Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not proposed."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not propo;"

"Indonesia telah mengalami krisis keuangan terburuk pada tahun 1997/1999. Pemerintah terpaksa melakukan bail-out melalui penerbitan lebih dari Rp550 triliun obligasi untuk merestrukturisasi sistem perbankan nasional. Sejak itu, pemerintah menyadari bahwa resolusi bail-out bukanlah cara yang terbaik untuk menyelamatkan bank-bank yang gagal, terutama yang berdampak sistemik. Pada tahun 2016, pemerintah telah mengeluarkan metode resolusi baru yang menggunakan mekanisme bail-in yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Kehadiran UU PPKSK menandai era baru dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia. Menurut UU PPKSK, mekanisme bail-in akan menjadi prioritas utama dalam penanganan bank sistemik yang gagal, dimana rencana pemulihan untuk mengatasi permasalahan bank gagal akan mengutamakan menggunakan sumber daya dari bank itu sendiri, tanpa melibatkan Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, permasalahan di atas menimbulkan rumusan masalah yaitu mengapa pemerintah mengganti skema bail-out dengan bail-in dalam menangani bank gagal dan apa implikasi dari substitusi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitiannya digolongkan sebagai deskriptif, eksplanatori, dan komparatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa konsep bail-out memiliki efek yang lebih merugikan daripada menyelesaikan permasalahan bank. Salah satu alasan utama mengapa penggunaan resolusi bail-out harus diminimalkan dan diganti dengan resolusi bail-in adalah Moral Hazard. Metode resolusi bail-out juga membebani anggaran negara. Di sisi lain, mekanisme bail-in yang dapat mengalokasikan kerugian yang disebabkan oleh bank kepada kreditur senior atau pemegang saham dan menghindari penggunaan anggaran negara, sehingga meminimalkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Namun, Indonesia tetap menerapkan mekanisme bail-out melalui Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham atau dikenal juga sebagai Open Bank Assistance (OBA). UU PPKSK hanya menambah mekanisme baru yaitu bail-in, sehingga menambah kewenangan LPS dalam menyelesaikan bank gagal. Oleh karena itu, terdapat tambahan opsi resolusi namun tidak menggantikannya. Penulis mempunyai saran kepada Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan mekanisme bail-out dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Open Bank Assistance. Bahkan Amerika Serikat telah menghapus opsi Open Bank Assistance sejak diberlakukannya Dodd-Frank Act pada tahun 2010.

---

Indonesia has experienced the worst financial crisis in 1997/1998. The government was forced to bail-out through the issuance of more that Rp550 trillion in bonds to restructure the national banking system. Since then, the government has come to realization that that bail-out resolution is not the best way to save failing banks, especially banks with systemic impacts. On 2016, the government had introduce a new resolution methods using the bail-in mechanism which is regulated under the Financial System Crisis Prevention and Management Act (UU PPKSK). The presence of the UU PPKSK also marks a new era in the prevention and handling of financial system crises in Indonesia. According to UU PPKSK, the bail-in mechanism is a top priority in dealing with failed systemic banks. That means, the recovery plan to overcome the problem of failed banks with financial difficulties will be carried out by involving the bank's own resources, without involving the State Budget and Expenditure (APBN). Hence, the aforementioned issues gives rise to the following research questions that will be discussed within this thesis, namely why did the government substitute the bail-out with bail-in mechanism in managing bank failure and what are the implications from the substitution. The research type used in this thesis is juridical-normative research, the research typology can be classified as descriptive, explanatory, and comparative. This research utilizes secondary data which encompasses primary sources, secondary sources, and tertiary sources. The data obtained in this research will then be analysed through qualitative approach. All in all, it can be concluded that the bail-out concept has more of an adverse effect rather than resolving the troubled bank. One of the primary reason why the use of bail-out resolution should be minimized and replaced with the bail-in resolution is Moral Hazard. Bail-out also burden the state’s budget. On the other hand, the new bail-in mechanism can allocate losses caused by the banks to senior creditors or shareholders and avoid the use of the state’s budget, hence minimizing its impact on the financial system stability. However, Indonesia still implement bail-out mechanism through Temporary Equity Participation (PMS) without involving the shareholders or also known as Open Bank Assistance (OBA). UU PPKSK only add new mechanism which is bail-in, thus this adds the authority of LPS in resolving failing banks. So there are additional resolution option but it does not replace it. The author would like to recommend to the Indonesian Government to abolish the bail-out mechanism from the laws and regulations in Indonesia, which is Open Bank Assistance (OBA). Even the United States of America has eradicate the Open Bank Assistance option since the enactment of the Dodd- Frank Act in 2010."

"ABSTRAKPerdebatan tentang bail out untuk menyelamatkan bank kembali muncul sejak krisis keuangan global 2007-2008. Amerika mengeluarkan dana talangan lebih dari 475 miliar dolar, terbesar dalam sejarah. Beberapa pihak menganggap talangan itu berhasil dan beberapa dianggap gagal dan tidak konstitusional karena mereka menyediakan dana perpajakan ke sektor swasta. Di Indonesia hal serupa muncul setelah keluarnya bail out untuk bank Century sampai akhirnya protokol krisis Indonesia tidak lagi menggunakan jaminan sehingga pembaharuan rezim harus diperiksa kembali apakah layak atau tidak. Peneliti menggunakan pengujian sensitivitas dinamis dan metode CoVaR untuk melihat dampak sistemik dan persyaratan modal jika terjadi skenario buruk dalam perekonomian. Peneliti hanya menghitung aset LPS sebagai penjamin karena mayoritas pemegang saham modal dan kontribusi industri perbankan yang menjadi sumber daya dalam mekanisme bail in sulit diukur dengan andal. Dengan demikian peneliti menemukan bahwa dengan skenario optimis, LPS sendiri masih dapat menangani skenario base case dan skenario adverse. Namun tidak lagi bisa menangani saat skenario bergeser menjadi severely adverse atau skenario dengan kondisi krisis 1998.

---

ABSTRAKIndonesia has been implementing the no bail out mechanism as part of its protocol to rescue bank problem mainly for systemically important bank. It is utterly important to perform a simulation test to check the feasibility of this newly implemented policy. This research uses dynamic stress testing and CoVaR methods to see the systemic impact and capital requirements in the event of an economic downturn and normal condition. The guarantee proxy is limited to Indonesian Deposit Insurance Corporation LPS asset only due to lack of majority shareholder capital and bank contribution in bail in mechanism data availability . The result shows that with under the optimistic scenario, LPS asset is sufficient to cover the cost of bank rescue. However, under the pessimistic scenario, the cost is beyond LPS capability. Hence no bail out mechanism can only be working properly under normal condition but not in severely adverse condition. "

"Tesis ini membahas tentang dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air dalam analisa putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak liberalisasi ekonomi dalam privatisasi sumber daya air di Indonesia pasca terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 sekaligus juga mengenalisis putusan MK yang membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dampak liberalisasi ekonomi atas sumber daya air sangat terlihat dalam substansi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebagaimana substansi Dublin Principles, air mempunyai fungsi ekonomis, sehingga air menjadi komoditi ekonomi. Fungsi ini diadopsi dalam UU No. 7 Tahun 2004. Pengaturan fungsi air sebagai komoditi ekonomi sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 telah membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 karena bertentangan dengan ketentuan Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Mahkamah menghidupkan kembali berlakunya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengandug substansi Hak Menguasai Neagra yang kuat karena fungsi air adalah barang sosial untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

---

Thesis explain the impact of economic liberalization on the policy of water privatization in the analysis of the Constitutional Court decision in the judicial review of Law No. 7 of 2004 on Water Resources of Article 33 of the Constitution of 1945. This study is applying the Normative qualitative approach to analyze the impact of economic liberalization in the privatization of water resources in Indonesia after the issuance of Law No. 7 of 2004 as well as evaluating the Court?s verdict that canceled the application of Law No. 7 of 2004.Based on the results of conducted reasearch, the impact of economic liberalization on water resources is very visible in the substance of Law No. 7 of 2004 on Water Resources. As the substance of the Dublin Principles, water plays as economic function, so the water becomes a commodity of the economy. This function is adopted in Law No. 7 Year 2004. The setting function of water as an economic good is contrary to the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the earth and water and natural resources contained therein shall be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. For this reason, the Constitutional Court in a judicial review of Law No. 7 of 2004 has canceled the Law 7 of 2004 because of the conflict with the provisions of the State's rights as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and Supreme revive the application of Law No. 11 of 1974 on the Rights of the substance pertaining abaout the strong Irrigation by The Nation because water plays a social role for the welfare of the people."

"In the face of economic downturn, the Government of Indonesia decided to bail out Bank Century in November 2008. This decision has triggered pros and cons leading to the use of Hak Angket by the parliament. Was it correct to deem a small bank with bad reputation in the past as having an industry-wide systematic impact? During the course, are there any miscalculation, mishandling and violations against the law? What does this mean to the future of Indonesia's democracy? This paper argues that the use of Hak Angket and its accompanying results may pave the way to a more promising check and balances mechanism and hence strengthening the culture of democracy in Indonesia. "

"Kemampuan bank dalam menghimpun dana berbeda pada setiap provinsi. Penelitian ini menguji variabel yang mempengaruhi kemampuan bank swasta menghimpun dana masyarakat. Penelitian dilakukan terhadap 33 provinsi di Indonesia periode 2011-2015 dan menggunakan data panel dengan model random effect.Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio APBD terhadap PDRB, komposisi jaringan kantor bank swasta, dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank swasta. Sementara di luar DKI rasio sektor dagang dan jasa dalam PDRB terhadap DPK bank serta rasio PNS terhadap penduduk bekerja juga berpengaruh signifikan. Rasio APBD terhadap PDRB memberikan pengaruh negatif, sementara variabel lainnya berkontribusi positif

---

The bank rsquo s ability to muster funds different in each province. The study is intended to examine the variables that affect private bank rsquo s ability to raise third party rsquo s fund. The study conducted on 33 Indonesia rsquo s provinces within 2011 2015 and using panel data with random effect model.The result shows that the ratio of GDP against BUDGETS, the private bank rsquo s delivery channel ratio, and population density have a significant influence on the market share of private banks. When exclude DKI, the ratio of trade and services sector in regional GDP to bank deposits and the ratio of civil servants to the working population also have a significant effect. The ratio of APBD to GRDP gives a negative influence, while other variables contribute positively."

"Hingga kini, Korea Utara telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang mencakup tindakan terorisme, pelanggaran HAM, dan pengembangan senjata nuklir. Berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai telah dilakukan, termasuk berbagai bentuk dialog antar negara, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Beberapa negara kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara secara unilateral, dan selanjutnya menjatuhkan sanksi yang dikoordinasikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan dasar Pasal 41 Piagam PBB. Skripsi ini akan membahas metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik antar negara, praktik-praktik penggunaan sanksi ekonomi dalam penyelesaian konflik antar negara, dan implementasi kedua hal tersebut dalam penyelesaian konflik Korea Utara.

---

Until now, North Korea has been reported on several international law violations, including terrorism, human rights violation and nuclear proliferation. While a considerable amount of peaceful methods had been taken, including various negotiations, they are to no avail. Several countries then decided to impose economic sanctions unilaterally, and some has been coordinated by United Nations Security Council Resolutions collectively with the basis of United Nations Charter Article 41. Ideally, with this much amount of sanctions that have been done perpetually and ubiquitously, it should have given some significant effects to the ending process of this conflict. This thesis will analyze the legal methods of settling conflicts between states, the practices of economic sanctions to resolute conflicts between states, and the implementation of those methods and precedent cases to the North Korea conflict."