Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia dalammenghadapi destabilisasi kawasan di sekitar Natuna. Tesis ini adalah tesiskualitatif yaitu menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Hasil dari tesis iniakan menyimpulkan bahwa selain Indonesia mempersiapkan diri dari ancaman disekitar kawasan, Indonesia juga menganggap bahwa Natuna adalah salah satu titikstrategis yang dapat mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesiameningkatkan pertahanannya untuk menggapai impiannya yaitu sebagai negaramaritim serta untuk mencapai kerjasama yang dapat menguntungkan Indonesia.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori decision making dengan modelrasionalitas Graham T. Allison. Hal ini dikarenakan hanya negara yang dapatmembuat kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Tesis ini jugamempertimbangkan faktor geopolitik wilayah Natuna dan Laut China Selatan;bentuk maritime security yang ingin dicapai oleh Indonesia; serta hubunganIndonesia dengan negara tetangga, Tiongkok, Amerika Serikat terkaitpermasalahan Laut China Selatan.

---

ABSTRACTThis thesis explains about Indonesia?s defence policy in managing thedestabilization area around Natuna. This thesis is a qualitative study that explainswhy the phenomenon happens. The thesis concludes that besides preparing itselffrom threats that comes from around the region, Indonesia enhances its militaryforces is also because Indonesia considers Natuna as one of the strategic pointsthat could guard the safety of Indonesia?s sovereign territory. Indonesia enhancesits military forces to reach its goal as a maritime country also to gain cooperationsthat give benefits to Indonesia. The theory that is used in this thesis is the rationalmodel of decision making theory by Graham T. Allison. This model is usedbecause only state has the right to create the state?s defense and security policy.This thesis also considers the geopolitical factors in Natuna region and SouthChina Sea; the characteristics of maritime security that Indonesia wants to gain;also the relationship between Indonesia and its neighbouring countries, China,United States of America that relates to the South China Sea Conflict.;"

"Skripsi ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori simbiosis kedaulatan dan keamanan Makinda, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang di Laut Natuna Utara membuat pemerintah melakukan upaya pencegahan berupa diplomasi, pembuatan peta baru, dan pembangunan pertahanan di daerah perbatasan negara. Upaya pencegahan ancaman ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan arah dari geopolitik Indonesia.

---

This thesis analyzes the efforts made by the government to maintain state sovereignty. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. Based on the analysis of researchers using the theory of symbiosis of sovereignty and security of Makinda, this study shows that the threats that came in the North Natuna Sea made the government make prevention efforts in the form of diplomacy, making new maps, and building defense in the border areas of the country. Efforts to prevent this threat are also efforts to increase the country's sovereignty. This is done to support the World Maritime Axis Vision launched by President Joko Widodo which is the direction of Indonesia's geopolitics."

"Tugas karya akhir ini membahas geopolitik kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan pada masa pemerintahan Dilma Rousseff tahun 2011-2015. Kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan didasari pada teori geopolitik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa pertimbangan-pertimbangan kebijakan pertahanan Brasil terhadap Atlantik Selatan pada pemerintahan Rousseff mengacu pada tujuan utama Brasil untuk menjadi lebih kuat secara global. Hal ini diawali dengan penemuan sumber daya alam di Atlantik Selatan, namun juga didukung oleh pemerintah yang turut mempromosikan pentingnya kekuatan laut. Kondisi-kondisi ini, bersama dengan kondisi geografis Brasil telah menciptakan situasi yang optimal untuk dapat mencapai sea power.

---

This final project paper discusses the geopolitics of Brazil rsquo;s Defense Policy in South Atlantic during Dilma rsquo;s Presidency in 2011 to 2015. In this research, I used qualitative descriptive method, with literature study and document as the source of writing. The result of this research shows that the considerations for Brazil rsquo;s defense policy in South Atlantic is based on Brazil rsquo;s aim to reach a stronger power in the global scale. This was triggered by the discoveries of resources in South Atlantic, and also supported by the government that promoted the importance of sea power in protecting Brazil rsquo;s national interest in the South Atlantic. These conditions, along with Brazil rsquo;s geographic condition have provided a great situation to achieve sea power. "

"Skripsi ini membahas fenomena presidentialized party yang terjadi di Indonesia pasca adanya perubahan landasan konstitusional yakni amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, Indonesia mulai mempertegas sistem presidensialismenya dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun ia merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian nominating , pemilihan electing , dan pemerintahan governing. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart 2010 dan Kawamura 2013 sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb 2005, skripsi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah ldquo;petugas partai';. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party.

---

This thesis discusses the phenomenon of presidentialized party that occurred in Indonesia after the change of constitutional basis namely amendment of UUD 1945. In the amendment, Indonesia began to emphasize its presidential system by conducting direct election of president and vice president. This mechanism encourages the political party to choose the most popular candidate even though he she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as 'principal' will have difficulty controlling the 'agent' or outsider that they have nominated. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through the qualitative method and explanative research type, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDI P behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia in the 2014 Election. By combining Samuels Shugart 39 s model of presidentialized party 2010 and Kawamura 2013 as the main theory, coupled with the perspective of Poguntke Webb 2005 , this research produced several findings. First, PDI P, although it was still dominated by Megawati Soekarnoputri role in the party 39 s decision, but exploited the popularity of outsider figure, Joko Widodo, to win the 2014 Election. Second, in the case of PDI P, the principal agent relation is unique because its principal is Megawati only, remembering her central role in the party. As for the agents, there are two parties, first, the party administrators who obedient to Megawati, and since the 2014 election, came the second agent namely Joko Widodo who got the mandate to manage the executive. Third, there are several internal conflict dynamics dominated by conflict between different interests of agents. Fourth, Megawati as principal was having difficulty in controlling her agent, Jokowi, so Megawati was often reminded him with the term party officer . This study concludes that PDI P was presidentialized although it still had a personalized party character."

"Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia, pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun agenda reformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang pengalamannya tidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomasi ekonomi secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan lebih strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya. Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

---

Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadorial appointments from non-career diplomats often exist from time to time. While the reformasi agenda has given a clear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover, President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial appointments in the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’s domestic politics considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests. Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of ambassadors of Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana Rusia memanfaatkan Chechnnya yang merupakan bagian dari Federalismenya sebagai alat dari strategi geopolitik Rusia pada operasi militer ke Ukraina. Pada konflik di Ukraina yang secara geografis tidak jauh dari Chechnya, Rusia menggunakan militer Chechnya sebagai kekuatan tambahan dan psywar pada Operasi Militer ke Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan deskriptif analitis dengan teori pendukung dari Nicholas J. Spykman mengenai geopolitik. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan Chechnya sebagai sebuah alat geopolitik dari kekuatan militer dan etnisitasnya guna mengamankan letak secara geografis pada operasi militer ke Ukraina di tahun 2022.

---

This research analyzes how Russia utilizes Chechnya which is part of its Federalism as a tool of Russia's geopolitical strategy in military operations to Ukraine. In the conflict in Ukraine which is geographically not far from Chechnya, Russia uses the Chechen military as an additional force and psywar in Military Operations to Ukraine. This study uses the research method of literature study and analytical descriptive with supporting theory from Nicholas J. Spykman regarding geopolitics. The hypothesis of this research shows that Russia is using Chechnya as a geopolitical tool from its military strength and ethnicity to secure its geographical position in a military operation against Ukraine in 2022."

"Sejak deklarasi kemerdekaan negara - negara Asia Tengah pada tahun 1991, China secara bertahap memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang mempunyai peranan penting di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang apakah hal ini menunjukkan suatu perubahan geo politik setelah runtuhnya Uni Soviet dan merupakan konsolidasi akan adanya kekuatan baru China. Negara - negara Asia Tengah secara politik saat ini mempunyai peranan yang penting terlebih karena adanya kekeayaan akan energi yang dihasilkan serta adanya pengaruh besar dua negara tetangganya yaitu, China dan Rusia. Implikasi Cina di Asia Tengah mempunyai pengaruh yang besar untuk jangka panjang dimana Hl ini juga mempengaruhi rejim ? rejim yang ada di kawasan tersebut. Sehingga langkah strategi China di Asia Tengah merupakan hal yang penting. Saat ini China telah mencoba membangun jaringan pemberantasan penjualan obat dan senjata tran-nasional di kawasan itu. Di saat yang bersamaan Cina juga mendukung adanya perlawanan gerakan terorisme agama yang di curigai beranggotakan kaum separatisme Uygur di Xinjiang, China dan kaum oposisi di Asia Tengah. Cina juga mendukung usaha penolakan negara - negara Asia Tengah akan usaha pembentukan demokrasi yang diusulkan pihak Barat di kawasan Asia Tengah. Dibidang ekonomi,Cina juga memanfaatkan posisi negara - negar Asia Tengah yaitu, sebagai negara landlocked yang merupakan kawasan yang sangat menjanjikan secara ekonomi bagi China maupun Asia Tengah. Hal ini tidak dapat dipisahkan pula dengan keberadaan sumber - sumber energi di Asia Tengah yang dibutuhkan Cina untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan permintaan energi dalam negeri China. China melihat Asia Tengah tidak hanya sebagai negara yang berbatasan langsung tetapi juga merupakan wilayah transit yang dapat memfasilitasi perdagangan dengan negara - negara seperti Iran, Afghanistan, India serta Pakistan. Selain itu, China juga menggunakan organisasi regional Shanghai Cooperation Organisation (SCO)sebagaii zona perdagangan bebas guna memudahkan penyaluran produk - produk China di pasar Asia Tengah dan Rusia. China juga berusaha menanamkan pengaruh - pengaruh kebudayaan China yang diharapkan dapat berkembang di Asia Tengah. Dari pemaparan diatas, tesis ini berusaha untuk menganalisa lebih dalam langkah - langkah strategi China dalam usaha pengamanan wilayah perbatasannya serta keamanan energinya di Asia Tengah. Tesis ini juga menganalisa aspek ekonomi yang mempunyai peranan penting didalamnya, keberadaaan Shanghai Cooperation Organization (SCO) serta menganalisa strategi China dalam mengatasi kaum separatis Uyghur di Xinjiang.

---

Since the declaration of independent of Central Asia states in 1991, China has gradually emerged as one of the region?s main partners. This rapprochement raises questions about the geopolitical changes in the aftermath of the Soviet Union?s demise and the consolidation of China?s new power. The Central Asia states, politically adrift since the collapse of the Soviet Union, are now set to play a major part in energy policies but they are still largely under the influence of their two great neighbors, namely Russia and China. The Chinese implication in Central Asia will have a major impact in the long term since it permits the reinforcement of Beijing?s political influence on Central Asia regimes and the reinforcement of their geopolitical alliance. Therefore, the strategic gains for Central Asia with China?s increased presence are important. Beijing is trying to check the trans-nationalization of arms and drug networks in the area. At the same time, the struggle against ?religious extremism? is being used to justify the repression of dissident movements (Uyghur separatists in Xinjiang and the political opposition in Central Asia) and to reject, on the grounds that they would be destabilizing, the democratizing measures requested by the West. In the economic realm, China will also modify the geographic situation of Central Asia. While the region is hampered in its growth by its landlocked character and significant promise in economic and financial relations between China and Central Asia over the medium- to long-term, are about the development of the region?s enormous energy resources to fuel China?s anticipated economic growth and burgeoning energy demands. China sees Central Asia not only as a border region, but also as an intermediary and transit area, which facilitates trade with Iran, Afghanistan, India, and Pakistan. Such a strategy will reinforce Central Asia?s historical role on the Silk Road. These geopolitical and economic objectives remain linked. For many years, China militated for the Shanghai Cooperation Organization to become a free-trade zone, which would transform Central Asia and Russia into new markets for Chinese products. This Chinese commercial domination over the region will also have a cultural impact that remains, for the time being, difficult to assess. Exchanges of people, the learning of the Chinese language, and the entrance of Central Asia into the sphere of Chinese cultural influence, will grow, creating a totally new situation in Central Asia. In this paper, I aim to analyze deeply about China's strategies mainly in ways to secure its territorial and energy securities related to the engagement with Central Asia. I intend to shed light on economic issues that are likely to play a crucial role, the appearance of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and also to observe China strategies in managing the Uighur separatism in Xinjiang."