Hasil Pencarian

Ditemukan 143620 dokumen yang sesuai dengan query

Erni Hernan Mardiana

Persyaratan anggota direksi perusahaan publik ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik = Requirement of the member of the board of directors of public company referring to the otoritas jasa keuangan regulation no 33/POJK.04/2014 concerning the board of directors and the board of commissioners of the issuer or public company / Erni Hernan Mardiana

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anggota

Direksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

ABSTRACT

This thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."

2016

T46197

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shinta Wulandari Basuki

Efektivitas Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen untuk Perusahaan Publik Indonesia: Studi pada PT ABM Investama Tbk = The Effectiveness of Supervisory Function by the Board of Commissioners and Independent Directors for Indonesian Public Company: A Study on PT ABM Investama Tbk.

"ABSTRAK

Hingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untuk

Penghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan

Dewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

ABSTRACT

Until 2018, Indonesian public companies required Independent Directors to be on the board and oversee the company by providing an independent and unaffiliated perspective on management. The duty of the Board of Commissioners is also to oversee the management of the company. This undergraduate thesis explores two main issues: (1) whether the supervisory function performed by the Board of Commissioners and the Independent Director is different, and (2) whether the supervisory function performed by the Board of Commissioners at PT ABM Investama Tbk is effective. By applying normative legal research using statutory, theoretical, and comparative approaches, this scholar concludes that there is no significant difference between the supervisory functions carried out by the Board of Commissioners of Commissioners and Independent Directors, thus becoming the main reason for

Elimination of requirements for Independent Director of the Indonesia Stock Exchange in the year a public company. The abolition shows that the supervisory function regulated solely for the Board of Commissioners has been carried out effectively. This idea is supported by a study of PT ABM Investama Tbk as a publicly listed company with a reputation for Good Corporate Governance and good board responsibility based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard. Good Corporate Governance principles are used to measure effectiveness and compliance The Board of Commissioners in carrying out and carrying out their duties in Indonesian public companies, including PT ABM Investama Tbk. Thus, the effectiveness of the supervisory function of the Board of Commissioners that has been carried out in public companies shows the lack of significance for requiring Independent Directors and PT ABM Investama Tbk"

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Situmorang, Sodjuangon

Biaya transaksi ekonomi badan usaha milik daerah: studi kasus badan usaha milik daerah terbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas di lingkungan DKI Jakarta

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 1996

BBJI-II-4-Des1996-22

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Cut Miranda Ayu Fitria

Program public relations dalam rangka menanamkan 6C sebagai tata nilai perusahaan di PT. Pertamina (Persero) = Public relations program in order To embeding 6C as company values In PT. Pertamina (Persero) / Cut Miranda Ayu Fitria

"ABSTRAK

Ringkasan Eksekutif Profil Perusahaan PT Pertamina Persero adalah sebuah BUMN yang dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menempati urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak gas serta energi baru dan terbarukan berdasarkan prinsip prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Analisis SituasiDalam rangka memperkenalkan praktik praktik Pertamina Values kepada seluruh pekerja salah satunya PT Pertamina Persero menggelar Road Map Internalisasi Budaya Perusahaan Setelah road map berjalan akan diadakan 6 monthly values assessment setiap tahunnya pada tahun 2013 dan 2014 hasilnya menunjukkan bahwa tata nilai Competitive Commercial dan Capable kembali menjadi tata nilai terendah Hal ini disebabkan jiwa berkompetisi pegawai PT Pertamina Persero baru mulai ditanamkan sejak tahun 2007 saat adanya transisi nilai dari Pertamina lama menuju Pertamina baru Di sisi lain PT Pertamina Persero akan menghadapi tantangan terkait akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean MEA sehingga ia akan bersaing dengan berbagai perusahaan lain baik BUMN dan Non BUMN untuk meraih sumber daya manusia yang kompeten dan mempertahankan sumber daya manusia yang telah ada Pernyataan MasalahKurangnya peresapan Tata Nilai Perusahaan Pertamina 6C dan implementasinya oleh khalayak internal PT Pertamina SolusiSpecial events Perlombaan PR Campaign Publisitas internal magazines Siaran televisi internal Pameran Presentasi final Gathering Realisasi karyaTujuan ProgramUntuk menginternalisasi Tata Nilai Perusahaan secara mendalam pada khalayak internalnya secara pengetahuan dan implementasi Khalayak SasaranKhalayak internal PT Pertamina Persero pada kelompok M30 terdiri dari Level3 Level4 Manajemen F28 terdiri dari Level5 Level8 Karyawan Pesan Kunci PT Pertamina Persero ingin meningkatkan pemahaman khalayak internalnya akan Tata Nilai Perusahaan 6C dengan melibatkan mereka melalui program perlombaan komunikasi secara aktif Jadwal ProgramFebruari September 2015Tempat Pelaksanaan Ballroom Utama Gedung Utama Kantor Pertamina PusatKerangka EvaluasiMatriks Evaluasi Input Output dan Outcome 6 Monthly Value Assessment AnggaranRp 196 295 000.

