Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada pekerjaan tertentu dan hanya pada saat tertentu, pengusaha membutuhkan pekerja baru untuk melaksanakan suatu perkerjaan. Akan tetapi apabila menerima pekerja baru, ada konsekuensi logis yang harus diberikan kepada pekerja tersebut sesuai pasal 1602 d Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, pengusaha harus tetap membayar upah pekerja meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut sudah selesai atau sudah tidak diperlukan lagi. Untuk mengurangi beban biaya pekerja tersebut, pengusaha membuat perjanjian kerja yang dibatasi waktu sampai selesainya pekerjaan tersebut atau dalam jangka waktu tertentu dengan dibuat perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam perkembangan pelaksanaannya, terdapat kecenderungan dari para pengusaha, yang berusaha sebisa mungkin menerapkan perjanjian kerja untuk dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, baik untuk waktu atau suatu pekerjan rutin. Kecenderungan yang demikian, apabila ditinjau dari segi kepentingan karyawan maupun kepastian mendapatkan pekerjaan dalam kondisi dan situasi sekarang ini, tidak menguntungkan karyawan, karena angkatan kerja yang mendambakan suatu pekerjaan jauh lebih banyak jika dibanding dengan formasi kerja yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melindungi pekerja dengan menerbitkan peraturan yang memberikan batasan-batasan tertentu tentang sifat dan jenis suatu pekerjaan yang bisa dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan membatasi jangka waktu berlakunya paling lama 3 tahun, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber/informan."

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan daluwarsa pembayaran pesangon bagipekerja dengan perubahan status sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja.Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap putusan yangdikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, yang telah berkekuatan hukum tetap sertatelah menghapus isi pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, diperolehsimpulan bahwa, daluwarsa penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbuldari hubungan kerja memberikan manfaat bagi para pekerja, khusunya bagi pekerjayang terkena dampak PHK akibat adanya perubahan status. Upah merupakan haksetiap pekerja yang tidak mempunyai jangka waktu dalam hal penuntutan haknya.Upah adalah hak dan sampai kapanpun tidak pernah hapus dengan adanyadaluwarsa. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja, penghitungan uangpesangon, serta perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT sudah diatursecara rinci di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yangberkaitan dengan ketenagakerjaan. Namun, daluwarsa tetap diperlukan dalampengaturan hak pesangon pekerja, hal ini untuk memberikan jaminan kepastianhukum, baik bagi yang menuntut haknya, maupun pihak yang akan dituntutmemenuhi kewajibannya., This thesis discusses about the regulation of the expiry severance payment forworkers with changed status as a result of termination of employment. Using thedescriptive analytical on the verdict issued by Constitutional Court that has legallybinding that has erased article 96 of The Employment Act, resulted in a conclusionthat the expiry of salary payment prosecution and all the things that arise fromworking relation give benefit to workers, especially for the ones who get the impactfrom termination of employment caused by the status changes. Salary is the rightfor every worker and will never be erased with expiry. The regulation abouttermination of employment, severance calculation, and changed worker’s statusfrom PKWT to PKWTT has been adjusted in details on the Employment Act andother regulation that related with employment. However, the expiry will still beneeded in the regulation of worker’s severance payment right. The regulation ispurposed to guarantee the legal certainty, either for the one who demands his rightor the one who will be accused to fulfill his responsibility.]"

"Dalam globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat telah menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi yang serba dilematis dalam menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pilihan antara upaya mensejahterakan rakyat (pekerja) melalui peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan kebijakan untuk menarik investor asing melalui keunggulan komparatif upah murah dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang lunak benar-benar merupakan dilema bagi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dimana perusahaan-perusahaan berusaha mengurangi resiko usaha termasuk resiko dalam hal Sumber Daya Manusianya (SDM) untuk menekan biaya produksi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (kerja kontrak). Dalam menilai hukum/peraturan tidak hanya melihat hukum dalam konteks law-in-books, Akan tetapi, juga harus melihat hukum dalam kerangka law-in-action. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di Indonesia, yang berlaku saat ini, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. HGA belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh PT. HGA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelaksanaan PKWT di PT. HGA yaitu: Pertama, faktor hukumnya sendiri (peraturan), dimana masih terdapatnya multitafsir norma dan inkonsistensi pasal-pasal mengenai PKWT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua, faktor penegak hukum, dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada PT. HGA sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta organisasi yang baik dari sebuah perusahaan tidak terpenuhi. Keempat, faktor masyarakat dimana adanya kedudukan yang berbeda atau tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha membuat PT.HGA mendominasi dalam membuat perjanjian sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dihasilkan sesuai dengan keinginan PT.HGA. Kelima, faktor kebudayaan dimana masih terdapatnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan demi ketentraman dirinya sehingga pekerja akan menerima kondisi apapun demi mendapatkan pekerjaan karena adanya penilaian kurang baik dalam masyarakat apabila seseorang tidak bekerja sehingga penegakan hukum menjadi terhambat.

