Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal ini menjelaskan mengenai aktivisme di kalangan Ibu Rumah Tangga di Jepang terhadap ledakan PLTN Fukushima pada tahun 2011. Teori yang digunakan dalam jurnal ini mengacu pada argumen Brian Martin (2007) bahwa aktivisme yaitu aksi yang dilakukan biasanya bertujuan untuk mendesak sebuah keputusan politik, perubahan hukum perundangundangan atau sekedar untuk merubah sudut pandang orang lain terhadap masalah sosial, perang atau masalah lingkungan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ibu Rumah Tangga adalah aktivis yang paling vokal terhadap kerusakan lingkungan akibat ledakan PLTN Fukushima.

---

This work analyzed regarding activism among Japanese Mothers to 2011 Fukushima Nuclear Power Plant catastrophe. This work used Brian Martin (2007) argument, which explained that activism is an action to compress politic decisions, law changes, and perspective changes to social problems persuasively, war or environment problems. The results of this study found that The Japanese Mothers Activists is one of the vocal community responded to environmental damages from 2011 Fukushima Nuclear Power Plant catastrophe."

"Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan energi listrik setiap tahunnya. Target bauran energi yang tertuang dalam perpres No. 5 Tahun 2006 mentargetkan sebesar 2 % dari total kebutuhan energi nasional di tahun 2025 akan bersumber dari energi nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selaku promotor untuk persiapan pembangunan PLTN telah membuat roadmap jangka panjang, dimana pada tahun 2024 di rencanakan PLTN dari pulau Bangka sudah masuk ke dalam sistem kelistrikan Sumatera. Untuk persiapan perencanaan sistem dan jaringan di Sumatera, dibuat simulasi dengan bantuan perangkat lunak Electrical Transient Analyzer Program (ETAP). Ada tiga asumsi dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan beban sebesar 10,2% pertahun hingga tahun 2024, penambahan PLTN dengan kapasitas 2x1000 MW di pulau Bangka, serta pembuatan sistem dan jaringan transmisi untuk penyaluran daya PLTN pada tegangan transmisi 150, 275 dan 500 kV.Hasil penelitian penyaluran daya PLTN yang optimal pada sub sistem kelistrikan terdekat dengan lokasi PLTN yaitu sub sistem sumatera selatan adalah melalui IBT Keramasan. Total susut daya sistem keseluruhan pada penyaluran ini adalah terendah yaitu 159 MW atau 1,667% . Sedangkan untuk perencanaan penyaluran daya PLTN yang optimal pada sistem interkoneksi Sumatera adalah melalui sub sistem Sumatera Utara yaitu IBT Seirotan dan Paya Geli. Nilai susut daya sistem keseluruhan adalah 157 MW atau 1,646 % , serta memberikan perbaikan kondisi tegangan kerja keseluruhan IBT sejumlah 43,4%.

---

The Increasing of population, economic growth and improvement of living quality are the influenced main factor of the needs of annual electricity. Energy diffusion target on the regulation No. 5, 2006, says that 2 % of total national energy need come from nuclear energy in 2025. National Nuclear Energy Agency (BATAN) as the promoter of the development Nuclear Power Plant, has made a long term roadmap, whereas in the year of 2024, Nuclear Power Plant (NPP) from Bangka Island will be injected to the Sumatera interconnection system. For the system and transmission planning preparation, the simulation has been made with Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) Software. The are three assumption in this research, 10,2 % annual load growth until 2024, enhancement of Nuclear Power Plant with 2 x 1000 MW capacity at Bangka island, and improvement of the system and transmission line to deliver the power from nuclear power plant on 150, 275 and 500 kV transmission line.

The research result gives that the optimum power distribution close to NPP is South Sumatera sub system through Interbus Transformer (IBT) Keramasan. The lowest total losses whole system of this distribution is 159 MW or 1,667 %. Meanwhile the optimization power distribution NPP for Sumatera interconnection grid is by north sumatera sub system through IBT Seirotan or Paya Geli. Total losses whole system of this distribution is 157 MW or 1,646%, and improvement total IBT condition voltage as many as 43,4 %."

"Dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang sedang bertumbuh, ketersediaan dan keterjangkauan energi - khususnya listrik - menjadi sangat penting bagi Indonesia. Meningkatnya permintaan listrik membutuhkan peningkatan kapasitas terpasang. Sebagai teknologi pemikul beban dasar dengan supply masif dan stabil, serta catatan kebersaingannya di luar negeri, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diajukan sebagai alternatif. Tren yang berkembang dalam pembangunan PLTN adalah skala 1000 MW ke atas. Namun pilihan skala ini sering tidak didasari pada suatu kajian, kecuali prinsip skala ekonomi dimana biaya kapital pembangkit menjadi semakin murah ketika ukuran semakin besar. Di sisi lain, data waktu konstruksi memperlihatkan hubungan positif terhadap kenaikan kapasitas. Lamanya waktu konstruksi dapat mengakumulasikan interest during construction sehingga pada suatu titik dapat menetralkan keuntungan dari skala ekonomi. Keadaan yang konstradiktif ini memunculkan masalah optimasi. Penelitian ini kemudian berusaha mencari kapasitas optimal PLTN sehingga didapat biaya pembangkitan yang terkecil yang mungkin (the least possible cost). Namun, biaya pembangkit listrik minimum PLTN tetap harus bersaing dengan teknologi baseload yang ada, yakni PLTU, PLTP dan PLTD dengan biaya pembangkitan rata-rata 719, 1103 dan 3286 Rp/kWh pada tahun 2013. Menggunakan data dan asumsi pada skenario dasar, dimana biaya EPC 4260 $/kW EPC dan tingkat bunga 10%, kapasitas optimal diraih pada 809 MW dengan biaya pembangkitan levelized 15,61 sen/kWh. Dengan skenario dasar ini nuklir dengan mudah mengungguli PLTD. Namun, nuklir tidak dapat bersaing dengan PLTU dalam seluruh nilai parameter yang disimulasikan. Sementara itu nuklir dapat bersaing dengan PLTP pada tingkat interest <6% atau EPC yang dikurangi >40%.

---

As the fourth most populous country with growing economy, energy - particularly electricity - availability and affordability have become very crucial for Indonesia. Increasing demand calls for increasing installed capacity, nevertheless, cost economy should never be at stake. A baseload technology with massive and steady supply as well as competitiveness record abroad, nuclear power plant (NPP) steps in as alternative. Current studies shows a trend in 1000 MW class or more. However its underlying reasoning has never been met, except for economies of scale where plant is cheaper as size gets bigger. In the other hand trend in construction time shows an increase with regard to size, letting more accumulation in interest during construction which at some point may offset the benefit of economies of scale. The contradictory condition reveals an optimization challenge.

This research then tries to find an optimum capacity at which NPP can be built at its least possible generating cost. However, in order to be adopted, that least cost must be able to compete with the cost of existing baseload fleets namely coal, geothermal , and diesel averaging at 719, 1103, and 3268 Rp/kWh in 2013. With the data and assumptions taken for base case scenario, that is at 4260 $/kW EPC cost and 10% interest rate, optimum capacity is reached at 809 MW with 15,61 cent/kWh levelized generating cost. On base case scenario, nuclear competitiveness easyly surpasses diesel. However, nuclear cannot compete with coal in all parameter values simulated. Nuclear is competitive with geothermal, provided the interest rate is less than 6% or EPC cost is cut at more than 40%."

"Tulisan ini bertujuan untuk memberi pencerahan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam reaktor nuklir, sehingga reaktor nuklir tidak lagi dipandang sebagai suatu "kotak hitam". Selain itu diuraikan secara ringkas tiga jenis utama PL TN dan riwayat pembangunan PL TN di dunia."

