Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIlusi identitas keislaman merupakan center of gravity dari ancaman terorisme kelompok Daesh. Penulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana ilusi identitas tersebut bekerja dalam suatu proses konstitutif yang melibatkan proses kontruksi-dekonstruksi-rekonstruksi wacana radikal seputar kelompok teror yang mengklaim sebagai representasi dari agama Islam. Ekspansi ideologi kelompok Daesh ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, juga membawa serangkaian implikasi. Tulisan ini menegaskan perlunya untuk mendorong ajaran Islam moderat sebagai upaya kontra-narasi dalam melawan wacana radikal kelompok Daesh, disamping melalui pendekatan-pendekatan fisik.

---

ABSTRACTIllusion of Islamic identity is the center of gravity of the terrorism threat of Daesh group. This study tries to examines how the illusion of Islamic identity works in a constitutive process that involves the construction-deconstruction-reconstruction process of radical discourses surrounding the terror group that claims to be the representation of Islam. The ideological expansion of Daesh group to various parts of the world, including Indonesia, also brings a multiple of implications. This study emphasizes the need to encourage moderate Islamic teachings as an counter-narrative attempt against Daesh groups’ radical discourses, as well as through physical approaches."

"Peristiwa 9/11 merupakan sejarah kelam dalam dunia penerbangan. Peristiwa itu menjadi titik tolak bagi peningkatan standar pengamanan di bandar udara. Bandar udara sebagai pintu keluar dan masuknya suatu wilayah menjadikannya tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan. Ancaman besar yang dapat mengintai sewaktu-waktu adalah serangan teroris. Dalam tulisan ini pencegahan serangan teroris yang diterapkan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto dikelompokkan menggunakan Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism. Tulisan ini dianalisis menggunakan Rational Choice Theory untuk menjelaskan strategi pencegahan yang digunakan oleh Bandar Udara Internasional Adisutjipto. Hasilnya menunjukkan bahwa Bandar Udara Internasional Adisutjipto telah mengupayakan pencegahan serangan teroris berdasarkan Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism dan Rational Choice Theory.

---

The 9/11 incident is a dark history in aviation. The incident was a turning point for increasing security standard on airport. As a way in and out of places, airports become a vulnerable place for crime. One of the biggest threat is terrorist attack, which could happen anytime. In this paper terrorist attack preventions applied at Adisutjipto International Airport are categorized using Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism. This paper is analyzed using Rational Choice Theory to explain the prevention strategy applied by Adisutjipto International Airport. The result shows that Adisutjipto International Airport had tried Terrorist Attack Prevention based Situational Prevention Techniques Applied to Terrorism and Rational Choice Theory.

"

"ABSTRACT

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta terhadap ancaman dan serangan terorisme. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Skripsi ini menggunakan situational crime prevention¸CPTED, dan community crime prevention untuk menjelaskan strategi pencegahan yang digunakan oleh Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta sudah menerapkan beberapa pengamanan dengan prinsip dari situational crime prevention, CPTED, dan community crime prevention. Gerakan terorisme bersifat tertutup dan tidak dapat diprediksi kapan mereka akan melakukan serangan, maka dari itu ada baiknya kalau gereja bersama dengan pemerintah melakukan kemitraan untuk menjaga gereja dari ancaman dan serangan terorisme.

---

ABSTRACT

The propose of this study is to explain how St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Church doing their Crime Prevention Through Threats and Attacks of Terrorism. This study using qualitative approach and using observation and interview to collect the data. This study using situational crime prevention, CPTED, and community crime prevention to describe crime prevention strategy which is used by St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Church. The results of this study are St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Chruch currently using the principle of situaional crime prevention, CPTED, and community crime prevention. Terrorist movement can not be predicted, so its better to prevent their movement by doing collaboration with government."