ABSTRACT
Executive Summary Company Profile PT Pertamina Persero is a state owned company which formerly known as Oil and Gas Company ranks 122 in the Fortune Global 500 on 2013 PT Pertamina Persero is the combined result of the Pertamin and Permina which established on December 10 1957 PT Pertamina Persero is a state owned company engaged in the energy sector include oil gas and renewable energy based on the principles of good corporate governance so as it was very competitive in this era globalization era Situational AnalysisIn order to introduce the practices of Pertamina Values to all employees one of which PT Pertamina Persero held a Road Map Internalization of Corporate Culture After that will be held a six monthly assessment values annually In 2013 and 2014 the results show that the values Competitive Commercial and Capable are back into the lowest values This is due to compete soul employees of PT Pertamina Persero just has started implanted since 2007 when the transition value from the old to the new Pertamina Pertamina On the other hand PT Pertamina Persero will face challenges related to will the enactment of the Asean Economic Community AEC so it will be competing with many other companies both SOEs and non SOEs to achieve human resources competent and retain the human resources that have been exist Problem StatementLack of internalization of Pertamina rsquo s Company Values 6C and the implementation by their internal audiences SolutionSpecial events PR Campaign Competition Internal magazines publicity Internal television broadcast Exhibition Final Presentation Gathering RealizationProgram AimInternalizating corporate values in depth in the Company 39 s for the internal audiences by knowledge and implementation Target AudiencesInternal audiences of PT Pertamina Persero in the group bull M30 consists of Level3 Level4 Management bull F28 consists of Level5 Level8 Employees Key MessagePT Pertamina Persero wants to increase the understanding of their internal Company Values 6C company by engaging them through an active communication program TimelineFebruary September 2015thLocationGrand Ballroom Main Building The Central Office of PERTAMINAEvaluationMatrix Evaluation 6 Monthly Values Assessment BudgetingRp 196 295 000."

2016

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Trijoyo Ariwibowo

Implementasi daftar negatif investasi terhadap perusahaan publik: Studi pada PT.Indosat TBK-QTEL

"Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan derivatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diberlakukan terhadap penguasaan asing terhadap perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap terminologi penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan dampak bagi perusahaan publik dan investor asing yang akan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Negative list which are the derivative from the legislation number 25 year 2007 discovers about the investment funds that have been implemented to the foreign share in regard of the public company which are listed and traded at the Indonesia Stock Market. The implementation of the Negative list are occurred because of the differentiation in the terminology of the direct investment and indirect investment also in the portfolio of number 2 legislation no 25 year 2007 complies the investments funds. These factors are implicating the effects to the public company and foreign investors that are planning to invest in the Indonesia stock market."

