Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDua unsur pokok dalam perkawinan di Indonesia adalah keabsahan perkawinanyang penilaiannya didasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta pencatatan perkawinan, sebagai proses administratif pengenalan negara terhadap perkawinan sah tersebut. Ketentuan perundang-undang yang berlaku mengatur adanya perbedaan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan selain Islam. Perbedaan dimaksud bukan hanya pada perbedaan lembaga pencatatan perkawinan, mekanisme proses dan bukti formal pengenalan negara atas suatu perkawinan sah, namun secara filosofis terletak pada perbedaan pilihan keterlibatan negara dalam memastikan tegaknya hukum agama pada konteks perkawinan. Penulis meninjau sejauh mana dualisme pencatatan perkawinan ini diciptakan dan diimplementasikan dalam rangka usaha negara memberikan jaminan konstitusional perlindungan hak sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan, dengan dilengkapi bahan primer yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis teoritis atas fakta lapangan yang ditemukan adalahbahwa dualisme pencatatan perkawinan lahir berdasarkan tiga alasan fundamental, yaitu perbedaan filosofi perkawinan Islam dan selain Islam, latar belakang politik hukum yang mendorong lahirnya regulasi bercorak Keislaman dan karakteristik Keislaman pada bangsa Indonesia. Dengan demikian dualisme pencatatan perkawinan justru hadir sebagai bentuk peran negara memberikan jaminan perlindungan hak sipil secara adil dan maksimal bagi seluruh penduduk dan warganegara. Namun Implementasi dualisme pencatatan memunculkan dampakdampak negatif yang kemudian menimbulkan kesan ketidaksetaraan, sehingga implementasi dualisme pencatatan perkawinan belum sepenuhnya mewujudkan komitmen negara atas jaminan konstitusional perlindungan hak sipil

---

ABSTRACTTwo principal elements of marriage in Indonesia are the validity of marriagebased on the law of each religion and belief, and the registration of marriage as an administrative process for such marriage to be recognized by the government. The prevailing laws regulate differently between the registration of marriage for Moslem and non-Moslem. The distinctions are more than just difference in registry institutions, the mechanism and process for marriage and marriage registration and also the formal documents of state recognition of such marriage, but the philosophical difference lie in the different choice of state involvement to ensure the upright of religion laws on marriage. The Author observed and studied how this dualism were created and implemented as part of state responsibility to ensure the protection of civil rights. This study was conducted with a juridicalnormative method, where the research refers to norms which are stated on positive law and/or doctrine. The data used are secondary data from the literature, and also supported with primary data obtained from interviews with several sources. In conclusion based on a theoretical analysis of the field facts, dualism of marriage registration were created based on three fundamental reasons, which is the philosophical difference between Muslim and non-Muslim marriage, law politics background that encourage the creation of regulation with Islamic pattern and alsothe Islamic characteristic of Indonesian. Therefore the dualism of marriageregistration is precisely a form of state role to ensure the protection of civil rights for all citizens and residents. However, the implementation of such dualism leads to some negative impacts which then create the impression of inequality, thus the implementation of dualism of marriage registration has not completely materialize the state commitment to ensure the constitutional protection of civil rights."

"Penelitian ini membahas perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dengan melakukan analisis langsung terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan wawancara di Kantor Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Depok ditemukan fakta bahwa Kantor Catatan Sipil Depok tidak melakukan pencatatan perkawinan beda agama namun hanya mengeluarkan surat keterangan yang kedepannya diperlukan dalam pengurusan dokumen-dokumen seperti kartu keluarga dan akte kelahiran. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Sebagai sebuah instrumen hukum, ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap standart of conduct, juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku. Jika asumsi ini dimasukkan pada Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pembaruan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang ini khususnya pada pasal 2 ayat 1 yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan perkawinan beda agama, menjadi sebuah keharusan.

---

This research discusses about the reporting of interfaith marriage in Civil Registry Office Depok with direct analysis of the rules in Indonesia, namely KUHPerdata and Undang undang No. 1 Year 1974 on marriage.This research is a normative juridical by the method of processing and analyzing data using a qualitative approach. The results of research and interviews inCivil Registry Office Depokwas found the fact that Civil Registry Office Depok did not record the interfaith marriage but only issued a certificate required in the future to obtain documents such as family card and birth certificate. Undang undang No. 1 Year 1974 on Marriage giving no place to the interfaith marriage. As a legal instrument, the size of similarity behavior or attitude standard of conduct, also has a function as a modified to transform society toward a more perfect and as a tool to check whether the behaviour right or wrong. If this assumption is included in Undang undang No. 1 Year 1974 on marriage, the update to some of the provisions in Undang undang especially in Article 2 paragraph 1 is often used as a reference for the issue of interfaith marriage, becomes a necessity."

"ABSTRAKDalam tesis ini, disajikan edisi teks naskah Suluk Perkawinan (SP) dan dibahas makna perkawinan dalam naskah tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode edisi kritis untuk menyajikan edisi teks dan analisis temauntukmelihatmaknaperkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan pengertian yang khas, tidak lazim, mengenai makna perkawinan dalam SP. Pengertian yang khas tersebut muncul dari suatudasar, tasawuf. Penelitian mengenai teks SP sendiri masih berpeluang untuk disempurnakan.

---

ABSTRACTThis thesis presents text edition of Suluk Perkawinan (SP) and the meaning of marriage in SP. This research uses critical edition method to present text edition and theme analysis to see the meaning of marriage. The research shows that there is an unusual meaning of marriage in SP. That unusual meaning is based on tasawuf. There is opportunity to complete research of text of SP."

"Dua bentuk perkawinan yang berlaku di masyarakat adalah monogami dan poligami Monogami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang laki laki dan seorang perempuan Sedangkan poligami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang lakilaki dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan dengan beberapa laki laki Penelitian ini fokus mengkaji perkawinan poligami yang merupakan perkawinan seorang laki laki dengan beberapa perempuan secara sosiologis disebut dengan poligini Perkawinan poligini di Indonesia masih menjadi sesuatu yang tabu ada yang pro dan kontra dalam masyarakat Walaupun ada yang kontra pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat perkawinan poligini yang mampu bertahan Untuk memahami kebertahanan perkawinan poligini penelitian ini mengkaji proses integrasi yang terjadi dalam perkawinan poligini dilihat dari relasi suami dengan istri dan relasi diantara istri istri tersebut Dalam melihat relasi relasi tersebut peneltian ini menggunakan metode kualitatif Dari temuan data yang didapatkan terlihat bahwa adanya perbedaan jenis relasi antara suami dengan istri istri dan diantara istri istri tersebut Perbedaan yang terjadi menggambarkan tingkatan atau rangking dari istriistri tersebut berdasarkan urutan perkawinan Sedangkan relasi yang terjadi diantara istri istri keluarga poligini terlihat adanya kekuasaan yang dimiliki oleh istri yang dikawini terlebih dahulu Dalam relasi tersebut dilihat adanya superordinat dan subordinat Superordinat dimiliki oleh istri istri yang dikawini lebih dulu oleh suami Dari relasi suami dengan istri istri dan diantara istri istri terlihat adanya konflik yang diakibatkan oleh penanaman nilai secara paksa sehingga dalam relasi tersebut mengakibatkan Integrasi yang bersifat koersif

---

Practically there rsquo s two types of marriage first is monogamy in which marriage rsquo s consists of a men and women the second one is polygamy in which the marriage is consists of a men and several women or a women and several men This research will be focused to analyze on polygamy marriage in which the marriage consists of a men and several women or in sociology called polygyny Polygyny marriage in Indonesia is still considered as some kind of taboo although there are cons in fact there are people in polygynous marriages were able to survive To understand this polygynous marriage this study examines the process of integration that occurs in polygynous marriage of husband and wife relationship and the relationship between the wives In looking at these relations this research using qualitative methods From the looks of differences in the data types of relationships between husbands and wives among the wives Differences occurring describe the level or rank of the wives in order of marriage relations that occur between wives in polygynous families seen the power possessed by the wife who marry first In this relation seen the superordinate and subordinate Superordinate owned by wives who marry first Relationships with husbands and wives and relations among the wives look the conflict caused by theforced assignment so that the resulting integration of such relationships that are coercive"

"[Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukanpermohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalaharmya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak. Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga prosesperlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan;A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage., A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment tothe court. The question is how the legal consequences of the marriageannulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has beendetermined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court ofJakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutelyright because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision ofSouth Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such asthe Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding andlegally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation ofIslamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for achild that were born in a marriage.]"

"Penelitian ini mengungkapkan posisi perempuan dalam perjodohan atas dasar kafa'ah nasab (kesetaraan keturunan dalam perkawinan), dengan mengangkat pengalaman perempuan yang menerima dan menolak perjodohan. Permasalahan yang diangkat: Pertama, adanya pengaruh bias dalam menafsirkan ayat AI-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan dasar penggunaan kafa'ah nasab tersebut. kedua, adanya perbedaan arti dalam menerima dan menolak perjodohan.Untuk menganalisis posisi perempuan digunakan dirumuskan dalam pertanyaan turunan (1) konsep perkawinan menurut agama Islam baik syarat maupun rukunnya, kemudian melihat (2) konteks sejarah kafa'ah nasab itu sendiri dan (3) arti perjodonan bagi perempuan. Ketiga pertanyaan tersebut dianalisis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan analisis berperspektif perempuan dengan pengumpulan data didasarkan pada metode wawancara mendalam kepada lima orang perempuan dengan kriteria; tiga orang syarifah yang mengalami perjodohan, seorang syarifah yang memilih menikah dengan non-Arab dan seorang perempuan Masyayikh yang menikah dengan seorang laki-laki dari golongan yang sama. Kemudian alat analisis menggunakan pandangan tiga tokoh Feminis Muslim yang menyatakan bahwa Islam menjamin kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, untuk melihat kepasrahan perempuan dalam menerima perjodohan saya menggunakan pandangan Multikulturalisme yang melihat adanya kesetaraan dalam perbedaan.Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara Ajaran Islam dan Tradisi Arab, sehingga memposisikan perempuan syarifah dan non-syarifah berbeda bahkan antara Arab dan non-Arab. Pada akhimya saya simpulkan bahwa konsep kafa'ah nasab inl lebih dekat pada tradisi Arab yang dapat dihilangkan melihat pada konsep kesetaraan yang digunakan oleh tiga Feminis Muslim tersebut, Sikap pasrah menerima yang dialami perempuan tersebut, merupakan bentuk pengakuan pada identitas kelompok yang di tempatinya dan sikap menolak perjodohan merupakan bentuk penolakan tertiadap arogansi kesukuan, karenaMultikulturalisme tidak memandang adanya kelompok yang superior (lebih tinggi) dari kelompok lainnya.

---

The purpose of this research is to analyze the position of Arabic women in the system of Arab's arranged marriage, which commonly based on the system of the kafa'ah nasab (equality in family rank) based on the experience of accepting and denying women. Firstly, the aim of this research is the existence of gender bias interpretation in religius texts, which supports kafa'ah nasab. Second, the different meaning between accepting and denying arrange marriage.

The position of women in this case will be analyzed by comparing the Arab's marriage system with concept of marriage in Islam, explaining the historical context of kafa'ah nasab, and showing the meaning of arranged marriage for her. All of these will be approach qualitatively from women's perspective using the theory of Multiculturalism and Moslem Feminism. The data will be gathered from in depth interview with three sharifahs (descents of Muhammad) who is still living in arrange marriage and married to non-Arab and one sharifah from masyayikh (social rank under sharifa) who married a man from the same group.

The research has found out two factors. First, there's a contras between Islamic teaching and Arab culture. According to Islamic teaching, there's no different in among human being based on sexuality, gender and ethnicity, but according to the Arab culture, women is inferior to man and Arab has higher position in than any raze on the world. Then Arab man is superior to both of women and the people. Here we can see clearly that kafa'ah nasab which is applied to protect the original generation of Muhammad, is not coming from Islamic teaching but Arab culture. Second, accepting arranges marriage for women means submission to the gender and racial bias culture and denying it means denying racial arrogance and patriarchal culture."

"Pada skripsi ini dibahas mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga belum memenuhi masa 'iddah atas perkawinan sebelumnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi pembatalan perkawinan serta definisi masa 'iddah yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Aspek pembatalan perkawinan yang diteliti adalah apakah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah mempelai perempuan atas perkawinan terdahulunya dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan bagaimanakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkara ini dilihat dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan didukung wawancara dengan instansi terkait. Hasil analisis ini menyatakan bahwa (1) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah dapat diajukan pembatalan namun dengan pembuktian yang jelas, (2) Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam putusannya belum dapat memenuhi idealnya suatu putusan dimana putusan yang sesuai adalah putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

---

In this thesis are discussed regarding the nullification of marriage lawsuit filed by a husband against his wife who allegedly has not finished her waiting period of previous marriage. In this thesis are described as to the definition of marriage, the definition of marriage nullification as well as the definition of the masa ‘iddah associated with the conditions set forth in the regulations of Islamic law, Islamic Law and the compilation of law No. 1 of 1974. Aspects of the marriage cancellation examined is whether a marriage which was carried out without fulfilling the masa 'iddah of the bride from her previous marriage may be cancelled by the Court and how the ruling issued by the Supreme Court related to this matter is viewed from a Compilation of Islamic law, Islamic law and Law No. 1 of 1974. This research uses the juridical-normative methods and supported the interview with relevant agencies. The results of this analysis revealed that (1) the Marriage was carried out without fulfilling the cancellation may be filed masa ‘iddah but with a clear proof, (2) the decision of the Supreme Court had quashed the verdict in the Superior Court of Bandung but the award has not been able to meet an award where ideally corresponding verdict is a verdict by Religion Court of Bandung were made."

"Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagaiupaya untuk menciptakan kebakuan istilah.Wahyono membedakan antara "janji kawin"dengan "perjanjian perkawinan". Denganmenjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan se-bagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda.Penulis mengusulkan agar janji perkawinan se-baiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hartakekayaan perkawinan, yakni dalam hal calonsuami isteri bermaksud mengatur mengenaiakibat perkawinan yang menyimpang dari ke-tentuan undang-undang."

"Pada saat ini banyak ditemukan wanita yang sudah menikah dan bekerja di luar rumah. Di sisi lain, tidak sedikit juga di antara mereka yang memilih untuk tidak bekerja. Kondisi wanita yang bekerja maupun yang tidak bekerja diduga membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan perkawinan mereka dan memiliki pengaruh terhadap kepuasan perkawinan yang mereka rasakan. Kepuasan perkawinan menurut Hawkins (dalam Olson & Hamilton, 1983:164) adalah perasaan bahagia, puas, dan senang, yang dirasakan oleh pasangan suami istri secara subjektif terhadap berbagai aspek yang ada dalam perkawinan. Duvall dan Miller (1985) membagi faktor yang berpengaruh dalam kepuasan perkawinan menjadi faktor-faktor sebelum pernikahan dan faktor-faktor setelah pernikahan. Theresia (2002) mengelaborasi faktor-faktor setelah pernikahan yang disebutkan oleh Duvall dan Miller (1985) menjadi sebelas faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi, hubungan interpersonal, anak, kehidupan seksual, komunikasi, kesamaan minat, kesesuaian peran dan harapan, partisipasi keagamaan, keuangan, hubungan dengan mertua dan ipar, cara menghadapi konflik, serta kekuasaan dan sikap dalam perkawinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan perkawinan antara wanita bekerja dan wanita tidak bekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berdasarkan skala Likert. Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi independent T-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan skor kepuasan perkawinan yang signifikan pada wanita bekerja dan wanita tidak bekerja, baik dilihat secara umum maupun ditinjau dari faktor-faktornya.

---

Nowadays many of married women who work outside the house. On the other side, many of women decide not to work. Both conditions of working employed and unemployed women have potential to positive or negative influences to what they feel in their married life. The satisfaction of marriage pursuant to Hawkins (in Olson & Hamilton, 1983:164) is happiness, satisfaction and gladness that being felt subjectively by spouse on various aspects in marriage. Duvall and Miller (1985) divided the factors that have impacts on marriage and the factors after marriage. Theresia (2002) elaborated the factors after marriage that mentioned by Duval & Miller (1985) in eleven factors. Those factors are interpersonal relationship, children, life sexual, communication, similar interest, suitable act and hope, participation on religion, financial, relationship with parents in law and brother/sister in law, how to deal with conflict also power and attitude in marriage.The objective of this research is to find the different between employed women and unemployment woman. This research used quantitative approach. The data was gathered via questionnaire based on the scale of Likert. The analysis of research was conducted by using T-test significant independent trial. The result of this research has shown that no significant score of satisfaction on employed woman and unemployment woman. It was also found that no significant score of satisfaction between employed woman and unemployment woman that being reviewed in other factors."