"Pencegahan penyalahgunaan Teknologi Finansial atau Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pendekatan pencegahan kejahatan multi-agen untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aktor yang terlibat dalam penerapan rezim internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), khususnya Komite TPPU sebagai badan koordinasi nasional untuk mengantisipasi kedua jenis kejahatan tersebut, berupaya untuk menerapkan kebijakan APUPPT bagi industri Fintech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data primernya didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan PPATK, Dittipideksus Bareskrim Polri, Espay, dan NCB-INTERPOL Indonesia. Teori yang digunakan adalah space-transition theory, rational choice theory, teori pencegahan kejahatan multi-agen dan teori kemitraan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai kerja sama yang maksimal dalam mencegah penyalahgunaan Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu menggunakan prinsip kemitraan. Konsep kemitraan pada penelitian ini ditekankan pada hubungan kerja sama publik-swasta yang terbangun antara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan regulator.

---

Preventing the abuse of Financial Technology (Fintech) as a media of money laundering and terrorism financing needs an approach of multi-agent crime prevention for a more comprehensive solution. The purpose of this research is to analyze the efforts of the actors involved in the implementation of the Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML-CFT) international regime, particularly the National Coordination Committee of Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering as the national coordination body to anticipate these two criminal acts, in implementing a policy on AML-CFT for Fintech industries. This research is conducted in qualitative approach with primary data gathered from unstructured interview(s) with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK); Directorate of Financial Crime, Criminal Investigation Department of Indonesian National Police; Espay; and NCB-INTERPOL Indonesia. The theories used in this research are space-transtition theory, rational choice theory, multi-agency crime prevention theory, and theory of partnership. The outcome of this research suggests that a principle of partnership is needed to achieve a full cooperation in preventing the abuse of Fintech as a media of money laundering and terrorism financing by all the actors involved. The concept of partnership in this research is emphasized on public-private cooperation between Indonesian Association of Fintech (Aftech) and regulators."

"Binaan terkait kejahatan terorisme dapat menghadapi berbagai hambatan ketika hidup di masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Oleh karena itu, Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai program pembinaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai bentuk intervensi negara dalam mendukung keberhasilan reintegrasi binaan terorisme. Pembahasan yang dilakukan didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi literatur. Tulisan ini kemudian menganalisis program pembinaan tersebut melalui konsep reintegrasi sosial, pendekatan social crime prevention, serta pengawasan. Melalui analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan tersebut dapat membantu keberhasilan reintegrasi binaan terkait terorisme. 

---

Former terrorists may face various obstacles when living in the society after completing their sentences. Therefore, this final work discusses the mentoring program by the National Counter Terrorism Agency (BNPT) as a state intervention in supporting successful reintegration of former terrorists. The discussion is based on data obtained through literature studies. Then the paper analyzes the mentoring program by using the concept of social reintegration, social crime prevention approach, and surveillance. Through the analysis conducted, it can be concluded that the mentoring program can help the successful reintegration of former terrorists. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana karena penyandang dana juga termasuk pelaku dari tindak pidana terorisme. Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme. Kasus bermula dari keterlibatan Koswara dalam mendanai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan memanfaatkan Financial Technology. Dengan kehadiran Financial Technology menjadikan bentuk baru dan memberi peluang bagi pelaku terorisme untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya celah regulasi di dalam Financial Technology yang mendorong terjadinya pendanaan aksi terorisme. Melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menganalisis tipologi pendanaan terorisme guna mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi pendanaan terorisme Koswara terhadap kelompok MIT dilakukan dengan berbagai macam cara baik menggunakan pengiriman konvensional melalui Bank maupun melalui FinTech. Sumber pendanaan diperoleh dari sumber yang legal/sah melalui dana pribadi dan Infaq Simpatisan. Kemudian untuk metode perpindanahan dana tersebut melalui bank konvensional dan pemanfaatan layanan Financial Technology seperti e-wallet, e-commerce dan e-payment. Selanjutnya untuk kegunaan dana tersebut diperuntukan bagi kebutuhan logistik dan sumber daya kelompok MIT berupa 2 unit GPS dan kebutuhan keberlangsungan hidup para anggota kelompok MIT. Selanjutnya terkait penerapan regulasi pengawasan Financial Technology saat ini masih lemah. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan sumber daya dari kelompok teroris dengan cara menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris guna memutus jejaring pendanaan kelompok tersebut. Kemampuan menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris diyakini mampu diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia.

---

The research is motivated by the criminalization of terrorism financing as a crime because the financial providers are also the perpetrators of terrorism. Capturing the master mind, in this case the fund provider, is very important in supporting the success of countering terrorism. The case begins from Koswara's involvement in funding the East Indonesia Mujahideen (MIT) group by utilizing financial technology. The presence of financial technology has created a new way and provided opportunities for terrorists to commit the crimes. This is due to the presence of regulatory loopholes in financial technology that encourages such financing of terrorism acts. Using the Follow the Money approach, it is expecyted that law enforcement agencies can reveal the situation and problems they face in analysing the typology of terrorism financing in order to support the efforts of preventing terrorism in Indonesia. The study employs the qualitative approach. Data is collected through several tehniques, such as literature study and interviews. The results of the study indicate that the typology of financing terrorism committed by Koswara given to MIT group is carried out in various ways, both using conventional transfers through banks and Fintech. The sources of fund are lega or legitimate through personal funds and symphatizers’contribution (infaq). Meanwhile, the methods of transferring funds are through conventional banks and financial technology services, such as e-wallet, e-commerce and e-payment. The funds are used to pay for logistics and resources of the MIT group, such as two GPS units and survival needs of the members of the MIT group. Due to the fact that the implementation of financial technology supervision regulations is currently still weak, the author recommends the relevant agencies to take comprehensive steps to close the resources of terrorist groups by analysing the typology of terrorist group funding in order to cut off the funding network of the group. The ability to analyse the typology of terrorist group funding is believed to be able to be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia."

"ABSTRAKTragedi Bom Bali di Legian Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002 membawa isu terorisme ke garis depan pemikiran keamanan di Indonesia. Karena serangan yang mendadak, banyak korban yang tewas. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah Indonesia yang merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana dilakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan kriminal yang mengatur respon hukum masyarakat dan strategi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara. Saat ini dalam kebijakan pidana Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini telah menjadi perdebatan panjang karena ambiguitas dalam definisi teror dan telah menghasilkan multitafsir karena ketidakjelasan definisi teror. Banyak orang kuatir definisi teror ini akan diterjemahkan bebas oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, tujuan ideal dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai, sebaliknya malah menghasilkan masalah baru yang mencederai demokrasi. Penelitian kriminologis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Dalam hal menganalisis data, digunakan teori hegemoni Gramsci Antonio serta teori kriminologi konstitutif Stuart Henry dan Dragan Milovanovic. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memainkan peran penting untuk merumuskan strategi kontra terorisme di Indonesia dengan pendekatan Penegakan Hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kerangka demokrasi. Meskipun demikian, model Penegakan Hukum ini tetap harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang akan diatur dalam kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan koersif dan kekuatan persuasif.

---

ABSTRACTThe tragedy of Bali Bombing in Legian-Kuta in October 12, 2002 brought the issue of terrorism to the forefront of Indonesia’s security thinking. Due to the suddenness of attack, a large number of people were killed. The Constitution of Indonesia UUD 1945 has mandated the state to be responsible to protect all Indonesian people and Indonesia’s motherland. To achieve this purpose Indonesia’s government formulated a policy. Policy is a product of the political process under which circumstances separation or distribution of power is executed. One form of policies is criminal policy which regulates legal responses of the society and the strategy on crime eradication that legalized formally by the state. Currently in Indonesia’s criminal policy, terrorism is defined as criminal act. This has been a long debate because of the ambiguities in the definition of terror and has produced multi-interpretation because it does not clearly specify the definition of terror. Most people feel anxious this the definition of terror interpreted freely by stakeholders. As a result, the ideal purpose of a policy could not be achieved, on the contrary it will produce a new problem that harms democracy instead. This criminological research is conducted by using qualitative research methods to collect data. In order to analyze the data, the theory of hegemony Antonio Gramsci as well as the theory of constitutive criminology Stuart Henry and Dragan Milovanovic were applied. This research concludes that the state has played an important role to formulate Indonesia’s counter terrorism strategy in Law Enforcement model due to the protection of human rights in the democracy framework. However, this Law Enforcement model should be supported by the preventive measures which will be regulated under social policy to keep the coercive power and the persuasive power balance."

"Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai upaya agar mampu untuk mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia serta dampak pemberian sanksi FATF terhadap terkait industri jasa keuangannya memiliki dampak yang berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam FATF,diharapkan ada upaya agar tidak lagi masuk ke dalam daftar tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuktikan bahwa Indonesia bersama masyarakat global mendukung pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Diharapkan Indonesia terus memperbarui pengetahuan tentang tipologi yang terjadi dalam pendanaan terorisme, sehingga menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari Pendanaan Terorisme yang terjadi di Indonesia.

---

International standards in the prevention and eradication of the financing of terrorism as efforts in order to be able to overcome the problems of the financing of terrorism in Indonesia as well as the impact of FATF sanctions against jurisdictions related financial services industry has its harmful effect for the economic system of a country. Indonesia already had get into the black list of FATF, so that, there is efforts to make Indonesia no longer enter into the list. Regulations issued by the Government of Indonesia is expected to prove that Indonesia participated together with the global community to support the implementation of the regime of the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT). Indonesia is expected to continue to update the knowledge of typologies that occur in the financing of terrorism, so as to find a proper solution to these problems and to minimize the negative impact of the Financing of Terrorism in Indonesia."

"ABSTRAKPasca terjadinya serangan 9/11, angka serangan teror yang berasal dari kelompokteroris transnasional mengalami peningkatan. Menurut data Europol dari tahun 2006-2012, Inggris, Spanyol dan Perancis mengalami serangan teror yang lebih dominanjika dibandingkan dengan negara Uni Eropa yang lainnya. Namun dari data tersebut,Inggris merupakan negara dengan angka rata-rata serangan teror terendah. Tesis inimembandingkan upaya Inggris, Spanyol dan Perancis dalam menanggulangiancaman terorisme menggunakan kerangka analisa strategi penggentaran. Datamengenai penanggulangan terorisme di ketiga negara dianalisis secara kualitatifmenggunakan tiga elemen strategi penggentaran, yaitu penggentaran denganhukuman, penggentaran dengan penangkalan, dan penggentaran dengan insentif.Berdasarkan data dari penelitian ini, disimpulkan bahwa keberhasilan Inggris terletakpada kemampuan pemerintahnya dalam mengkombinasikan pendekatan keras (hardapproach) dan pendekatan lunak (soft approach) serta meningkatkan partisipasimasyarakat yang tidak terdapat pada penanggulangan terorisme Spanyol danPerancis. Selain itu, keberhasilan Inggris juga didukung oleh mekanisme kontrolimigrasi yang dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Inggris.

---

ABSTRACTAfter the event of 9/11, the number of attacks from transnasional terrorist group hasbeen significantly increasing. According to The Europol’s data from 2006 to 2012,United Kingdom, Spain and France encountered more dominant terror attackscompared to other countries including those in European Union . However, the datashows that, UK had the lowest number of terror attack from three countries. Thisthesis compares the efforts of UK, Spain and France in tackling the threat of terrorismusing deterrence strategy framework. Data concerning counter terrorism in threecountries was analyzed using qualitative method with three elements of deterrencestrategy namely deterrence by punishment, deterrence by denial, and deterrence byincentive. Based on the result of the research, UK’s success due to its government’scapability to combining hard and soft approach and as well as to increase society’sactive participation in implementing counter terrorism’s policy. Moreover, UK’ssuccess was also supported by immigration control mechanism that was fully handledby British Goverment."