Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

---

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently."

"Tesis ini membahas whistle blowing system yang diterapkan pada Bank XYZ mengenai kesiapan sistem tersebut menjadi saluran pelaporan terjadinya pelanggaran, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya, serta mencari strategi yang tepat untuk mengatasi penghambat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan menggali data primer melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan whistle blowing system dan pemanfaatannya dalam mengurangi pelanggaran di Bank XYZ. Adapun pertanyaan pada kuesioner dan wawancara merupakan pendalaman dari aspek-aspek Sistem Pelaporan Pelanggaran yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG yang terdiri dari aspek struktural, operasional, dan perawatan. Hasil penelitian penelitian menemukan bahwa meskipun whistle blowing system yang digunakan telah siap sebagai salah satu strategi mengurangi pelanggaran, ternyata masih ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pegawai untuk enggan menggunakannya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan maupun regulator yang mampu mendorong peran serta pegawai dalam memanfaatkan whistle blowing system.

---

This thesis discusses the whistle blowing system is applied to the Bank XYZ on the readiness of the system to wrongdoing reporting channels, factors that become an obstacle in its application, as well as finding the right strategy to overcome the obstacle. This research is a qualitative descriptive design, by using primary data through questionnaires and interviews to the parties relating to the management of whistle blowing system and its use in reducing wrongdoing in Bank XYZ. The question on the questionnaire and interview a deepening of aspects whistle blowing system published by Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG , which consists of the structural, operational, and maintenance aspects.

The results of the research study found that although the whistle blowing system used has been prepared as one of the strategies to reduce wrongdoing, it turns out there are several reasons behind employees to be reluctant to use it. Therefore, researchers suggest several things that can be done by companies and regulators are able to encourage the participation of employees in the use of whistle blowing system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistle blowing system pada PT ANTAM (Persero) Tbk berdasarkan persepsi pegawai. Penelitian ini berfokus pada perlindungan kepada whistleblower, mekanisme pelaporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistle blowing, reward, sikap organisasi, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar PT ANTAM (Persero) Tbk telah melaksanakan whistle blowing system dengan baik. Namun terdapat beberapa kekurangan yaitu sosialisasi belum merata, terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan whistle blowing system, perlunya keterangan perlindungan whistleblower yang lebih jelas dan detail, belum berjalannya sistem reward, serta diperlukannya sikap dan komitmen pegawai yang lebih baik dalam melaporkan tindak pelanggaran.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system in PT ANTAM (Persero) Tbk from employees‟ perspective. Focus of this study are whistleblower‟s protection law, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization‟s support, and whistleblower characteristics. This study finds that, PT ANTAM (Persero) Tbk has been implementing whistle blowing system as good. But there‟s still a few problem appears, which includes unevenly distributed information of whistle blowing system, whistle blowing implementation constraints, the needs of whistleblower‟s law clarity and detail, reward system not yet implemented, and better employees commitment to whistle the blow."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan praktik whistle blowing system yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Kepatuhan dari sudut pandang pegawai Bank Syariah Mandiri. Whistle Blowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistle blower, regulasi terkait pengaduan fraud, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan fraud, penyusunan ketentuan whistle blowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistle blower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan ketentuan whistle blowing system yang efektif, namun sosialisasi belum merata, terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan whistle blowing system, perlunya keterangan perlindungan whistle blower yang lebih jelas dalam ketentuan whistle blowing system, serta diperlukannya sikap dan komitmen pegawai yang lebih tegas dalam menerapkan strategi anti fraud.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by Internal Audit Division and Compliance Division from Bank Syariah Mandiri employees? perpective. Whistle blowing system is one of fraud detection tools in Bank Syariah Mandiri.

Focus of this study are whistle blower?s protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization?s support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics.

This study finds that, Bank Syariah Mandiri has been implementing whistle blowing system effectively. But there?s still a few problem that appear, which includes unevenly distributed information of whistle blowing system, whistle blowing reporting constraints, the needs of whistle blower?s law clarity, and employees?s firm commitment of anti fraud strategy."

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif terhadap perilaku whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah menggunakan multiple regression di SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif mempengaruhi perilaku Whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI, yaitu semakin besar Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif, semakin besar perilaku mahasiswa untuk melakukan Whistleblowing.

---

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of professional commitment and anticipatory socialization towards whistleblowing among undergraduate accounting students, specifically, to those who are enrolled as a student in FEB UI. The collected data will be analyzed using multiple regressions using SPSS version 23.

The results indicated that professional commitment and anticipatory socialization affect whistleblowing intentions among undergraduate accounting students in FEB UI, suggesting that the higher the professional commitment and anticipatory socialization, the higher the intentions to blow a whistle among the students."

"Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system."

"Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun masih banyak kasus fraud yang terjadi di sektor privat. Oleh karena itu penerapan WBS dianggap perlu disediakan guna menjadi media pelaporan yang menjamin kerhasaiaan whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran di PT. X yaitu salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG untuk mendeskripsikan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Lebih lanjut penelitian ini juga menjelaskan efektifitas whistleblowing system untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system di PT.X sudah sesuai dengan aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini termasuk adanya pegawai yang tidak mau mengambil melaporkan ke whistleblowing system dan belum ada sistem penghargaan kepada pelapor. Whistleblowing system pada PT.X juga sudah berjalan cukup efektif untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penyempurnaan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system yaitu menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dan menyusun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan

---

Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. Therefore, it is deemed necessary to implement a WBS in order to become a reporting medium that guarantees the confidentiality of whistleblowers. This research aims to analyze the whistleblowing system or violation reporting system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses guidelines issued by the KNKG to describe the implementation of the whistleblowing system at PT. Furthermore, this research also explains the effectiveness of the whistleblowing system in preventing fraud in companies. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that the implementation of the whistleblowing system at PT. These weaknesses include employees who do not want to report to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. The whistleblowing system at PT.X has also been running quite effectively to prevent fraud. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT. To be able to overcome these weaknesses, there are several strategies or steps that PT. Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many cases of incidents occurring in the private sector. This research aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that even though the whistleblowing system is implemented at PT. X has done well, there are still some weaknesses. These weaknesses include the absence of employees who do not want to accept reporting to the whistleblowing system and there is no system provided to whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X."

"Penelitian terhadap rerangka teoritis yang menguji sistem whistleblowing dalam kaitannya dengan risiko yang timbul akibat agency cost termasuk didalamnya risiko yang ditimbulkan informasi asimetris dan kemungkinan terjadinya kecurangan sangat jarang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dari pengungkapan sistem whistleblowing dan kehadiran direktur independen dalam menurunkan risiko volatilitas tingkat pengembalian saham dengan menurunkan asymmetric information antara investor sebagai principal dan manajer sebagai agen. Subjek dari riset ini merupakan perusahaan manufaktur publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017, yang menghasilkan total observasi sebanyak 115. Regresi panel data dilakukan untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan sistem whistleblowing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko, sedangkan direktur independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko. Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap literatur dengan menambahkan pengungkapan sistem whistleblowing pada perubahan tingkat risiko. Selain itu, penemuan dalam penelitian ini menghasilkan implikasi manajerial yang terkait dengan pentingnya pengungkapan sistem whistleblowing dalam mengatur risiko.

---

There is a paucity of theoretical framework examining the whistleblowing disclosure related to the risk faced by investor in the form of return volatility that is caused by agency problem. That also includes the risk imposed by asymmetric information and the possibility of fraud. The research objective is to examine the disclosure of whistleblowing implementation and the existence of independent director in reducing return volatility. The subject of this research was the public manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period of 2013-2017, resulting the a total of 115 observation data. The panel data regression method was conducted to test the hypotheses. This research found that whistleblowing system has a negative significant effect on return volatility while independent director has a positive but insignificant effect on return volatility. This study contributes to the literature by adding the whistleblowing system disclosure in examining risk. Furthermore, the findings imply the managerial implications regarding the importance of a whistleblowing system disclosure in managing risk."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaanpengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistempengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangansistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untukBPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakanperwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RBdan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untukperbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan cleangovernment. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaanpengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakantahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dantahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirementanalysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dankerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhandan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasiproses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurutmetode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalahperancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yangterdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, registerpelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaanpengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem iniyang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduandi Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

---

ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process andwhistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft forwhistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP throughmedia websites. This whistleblowing system is a manifestation of governmentregulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose ofthis system designation is to improve the organization towards the vision, mission,values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance andclean government. The method used in the designation of whistleblowing systemis the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scopedefinition stage until requirement analysis produce maintained activities,additional activities and PIECES framework which later be derived as arequirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecasediagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, datadictionary and user interface are made according to the method of Whitten andBentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system beingbased on website which consists of 15 user interface namely home, send thecomplaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification ofcomplaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-upreport, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Usersof the system are the informant (including the complaint receiver official in workunit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate."