Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skenario penanganan yang dilakukan olehpemerintah Republik Indonesia terhadap pengungsi Rohingya asal Myanmar danBangaladesh. Dalam penelitian ini pula disajikan skenario pencegahan persoalanpengungsi Rohingya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodecampuran dengan pendekatan kuantitatif merujuk pada analisa ancaman, analisakerawanan dan analisa resiko. Sementara pendekatan kualitatif yang digunakanadalah teknik deskriptif. Dalam penelitian ini menekankan bagaimana kondisipenanganan pengungsi saat gelombang pengungsi pertama kali datang pada Mei2015 hingga Mei tahun 2016. Lebih lanjut dijelaskan bagaimana saran tindakpencegahan pengungsi Rohingya berdasarkan metode penarikan skenario denganmenggunakan teknik SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukandan rekomendasi mengenai skenario penanganan pengungsi yang ideal sesuaidengan teknik penarikan skenario yang memperhatikan kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman dari negara Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the scenanrio of treatment and prevention of rohingyarefugee in North Aceh District that was held by the government of Republic ofIndonesia. In this study also presented the Rohingya refugee problem handlingscenarios. The method used in this study is a mixed methods with quantitativeapproach refers to the analysis of threat vulnerability analysis and risk analysis.While the qualitative approach used is descriptive technique. In this studyemphasize how the handling conditions of refugees displaced when the first wavecame in May 2015 until May 2016. This study aims to provide feedback andrecommendations regarding the handling of refugees ideal scenario in accordancewith the sampling technique scenario of strenghts weaknesses opportunities andthreats of the republic of Indonesia."

"Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh.

---

The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat Aceh berimplikasi terhadap pemenuhan hak ndash; hak pengungsi anak etnis Rohingya di Aceh ndash; Indonesia. Masyarakat Aceh memiliki budaya yang biasa dikenal dengan budaya peumulia jamee atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai budaya memuliakan tamu. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk normatif. Bahan yang akan digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya peumulia jamee yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat dapat memenuhi hak - hak pengungsi anak. Dengan melihat teori norma tingkah laku conflict of conduct norm dari Sellin, penelitian ini akan menejelaskan bagaimana perbedaan budaya antara penggungsi etnis rohingya dengan budaya penduduk lokal berdampak pada pemenuhan hak anak pengungsi. Pemenuhan hak pengungsi anak etnis rohingnya seperti pemenuhan hak untuk keberlangsungan hidup survival right , pemehuhan hak perlindungan protection right , dan pemenuhan hak tumbuh kembang development right terpenuhi dengan adanya budaya peumulia jamee yang dipraktekkan oleh penduduk Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

---

This research aims to describe how Acehnese local culture implicate to the fulfillment of child refugee`s rights in Aceh Indonesia. The people of Aceh have a local culture commonly referred as peumulia jamee, which means a form of honor in Indonesian language. This normative research puts emphasis on fulfillment of child refugee`s rights for Rohingya child refugees in shelter camps. The study collected primary, secondary, and tertiary data from literature review. Results of this research explain how the ancient local culture can provide protection for refugee children and help fulfill their basic human rights. Looking at Sellin 39 s conflict of conduct norm theory, this study will explain how cultural differences between Rohingya refugee`s culture and local cultures influence the fulfillment of the rights of child refugee. The fulfillment of Rohingya child refugee`s right such the survival right, protection right, and development rights fulfilled by the peumulia jamee culture which is practiced by the villagers of Desa Bayeun, Kecamatan Rantau, East Aceh."

"Di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) , malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum bisa diatasi. Salah satu kabupaten di NAD yaitu Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah endemis malaria. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007) AMI (Annual Malaria Jndeks) di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dibandingbn tahun-iahun sebelumnya. Pada tahun 2007 angka AMI sebesar 3,67 per 1000 penduduk. dengan jumlah penderita klinis yang diobati pada puskesmas mencapai 1.555 orang. Aogka tersebut tidak termasuk: kasus-bsus malaria pada rumah saldt pemerintah maupun swasta.. Tinggi AMI di Kabupaten Aceh utara tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak: terbadap sektor ekonomi masyarakat. Tingginya kasus malaria tersebut menyebabkan banyaknya waktu yang hilang karena sesorang tersebut sakit sehingga dia tidak produktif dan harus kehilangan penghasilannya. Selain itu penderita malaria juga meugelwukan biaya untuk pengobatan. tnmsportasi, konswnsi dan sebagainya. Kerugian tersebut tidak banya dirasakanoJeh penderita tetapi juga o1eh pemerintah karena adanya pengeluaran dalam angka penanggulangan penyalit malaria. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kerugian ekonomi akib&t malaria di Kabupaten Aceh tfurra Tahun 2007. Tujuan kuhusus adalab untuk mengetahui karakteristik penderita malaria tahun 2007, berapa besar biaya Jangsomg dan fidak 1angsung yang dilrelwukan oleh peoderita baik sebelum., selama dan sesudah pengobatan perawatan di puskesmas, faktor-faktor apa Saja yang mempengaruhi total biaya yang dilkeluarkan penderita malaria, juga untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah baik preventif maupun kuratif dalam jangka penanganan penyakiAceh Utara mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama Tahun 2007 dalam rangka penanganan penyakit malaria. Hasil Penelitian menuqjukkan bahwa penderita malaria di Kabupaten Aceh Utara tahun 2007 sebagian besar laki-laki mencapai 92.3% dari total seluruh sampel penelitian. Dari segi umur responden, didapatkan bahwa sebagian besar penderita berumur 26 tahun - 35 tahun yang sebagian besar bek.erja di daemh pen.ggummgan sebagai petani atau buruh lac!ang. Biaya tidak langsung yang dikeluarlam oleh responden beJjumlah rata-rata sebesar Rp. 948.009,- atau 82,5% dari total biaya keselurulum. Sementara biaya l.mgsuog sdalah Rp. 195.000,- atau 17,5 % dari total biaya keseluruhan. Rata-rata total biaya yang dikeluarlam oleh setiap responden pada Tahun 2007 karena sakit malaria adalah Rp. Rp. 1.565.922,?Jumlah penderita klinis Tahun 2007 menurut laponm dinas kesehatan adalah 1.555 orang sehingga total pengeluaran penderita malaria Tahun 2007 adalah sebesar Rp.2.435.008.710,­ Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 untuk penanganan penyakit malaria berdasarkan laporan dinas kesehatan adalah sebesar 566.555.000,­ atau naik 25 kali lipat dari tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 22.800.000,- Total kerugian ekonomi alaOat malaria (Economic Loss) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 adalah sebanyak Rp. 3.001.563.710,-.Total kerugian ini hanya mencakup nilai perhitungan dari pasien yang datang ke puskesmas dan pengeluaran pemerintah selama Tabw 2007. Hasil analisis bivariat menemukan, hanya satu variabel yang tidak menunjukan hubungan dengan total biaya, yaitu lama hari tidak produk1if penderita, sedangkan variabel lain seperti jenis plasmodium, jenis kelamin, pendidikan, pengbasilan. hari rawat dan jenis pekerjaan menuqjukkan adanya hubungan dengan total bi.aya yang dikeluarlam penderita selama sakit malaria Tahun 2007. Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lengkap tentang bahaya yang di timbulkan oleh penyakit malaria, baik dari sisi pasein maupun dari pemerintah serta dampak ekonomi secara luas terbadap perekonomian masyarakat.Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara perlu mengupayakan kerjasama dengan dinas perkebunan yang mempunyai akses langsung dengan perusahaan tempat buruh bekeJja untok pemberantasan malaria. Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu meningkatkan upaya.upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya buratif yang tepat dan efesien, terutama yang menyangkut tentang upaya pencegahan dari masyarakat sendiri sebingga dapat menurunkan kasus malaria. Dan bagi pemerintah Kabupataten Aceh Utara diharapkan dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai faktor risiko yang bekaitan dengan penyebaran penyakit malaria. Dengan demikian diharapkan adanya intervensi yang berkelanjutan untuk dapat menurunkan kasus malaria sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

---

Malaria is still one of public health problems for a long time and it can not be overcame yet until now in Province of Nanggroe Ac:eh Darussalam. One of districts in Nanggroe Aceh Darussalam is North Aceh which is a place with malaria endemic. Annual Malaria Index (AMI) improved for five years (2003-2007) in North Aceh district. AMI level is 3,67 of 1000 population with amount of clinic patients which are medicated at Primary Health Care are 1.555 peoples. These numbers do not include malaria cases at private and government hospital. High number of AMI in North Ac:eh district does not only give impact for health sector, but it also gives impact for economic sector.This high malaria case caused of many missing times because someone is ill so they are not productive and they have to lose their income. Besides, malaria patient must spend more expenses for medication, transportation, consumption and others. Loss is not only felt by patient but also by government because there are expenses for overcoming malaria disease. This study aim generally to get describing of economic loss which is caused of malaria at North Ac:eh district in 2007. Specific aim is to know how big expenses directly and indirectly which are spent by patient before, during and after medication at Primary Health Care. It is also to know how big expenses which are spent by government for promotion, prevention, and curative for handling malaria disease in 2007. This study don't cover the expenses which are spent by malaria patient who are looking for medication beside to Primary Health Care at North Aceh district in 2007. This study used a descriptive exploitative method with a cross sectional design which has been done from March until June in 2008 by 91 samples. Primary data was got from patient or family who got health service both of outpatient and inpatient with malaria in 2007. While secondary data was got from Health Department at North Ac:eh district concerning the expenses which have been spent by government during 2007 for handling of malaria disease Study result indicated that malaria patient at North Aceh district in 2007, most of them were men. They were 92,3% from total sample of this study. From respondent age got that most patient age 26 - 35 years old who most of them worked as farmer and farm worker at mount area. The expenses which were spent indirectly by respondents were Rp. 948.009 or 82,5% of total costs entirely.While direct costs were Rp. 195.000 or 175% of total costs entirely. Average of total costs which were spent by every respondent with malaria in 2007 were Rp. 1.565.922.Amount of clinic patient in 2007 based on report of Health Department were l.SSS patient so total expenses of malaria patient in 2007 were Rp. 2.435.008.710. The expenses of North Aceh district government in 2007 for handling of malaria disease based on report of Health Department were 566.555.000 or increased 25 times from 2006 which they were only Rp. 22.800.000. Total economic loss which was caused of malaria in North Aceh district in 2007 were Rp. 3.001.563.710. This total loss was only including of calculation value from patient who came to Primary Health Care and government expenses during 2007. From Bivariate analysis result indicated that it was only one variable which didn't indicate a relationship?with total cost including total day of unproductive patient, while other variables like typos of plasmodium, gender, education, income, care day and job indicated the eXistence of relationship with total costs which were spent by patient during malaria sick in 2007. It was suggested to do a compreliensive study concerning the expenses which were spent by malaria disease both of patient and government side and also economic impact for public economic. Health Department ofNorth Aceh District must strive cooperation by Plant Department which has direct access with company where labors work for overcoming malaria. Primary Health Care of North Aceh District must improve the efforts of promotion and prevention without disregarding correct and efficient curative effort, especially concerning prevention effort of public its self so it can reduce malaria case. It was also suggested to government of North Aceh District to give a special attention of various risk factors related to spreading of malaria disease. It was expected a comprehensive intervention to be able to reduce malaria case so it can increase public income and prosperity."

"ABSTRAKFilariasis merupakan salah satu dari 18 penyakit menular yang digolongkan dalam Neglected Tropical Disease NTD rsquo;s atau penyakit tropik terabaikan. Filariasis tidak menyebabkan kematian sebagai ancaman tetapi dapat menimbulkan kecacatan yang menetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku ketidakpatuhan minum obat masyarakat dalam POPM Filariasis di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Penelitian dilakukan pada bulan Maret ndash; Juni 2018 dengan menggunakan data sekunder hasil survei cakupan POPM tahun 2017. Metode penelitian dengan kuantitatif menggunakan desain cross sectional. Variabel yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, metode pemberian obat, ketersediaan TPE, pengetahuan tentang obat Filariasis dan ada atau tidak adanya sosialisasi serta jenis sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan proporsi responden yang tidak minum obat sebesar 42 . Hasil analisis diperoleh variabel yang berhubungan dengan ketidakpatuhan minum obat Filariasis adalah umur OR=0,39 , pengetahuan tentang obat OR=17,7 , dan jenis sosialisasi OR=9,4 . Saran untuk dapat melakukan studi tentang bahan dan materi sosialisasi yang sesuai dengan sasaran menurut strata umur dan tingkat pendidikan, meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Agama dengan memasukkan materi tentang Filariasis dalam upaya meningkatkan pengetahuan siswa mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi.

