Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kesehatan Indonesia diarahkan untuk mencapai Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Namun, sebagian besar pendanaan kesehatan masih didominasi oleh rumah tangga melalui out-of-pocket (OOP). Pengeluaran biaya kesehatan katastrofik rumah tangga akan mengganggu konsumsi rumah tangga dan dapat mengakibatkan kemiskinan. Menggunakan data sekunder Survei Sosial Nasional (Susenas) tahun 2012. Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik rumah tangga di Indonesia tahun 2012. Penelitian dengan desain studi potong lintang ini, menggunakan pendekatan ekonometrik dengan model probit dan bivariat probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik sebesar 12.97% pada ambang batas 10% dari total pengeluaran dan sebesar 18.42% pada ambang batas 20% total pengeluaran non-makanan. Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan perlindungan terhadap belanja kesehatan katastrofik di Indonesia pada Tahun 2012.

---

Indonesia's health development geared to achieve national health insurance scheme (JKN). However, funding of health in Indonesia is still dominated by domestic funding through out-ofpocket (OOP). Catastrophic health expenditure of households will disrupt household consumption and can lead to poverty. By using secondary data of the National Social Surveys (Susenas) 2012.

This study aims to prove health insurance ownership lowers catastrophic health expenditure of households in Indonesia in 2012. This study used a cross-sectional study design with models probit and bivariate probit.

The results found that the health insurance ownership lowers catastrophic health expenditure in the amount 12.97% at the threshold 10% of total expenditure and 18.42% at 20% of total non-food expenditure. Health insurance ownership provides protection for catastrophic health expenditure in Indonesia in 2012."

"Sistem kesehatan bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengobatan yang dapat membuat perbedaan besar pada kesehatan masyarakat. Dalam memperoleh layanan kesehatan tersebut, rumah tangga berisiko sering kali harus mengeluarkan pengeluaran tunai untuk mengakses layanan kesehatan. Jumlah pengeluaran kesehatan yang kecil dapat berakibat besar bagi rumah tangga yang miskin. Sebaliknya jumlah pengeluran kesehatan yang besar, mungkin mempunyai dampak yang kecil bagi rumah tangga yang kaya. Terlepas dari jumlah yang dikeluarkan pada kesehatan, setiap rumah tangga berisiko menderita biaya kesehatan katastropik dan dimiskinkan olehnya. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya kesehatan katastropik dan faktor yang paling mempengaruhi biaya kesehatan katastropik. Metode yang digunakan adalah analisis univariat dan multivariate. Analisis multivariat menggunakan regresi IV Probit Endogen untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan paling mempengaruhi biaya kesehatan katastropik. Pengetahuan atas fasilitas puskesmas digunakan sebagai instrumen variable karena berkorelasi dengan variabel endogen namun tidak berkorelasi dengan variable dependen. Dari penelitian disimpulkan bahwa adanya kepemilikan asuransi (ASKES, ASKESKIN, JAMSOSTEK) merupakan faktor yang paling mempengaruhi biaya kesehatan katastropik. Rumah tangga yang tidak memiliki asuransi tersebut terbukti berisiko lebih besar menderita biaya kesehatan katastropik. Rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dirawat inap, anggota rumah tangga cacat, dan anggota rumah tangga menderita penyakit kronis juga memberikan kontribusi risiko rumah tangga menderita biaya kesehatan katastropik. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan jaminan kesehatan merupakan keputusan yang paling. Terbukti bahwa rumah tangga yang dilindungi asuransi memiliki risiko terkecil menderita biaya kesehatan katastropik. Pemerintah didorong untuk melanjutkan kebijakannya memberlakukan jaminan kesehatan dan tetap mempertahankan rawat inap, kecacatan, dan penyakit kronis dalam paket manfaat untuk memperkecil kemungkinan rumah tangga menderita biaya kesehatan katastropik dan dimiskinkan olehnya.

---

The purpose of health system is to provide health services, disease prevention, and medication that can make great different to public health. In order to obtain such services, household frequently had to pay substantial amount of money in order to access health services. Such amount of money called out of pocket expenditure (OOP). Small amount of OOP could mean a great deal to poorer household, on the contrary, large amount of OOP could mean nothing to richer household. Set the the amount of OOP aside, each household is risky of suffering catastrophic health expenditure and therefore impoverished by it.