"ABSTRACTPenggunaan bahan-bahan tambang, material, dan teknologi nuklir adalah inalienable right dalam rangka penerapan Permanent Sovereignty pada konteks pemanfaatan tenaga nuklir. Convention on Nuclear Safety CNS tahun 1994 menjadi l rsquo;accord-cadre bagi pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik yang mengharuskan pemanfaatannya dijamin dengan hukum domestik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip keselamatan di CNS dapat hidup dan mengatur aktivitas pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik domestik melalui kaidah-kaidah hukum positif dalam sebuah kerangka hukum nuklir municipal. Selama ini, sulit untuk menentukan ukuran pelanggaran kaidah hukum CNS karena tidak adanya elemen-elemen kontekstual yang disepakati oleh para sarjana hukum selain aspek teknis. Hal tersebut berusaha dijawab dengan memaparkan best practice pada hukum di beberapa negara, dan dengan pendekatan problem-based, salah satunya dalam hal kecelakaan. Dalam penelitian ini, kecelakaan PLTN Fukushima tahun 2011 lalu dianalisis secara mendalam dan hasilnya didapatkan bahwa terdapat ketaatan parsial Jepang dengan simpulan akhir tidak ada indikasi atas niat pelanggaran yang berakibat kelalaian. Namun lebih kepada kurangnya kesadaran pemerintah Jepang terhadap kultur keselamatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa energi nuklir merupakan opsi yang sangat efesien dan terpercaya apabila keselamatannya terjamin. Selain itu, penelitian ini dapat pula menjadi rujukan untuk memperbaiki hukum dan kebijakan terkait yang masih dirasa kurang tepat, serta menyugestikan reformasi hukum keselamatan nuklir nasional agar sesuai dengan standar keselamatan nuklir internasional yang berlaku. Kata Kunci: Kedaulatan, Energi Nuklir, Hak Berdaulat Tenaga Nuklir, PSNR, Hak Aktivitas Berbahaya, Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip Keseimbangan Antar-Generasi, PLTN, Keselamatan nuklir, Hukum Keselamatan Nuklir Internasional, Convention on Nuclear Safety 1994, Kasus Fukushima 2011, Badan Pengawas Nuklir.

---

ABSTRACTThe usage of nuclear ores, materials, and technologies is an inalianable right in respect with the application of the Permanent Sovereignty doctrine on the context of atomic energy utilization. The 1994 Convention on Nuclear Safety CNS is the l rsquo accord cadre for nuclear energy utilization, in casu nuclear power plants NPPs , which needs to be guaranteed by a satisfying domestic law. This research aims to explain how the CNS rsquo s safety principles shall prevail and rule the utilization of nuclear power activities for NPPs through positive laws in a municipal nuclear law. It has been strenuous attempt to measure the violations towards the CNS rsquo safety principles since there is no agreement amongst the legal scholars on contextual elements but the technical elements. To solve such problem, this research will explain the states rsquo legal best practice over the world, and by problem based solving, such as accident. This research further analyze on the 2011 Fukushima NPP accident, and it is proven that there is a partial compliance by Japan. It can be concluded that Japan has no intention to breach any law which later relevant with the imprudence . However, the omission was caused by lack of Japan government rsquo s concern on safety culture. This research may proper to be used as a scientific proof that nuclear energy is an efficient and reliable option if only the safety has been settled. Notwithstanding, this research also may be used as a reference to enhance the lack of high safety priority on the laws and policies, and to reform the national nuclear safety law in accordance to the international legal standards. Keywords Sovereignty, Nuclear Energy, Sovereign Right over Natural Resources, PSNR, Right to Conduct a Dangerous Activity, Sustainable Development, Intergenerational Equity Principle, NPP, Nuclear Safety, International Nuclear Safety Law, 1994 Convention on Nuclear Safety, 2011 Fukushima Case, Regulatory Bodies. "

"Energi nuklir sebagai sumber energi baru dan terbarukan merupakan salah satu penghasil listrik yang sangat potensial di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (PP 79 Tahun 2014) tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan dimulai setelah tahun 2025. Sehingga, diperlukan Technical and Scientific Support Organization (TSO) untuk mengawasi PLTN. Penelitian ini mengusulkan kriteria pengawasan TSO dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang terbagi menjadi tiga perspektif yaitu Safety, Commissioning and Operation, dan Human Resource and Management, dengan bobot masing-masing perspektif 0,604, 0,210, dan 0,186. Dalam pengawasan PLTN, Safety merupakan perspektif terpenting untuk memastikan keselamatan dalam komisioning dan operasi PLTN. Asesmen pengawasan PLTN dengan SWOT dan strategi pengawasan dengan Hoshin Kanri dirancang untuk mengelaborasi seluruh komponen yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

---

Nuclear energy as a new and renewable energy source is one of the potential electricity producers in Indonesia. Government Regulation No. 79/2014 (PP 79/2014) on National Energy Policy states that the plan to build a Nuclear Power Plant (PLTN) in Indonesia will begin after 2025. Thus, a Technical and Scientific Support Organisation (TSO) is needed to supervise nuclear power plants. This research proposes TSO supervision criteria with Analytical Hierarchy Process (AHP) which is divided into three perspectives namely Safety, Commissioning and Operation, and Human Resource and Management, with the weight of each perspective 0.604, 0.210, and 0.186. In NPP supervision, Safety is the most important perspective to ensure safety in NPP commissioning and operation. The NPP supervision assessment with SWOT and the supervision strategy with Hoshin Kanri are designed to elaborate all components for the effectiveness and efficiency of organisational performance."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat dipilih sebagai calon lokasi PLTN berdasarkan kriteria eksklusi dan diskresioner. Kriteria eksklusi terdiri atas struktur geologi, jenis batuan, keberadaan dan ketersediaan air pendingin, kedekatan dengan pusat populasi, dan bentuk medan, sedangkan kriteria diskresioner yaitu kedekatan dengan infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan serta menganalisis kriteria eksklusi dan diskresioner lokasi potensial PLTN. Dalam penelitian ini, digunakan metode penapisan (screening) dengan menggunakan analisis keterjangkauan, analisis kesesuaian wilayah, dan analisis spasial deskriptif yang dilakukan menggunakan perangkat lunak dari Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan informasi data spasial. Proses penapisan tersebut menghasilkan enam lokasi yang potensial untuk dijadikan lokasi PLTN. Lima lokasi terletak di Kabupaten Bengkayang tepatnya di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Sungai Raya. Satu lokasi lainnya terletak di Kabupaten Mempawah tepatnya di Kecamatan Sungai Kunyit. Keenam lokasi tersebut termasuk ke dalam jarak cukup aman dari keberadaan struktur geologi, memiliki jenis batuan yang kuat, tidak berada jauh dari keberadaan air pendingin, jauh dari pusat populasi, memiliki bentuk medan yang datar hingga berombak, dan memiliki lokasi yang dekat dengan jalan arteri.

---

Bengkayang Regency and Mempawah Regency in West Kalimantan were selected as prospective nuclear power plant (NPP) locations based on exclusion and discretionary criteria. Exclusion criteria consist of geological structure, rock type, existence and sufficiency of cooling water, proximity to population center, and terrain shape, while discretionary criteria is proximity to road infrastructure. This study aims to map and analyze exclusion and discretionary criteria for potential NPP. In this study, screening method using affordability analysis, regional suitability analysis, and spatial descriptive analysis are performed using software from Geographic Information Systems (GIS) based on spatial data information. The screening process produced six potential locations to be used as NPP. Five locations are in Bengkayang Regency, precisely in Sungai Raya Kepulauan District and Sungai Raya District. Another location is in Mempawah Regency precisely in Sungai Kunyit District. The six locations are included in a fairly safe distance from the presence of geological structures, have a strong rock type, are not far from the existence of cooling water, far from the population center, have flat to wavy terrain, and have a location close to arterial road."