Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 69472 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Savitri Narendra Putri
Tanggung jawab penyelenggara online marketplace atas peredaran barang fashion palsu dalam situsnya = Liability of online marketplaces provider regarding distribution of counterfeit fashion goods through their websites
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk terutama menganalisis bagaimana tanggung jawab
penyelenggara Online Marketplace atas peredaran barang fashion palsu yang dijual dalam
situsnya. Selain itu tesis ini meneliti juga mengenai bagaimana sistem transaksi yang terjadi
dalam situs online marketplace dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil terkait dengan
penjualan barang fashion palsu yang dilakukan oleh anggota penjual dari sistem online
marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap
peraturan perundangan yang terkait dengan e-commerce dan penyelenggara jaringan elektronik.
Bahwa sistem transaksi online marketplace yang terdapat di Indonesia tergambar secara
garis besar dalam Angka 1 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013
Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Selain itu bahwa model
bisnis online marketplace tersebut tidak sesuai untuk dikategorikan sebagai agen, distributor
ataupun sistem titip jual dan walaupun hanya menjadi pihak enabler, penyelenggara online
marketplace pun memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan jual beli melalui situsnya
diantaranya adalah melakukan approval atas informasi yang diunggah oleh merchant dalam
situsnya.
Atas peranan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggara online
marketplace turut bertanggung jawab atas peredaran barang fashion palsu yang terjadi melalui
situsnya. Sehubungan dengan transaksi yang sangat besar jumlahnya yang terjadi dalam situs
online marketplace, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat selaku konsumen dan
penyelenggara online marketplace yang bersinergi untuk mencegah kerugian yang dapat timbul
atas peredaran barang fashion palsu melalui situs online marketplace
ABSTRACT
This thesis aims to analyze the liability of Online Marketplace providers regarding the
distribution of counterfeit fashion goods that sold on their websites. Moreover, this thesis also
examines the system of transactions that occur in the online marketplace site and dispute
settlements that can be done regarding the selling of counterfeit fashion goods (that
accomplished by the online marketplace merchants) based on laws and regulations in Indonesia.
The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a study of laws and
regulations related to consumer protection law, e-commerce and electronic system provider.
The transaction system run by Indonesian online marketplaces is depicted the Circular of
the Director General of Taxation Number Se-62 / PJ / 2013 About Affirmation of Taxation
Provisions Over E-Commerce Transactions. Although only an enabler, online marketplace
providers also have a significant role in trading activities through their website including giving
approvals on the information uploaded by merchants on website.
Therefore, it can be said that the online marketplace providers responsible for the
distribution of counterfeit fashion goods that occur through their websites. Regarding the
numerous amount of transactions that occur in the online marketplace sites, participation of the
public as consumers and providers of online marketplaces is needed to work together to prevent
losses that may arise on the distribution of counterfeit fashion goods through online marketplace
sites."
2016
T45849
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Elbert Ongko
Analisis perilaku pembelian barang fashion tiruan di Indonesia = Analysis of counterfeit fashion purchase in Indonesia
"
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah serta pihak yang bersangkutan untuk mengurangi supply barang tiruan di Indonesia. Meskipun begitu, dibutuhkan pemahaman mengenai alasan konsumen membeli barang tiruan untuk memecahkan masalah ini. Model dalam penelitian ini berdasarkan theory of planned behaviour dan data akan diolah menggunakan metode Structural Equation Modeling. Data penelitian diperoleh dari kuesioner online yang berjumlah 299 responden. Hasil penelitian menemukan bahwa fashion consciousness, self ambiguity dan religiosity memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention barang fashion tiruan. Subjective norm tidak signifikan jika dilihat secara langsung hubunganya terhadap purchase intention barang fashion tiruan, tetapi berpengaruh positif terhadap self ambiguity. Ethical judgement memiliki pengaruh negatif terhadap purchase intention barang fashion tiruan.
ABSTRACT<>br>
The purchase of counterfeits is increasing in Indonesia and the related parties, especially the government have focused mainly on the supply side of the said counterfeits. To solve this problem, an insight to the demand side of counterfeits is essential. To curb the demand for counterfeits require an understanding as to what motivates consumers to buy counterfeits. This research was based on theory of planned behaviour and the data was analysed using Structural Equation Modeling. The questionnare was administered to 299 people online. Result shows fashion consciousness, self ambiguity and religiosity have positive impacts on purchase intention of fashion counterfeits. Subjective norm was found to be an insignifact factor, but is a significant factor that affects self ambiguity. Ethical judgement was also found to have a negative impact on purchase intention of fashion counterfeits. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Product liability dalam institusi hukum ekonomi: suatu kajian ius constituendum
"Penulis artikel ini mengulas doktrin product liability yang dikembangkan dalam tata hukum di sejumlah negara seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Doktrin product liability dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari produk-produk barang dan jasa yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Menurut penulis artikel ini, product liability adalah tanggungjawab pengusaha."
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
HUPE XXIX-3-Sept1999-249
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fauzi
Pengaruh motivasi pengguna media sosial terhadap word of mouth intention dalam fashion online shopping = Effects of social media user s motivation toward word of mouth intention of fashion online shopping
"Penelitian ini membahas tentang pengaruh motivasi pengguna media sosial terhadap perilaku word of mouth intention pada fashion online shopping. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor convenience, information availability, dan customized advertisements mempengaruhi secara signifikan positif terhadap motivasi utilitarian; kemudian ditemukan bahwa faktor adventure mempengaruhi secara signifikan positif terhadap motivasi hedonis; kedua motivasi yaitu motivasi utilitarian dan hedonis ditemukan mempengaruhi secara signifikan positif terhadap faktor social media product browsing; terakhir social media product browsing ditemukan mempengaruhi secara signifikan positif terhadap word of mouth intention.
The focus of this study is to discover effects of social media user's motivation toward word of mouth intention of fashion online shopping. This research is quantitative and descriptive. The result of this research are; convenience information availability, and customized advertisements is significantly positive affecting utilitarian motivation; adventure is significantly positive affecting hedonic motivation; social media product browsing are confirmed significantly positive affected both by utilitarian motivation and hedonic motivation; last, it is confirmed social media product browsing is significantly positive affecting word of mouth intention."
2015
S61016
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pengembangan produk unggulan melalui program inkubasi dalam pembangunan perdesaan di provinsi Riau: The devepoment of leading product through incubation program in rural development, Riua province
JPKS 13(1-2)2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Nommy H.T.
Product Liability Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dikaitkan dengan sistem Penegakan Hukum Class Action
"Perkembangan mengenai etos dan kultur dunia usaha terhadap konsumen, diharapkan dalam waktu dekat akan berubah secara signifikan, mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan aturan yang tegas dan lebih rinci mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh dunia usaha terhadap kepentingan konsumen. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak lagi sembarangan memandang para konsumen sebagai ?objek? untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka tujuan bisnisnya. Karena UU ini memprinsipkan bahwa produsen dengan konsumen memiliki kesetaraan. Dalam rangka itulah berbagai asas telah ditetapkan di dalam hukum konsumen yang baru ,khususnya mengenai sistem tanggungjawab (Iiability). Tanggungjawab dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai suatu tanggungjawab produk perlu diperhatikan, karena jika mempersoalkan kepentingan konsumen, seharusnya pula menganalisis mengenai siapa yang semestinya dibebankan tanggungjawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Pola hukum konsumen mempunyai corak variabilitas dalam tanggungjawab produk. Karena hal demikian berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari asas yang mendasarkan kepada adanya kesalahan (tort) hingga kepada asas tanggungjawab yang bersifat strict dan absolut, dimana asas ini tidak mendasarkannya kepada kesalahan sebagai nuansa dominan dari doktrin konvensional. Tetapi kecanggihan suatu asas hukum seperti telah diakomodasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanpa adanya aksesibilitas yang luas kepada masyarakat mendapatkan hak dan kepentingannya melalui gugatan (pengadilan), maka tampaknya sistem demikian tidak banyak membawa arti banyak. Guna mewujud-nyatakan asas tanggungjawab produk,maka sistem class Action penting untuk dihadirkan dengan berbagai perangkat pendukungnya. Sistem peradilan secara class Action merupakan proses yang banyak memberikan manfaat, karena kasus produk yang merugikan terhadap sejumlah besar orang, proses peradilan dengan mekanisme ini dinilai sangat praktis, bukan saja bagi sejumlah anggota masyarakat korban tersebut, tetapi juga bagi pengadilan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
T36321
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juliati Syarief
Studi kasus public relations TELKOMSEL dalam menegakkan citra produk pada pelanggan : suatu analisis kualitatif atas pembentukan citra oleh public relations Telkomsel
"ABSTRAK
Bagi perusahaan yang telah maju peranan yang penting dalam meningkatkan citra adalah mengoptimalisasikan pelayanan bagi pelanggannya. Salah satu upaya yang dilakukan bagi perusahaan besar tersebut Public Relations TELKOMSEL dengan mendekati dirinya kepada pelanggan, guna mengetahui sejauhmana Pelanggan melihat institusi TELKOMSEL berkiprah.
Sebagai operator telephone selular yang berkembang pesat TELKOMSEL dituntut untuk lebih menfokuskan terhadap jasa pelayanan perangkat teknologi komunikasi, yakni simcard KartuHALO dan simPATI.
Berdasarkan temuan yang ada keluhan yang didapat menggambarkan bahwa citra TELKOMSEL masih perlu di perbaiki mengingat, masukkan yang ada sangat terkait pada produknya.
Kendala yang timbul dari keluhan tersebut hendaknya ditanggapi sebagai masukan input guna mencapai satu solusi yang baik tepat.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan guna memperhatikan pelanggannya dengan mengadakan/mengeluarkan Press Release sebagai jembatan komunikasi bagi perusahaan terhadap publiknya disamping upaya untuk mendekati diri perusahaan didalam citra pelanggan. Disamping memperhatikan keluhan didalam surat pembaca baik melalui media massa atau secara langsung melalui surat pengaduan ke TELKOMSEL.
Sejauh ini pelanggan lebih cenderung melihat aspek keberadaan fungsi atas simcard dari KartuHALO dan simPATI sebagai sarana komunikasi, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang makin maju, tuntutan atas fasilitas yang diberikan harus juga disesuikan dengan kebutuhan zaman. Sehingga tidaklah berlebihan bila harapan tersebut sebagai bagian dalam upaya menonjolkan kelebihan atas produk TELKOMSEL terhadap produk telelphone selular lainnya.
"
2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Nurul Wicaksono
Pertanggung jawaban produk (product liability) pelaku usaha terhadap informasi yang tidak lengkap pada label rokok bagi konsumen di bawah umur
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S23569
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novi Pratiwi Dewi
Tinjauan yuridis pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi produk impor barang dan label halal produk impor pangan di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Agreement on Technical Barrier to Trade GATT WTO
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28537
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Mubarak
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Hak Warga Negara Muslim atas Vaksin COVID-19 yang Memenuhi Standar Halal = Government Responsibilities in Guaranteeing the Rights of Muslim Citizens to COVID-19 Vaccines that Meet Halal Standards
"Jaminan atas kehalalan vaksin COVID-19 dibutuhkan agar warga negara muslim di Indonesia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi dan labelisasi halal atau haram terhadap produk vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga tidak tampak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara muslim di Indonesia atas vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Oleh sebab itu, Pemerintah, dalam hal ini presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan acuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sebaiknya membentuk arah kebijakan yang mendorong tersedianya produk vaksin yang memenuhi standar halal dan thoyyib. Selain itu, terkait peyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia memiliki tanda halal atau haram yang jelas. Bahkan, hanya dua dari lima jenis produk vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia yang telah ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya oleh MUI, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, tiga jenis produk vaksin COVID-19 lainnya yang belum ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya, yaitu Moderna, Pfizer, dan Sinopharm tetap diedarkan oleh pemerintah tanpa adanya kepastian jaminan terhadap kehalalan atau kebolehan terhadap produk tersebut dengan diterbitkannya ketetapan fatwa MUI dan sertifikasi halal oleh BPJPH.
Halal assurance of the COVID-19 vaccine are needed for Indonesia muslim citizens in order to perform worship properly. However, not all Indonesia muslim citizens have access to halal COVID-19 vaccines. Moreover, halal certification and halal or haram labeling for COVID-19 vaccine products does not appear to be fully implemented in accordance with the standards set out in Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance. Therefore, this research tries to find out how the government responsibility is to guarantee the rights of muslim citizens in Indonesia to have access to COVID-19 vaccine that meets halal standards. The method used in this research is a normative juridical method. This research shows that the government has an obligation to provide a COVID-19 vaccine that meets halal standards. Therefore, the government, in this case the President who has the authority to set the guidance for the procurement process and distribution of the COVID-19 vaccine, should form a policy direction that encourages the availability of vaccine products that meet halal and thoyyib standards. In addition, regarding the implementation of halal product assurance, the government has not issued a policy to ensure that the COVID-19 vaccine used in Indonesia has a clear halal or haram sign. In fact, only two from the five types of COVID-19 vaccine that have been used in Indonesia have a fatwa stipulated by MUI, namely Sinovac and AstraZeneca. Moderna, Pfizer, and Sinopharm continues to be used by the government without any halal assurance from MUI and halal certification by BPJPH."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>