---

In the economic globalization that is characterized by increasing competition has put Indonesia as a developing country in the position of the all dilemmas in ensuring the right to decent work and livelihood. The choice between efforts to prosper the people (workers) through legislation in the field of labor with policies to attract foreign investors through low wage comparative advantage and the software implementation of employment law is really a dilemma for the Government of Indonesia in the face of free market where companies tried to reduce business risks including the risk in terms of Human Resources (HR) to reduce the cost of production. Efforts are made by companies is to implement a specific time work agreement (employment contract). In assessing laws / regulations not only see the law in the context of law-in-books, which is a normative phenomenon in the form of a collection of norms that govern relationships between individuals in society. However, it also must see the law within the framework of lawin- action.Peraturan labor legislation in Indonesia, current, among others, the Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. Employment agreement setting a specific time in the law are set out in Article 56 through Article 59. Understanding Specific Time Work Agreement in Law No. 13 of 2003 is an agreement between the workers with employers who only made for a specific job which, according to the type and nature of work or activity will be completed within a certain time. Execution time employment agreement pursuant to Act No. 13 of 2003 on Manpower in PT. Hasanah Graha Afiah has not been done properly. This is because still have things that are not carried out by PT. Hasanah Graha Afiah under the provisions of Act No. 13 of 2003 on Labor, The factors affecting the implementation of law enforcement PKWT at. Hasanah Graha Afiah namely: First, the law itself (rules), which still have multiple interpretations of norms and inconsistencies regarding PKWT articles in Law No. 13 of 2003 on Manpower. Second, law enforcement factor, which is still a lack of quality and quantity of labor inspectors. Third, the factor means or facilities where there is still a lack of quality and quantity of human resources at PT. Hasanah Afiah Graha causing the lack of law enforcement employment laws because of educated manpower and skilled and good organization of a company are not met. Fourth, factors of society in which a different position or out of balance between workers and employers make PT.Hasanah Graha Afiah dominate in making arrangements so that certain employment agreement when produced in accordance with the wishes PT.Hasanah Graha Afiah. As for the workers, the economic factor is very important in getting a job because it's hard to find a job so they have to accept the condition or treatment that is right in getting a job. Fifth, cultural factors which still have the values in society that causes people to ignore the rules for the sake of peace itself so that workers would accept any conditions to get their jobs because of the unfavorable rating in the community if one does not work so that law enforcement be pursued."

"Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berhak memperoleh pesangon. Dalam perkara PHK antara pengusaha dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dikaji lebih lanjut hak yang dapat diterima oleh TKA sehubungan dengan statusnya sebagai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini dibahas 2 permasalahan yaitu: bagaimana pemberian hak pesangon bagi TKA atas terjadinya PHK dan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Linfox Logistic Indonesia dengan Rodney John Guy yang merupakan tenaga kerja asing, apakah hakim memutuskan memberikan hak pesangon bagi yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dibuat Keputusan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi TKA.

---

In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.

---

;In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA."

"Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah?Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah."

"Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara laiigsung, maka jumlah tenaga kerja asing yang herkerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalgi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA dan APEC semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam World Ttrade Organisation yang salah satunya membahas perdagangan dalam sektor jasa (General Agreemnts on Trade in Services), mewajibkan kepada setiap negara anggotanya untuk membuka akses pasarnya bagi penyedia jasa asing. Indonesia yang telah ikut seta dalam WTO dan telah meratifikasi tentunya harus mengikuti kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih seratus persen, telah menimbulkan sikap pesimistis dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan dalam waktu dekat, khususnya menyangkut pemecahan masalah pengangguran dan menghadapi tantangan globalisasi di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu perhatian terhadap aspek kualitas sumber daya manusia harus menjadi titk sentral. Selain itu pengaturan dari sektor perundang-undagan juga harus lebih dimaksimalkan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing."

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."