Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, BKPM menerapkan e-government, yaitu layanan Government-to-Business, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu layanan yang diberikan berupa layanan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online (LKPM Online). Pengguna layanan ini adalah penanam modal. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, penanam modal diwajibkan menggunakan LKPM Online sejak periode Triwulan IV 2014. Kenyataannya, masih ada 2.373 dari 2.541 perusahaan penanam modal yang baru pernah satu kali menggunakan layanan LKPM Online. Dalam konteks pemerintahan, kepercayaan merupakan hal yang penting dalam menentukan penggunaan teknologi secara berkelanjutan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan pada layanan LKPM Online dan dampaknya terhadap penggunaan berkelanjutan.Penulis mengadopsi model kepercayaan beserta antesedennya dan Expectation-Confirmatory Model (ECM). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada seluruh penanam modal yang pernah menggunakan LKPM Online yang berjumlah 2.541 penanam modal. Analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan untuk melakukan analisis model penelitian pada data hasil kuesioner yang didapat dari 389 responden.Dari hasil analisis, dilakukan uji hipotesis dan diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kepercayaan penanam modal terhadap layanan LKPM Online (trust in public e-service) adalah kualitas layanan LKPM Online (e-service quality), keterbiasaan penanam modal dalam menggunakan LKPM Online (familiarity), kepercayaan penanam modal terhadap BKPM (trust in government), dan rekomendasi BKPM agar penanam modal menggunakan LKPM Online (recommendation). Selain itu, diketahui juga bahwa kepercayaan terhadap layanan LKPM Online secara tidak langsung mempengaruhi niat penanam modal untuk menggunakan LKPM Online secara berkelanjutan (continuance intention) melalui persepsi penanam modal terkait kegunaan LKPM Online (perceived usefulness)

---

Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), a non-ministerial government institution, is the primary interface between business and government. To perform its duty, BKPM implements e-government, which is Government-to-Business service, to improve performance and quality of its public services. One of BKPM's service is Investment Online Report Service (LKPM Online). Users of this service are investors who are investing in Indonesia. According to the policy, investor must use LKPM Online since fourth quarter of 2014. In fact, there are 2,373 of 2,541 company that only once use LKPM Online. In context of government, trust is one important thing to determine continuance intention of using technology. Therefore, the objective of this research is to find factors affecting investors' trust in LKPM Online service and its impact on continuance intention.

In this research, antecedents of trust model and Expectation-Confirmatory Model (ECM) is used. Method of data collection was spreading the questionnaire to all investors who have been using LKPM Online. By using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 389 data from questionnaires were analyzed and hypothesis testing was conducted based on the analysis.

This research found that factors affecting investors' trust in LKPM Online service is LKPM Online service quality, investors' familiarity with LKPM Online service, investors' trust in BKPM, and recommendation to use LKPM Online service. Furthermore, trust in LKPM Online service indirectly affecting investors' continuance intention to use LKPM Online service through perceived of its usefulness and investors' satisfaction on using LKPM Online service."

"Penelitian ini membahas efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai manajemen keluhan atas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran LAPOR!, dimulai dari kesiapan kerangka penanganan keluhan organisasi, perencanaan dan perancangan organisasi, operasi proses penanganan keluhan, dan pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash;pihak yang terlibat kemudian diolah menggunakan pendekatan positivis. LAPOR! merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government yang menjadi media penyampaian aspirasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengaduan keluhan terkait program pembangunan nasional. Dari penelitian ini dapat dilihat hasil dari upaya peningkatan efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai media penanganan keluhan pelanggan bagi masyarakat, di antaranya pada aspek/dimensi 1 kerangka penanganan keluhan menurut indikator komitmen, kebijakan, dan tanggung jawab dan kewenangan dan dimensi 2 perencanaan dan perancangan menurut indikator sasaran dan sumber daya organisasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pada aspek/dimensi 3 operasionalisasi proses penanganan keluhan menurut indikator tata kerja atau mekanisme proses penanganan keluhan pelanggan dan 4 pemeliharaan dan peningkatan menurut indikator pemantauan dan peningkatan berkelanjutan organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aspek pengelola LAPOR!.