The purpose of this research is to know factors affecting catastrophic health expenditure and which factor affecting catastrophic health expenditure the most.

Method used is univariate and multivariate analysis. Multivariate analysis used is using Instrumental Variable Probit With Endogenous Treatment in order to know factors affecting and factor affecting the most catastrophic health expenditure. Knowledge for puskemas facility is used as instrumental variable due to its nature significantly correlated to endogenous variable but insignificantly correlated to outcome variable.

From this research, it is come to conclusion that Insurance Ownership (ASKES, ASKESKIN, JAMSOSTEK) is factor affecting catastrophic health expenditure the most. Household not holding such insurance is proven to be risky from suffering catastrophic health expenditure. Household having member using in patient services, having member with disabilities, and having member suffering chronic disease also contributing risk household suffering catastrophic health expenditure.

Government decision to enroll national health coverage is proofed to be wise decision. It is proven that household having insurance is protecting household from suffering catastrophic health expenditure. Government is encouraged to continue it?s policy in enrolling national health coverage and keeping in patient, disabilities, and chronic disease in the benefit package in order to prevent household suffering catastrophic health expenditure and impoverishment by it."

"Penelitian ini membahas tentang peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik penduduk lanjut usia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penurunan risiko pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, diketahuinya proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik pada penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Unit analisis penelitian ini adalah individu lansia dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 806 orang. Analisis multivariat pada data dilakukan dengan pendekatan model regresi binary choice model dengan model Logit. Hasil penelitian didapatkan bahwa proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik sebesar 4,34% di antara penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Faktor-faktor yang secara statistik berhubungan signifikan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik meliputi pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pemanfaatan JKN, dan utilisasi rawat inap. Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional berperan menurunkan risiko kejadian pengeluaran kejadian katastropik sebesar 0,2 kali lebih rendah bagi penduduk lansia yang memanfaatkannya pada layanan kesehatan.

---

This study discusses the role of the National Health Insurance against catastrophic out of pocket health expenditures among the elderly in The Special Region of Yogyakarta using 2018 Core Susenas secondary data. The study intends to examine the proportion of catastrophic out of pocket health expenditure, analyze the factors related to catastrophic out of pocket health expenditure in the elderly population, as well as assess the role of the national health insurance in the special region of Yogyakarta. The unit of analysis of this study were elderly individuals who met the inclusion and exclusion criteria, with a total sample of 806 people. Multivariate analysis of the data was carried out using the binary choice model regression approach with the Logit model.

The results showed that the proportion of catastrophic out of pocket health expenditure was 4.34% among the elderly population in The Special Region of Yogyakarta, a proportion that is still considered managable. Catastrophic out of pocket health expenditures indicated a statistically significant correlation with education, number of household members, JKN utilization, health complaints, and utilization of inpatient care. Moreover, National Health Insurance played a role in reducing the risk of catastrophic events resulting in 0.2 times lower occurance for elderly residents who use them in health services."

"Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi masyarakat, namun BPJS Kesehatan mengalami defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan mengeluarkan beberapa opsi kebijakan, salah satunya opsi kebijakan cost sharing untuk penyakit katastropik. Di satu sisi, opsi kebijakan ini tampaknya mampu mengurangi besaran defisit, namun di sisi lain justru akan membebani masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opsi kebijakan cost sharing untuk penyakit katastropik di Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan teori Dampak Kebijakan Publik Dye (2014), dengan menggunakan pendekatan post-positivis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opsi kebijakan cost-sharing untuk penyakit katastropik akan berdampak positif dan negatif jika diterapkan di Indonesia. Namun pilihan kebijakan cost sharing untuk penyakit katastropik akan lebih berdampak negatif yaitu pada dimensi situasi atau kelompok sasaran, dimensi waktu, biaya langsung, dan biaya tidak langsung.

---

The National Health Insurance is important for the community, but BPJS Kesehatan is experiencing a deficit in the National Health Insurance fund. As an effort to overcome this, BPJS Kesehatan has issued several policy options, one of which is the cost sharing policy option for catastrophic diseases. On the one hand, this policy option appears to be able to reduce the amount of the deficit, but on the other hand it will burden the community, so this study aims to analyze the cost sharing policy options for catastrophic diseases in the National Health Insurance. This study uses Dye's (2014) Public Policy Impact theory, using a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature study. The data processing technique in this research is qualitative. The results of this study indicate that the cost-sharing policy options for catastrophic diseases will have positive and negative impacts if implemented in Indonesia. However, the choice of cost sharing policy for catastrophic diseases will have a more negative impact on the dimensions of the situation or target group, the dimension of time, direct costs and indirect costs."

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

---

Uncertainty about future diseases encourage individuals to have health insurance as an effort to fulfill adequate health services. The aim of this study is to determine the determinants of overall health behavior and the relationship of health insurance ownership with household health out-of-pocket expenditures in Indonesia. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method to estimate the regression line parameters and the limited dependent variable Tobit model. The results of the study using the Tobit Model show that national health insurance ownership has significant relationship that can reduce household health out-of-pocket expenditure in Indonesia by 7.379 rupiah. The more households that have national health insurance (JKN), the out-of-pocket household health expenditures will be lower, especially in households that have toddlers and the elderly, households that make inpatient and outpatient visits."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."

"Insurance Coverage is one solution that is often used by the government both in developed and developing countries to improve the level of public health. Therefore, the Indonesian government began to implement the National Health Insurance program (JKN) in 2014 to improve the health rate of Indonesian society. This study aims to see how the behavior of Indonesian people who have health insurance on using health facilities one year before JKN is implemented. Results from this study indicate the existence of an increase in the utilization of health facilities in the community who have health insurance, the difference in the choice of health facilities for inpatients and outpatients as well as the types of health insurance held has a role in the choice of insurance facilities to be used.

---

Insurance Coverage adalah salah satu solusi yang sering digunakan pemerintah baik negara maju maupun berkembang untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyaralatnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 untuk meningkatkan tingkat kesehtan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkah laku masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan terhadap penggunaan fasilitas kesehatan pada saat satu tahun sebelum diberlakukannya JKN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan pada masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan, adanya perbedaan pemilihan jenis fasilitas kesehatan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta jenis asuransi kesehatan yang dimiliki memiliki peran dalam pemilihan jenis fasilitas asuransi yang akan digunakan."

"Prosentase pembayaran piutang Jamkesda terhadap jumlah piutang selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2010 sebesar 89,01 %, tahun 2011 sebesar 72,25 % dan tahun 2012 sebesar 70,54 %. Prosentase ini masih di bawah indikator mutu manajemen yaitu 90 % atau jumlah pasien belum terbayar kurang dari 10 %.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan piutang pasien jaminan kesehatan daerah di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2012, Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah. Jenis penelitian bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran pengelolaan piutang pasien jamkesda.Dari hasil penelitian didapat bahwa rata-rata pembayaran klaim oleh Dinas Kesehatan adalah 93,75 % di atas satu bulan dari pengiriman tagihan. Keterlambatan pembayaran dipengaruhi oleh factor internal dan ekstenal. Faktor internal antara lain dari input yang melakukan proses pada pengelolaan piutang. Sedang factor eksternal adalah pihak penjamin atau pasien dan keluarga pasien.Pada akhir penelitian disarankan penambahan SDM sesuai penghitungan analisis beban kerja, evaluasi dan monitoring PKS, melengkapi seluruh prosedur kerja dan membuat system informasi piutang yang handal.

---

Jamkesda percentage of receivables to total receivables during the last three years decreased in 2010 by 89.01%, in 2011 amounted to 72.25% and by 70.54% in 2012. This percentage is still under the management of quality indicators is 90% or the number of patients has not paid less than 10%.

The purpose of this study was to analyze the patient's health insurance receivable management area in Dr. Kariadi Semarang in 2012. Methods This study is a qualitative research approach to discuss some possible research to solve the problem. Type a descriptive study aims to provide an overview of patient accounts receivable management Jamkesda.

From the results obtained that the average claim payment by the Department of Health was 93.75% above the one month of the delivery bill. Late payments is influenced by internal factors and ekstenal. Internal factors such as the input of the receivables management process. Being an external factor is the guarantor or the patient and the patient's family.

At the end of the study suggested the addition of appropriate human resource calculation workload analysis, evaluation and monitoring of Cooperation Agreement, complete all work procedures and make the system reliable receivables information."

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."