2009

S25045

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

G. Kartasapoetra

Administrasi perusahaan industri

Jakarta: Bumi Aksara, 1995

350 KAR

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Alya Annisa

Accountability of board of directors and shareholder in a liquidated insurance company: Case study of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha = Pertanggungjawaban direksi dan pemegang saham pada perusahaan asuransi yang dilikuidasi: Studi kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha

"Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam kehidupan, di mana asuransi menjadi sarana utama untuk mentransfer risiko. Likuidasi perusahaan asuransi, seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, memunculkan pertanyaan penting seputar pertanggungjawaban para pemimpinnya, yakni dewan direksi dan pemegang saham. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana dewan direksi dan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dapat dimintai pertanggungjawaban atas likuidasi perusahaan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran, proses pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika yang berlaku bagi dewan direksi dan pemegang saham dalam konteks likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dengan menerapkan metodologi penelitian doktrinal yang berlandaskan norma dan regulasi Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan teori hukum, dengan berfokus pada data sekunder. Temuan penelitian mengungkap tanggung jawab dewan direksi dan pemegang saham dalam kegagalan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memenuhi kewajiban pembayaran, yang berujung pada likuidasi perusahaan. Disertasi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengembangkan sektor asuransi yang tangguh dan bertanggung jawab secara etika, melindungi konsumen dari risiko gagal pembayaran dan praktek korporat yang tidak etis.

Risk management is a core aspect of human life, with insurance serving as a key method of transferring these risks. The liquidation of insurance companies, such as PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, raises significant questions regarding the accountability of those at the helm – the board of directors and shareholders. The formulation of issues is an examination of how the board of directors and shareholder of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha can be held accountable for the company's liquidation. The primary aim of this research is to examine the roles, decision-making processes, and adherence to legal and ethical standards of the board of directors and shareholders in the liquidation of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Employing a doctrinal research methodology grounded in Indonesian norms and regulations, the study employs a comparative analysis of legal theories, primarily relying on secondary data. The findings reveal the responsibilities of directors and shareholders in the company's failure to meet payment obligations, leading to liquidation. The thesis recommends heightened regulatory oversight and enforcement to ensure compliance with financial regulations and Good Corporate Governance principles, fostering a resilient and ethically responsible insurance sector. Strengthening these measures is crucial for protecting consumers against payment defaults and corporate misconduct."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elisabet Astri Indraswari

Analisis Kampanye Public Relations PT. Procter & Gamble Indonesia dalam Membangun Brand Image (Studi terhadap Kampanye #RambutTanpaBatas pada Produk Pantene Indonesia) = Analysis of the Public Relations Campaign of PT. Procter & Gamble Indonesia in Building a Brand Image (Study of the #RambutTanpaBatas Campaign on Pantene Indonesia Products)

"Era globalisasi membuat perkembangan industri semakin pesat sehingga menuntut perusahaan untuk mampu memenuhi tuntutan lebih mengenai informasi dan pengetahuan produk. Saat ini, persaingan ketat antara perusahaan direpresentasikan oleh brand. Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan perusahaan demi membangun brand image yang positif. Diketahui bahwa kemampuan kampanye Public Relations dapat mempertahankan dan membangun brand image. PT. Procter & Gamble Indonesia melakukan kampanye Public Relations yang bertajuk #RambutTanpaBatas dalam membangun brand image pada produk Pantene Indonesia. Makalah ini menganalisis kampanye Public Relations yang dilakukan PT Procter & Gamble Indonesia pada brand Pantene Indonesia melalui implementasi strategi bauran public relations, yaitu P.E.N.C.I.L.S khususnya sub-strategi publikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bullet Theory dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis menunjukan bahwa melalui nilai-nilai baik yang dibawa oleh brand dan pesan yang tersampaikan melalui pengadaan kampanye #RambutTanpaBatas, PT. Procter & Gamble Indonesia telah berhasil dalam membangun brand image positif terhadap brand Pantene Indonesia.

The era of globalization has made industrial development more rapid so that it requires companies to be able to meet more demands regarding information and product knowledge. Currently, the fierce competition between companies is represented by brands. Therefore, many efforts have been made by the company to build a positive brand image. It is known that the ability of a Public Relations campaign can maintain and build a brand image. PT. Procter & Gamble Indonesia conducted a Public Relations campaign entitled #RambutTanpaBatas in building a brand image on Pantene Indonesia products. This paper analyzes the Public Relations campaign conducted by PT Procter & Gamble Indonesia on the Pantene Indonesia brand through the implementation of a public relations mix strategy, namely P.E.N.C.I.L.S, especially the publication sub-strategy. The theory used in this study is Bullet Theory and the data collection method used is secondary data. The results of the analysis show that through the good values brought by the brand and the message conveyed through the #RambutTanpaBatas campaign procurement, PT. Procter & Gamble Indonesia has succeeded in building a positive brand image for the Pantene Indonesia brand."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Atha Hira Dewisman