---

This research discusses effectiveness of LAPOR application as a management complaint over public services. The purpose of this study is to analyze whether the role of LAPOR has been effective, starting from the readiness of organizational complaints handling framework, organizational planning and design, complaint handling process operation, as well as maintenance and continuous improvements. The data in this study was obtained by conducting in depth interviews with the parties involved, then processed using a positivist approach. LAPOR Is one form of E Government which aims to be a medium of delivering aspirations between the community and the Government in complaints complaints related to national development programs.

From this research can be seen the results of efforts to improve the effectiveness of applications LAPOR as an instrument for handling customer complaints for the community, such as on the aspect dimension of the 1 complaints handling framework based on indicators of commitment, policy, and responsibility and authority and 2 planning and design based on indicators of objectives and organizational resources, are in accordance with applicable rules, while on aspects dimensions 3 operationalization of the complaint handling Process based on governance indicators or mechanisms of customer complaint handling process and 4 Maintenance and Improvement in indicators of continuous monitoring and improvement of the organization, have not been fully implemented by all aspects of the management of LAPOR ."

"Di era digitalisasi yang berkembang pesat, transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi semua sektor bisnis dan industri untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional. Hal ini juga dinilai penting dalam sektor energi fosil yang saat ini sedang menjalani tantangan dalam menjaga ketimpangan kebutuhan energi. Dalam menjalankan penelitian ini, pemilihan aplikasi MyPertamina sebagai fokus utama tidak terlepas dari fakta bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia sekaligus berperan secara strategis untuk menjawab tantangan ini. Terlebih, Pertamina memiliki jaringan SPBU yang sangat luas dan merata di seluruh Indonesia. Jaringan SPBU Pertamina yang menyeluruh ini memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat luas untuk menggunakan layanan digital yang ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aplikasi MyPertamina menggunakan metodologi Design Science Research (DSR), yang meliputi analisis kebutuhan pengguna, analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina, dan merancang pengembangan solusi dalam bentuk desain antarmuka dan prototipe alternatif dari aplikasi MyPertamina. Studi ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan sesi wawancara bersama sepuluh narasumber yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut dijadikan acuan untuk merancang model penelitian yang merepresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina. Penelitian kuantitatif ini disebar memperoleh 283 responden yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Hasil penelitian kuantitatif ini menunjukkan bahwa usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya, penulis merancang solusi desain dan prototipe perbaikan aplikasi MyPertamina berdasarkan tahapan penelitian sebelumnya. Hasil perancangan desain ini kemudian dievaluasi dengan SUS dan usability testing. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi resistensi pelanggan terhadap teknologi digital, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi MyPertamina. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga mendukung program pemerintah dalam mendorong kebijakan energi berkelanjutan.

---

In the era of rapidly growing digitalization, digital transformation has become an unavoidable necessity for all business and industry sectors to support growth and operational efficiency. This is also considered important in the fossil energy sector which is currently undergoing challenges in maintaining the imbalance of energy needs. In conducting this research, the selection of MyPertamina application as the main focus is inseparable from the fact that PT Pertamina (Persero) is a State-Owned Enterprise responsible for managing oil and gas resources in Indonesia as well as playing a strategic role to answer this challenge. Moreover, Pertamina has a very extensive and evenly distributed network of gas stations throughout Indonesia. This comprehensive Pertamina gas station network provides higher accessibility to the wider community to use digital services offered through the MyPertamina application. The purpose of this research is to deeply analyze the MyPertamina application using the Design Science Research (DSR) methodology, which includes analyzing user needs, analyzing factors that influence the intention to use the MyPertamina application, and designing solution development in the form of interface design and alternative prototypes of the MyPertamina application. This study was conducted by combining qualitative and quantitative research methods. Qualitative research was conducted by analyzing the results of interviews obtained based on interview sessions with ten interviewees who were all users of the MyPertamina application. Furthermore, the results of these interviews were used as a reference to design a research model that represents the factors that influence the intention to use the MyPertamina application. This quantitative research distributed obtained 283 respondents who are all users of the MyPertamina application. The results of this quantitative research show that usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, and trust have a significant effect on intention to use. Furthermore, the author designed design solutions and prototypes for MyPertamina application improvements based on the previous research stages. The results of this design are then evaluated with SUS and usability testing. Thus, the results of this study can be used to overcome customer resistance to digital technology, especially in the utilization of the MyPertamina application. In addition, the findings of this research also support government programs in encouraging sustainable energy policies."

"Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan e-government secara merata di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Tidak hanya pada pelayanan yang diberikan langsung kepada publik, namun juga pada proses pelaksanaan pemerintahan seperti pengawasan dan pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN kepada seluruh Instansi pemerintah di Indonesia oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan luasnya cakupan pengawasan dan pengendalian NSPK maka BKN meluncurkan Website Indeks NSPK pada tahun 2020 sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Website Indeks NSPK pada tahun 2023 dengan menggunakan teori utama E-Government Quality (E-GovQual) dari Papadomichelaki & Menzas (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data campuran (mixed methods) dengan survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Website Indeks NSPK diukur dari seluruh dimensi pengukuran yang utarakan oleh Papadomichelaki & Menzies yaitu (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, dan (4) Citizen Support tergolong dalam kategori baik.

---

As one of the efforts in implementing e-government evenly in Indonesia, the government made Presidential Regulation (Perpres) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The implementation of SPBE is expected to be utilized in various ways. Not only in services provided directly to the public, but also in the process of implementing government such as supervision and control of ASN management Norms Standards Procedures and Criteria (NSPK) to all government agencies in Indonesia by the State Personnel Agency (BKN). With the wide scope of NSPK supervision and control, BKN launched the NSPK Index Website in 2020 as a tool in conducting supervision and control of the ASN Management NSPK. This study aims to analyze the quality of service on the NSPK Index Website in 2023 using the main theory of EGovernment Quality (E-GovQual) from Papadomichelaki & Menzas (2012). This research uses a quantitative approach and uses mixed methods data collection techniques with surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the NSPK Index Website measured from all measurement dimensions stated by Papadomichelaki & Menzies, namely (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, and (4) Citizen Support is classified in the good category."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."

"[ABSTRAK E-government merupakan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan yang bermanfaat kepada masyarakat, rekan bisnis dan pegawainya. E-Audit adalah salah satu bentuk e- government yang digunakan BPK RI untuk membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa BPK RI belum seluruhnya menggunakan sistem e-Audit tersebut.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksa BPK dalam menggunakan Sistem Informasi e-Audit. Model dalam penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikombinasikan dengan Innovation Diffusion Theory (IDT), Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean, dimensi individu dari Technology Readiness Index (TRI) serta variabel dukungan manajemen. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 231 pegawai pemeriksa Kementerian dan Lembaga BPK RI, dan diperoleh sampel sebanyak 185 responden. Data yang terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan teknik Partial Least Squares pada Structural Equation Modeling (PLS-SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dua variabel pada teori TAM yaitu manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan memberikan pengaruh positif terhadap minat pemeriksa dalam menggunakan e-Audit. Selain itu terdapat faktor lain yang berpengaruh adalah faktor kualitas sistem e-Audit, faktor kesesuaian e-Audit dalam proses pemeriksaan dan faktor individu ketidaknyamanan pemeriksa terhadap teknologi baru. Faktor-faktor tersebut yang perlu diperhatikan oleh pimpinan BPK RI dan tim pengembang agar e-Audit dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemeriksa BPK RI.

---

ABSTRACT E-government is the use of technology by the government to improve access and delivery of useful services to the people, business partners and employees. E- Audit is one example of e-government that is used in BPK to assist auditors in doing state financial examination. In practice, the BPK auditors have not fully use the e-Audit.This study was conducted to determine the factors that affect the BPK auditors in using e-Audit Information System. The model used in the study were Technology Acceptance Model (TAM) combined with Innovation Diffusion Theory (IDT) model, the success model of information system by DeLone & McLean (DeLone&McLean), individual dimensions from Technology Readiness Index (TRI) and variabel management support. The data were collected by distributing questionnaires to 231 BPK ministries and agencies auditors, hence the valid sample obtained were 185 respondents. The collected data was processed using the Partial Least Squares technique in Structural Equation Modeling (PLS-SEM)The result of this study proved that the two variables in TAM theory which were the perceived usefulness and perceived ease of use, gave a positive effect on increasing the intention of BPK auditor to use e-Audit. In addition, there were other influencing factors which were the quality system of e-Audit, the compatibility of e-Audit in audit process, and the discomfort of auditors to new technology. These factors need to be notice by the BPK leaders and the development team in order that e-Audit could be used by all BPK Auditor., E Audit is a form of e government that is used by Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI to assist the state 39 s financial audit However the BPK RI auditors have not entirely use e Audit in its execution This study was conducted to determine the factors that affect the auditors in using e Audit Information System by combining a theoretical model of the Technology Acceptance Model TAM the Innovation Diffusion Theory IDT the DeLone McLean Information Systems Success Model individual dimensions on the Technology Readiness Index TRI and variable of management support From the distribution of questionnaires to BPK RI 39 s ministries and agencies auditors as respondents we obtained 185 samples of data The data were then analyzed by using Partial Least Squares on Structural Equation Modeling PLS SEM The results showed that quality system of e Audit compatibility e Audit with the audit process perceived usefulness and perceived ease of use have positive influence either directly or indirectly on the auditor 39 s intention to use e Audit While the auditor rsquo s discomfort feeling of new technologies will have negative effect indirectly on the auditor rsquo s intention to use e Audit]"

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kualitas e-government layanan aplikasi Depok Single Window (DSW). Adanya layanan aplikasi Depok Single Window (DSW) merupakan wujud dari inovasi, pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik yang disediakan pemerintah, serta keseriusan pemerintah Kota Depok terhadap pengembangan Smart City. Pentingnya mengetahui kualitas suatu aplikasi adalah untuk melihat bagaimana dampak suatu layanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat selain itu pengukuran kualitas pada aplikasi juga akan memberikan evaluasi bagi pemerintah untuk mengembangkan aplikasi secara maksimal. Dalam penelitian ini kualitas aplikasi Depok Single Window (DSW) akan diukur dan dianalisis melalui teori E-GovQual yang dipopulerkan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012).  Pengukuran akan dilakukan dengan empat dimensi yang ada yaitu dimensi efisiensi, keandalan, kepercayaan, dan dukungan pengguna. Teori E-GovQual berfungsi untuk mengetahui bagaimana kualitas e-government yang dimiliki suatu layanan elektronik milik pemerintah dengan mengukur efisiensi, keandalan, keamanan, dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses suatu layanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survey, wawancara kepada responden dan pemerintah Kota Depok, serta studi literatur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi Depok Single Window (DSW) adalah tinggi. Hasil penelitian mengungkapkan seluruh dimensi dan indikator dari teori E-GovQual adalah tinggi.

---

This study discusses the quality of e-government application services for Depok Single Window (DSW). The existence of the Depok Single Window (DSW) application service is a manifestation of innovation, meeting the need for public services provided by the government, and the seriousness of the Depok City government towards the development of Smart City. The importance of knowing the quality of an application is to see how the impact of a service provided by the government on the community in addition to measuring the quality of the application will also provide an evaluation for the government to develop applications to the fullest. In this study, the quality of the Depok Single Window (DSW) application will be measured and analyzed through the E-GovQual theory popularized by Papadomichelaki and Mentzas, 2012. The measurement will be carried out with four dimensions, namely the dimensions of efficiency, reliability, trust, and user support. E-GovQual theory serves to find out how the quality of e-government owned by a government-owned electronic service by measuring efficiency, reliability, security, and support provided to the public in accessing a service. This study uses quantitative methods with data collection techniques in the form of surveys, interviews with respondents and the Depok City government, as well as literature studies. The results of the study revealed that the Depok Single Window (DSW) application was high. The results of the study reveal that all dimensions and indicators of the E-GovQual theory are high."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membuat kanal pengaduan masyarakat di level nasional bernama LAPOR!. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi e-government, LAPOR! merupakan aplikasi berbasis online yang mengadopsi sistem media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa efektivitas sistem informasi LAPOR! pada UKP4. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, penilaian terhadap efektivitas sistem informasi pada LAPOR! adalah efektif.

---

The Indonesian Government continues to make efforts to improve the quality of public service, such as by involving community participation through complain management systems. The President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) made a complain handling systems at national level called LAPOR!. Using the benefits of technology, information system and egovernment, LAPOR! is an online-based application which adopt social media. This study use quantitative approach which aims to analyze the effectiveness of information system of LAPOR! at UKP4. From 100 respondents who joined the survey, the conclusion shows that LAPOR! was effective."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."