Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive.The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher.In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang program Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja yangdiselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero) dan PTASABRI (Persero) serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan HariTua pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat eksplanatoris analitis. Hasil daripenelitian adalah program Jaminan Hari Tua wajib dilaksanakan oleh tenaga kerjadi sektor formal dan informal, transformasi BPJS Ketenagakerjaan hanyamempengaruhi manajemen saja, tidak ada perubahan yang signifikan padamekanisme serta perlindungan untuk peserta Jaminan Hari Tua.

---

ABSTRACTThe focus of this study is security program for the old age of labor organized byPT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as wellas to review the implementation of the guarantee legally days after the enactmentof Act No. 24 of 2011 on the organizers of social security (BPJS). This research isqualitative with the approach of juridical normative. The results of the research isold age benefit program must be implemented by labor in the formal and informalsector. The transformation of BPJS only affecting the management, there are nosignificant changes in the mechanisms and safeguards for participants of theguarantee of the old age."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian Jaminan hari tua terhadap pekerja yang di pensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (Analisis Putusan No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn. Jkt.Pst). Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai Jaminan Hari Tua terhadap pekerja yang dipensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan beda perhitungan nominal jaminan hari tua di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Direksi Nomor 17/KD/2016 tentang pengaturan perhitungan pembayaran sekaligus GDP, THT, dan JHT, para pekerja dengan gaji dasar progam sampai dengan usia 56 tahun dan masa kerja sampai dengan para pekerja berusia 56 tahun ini berlaku dengan catatan sesungguhnya akan diubah dan/atau ditambah sebagaimana mestinya, dan para Penggugat berhak atas pembayaran seluruh komponen perhitungan pembayaran kompensasi pensiun dipercepat yang telah diperhitungkan. Hasil penelitian ini menyarankan kepada PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) ketika membuat Keputusan Direksi dan Keputusan Perjanjian Bersama dilakukan secara transparan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai program Jaminan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua agar tidak terdapat lagi perselisihan antara pegawai dan PT. Sucofindo. Serta menyarankan kepada pegawai PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) juga mengetahui dengan jelas bagaimana sistem perhitungan JHT dan THT yang mengatur mengenai Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

---

This thesis figures the analysis of the implementation of the provision of Old Age Security or Retirement Security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (By the analysis of Court Decision No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn.Jkt.Pst). The focus of this study is around the regulation of old age security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) and the dispute resolution related to the differences in the calculation of nominal old age savings at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). The thesis is concluded in a normative juridical research with descriptive type and qualitative methods. The results of this study conclude that according to the Decree of the Board of Directors Number 17/KD/2016 regarding to the calculation of payment at once including GDP, ENT, and JHT (Old Age Security), for workers with basic salary programs until the age of 56 years and those with years of service up to when the workers aged 56 years, the provision in the Decree apply with a note that it will be amended and / or supplemented as appropriate, and the Plaintiffs are entitled to the payment of all components of the calculation of early retirement compensation payments that have been calculated. The results of this study suggest to PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) to be transparent in order to enhance the understanding of all employees regarding to the Old Age Security and Old Age Benefits when making Directors' Decrees and Joint Agreement Decisions so that there are no more disputes between employees and PT. Sucofindo. This thesis also suggests the employees of PT. The Superintending Company of Indonesia (Persero) to clearly know about how the JHT (Old Age Security) and ENT calculation system settles the Employee Rights in terms of the Termination of Employment."

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun publik melalui program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan atas hilangnya penghasilan ketika mencapai usia pensiun. Dana pensiun dapat dikeluarkan apabila peserta sudah memenuhi sebab terjadinya pengajuan klaim pensiun. Terdapat tiga penyebab pengajuan klaim pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mencapai usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi durasi kepesertaan hingga terjadinya klaim pensiun dengan keberadaan competing risk (risiko bersaing) karena perbedaan sebab pengajuan klaim pada program jaminan pensiun. Pada penelitian ini juga akan dikaji faktor yang berpengaruh terhadap durasi pengajuan klaim pensiun serta estimasi tabel multiple decrement berdasarkan ketiga kejadian pengajuan klaim pensiun. Penggunaan data kepesertaan dan pengajuan klaim dari Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2019-2021 akan dilakukan estimasi melalui pendekatan competing risk dengan metode non-parametrik melalui Kaplan-Meier dan semiparametrik melalui regresi Cox Proportional Hazard. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajuan klaim karena kejadian meninggal dunia dimulai pada usia 17 tahun dan setengah pengajuan klaim terjadi pada usia 40 tahun. Sedangkan pengajuan klaim karena mencapai usia pensiun terjadi pada usia 60-80 tahun. Rasio klaim (hazard) pada jenis kejadian cacat total tetap bernilai kurang dari 1 pada usia di bawah 55 tahun dan bernilai 0 setelahnya. Sedangkan hazard pada jenis kejadian mencapai usia pensiun akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 57 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Sementara itu, hazard pada jenis kejadian meninggal dunia akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 49 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertama kali seorang peserta mengajukan klaim Jaminan Pensiun tediri atas jenis kelamin, masa iur, masa kepesertaan dan jenis klaim.

---

Social Security Agency (BPJS) of Employment managing public pension funds through a pension security program as protection against loss of income upon reaching retirement age. The participant will get the benefit if they are eligible with some category of pension security. There are three category claim of pension security at BPJS Employment, such as reaching retirement age, permanent total disability and death. The research purpose is to estimate duration of participation submit pension claim based on competing event on pension program, analyze the factor that affect time to first time of participant submit a pension claim and to build multiple decrement tables based on survival probabilities for competing risks. The use of data participant and submission of claims from the Pension Security at BPJS Employment DKI Jakarta regional office for the period 2019- 2021 will be estimated through a competing risk approach with non-parametric methods through Kaplan-Meier and semi-parametric through Cox Proportional Hazard regression. The result show that pension claims caused by death started at the age of 17 years and half the claims occurred at the age of 40 years. Meanwhile, claims caused by retirement age occur at the age of 60-80 years. The results of this study also indicate that the factors of gender, contribution period, membership period and claim category significantly affect the survival time to first time of participant submit a pension claim. Then, the claim ratio (hazard) due to claim caused by permanen total disability is less than 1 for those under 55 years old and deserves 0 thereafter. Meanwhile, the hazard due to the claim for retirement age will be less than 1 for those under 57 years old and more than 1 thereafter. The hazard on the cause of death claims will be worth less than 1 for those under 49 years old and worth more than 1 thereafter."

"Salah satu asumsi yang diperlukan dalam pendanaan program pensiun manfaat pasti adalah asumsi tingkat pengembalian investasi. Dalam skripsi ini dibedakan antara asumsi tingkat pengembalian investasi dengan asumsi tingkat bunga atas kewajiban pensiun. Asumsi tingkat pengembalian investasi adalah asumsi yang dibuat berdasarkan tingkat pengembalian jangka panjang atas aset program pensiun. Bila asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berbeda dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya maka akan timbul laba atau rugi aktuaria. Laba atau rugi timbul karena perbedaan Unfunded Liability (defisit) yang dihitung dengan asumsi tingkat pengembalian investasi dan Unfunded Liability yang dihitung dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya. Laba atau rugi aktuaria ini ditutupi dengan Supplemental Contribution. Penetapan Supplemental Contribution ditentukan dengan menggunakan metode Amortisasi Laba dan Rugi. Melalui metode ini, dapat ditunjukkan bila asumsi tingkat pengembalian investasi berbeda dari tingkat pengembalian investasi sebenarnya, bisa terjadi defisit jangka panjang atau surplus jangka panjang."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."

"Ketika seorang karyawan telah mencapai usia pensiun normal, maka karyawan tersebut tidak lagi bekerja sehingga mereka tidak dibayar. Dengan mengikuti program asuransi dana pensiun, karyawan akan mendapatkan dua jenis manfaat, yaitu manfaat normal dan keuntungan tambahan. Besarnya manfaat yang akan diperoleh peserta dana asuransi Pensiun dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan aktuaria untuk program asuransi dana pensiun manfaat pasti. Dalam tugas akhir ini akan dibahas tentang perhitungan aktuaria dengan sistem proyeksi, yaitu metode usia masuk normal. Pertama-tama, itu ditentukan pertama manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi, selanjutnya akan ditentukan premi. Setelah manfaat dan premi dihitung, maka kewajiban selanjutnya akan dihitung aktuaris. Data untuk ilustrasi tugas akhir ini menggunakan gaji PNS sipil.

---

When an employee has reached the normal retirement age, the employee is no longer working so they are not paid. By joining the pension fund insurance program, employees will get two types of benefits, namely normal benefits and additional benefits. The amount of benefits to be received by Pension insurance fund participants can be calculated using actuarial calculations for the defined benefit pension fund insurance program. In this final project will discuss about actuarial calculations with a projection system, namely the normal entry age method. First of all, it is determined first the benefits that will be received by the insurance participant, then the premium will be determined. After the benefits and premiums are calculated, the next obligation will be calculated by the actuary. The data for this final project illustration uses civil servant salaries."