Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai wanprestasi oleh pemenang lelang dalampelaksanaan lelang pada balai lelang swasta (Studi Kasus IBID-PT Balai LelangSerasi Pekanbaru). Dalam pelaksanaan lelang, seharusnya pemenang lelangmenyelesaikan pembayaran lelang. Namun dalam prakteknya, ternyata dijumpai banyak kasus dimana pembeli lelang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu termasuk dalam pelaksanaan lelang di balai lelang. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tata cara pelaksanaan lelang serta kendala-kendala yang ditemui dan bentuk wanprestasi oleh pemenang lelang serta penyelesaiannya, khususnya di balai lelang IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dalam hal pemenang lelang yang wanprestasi akan hangusnya uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Blacklist selama 6 (enam) bulan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tort by winning bidders of auctions conducted bya private auction house (a case study of the IBID-PT Balai Lelang Serasi, anauction house in Pekanbaru). In an auction, the winning bidders should fulfill allof the payment in of the auction on time. However, in practice, there were many cases where the winning bidder did not fulfill their obligations on time (tort), including in auctions at auction houses. Therefore, the problems discussed in this thesis are the implementation procedure of auction and constraints encountered and kind of default by the auction winner and its completion, particularly at auction IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. The research methods used in this thesis is Juridical Sociology. The technique of collecting data used in this research are interviews and documents study. The theses found that in case the winning bidder is in default, the deposit money, in this case Rp. 5.000.000,- (five million rupiah), will be forfeited by the auction house and the winning bidder will be blacklisted for 6 (six) months"

"ABSTRAKSearah dengan perkembangan di bidang perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia yang tidak lepas dari resiko kredit bermasalah, oleh karenanya pemerintah telah mendirikan lembaga jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk nyata kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah terbukti dengan adanya kegiatan lelang eksekusi atas barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya terhadap kewajiban (wanprestasi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah wanprestasinya seorang debitur tidak serta merta membuatnya kehilangan hak-haknya. Debitur yang barangnya dilelang dengan nilai di bawah harga pasar berhak mendapatkan perlindungaan hukum, sama halnya bagi kreditur juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tesebut. KPKNL yang juga meliputi Pejabat Lelang mempunyai peran penting sebagai pihak yang berwewenang untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai tanggung jawab Kantor Lelang termasuk di dalamnya Pejabat Lelang atas prosedur pelaksaan pelelangan yang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir timbulnya sengketa. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962 K/Pdt/2011 yang menggugat pihak kreditur (PT Bank Panin), KPKNL serta Pemenang Lelang (PT Sawalata Karya Bersama) yang diajukan oleh debitur (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) yang merasa dirugikan dengan penetapan harga obyek lelang Hak Tanggungan yang dianggap telah dijual dengan nilai dibawah harga pasar, yang dimenangkan oleh kreditur. Dari hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban kantor lelang lebih bersifat formal bukan material, dalam hal ini lelang yang dilaksanakan kantor lelang Makassar telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara.

---

ABSTRACTIn line with banking and other financing institution growth in Indonesia, which is not free from the risk of non-performing loans, therefore the government has established a strong guarantee institutions in order to provide legal certainty for stakeholders. The existence of legal certainty, which presented by government can be seen in an auction execution as a consequence of default. The problem is a debtor who is default does not lose his rights, they still have legal protection. The property of defaults then be sold by auction with a value below market price eligible deserve legal protection, as well as the creditors are deserve legal protection. State Assets and Auction Service Office which also includes officials have an important role as the authorities to conduct an auction. Therefore, it need to be clear about the responsibilities of the State Assets and Auction Service Office that will be very beneficial for the parties who are involved to minimize lawsuit. Related to Supreme Court Decision No. 1962 K/Pdt/2011 who sued the creditor (PT Bank Panin), State Assets and Auction Service Office, as well as the Winning Bidder (PT Sawalata Work Together) filed by the debtor (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) who feel aggrieved to his property which have been sold below market price. From the research, the responsibility of Auction Office are formal not material, in this case, Makassar Auction Office has been done with proper procedures. Research literature with the normative juridical form of research that is descriptive and evaluative study design Case Study Design to obtain a comprehensive and integrated information related to the case in a court ruling that supported the studied primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews and document study."

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 belum terjadi terobosan baru bagi dunia usaha khususnya dunia perbankan dalam hal mengeksekusi barang agunan kredit macetnya, walaupun berdasarkan Undang-Undang tersebut pihak perbankan selaku kreditor diberikan hak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap kredit macet yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui institusi lelang. Pada dasarnya sistem penjualan secara lelang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stb. 1908 No.189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stb. 1908 No.190). Sedangkan sebagai penyelenggara pelayanan lelang di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, melalui kantor operasionalnya yang disebut Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah persentase lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Perbankan Swasta kepada KP2LN Jakarta I adalah sebagai berikut; lelang yang tidak laku mencapai 24% dan jumlah gugatan terhadap lelang Hak Tanggungan tersebut mencapai 20% terlebih berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 40 responden pengguna jasa lelang 62% menyatakan telah puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KP2LN Jakarta I, tetapi terdapat 38% responden yang belum puas terhadap pelayanan KP2LN Jakarta I. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan menggunakan sarana hukum Hak tanggungan hanya dapat diterapkan terhadap bank swasta dengan menggunakan Pasal 6 dan Pasal 14 jo. Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan untuk bank pemerintah mempunyai dasar hukum yang mengatur penanganan kredit macet tersendiri yang bersifat lex specialist dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 melalui prosedur pengurusan piutang negara."

"ABSTRAKSeorang Terpidana (John Hamenda) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan aset miliknya dirampas untuk negara kemudian dilelang. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menganalisis permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dan Terpidana atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana akibat L/C fiktif dan Apakah terdapat aspek kerugian keuangan negara pada kasus dalam perspektif Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Dari penelitian, Penulis menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana pada kasus telah dilakukan namun kurang optimal, sedangkan perlindungan hukum terhadap Terpidana terletak pada astnya yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa dalam konteks jika suatu BUMN persero mengalami kerugian dimana terdapat penyertaan negara dalam bentuk saham pada BUMN persero tersebut, maka tidak dapat dikatakan adanya aspek kerugian negara namun yang lebih tepat adalah kerugian perusahaan/ BUMN persero

---

ABSTRACTA convict (John Hamenda) were convicted of corruption and their assets confiscated to the state and then auctioned. This research using normative juridical approach. The author analyzes the problem of how the legal protection of the auction the buyer and convict the offenders belong the spoils auction due to L / C fictitious and Are there aspects of financial loss to the state in the case Constitution perspective of State-Owned Enterprises. Of the study, the authors found that the protection of the law against the auction purchaser auction booty belongs to Convict on the case has been made, but less than optimal, while the protection of the law against offenders located on astnya are not derived from the proceeds of crime. In the study also found that in the context of a state-owned limited company if a loss where there is the inclusion of the country in the form of shares in the state-owned limited company, then it can not be said to be the aspect of the country, but the loss is more precise loss company / state owned enterprises."

"ABSTRAKDunia bisnis dan perdagangan telah mengalami perubahan radikal, baik dari cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan, berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet. Salah satu bentuk perdagangan baru yang muncul adalah transaksi lelang yang menggunakan media internet. Salah satu pengelola lelang internet terbesar adalah eBay. Lelang internet melalui eBay ternyata mengandung beberapa kelebihan, di samping kekurangan terkait wanprestasi serta penyelesaian akibat wanprestasi. Sementara itu, Sejauh ini belum terdapat peraturan perundangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenaipelaksanaan lelang internet. Namun prinsip-prinsip pokok mengenai pelaksanaan lelang internet telah diatur pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Berangkat dari studi pada lelang internet eBay, tesis ini berupaya mendapatkan temuan-temuan yang dapat menjadi masukan dalam rangkapenyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif perspektif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi terhadap lelang internet harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang baik. Namun demikian, prinsip-prinsip kemudahan dan kelancaran transaksi juga merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan.

---

ABSTRACTBusiness and trade have changed radically, both from the trade way and the object being traded. They are evolved quickly in line with the revolution in the information technology field, especially by the existence of internet. One of the new arising trade form is auction transaction using Internet media. One of the largest internetauction operator is eBay. Internet auction through eBay in fact contains some advantages and disadvantages related to the event of default and settlement of the event of default consequences. Meanwhile, so far there is no law and legislation in Indonesiathat specifically regulate the implementation of internet auction. However, the basic principles on the implementation of internet auction has been regulated in Article 36 paragraph (1) Regulation of The Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006. Based on the study on eBay internet auction, this thesis attempts to get findings that can become inputs in the frame of improvement of law on internet auction in Indonesia. This thesis writing use normative perspective juridical methods. From the research results, it is found that the regulation on internet auction must guarantee a good legal certainty andlegal protection. However, the principles of convenience and smooth transaction are also the cases which should be considered."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas ? asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas ? asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas ? asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

ABSTRACT

An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction?s general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang danmemenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitupula halnya dengan pelaksanaan lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal YangTenggelam (BMKT) hasil pengangkatan dari perairan Laut Jawa Utara Cirebon.Lelang BMKT juga seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhiprosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Lelang dilaksanakansebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2010 terhadap BMKT yang berstatus selainBarang Milik Negara (BMN). Namun, ternyata pelaksanaan lelang tidak berhasilatau tidak ada penawaran. Oleh karena itu, penulis menganalisis permasalahanbagaimana penerapan asas-asas lelang pada pelaksanaan lelang BMKT dankesesuaian lelang BMKT tersebut dengan prosedur lelang. Dari penelitian, penulismenemukan bahwa dalam lelang BMKT tidak memenuhi asas-asas lelangkhususnya asas kompetisi. Beberapa tahapan dalam prosedur lelang tersebut tidakterlaksana secara optimal, khususnya penentuan mekanisme atau strategipenawaran barang dalam lelang, nilai limit, dan uang jaminan penawaran lelang.Dalam penelitian juga ditemukan bahwa besaran nilai limit dan uang jaminanpenawaran lelang yang ditetapkan PANNAS BMKT terlalu tinggi. Keterbatasanwaktu pelunasan harga lelang juga memberatkan para peminat lelang. Selain itu,penjualan BMKT dalam 1 (satu) lot kiranya juga membatasi peminat lelangkarena hanya peminat lelang yang memiliki kemampuan ekonomi besar saja yangdapat mengikuti lelang. Seharusnya Panitia Nasional Pengangkatan DanPemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) selaku penjual memanfaatkan Pasal 38Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, untuk merubah nilai limit dan Pasal 71 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dalam hal pengecualian jangka waktu pembayaran harga lelang.

---

ABSTRACTAuctions were supposed to be based on auction?s principles and procedure.Likewise, the implementation of Valuable Objects From Sunken Ship auctionexcavated from the Java Sea about 90 miles North West from the city of Cirebon.The Valuable Objects From Sunken Ship auction was supposed to be based onauction?s principle and procedure. The Valuable Objects From Sunken Shipwhich are not categorized as State-owned Goods auctioned 3 (three) times in the2010. However, these auctions were unsuccesful because nobody participated inauctions. Therefore the writer is interested to analyze the application of auction?sprinciples and auction?s procedure in those auctions. From the research the writerfound that the auction principles in Valuable Objects from Sunken Ship Auctiondid not fulfilled particularly in competition principle. The several stages in theauction procedure were also not implemented optimally, particularly thedetermination of auction terms. In addition, this research also found that thevalues of reserve price and bidding deposit determined by National Committeefor The Salvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships are toohigh. A time limitation of auction price was incriminated the person whointerested in auction. In addition, the selling of Valuable Objects From SunkenShip may also limit the person who interested in auction because only people whohave much money can participate in auction.The National Committee for TheSalvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships as a vendor wasought to use Article 38 of The Ministry of Finance Regulation No.93 Year 2010,to change reserve price and Article 71 paragraph (2) of The Ministry of FinanceRegulation No.93 Year 2010, to provide more time for purchasers to pay theauction price."

"ABSTRAKLelang melalui internet e-auction merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup menggunakan media internet. Lelang melalui internet diselenggarakan DJKN melalui KPKNL atau Balai Lelang dan dapat diakses melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Selain itu terdapat lelang melalui internet yang diselenggarakan situs yang tidak terdaftar di DJKN. Perumusan masalah yang akan dianalisis dalam tesis ini yaitu tentang perbedaan prosedur pelaksanaan lelang pada situs yang tidak terdaftar di DJKN dan keabsahan dan akibat hukumnya ditinjau dari peraturan lelang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan data sekunder berupa sumber hukum kepustakaan didukung dengan data primer berupa wawancara kepada informan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan situs yang tidak terdaftar di DJKN tidak sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia serta tidak ada perlindungan hukum berdasarkan peraturan lelang.

---

ABSTRACTAuction via internet e auction is modernization of auctions that enable buyers or bidders to participate by offering in writing without attend an auction site but simply use the internet media. E auction is conducted by DJKN through KPKNL or Auction Hall and can be accessed through www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id website. In addition, there are e auctions which are organized by site that is not registered in DJKN. This thesis will analyze the implementation of those kind of e auction from applicable auction rules point of view in Indonesia. The research method used is normative juridicial or legal research literature. The results showed that the implementation of e auction organized by sites that are not registered in DJKN is not appropriate with the applicable auction rules in Indonesia, there is no legal protection under the auction rules."

"Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.

---

In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns."

"Lelang atau penjualan yang merupakan bentuk jual-beli memberikan beberapa manfaat berbeda dibandingkan jual-beli pada umumnya. Dalam kasus yang diteliti terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang. Hal ini terjadi karena pemenang pertama tidak hadir dan diwakili tanpa surat kuasa, oleh karenanya diajukan lelang kembali dan terpilihlah pemenang lelang kedua. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum antara lain perihal kepemilikan terhadap objek lelang tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pemenang lelang eksekusi dan perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi dalam hal terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa pemenang lelang yang sah adalah pemenang lelang yang kedua sebab pemenang lelang pertama tidak hadir dan orang yang mewakilinya di pelelangan tidak diberi surat kuasa untuk mewakilinya sehingga syarat subjektif tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dilakukan dengan menerbitkan Risalah Lelang, karena Risalah Lelang merupakan produk dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang diakui secara hukum sebagai alat bukti yuridis atas pelaksanaan lelang termasuk pemenang lelang.

---

Auctions or sales, which are a form of buying and selling, provide several different benefits compared to buying and selling in general. In the case studied there were two parties who claimed to be the winner of the auction. This happened because the first winner was not present and was represented without a power of attorney, therefore another auction was submitted and the winner of the second auction was selected. This condition raises legal issues, including regarding ownership of the auction object. The issues raised in this research are regarding the validity of the execution auction winner and the legal protection of the execution auction winner in the event that there are two parties who claim to be the valid auction winner. To answer this problem, doctrinal research methods are used, with an explanatory typology. The results of the analysis from this research show that the valid auction winner is the second auction winner because the first auction winner was not present and the person who represented him at the auction was not given a power of attorney to represent him so the subjective requirements were not fulfilled based on Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Instructions for conducting auctions. Legal protection for the winner of the execution auction is carried out by publishing the Auction Minutes, because the Auction Minutes are the product of an authorized official following the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 which is legally recognized as juridical evidence of the implementation of the auction, including the auction winner."