Miraca Sky Club dan Dampaknya Terhadap Industri Hiburan Malam di Jakarta (1967-1974) = Miraca Sky Club and Its Impact on Nightlife Industry in Jakarta (1967 – 1975

"Penelitian ini membahas bagaimana dampak kehadiran Miraca Sky Club terhadap industri hiburan malam di Jakarta. Nightclub (kelab malam) merupakan salah satu tempat hiburan malam yang resmi diizinkan oleh Gubernur Ali Sadikin setelah diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing (PMA). Kelab malam dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian pariwisata Jakarta. Hal ini sejalan dengan meningkatnya arus wisatawan asing dan pebisnis asing yang menanamkan modalnya di Jakarta. Miraca Sky Club menjadi kelab malam pertama yang didirikan setelah legalisasi tersebut. Pendirinya merupakan tokoh sineas terkemuka di Indonesia, yaitu Usmar Ismail. Kelab malam ini berhasil mencuri perhatian banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat asing tetapi juga masyarakat lokal menengah atas. Dampaknya yang cukup besar membawa pengaruh pada pebisnis lainnya untuk mendirikan kelab malam seperti Miraca Sky Club. Sehingga dalam waktu yang singkat, kelab malam telah menjamur di Jakarta, bahkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai tempat hiburan malam yang diadopsi dari budaya barat, Miraca Sky Club menyediakan berbagai jenis hiburan asing yang tentunya bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai respon dari pemerintah, masyarakat, maupun tokoh agama. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis sumber berupa berita sezaman, wawancara, dan literatur lain terkait topik penelitian.

This article discusses the impact of the Miraca Sky Club on the nightlife industry in Jakarta. Nightclubs are one of the nightlife venues officially permitted by Governor Ali Sadikin following the issuance of the Penanaman Modal Asing (PMA). Nightclubs are seen as promising businesses to boost Jakarta's tourism economy, in line with the increasing influx of foreign tourists and investors investing in Jakarta. Miraca Sky Club became the first nightclub established after this legalization. Its founder is a prominent figure in the Indonesian film industry, Usmar Ismail. This nightclub successfully caught the attention of many people, not only foreigners but also local upper-middle-class society. Its significant impact influenced other entrepreneurs to establish nightclubs similar to Miraca Sky Club. Consequently, within a short period, nightclubs proliferated in Jakarta and even in other major cities in Indonesia. As a nightlife venue adopted from Western culture, Miraca Sky Club offers various types of foreign entertainment, which is in contrast with Indonesian culture. This inevitably elicited various responses from the government, society, and religious figures. This text employs a historical method to analyze sources such as contemporary news, interviews, and other literature related to the research topic."

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Siti Khaerunnisa

Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap struktur dewan komisaris dan direksi pada perusahaan non keuangan dan non utilitas yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2012 = Analysis of the effect of firm characteristics on board structure of indonesian listed companies non finance and non utility in 2008-2012

"Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap struktur dewan komisaris dan direksi pada perusahaan non keuangan dan non utilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012, menggunakan pendekatan ordinary least square (OLS). Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan Indonesia tahun 2008-2012, dipilih 101 perusahaan sebagai sampel. Karakteristik perusahaan terdiri dari kompleksitas perusahaan, biaya monitoring dan advising serta insentif kepemilikan saham. Penulis menemukan bahwa kompleksitas perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap board size. Biaya monitoring dan advising tidak berpengaruh signifikan terhadap board independence dan insentif kepemilikan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap board independence.

This study investigates the effect of firm characteristics on board structure of Indonesian Listed Companies 2008-2012 employing ordinary least square (OLS) approach. This study is used a panel of Indnesian firms between 2008-2012, 101 firms were selected as a sample. Firm characteristics consists of its complexity, the costs of monitoring and advising, and ownership incentives. This empirical results show that firm complexity on board size is positive. The costs of monitoring and advising is not significant on board independence and ownership incentives is not significant too on board independence."

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56515

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian