Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintahsekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisiLemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurunpasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan.Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuatLemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkatnasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan olehLemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3)Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan danPengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukanpeneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilihkarena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik,misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes ofworldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwaLemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harusmelakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsiLemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadiLembaga Berkelas Dunia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of theRepublic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of thegovernment think tank at the same national level educational institutions aimed ateducating future leaders of the national level. In accordance with theorganizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of thefunction began to decline following Law ASN does not make education as aprerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his ageare already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not tobe complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leadersof national level. There are at least three fundamental changes that must be madeby the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillarsof Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education andPromotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. TheNational Education Education and Teaching, Research and Community Service.The study, conducted by researchers using the approach of Soft SystemsMethodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex,problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are softworldview and ill structured. The results showed that the National ResilienceInstitute of RI must make changes in the field of education, assessment, andcommunity service. The study results recommend the National Resilience Instituteof RI must make improvements to the duties and functions in accordance with theNational Resilience Institute function at the beginning of its formation as anattempt Lemhannas RI become World Class Organization."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"

"Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi kebijakan tour of duty dan tour of area pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan enam dimensi dari Teori Evaluasi Kebijakan Publik oleh Dunn (2018) yang terdiri dari effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan campuran melalui survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 76 responden yang merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, sementara itu wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan 13 informan. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tour of duty dan tour of area pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta telah sesuai dengan ukuran nilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, keseteraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil uji statistik tersebut juga didukung oleh analisis kualitatif berdasarkan temuan di lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan tour of duty dan tour of area sebagai bentuk kebijakan pengelolaan sumber daya manusia terbukti mampu membawa banyak keunggulan kompetitif baik bagi para individu pegawai maupun entitas organisasi secara keseluruhan.

---

This study examines the evaluation of tour of duty and tour of area policies on employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution. This research uses six dimensions of the Public Policy Evaluation Theory by Dunn (2018) consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research uses a quantitative approach with mixed collection techniques through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The survey was conducted directly through the distribution of questionnaires involving 76 respondents who were employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution, while in-depth interviews were conducted involving 13 informants. Quantitative analysis shows that the implementation of tour of duty and tour of area policies for employees of the Class IIA Jakarta Narcotics Penitentiary is in accordance with the measures of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The statistical test results are also supported by qualitative analysis based on field findings. Therefore, it can be said that the application of tour of duty and tour of area as a form of human resource management policy has proven to be able to bring many competitive advantages to both individual employees and the organizational entity as a whole."

"Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean gaverment) serta kepemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyamkat, untuk mengontrol hal tersebut perlu adanya kehumasan, maka Kementerian Hukum dan dalam hal ini Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 Ielah membuat kesepakatan bersarna dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu Hngkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meiiput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak hak dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif. Oleh karenanya; pene1itian ini bertujuan dalam penelitian: ini adaJah untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap rnemperhatikan hak-hak narapidana secara pribad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan daftar dokumen.

---

One of the government's purpose in following up this aspiration is to achieve reform of government bureaucracy to create a clean and free of corruption (Clean Government) as well as good governance by taking the transparency or openness to the public, the role public relations is needed to control public open, so the Ministry of Justice and Human Rights in this regard Directorate General of the Corrections on December 17year 2009 has made a coHective agreement with the Indonesian Journalists Association which one of scope is the provision of access for journalists to cover and get lnformation on the correctional environment (Correctional Institution}. The extent of the agreement between the Directorate General of Corrections and Indonesian Journalists Association in the provision of access for journalists is to cover and get the information in prisons and will be implemented with due attention to the privacy rights of inmates in one side and the transparency of prison sen·ices on the other side, and the creation of a balanced and objective news. Therefore, this research has aim to analyze the Mutual Agreement between the Directorate General of Corrections and the Indonesian Journalists Association where one scope is based on transparency to the public, and on the other hand the agreement does not interfere with or due regard to the rights of prisoners in private. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approaches. Data collected through interviews, observation and document lists."

"ABSTRAKAnalisa data Badan Pusat Statistik BPS terkait angka kemiskinan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY terdapat anomali. Angka kemiskinan yang tinggi tidak menghalangi DIY memiliki Indeks Kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia IPM nomor dua secara nasional setelah DKI Jakarta. Anomali tersebut juga terjadi dalam memotret dampak investasi pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Pengukuran melalui data Input-Output I-O Kabuapten Sleman dari tahun 2010 s.d 2015 menghasilkan bahwa sektor pertanian tidak menjadi sektor kunci karena koefesien backward linkage-nya lebih kecil dari satu, padahal Kabupaten Sleman menjadi salah satu lumbung padi di DIY dan lebih dari 43 wilayahnya adalah lahan sawah basah wed land . Hal tersebut terjadi karena unsur kearifan lokal tidak dianggap, padahal budaya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan. Pengaruh kearifan lokal pada pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sleman sangat bermakna atau signifikan.

---

ABSTRACTData analysis of the Central Bureau of Statistics BPS on poverty, welfare and human development for the Special Province of Yogyakarta DIY is anomalous. A high poverty rate does not prevent DIY from having a second nationwide Human Development Index HDI after DKI Jakarta. The anomaly also occurs in analyzing the impact of development investment on the agricultural sector in Sleman District. Measurement through Input Output I O data from 2010 until 2015 resulted in the agriculture sector not being a key sector, because the backward linkage coefficient was smaller than one, as we know Sleman is one of the rice granaries in DIY and more than 43 of its area was wetland. This happens because the local wisdom is not considered, whereas culture becomes one of the determinants of the success of a development. The influence of local wisdom on agricultural development in Sleman Regency is very significant. "

"Food is a human right,which can detemine the quality of human resources and part of the national resilience. Food security of one nation is the pillar of national development

---

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan peran pemuda yang dalam hal ini KNPI Aceh dapat mewujudkan gerakan kewirausahaan sosial. Penulis berargumentasi bahwa peran KNPI Aceh sangat signifikan dalam membangun gerakan kewirausahaan sosial melalui peran aktor dan inovasi yang dilakukan melalui pemberikan pelatihan, akses modal, dan pemberdayaan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh KNPI Aceh. Proses pengumpulan data penulis gunakan dengan menggunakan beberapa teknik penelitian seperti diskusi grup terfokus, pembagian kuesioner dan wawancara mendalam serta dokumentasi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk Buku, jurnal dan karya ilmiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KNPI sangat besar bagi terwujudnya gerakan kewirausahaan sosial yang berkorelasi secara positif terhadap ketahanan nasional di Aceh. Ada dua faktor yang mengoptimalkan peran KNPI Aceh dalam mempengaruhi tumbuhnya gerakan kewirausahaan sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengetahuan terhadap kewirausahaan sosial, kultur masyarakat dan peraturan dan paradigma politik. Sedangkan faktor eksternal yaitu akses terhadap perbankan, identifikasi masalah dan terakhir isu personal. Kedua faktor tersebut berujung pada penciptaan sebuah nilai baru melalui proses inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh KNPI Aceh periode 2013-2016.

---

This research is conducted to find out what factors cause the role of youth which in this case KNPI Aceh can realize social entrepreneurship movement. The authors argue that KNPI Aceh's role is significant in building a social entrepreneurship movement through the role of actors and innovation through training, access to capital, and empowerment. The author uses a qualitative approach to determine the extent of the role undertaken by KNPI Aceh. The data collection process used the author using several research techniques such as focus group discussions, questionnaires and in-depth interviews and documentation of the results of previous studies in the form of books, journals and scientific papers.

This study shows that the role of KNPI is great for the realization of a social entrepreneurship movement that is positively correlated to national resilience in Aceh. There are two factors that optimize the role of KNPI Aceh in influencing the growth of social entrepreneurship movement that is internal factors and external factors. Internal factors are knowledge of social entrepreneurship, community culture and regulation and political paradigm. While external factors are access to banking, problem identification and final personal issues. Both of these factors lead to the creation of a new value through continuous innovation process carried out by KNPI Aceh period 2013-2016."

"ABSTRAKPemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY tidak mengalami peralihan kekuasaan seperti pemerintahan sebelumnya melalui suatu goncangan catastrophe peristiwa, termasuk pemerintahan Presiden Soekarno. Baik masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri maupun SBY terdapat goncangan, tetapi tidak mengalami peralihan. Masa pemerintahan Presiden Megawati yang berlangsung tiga tahun harus berakhir melalui Pemilu 2004. Untuk mengukur perilaku ketahanan nasional menggunakan model cusp catastrophe dari teori katastrofe, masa pemerintahan Presiden Megawati memiliki time series yang pendek sehingga masa pemerintahan Presiden SBY yang dipilih. Pengukuran perilaku ketahanan nasional melalui faktor kontrol kesejahteraan dan keamanan dapat dilakukan karena didefenisikan sebagai asas yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hasil pengukuran pada masa pemerintahan Presiden SBY periode 2009 s.d 2014 menggunakan metode GEneral Multivariate CATastrophe GEMCAT melalui Aplikasi Bahasa R, menunjukkan seluruh titik berada pada are bifurkasi dengan flag bimodality sebagai perilakunya.

---

ABSTRACTThe government of Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) did not have a power shift like the previous government through a catastrophe of events, including the President Soekarno's government. Both of President Megawati Sukarnoputri and SBY's gonvernment, there is a shock, but there was not a transition. The three year term of President Megawati's government must end through the 2004 elections. To measure the national resilience behavior using cusp catastrophe model of catastrophe theory, President Megawati's government had a short time series, so that the President SBY's government was chosen. Measurement of national resilience behavior through welfare and security as the control factors can be done, because it is defined as a distinguishable but inseparable principle. The result of measurement during the President SBY's government for the period of 2009 untill 2014 using GEneral Multivariate CATastrophe (GEMCAT) method through R Language Application, shows that all points are on bifurcation area with bimodality flag as the behavior."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."

"ABSTRAKStudi ini mencoba mengelaborasi model kelembagaan think tank pemerintah yang sesuai dengan Indonesia. Pendekatan studi ini kualitatif dengan melakukan studi best practices di Korea Selatan dan India yang mempunyai lembaga think tank yang berasal dari institusi perencanaan, yaitu KDI dan NITI Aayog. Adaptasi model KDI dan NITI Aayog diperlukan untuk merevitalisasi fungsi think tank yang sudah ada pada Bappenas. Kelembagaan think tank ini akan menjadi jembatan antara penelitian dan kebijakan (bridging research to policy) dan jembatan ilmu pengetahuan kepada kekuasaan (bridging knowledge to power). Kompleksitas permasalahan pembangunan menjadi tantangan pemerintah untuk dikelola dan diatasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari penelitian akademis. Lembaga think tank harus dapat merumuskan bagaimana ilmu pengetahuan tersebut ditransformasikan menjadi riset kebijakan sehingga dihasilkan solusi kebijakan yang teruji."