---

ABSTRACTFilariasis is one of 13 infectious diseases classified in Neglected Tropical Disease NTD 39 s . The threat of Filariasis does not cause death, but could inflict permanent disability. This study aims to assess the determinant of non compliance behavior of community when taking medicine during MDA Filariasis conducted in North Aceh District in 2017. The study is conducted throughout March June 2018, making use of secondary data of POPM coverage survey results in 2017. Quantitative research method chosen is cross sectional design. Variables observed are age, sex, education, drug delivery method, availability of TPE, knowledge on Filariasis medicine and the presence or absence of socialization and type of socialization. The research finds that the proportion of respondents who did not take medicine is 42 . The results of the analysis showed that the variables associated with the non compliance of taking the drug Filariasis were age OR 0.39 , knowledge of drug OR 17,7 , and type of socialization OR 9,4 . Suggestions for conducting a study on materials and socialization materials that fit the targets according to age and educational level, enhance cooperation with the Office of Education and Religion by including materials on filariasis in an effort to improve students 39 knowledge ranging from primary, secondary to high school."

"ABSTRAKNota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan AcehMerdeka merupakan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai,menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Pada dasarnya kebijakanreintegrasi adalah sebagai suatu instrumen kebijakan sosial dalam membangunperdamaian di Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi kebijakanreintegrasi pascakonflik di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaanya,implementasi kebijakan reintegrasi didukung oleh beberapa faktor seperti: adanyalisensi, komunikasi, disposisi, dan sumberdaya. Namun demikian, beberapa haljuga menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan, yaitu: sumberdayayang tidak memadai, informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya kompetensi.

---

ABSTRACTMemorandum of Understanding between the Government of The Republic ofIndonesia and The Free Aceh Movement is a commitment to a peaceful,comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity forall. Basically, reintegration policy is an instrument of social policy for peacebuilding in Aceh based on MoU Helsinki. With qualitative approaches, this thesisexplains the implementation of reintegration policy of post conflict in North Acehregency. There are some factors supported the implementation of those policieslike license, communication, disposition, and recourses. But, in another side, thereare some barrier factors for the implementation of policy like unequal resources,incomplete of information, and lacks of competence."

"Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan satwa yang dilindungi dan berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Deforestasi menjadi pemicu utama dalam berkurangnya habitat gajah. Akibatnya, gajah akan mulai memasuki wilayah perkebunan dan pemukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan lain. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dengan gajah. Konflik Manusia-Gajah menjadi salah satu penyebab signifikan dalam menurunnya populasi Gajah Sumatera di Provinsi Aceh dan dapat dikatakan sebagai kejahatan lingkungan, dikarenakan dampak dari konflik tersebut mendorong terjadinya pembunuhan terhadap gajah. BKSDA Aceh selaku lembaga pengelola konservasi sumber daya alam, berupaya untuk melindungi satwa yang terancam punah dengan melakukan pencegahan. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan konsep environmental crime prevention dan kaitannya dengan upaya pencegahan konflik manusia-gajah yang dilakukan oleh BKSDA Aceh.

---

Sumatran Elephant (Elephas maximus sumatranus) are the protected animals which have important roles in the balance of ecosystem. Deforestation became the main trigger for reducing elephant habitat. As a result, elephants will start entering plantation and settlement areas to find other food sources. This matter can potentially leads to conflicts between human and elephant. The human-elephant conflict are one of the significant causes in the decline of Sumatran Elephant population in Aceh Province. This conflict can be regarded as an environmental crime, because the impact can lead to illegal killing of elephants. Natural Resources Conservation Center Aceh, as an institution that manages the conservation of natural resources, tries to protect endangered wildlife through prevention. This phenomenon will be analyzed by using of environmental crime prevention concept and its connection with prevention effort for human-elephant conflict by Natural Resources Conservation Center Aceh."

"ABSTRAKPersoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACTThe unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights."