengan regresi liner bergabda tersebut menunjukkan bahwa harga eceran beras Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh selisih antara harga eceran beras domestic terhadap harga eceran beras dunia (IP), kurs rupiah terhadap dollar Amerika (ER1), dan gross domestic product (GDP). Namun koefisien dummy tarif impor beras adalah kurang signifikan, yang berarti bahwa dengan adanya pengenaan tarif tea masuk tidak signifikan pengaruhnya terhadap harga eceran beras domestik."

"Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Dengan demikian, ketersediaan beras merupakan tolok ukur bagi ketahanan pangan nasional. Untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri agar dapat menjamin ketersediaan beras nasional, pemerintah telah mendorong kegiatan usahatani padi karena usahatani padi merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan padi yang dapat diolah menjadi beras dan merupakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi 21 juta rumah tangga tani di Indonesia. Dengan demikian, usahatani padi merupakan kegiatan yang strategis dalam program peningkatan produksi padi/beras dalam negeri.Pada tahun 2004, produksi padi nasional diperkirakan mencapai 54,34 juta ton atau setara dengan 33,92 juta ton beras (Angka Ramalan III BPS). Dari total produksi padi nasional tersebut, padi sawah memberikan konstribusi sekitar 94,67% dari total produksi padi nasional. Sentra-sentra produksi padi terbesar antara lain terdapat di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Konstribusi produksi padi dari propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terhadap total produksi padi nasional pada tahun 2004, masing-masing adalah 15,61% , 16,56 % dan 7,19 %.Untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perberasan. Pada periode sebelum krisis (1970-1996), pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan harga dasar gabah (HDG), kebijakan subsidi benih, kebijakan subsidi pupuk, kebijakan subsidi kredit usahatani padi, manajemen stock dan monopoli impor oleh Bulog, penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pengadaan gabah oleh Bulog, subsidi untuk Bulog dalam melakukan operasi pasar yaitu pada saat harga beras tinggi Bulog harus menjual dengan harga murah, dan kebijakan tarif impor beras. Pada periode krisis (1997-1999), pemerintah menerapkan kebijakan transisi yaitu menghapus semua kebijakan kecuali kebijakan harga dasar gabah dan melakukan liberalisasi impor beras dengan mencabut monopoli impor yang dipegang oleh Bulog dan menetapkan tarif bea masuk beras sebesar nol persen. Pada periode pasta krisis (2000-2004), pemerintah menerapkan harga dasar pembelian gabah oleh pemerintah (HDPP), kebijakan tarif impor beras dan pelarangan impor beras sejak 7anuari 2004 sampai dengan saat ini.Globalisasi Perdagangan dapat menjadi ancaman bagi kelanasungan produksi padi nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan. Permasalahan pokok dalam peningkatan produksi padi yang berkelanjutan antara lain adalah (1) Lemahnya daya saing padi sawah yang tercermin dari meningkatnya volume impor beras pada periode 1996-2001, (2) Rendahnya profltabilitas usahatani padi sawah yang tercermin dari masih banyaknya petani yang menerima harga gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah dan menurunnya nilai tukar petani (NTP) pada periode 1996-2001, dan (3) rendahnya tingkat proteksi pada usahatani padi sawah. IJntuk mengatasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2000 pemerintah telah menerapkan kebijakan tarif impor beras dengan tujuan supaya dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sehingga dapat memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor beras terhadap dayasaing dan profitabilitas usahatani padi yang difokuskan pada komoditas padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan Periode 2002-2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Policy Analysis Matrix (PAM) karena merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menganalis kebijakan pertanian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing usahatani padi sawah di propinsi Sawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari menurunannya nilai PCR. Penurunan nilai PCR berarti menunjukkan peningkatan daya saing usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Nilai PCR padi sawah di propinsi Jawa Tengah menurun dari 0,57 menjadi 0,38; di propinsi Jawa Timur menurun dari 0,54 menjadi 0,43; dan di propinsi Sulawesi Selatan menurun dari 0,53 menjadi 0,36. Profitabilitas usahatani padi sawah juga menunjukkan peningkatan yang tercermin dari meningkatnya net transfer usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Peningkatan net transfer berarti menunjukkan peningkatan profitabilitas usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Net transfer usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah meningkat dari Rp 900.194/ha menjadi Rp 2.084.490/ha; di propinsi Jawa Timur meningkat dari Rp 1.495.400/ha menjadi Rp 2.507.780/ha; dan di Sulawesi Selatan meningkat dari Rp 345.394/ha menjadi Rp 2.809.759/ha.Peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut terjadi karena adanya peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras. Peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras mengakibatkan peningkatan harga gabah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003. Selain terjadi peningkatan harga gabah yang disebabkan oleh Peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras, juga terjadi penurunan harga pupuk yang mengakibatkan peningkatan total penggunaan pupuk sehingga meningkatkan produktivitas padi sawah di tiga propinsi tersebut. Selanjutnya meningkatnya harga gabah dan produktivitas padi sawah tersebut mengakibatkan peningkatan pendapatan usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Meningkatnya pendapatan usahatani tersebut mengakibatkan peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003.Proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan NPCO (Nominal Protection Coefficient on Output), penurunan NPCI (Nominal Protection Coefficient on Input), dan peningkatan EPC (Effective Protection Coefficient). Nilai NPCO usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut masing-masing adalah 1,26, 1,38 dan 1,08, dan pada tahun 2003 masing-masing adalah 1,43, 1,42, dan 1,52. Sedangkan nilai EPC usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut pada tahun 2002 masing-masing adalah 1,26, 1,40 dan 1,07, dan pada tahun 2003 masing-masing adalah 1,51, 1,47 dan 1,63. 8iia dikaitkan dengan tarif impor sebesar Rp 430/Kg (setara 30 % ad valorem), maka tingkat proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2002 lebih kecil dari tarif impor beras tersebut sehingga belum memberikan proteksi yang efektif. Sebaliknya di propinsi Jawa Timur, tingkat proteksinya lebih besar dari tarif impor beras sehingga memberikan proteksi yang efektif. Pada tahun 2003, tingkat proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan lebih besar dari tarif impor beras sehingga memberikan proteksi yang efektif pada usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut.Dari hasil analisis, terlihat bahwa model analisis PAM sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asumsi yang digunakan. Dalam analisis ini, nilai tukar rupiah pada tahun 2002 dan tahun 2003 masing-masing diasumsikan sebesar Rp 9.315,89/US$ dan Rp 8.792,20/US$ serta besarnya tarif impor beras diasumsikan sama dengan tarif impor beras yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 430/Kg (30% ad valorem). Jika nilai tukar rupiah menguat atau tarif impor beras diturunkan, maka harga aktual gabah akan menurun mendekati harga sosialnya. Penurunan harga aktual gabah tersebut akan mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah sehingga mempengaruhi daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah. Oleh karena itu, jika nilai tukar rupiah dan tarif impor beras berubah, maka pembuat kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan tersebut.Secara ringkas dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perberasan nasional yaitu antara lain kebijakan harga dasar gabah dan beras, kebijakan subsidi benih, kebijakan subsidi pupuk, kebijakan subsidi bunga kredit usahatani, manajemen stock dan monopoli impor beras oleh Bulog, penyediaan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) untuk pengadaan beras oleh Bulog, subsidi untuk Bulog dalam melakukan operasi pasar yaitu pada saat harga beras tinggi Bulog harus menjual dengan harga murah, tarif impor beras sebesar Rp 430/Kg atau setara 30 % ad valorem dan pelarangan impor beras sejak Januari 2004 sampai dengan saat ini.Kebijakan tarif impor beras yang telah diimplementasikan sejak tahun 2000 hingga saat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003. Namun demikian, kebijakan tarif impor beras tersebut belum memberikan proteksi yang efektif pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2002. Sebaliknya di propinsi Jawa Timur memberikan proteksi yang efektif. Selanjutnya pada tahun 2003, kebijakan tarif impor beras tersebut memberikan proteksi yang cukup efektif pada usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Model analisis PAM sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asumsi yang digunakan. Jika nilai tukar rupiah menguat atau tarif impor beras diturunkan, maka harga aktual gabah akan menurun mendekati harga sosialnya. Oleh karena itu, jika nilai tukar rupiah dan tarif impor beras berubah, maka pembuat kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan tersebut."

"Skripsi mi mengenai pengukuran kekuatan pasar yang dimiliki oleh BULOG didalam negeri maupun di luar negeri akibat impor beras yang dilakukannya selama kurunwaktu 1970 hingga 1990.Titik perhatian utama adalah apakah BULOG mempunyai kekuatan monopoli didalam negeri dan kekuatan monopsoni di pasar beras dunia. Kekuatan mi ditentukan olehseberapa besar pengaruh impor Indonesia dalam proses pembentukan harga beras di pasardalam negeri dan luar negeri. Dengan diketahuinya kekuatan monopsoni dan monopolimi, akan dapat digunakan sebagai dasar analisa kebijakan di sektor beras untuk masa yangakan datang mengingat akan diberlakukannya perjanjian GATT setelah tahun 1993.Kekuatan Monopo!i yang dimiliki oleh BULOG dalam hal mempengaruhi tingkatharga yang teijadi di pasar dunia mencerminkan bahwa meskipun sudah dikontro! dengan cermat, kebijakan impor yang dilakukan oleh Indonesia selama mi termasuk cukup longgar. Hal mi karena volume impornya merupakan salah satu yang terbesar di pasar dunia yang tipis, terutama saat sebelum tercapainya swasembada beras di tahun 1988. Kecilnya kekuatan monopoli BULOG di dalam negeri menunjukkan bahwaBULOG memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam tata-niaga beras domestik mengingat terlalu besarnya biaya yang harus ditanggung BULOG bila ia harus terus mempertahankan kekuatan monopo!inya sepanjang waktu. Tetapi bila diperlukan pada suatu waktu tertentu, BULOG akan tetap dapat mempunyai kekuatan monopoli di dalam negeri mengingat kemampuan operasional dan finansialnya.Dalam skripsi mi hipotesa yang diuji adalah bahwa BULOG mempunyai kekuatan monopsoni yang cukup besar di pasar beras dunia tetap kekuatan monopolinya cukuprendah di pasar beras dalam negeri. Pengukuran kekuatan mi di dasarkan pada modifikasi terhadap penelitian Love dan Murniningtyas pada studi kasus gandum Jepang. Persamaan yang digunakan antara lain adalah besar permintaan, stok beras Indonesia dan dunia, harga beras tingkat konsumen di Indonesia, harga beras impor di pasar dunia."