Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi political marketing Partai Perindo sebagai partai politik yang relatif baru dengan tujuan partai yang cukup fantastis yaitu memenangkan Pemilu 2019 dan mengajukan ketua umumnya maju sebagai calon presiden, serta bagaimana peran kepemilikan media oleh ketua umum dalam strategi partai tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001), kemudian strategi kampanye partai politik Nursal (2004) serta penerapan 4Ps bauran marketing Firmanzah (2008). Kesimpulan utama dari penelitian adalah Partai Perindo lebih dekat dengan penerapan sales oriented party dan lebih banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan-pesan politik partainya. Namun demikian dalam perkembangan politik di Indonesia, Partai Perindo ternyata tidak dominan dan signifikan pull political marketing, karena proses perekrutan dan pesan partainya juga mengedepankan push dan pass political marketing. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai Perindo yang ada saat ini

---

This study aims to determine political marketing strategy Perindo Party as a political party that is relatively new to the party just fantastic goal that

won the 2019 general election and submitted its chairperson forward as a presidential candidate, as well as the role of media ownership by the general chairman of the party's strategy. This qualitative study using the framework of the concept of political marketing Lees-Marshment (2001), then the political party's campaign strategy Nursal (2004) and the implementation of 4Ps marketing mix Firmanzah (2008). The main conclusion of the study is Perindo Party closer to the implementation of a sales oriented party and more use political pull marketing to convey messages of political parties. However, in the political developments in Indonesia, Perindo Party was not dominant and significant political pull marketing, because the recruitment process and also promote the party's message using pass and push political marketing. So this study can complement the political marketing strategy Perindo Party that exists today."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"Penelitian ini membahas tentang strategi marketing kampanye iklan politik partai politik. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kendati demikian, belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo terbilang cukup besar dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia. Jumlah belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo sebesar 82,7 Miliar. Namun hal tersebut membuat Partai Perindo tidak lolos dalam tahapan Parliamentery Thershold sebesar 4%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta mengidentifikasi kegagalan strategi marketing kampanye yang dilakukan untuk menghimpun suara pemilih sehingga tidak cukup mengantarkan partai lolos ke kursi DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019. Serta menganalisis bahwa persoalan mengenai kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dapat mempengaruhi proses politik dalam menghimpun suara pemilih, pemilihan umum legislatif tahun 2019 melalui strategi marketing kampanye yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep strategi kampanye Charles U Larson (1979) dan Teori Marketing Politik Adman Nursal (2004) sebagai pisau analisis untuk melihat penyebab kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kesimpulan yang didapat adalah kombinasi dari strategi pull political marketing dan push political marketing perlu digencarkan. Dari pelaksaan kedua strategi yang dijalankan Partai Perindo maka jelas terlihat bahwa publik sasaran mereka adalah kalangan muda (baik generasi milenial maupun Gen-Z) serta kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini pelaku UMKM. Oleh karena itu, jika Partai Perindo melakukan dan menggencarkan 3 pemasaran politik yang dikatakan oleh Adman Nursal (2004), Partai Perindo berpeluang untuk bisa menghimpun suara pemilih sehingga Partai Perindo dapat lolos ke parlemen sebagai partai pemenang pemilu 2019.

---

This research discusses marketing strategies for political advertising campaigns of political parties. The case study raised in this research is the failure of the marketing strategy of the Perindo Party's political advertising campaign in collecting voter votes in the 2019 Legislative Election. However, the advertising expenditure spent by the Perindo Party is quite large compared to other parties in Indonesia. The total advertising expenditure spent by the Perindo Party was 82.7 billion. However, this meant that the Perindo Party did not pass the Parliamentary Threshold stage of 4%. This research aims to explain and identify the failure of the campaign marketing strategy that was carried out to gather voters' votes so that it was not enough to get the party to qualify for a seat in the DPR RI in the 2019 Legislative Election. As well as analyzing the issue regarding the failure of the marketing strategy for the Perindo Party's political advertising campaign which could influence the political process in collecting voters' votes in the 2019 legislative general election through the campaign marketing strategy carried out. The approach used in this research is qualitative. This research uses the campaign strategy concept of Charles U Larson (1979) and Adman Nursal's Political Marketing Theory (2004) as analytical tools to see the causes of the failure of the Perindo Party's political advertising campaign marketing strategy in collecting voters' votes in the 2019 Legislative Election pull political marketing and push political marketing strategies need to be intensified. From the implementation of the two strategies implemented by the Perindo Party, it is clear that their target public is young people (both the millennial generation and Gen-Z) as well as low-income people, in this case MSMEs. Therefore, if the Perindo Party carries out and intensifies the 3 political marketing mentioned by Adman Nursal (2004), the Perindo Party has the opportunity to collect voters' votes so that the Perindo Party can qualify for parliament as the winning party in the 2019 election."

"AbstrakBranding memiliki posisi sentral pada perkembangan pemasaran politik dewasa ini. Penelitian ini membahas pembentukan brand politik partai baru, yakni upaya menjual produk politik kepada target pemilih-nya. Penelitian bersifat kualitatif menggunakan metode studi kasus, dengan basis kerangka utama pemasaran politik model orientasi Product-Sales-Market Lees-Marshment, 2001. Kesimpulan dari penelitian ini, partai baru Perindo menerapkan fungsi riset pasar model MOP bukan untuk menentukan disain produk, tetapi bertujuan merumuskan strategi komunikasi efektif bagi brand politik partai. Perindo menampilkan branding kompetensi ekonomi sehingga menjadi alternatif partai yang lepas dari stigma negatif partai mapan. Implikasi studi memperlihatkan penerapan model orientasi berbasis market oleh partai bersifat kontekstual.

---

Branding has a central positions in the study of political marketing nowadays. This research determines the new political party in Indonesia and how they effort to make their own political branding to be recognize and well known by the public, by selling their political product to the target market or potential voter. The study is qualitative research using the case study methods, the main framework are based on the model of political marketing of Product Sales Market orientation Lees Marshment, 2001.

The result is, new political party Perindo implementing the function of market intelligence from the MOP models, to create an effective communication strategy for the party rsquo s political brand, instead to make product design. Perindo focusing their branding on the party rsquo s competence to bring the solution of economy problem. This economy competence made Perindo become an alternative that release from the negative stigma of political parties, that tend to exist in the society. The study also showed the implementation of market based orientation are contextual. "

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Saat ini strategi komunikasi pemasaran politik telah berkembang luas. Salah satunya adalah dengan pendekatan political marketing. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran politik Partai Aceh. Partai Aceh merupakan Partai Lokal konsekuensi dari hasil kesepakatan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapat gambaran jelas strategi partai Aceh dalam memenangkan Pemilu pasca MoU berturut-turut. Informan penelitian adalah aktor politik di Aceh yang terlibat aktif pada pemilu 2014.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Partai Aceh masih menggunakan cara-cara komunikasi pemasaran tradisional. Untuk menjadi partai modern maka Partai Aceh harus mempebahrui dan beradaptasi dengan kondisi situasi masyarakat saat ini.

---

Nowadays marketing communication strategy on politics has variably developed. One of them is using political marketing and branding perspective. This research aims to find out how Aceh Party planning on their marketing communication strategy in Aceh. This research was conducted on qualitative descriptive method with the informant whom actively participated in 2014 election.The description will give valuable feedback for Aceh Party in creating communication strategy. The results shows Aceh Party using traditional ways on building its strategy, Aceh Party sucesfully won and dominates the legislative member in Aceh Parliament though."

"ABSTRAKPasca reformasi 98 menjadi babak baru bagi Partai Golkar. Dulu sebagai partaipemenang pemilu berturut-turut dengan meraup suara 70%-an ketika zaman OrdeBaru. Kini suaranya semakin menurun hingga mencapai 14%-an untuk saat ini.Konsekuensinya penguasaan di pemerintah dan parlemen tidaklah semaksimalseperti zaman sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab seperti;penarikan dukungan oleh birokrasi dan ABRI sebagai kekuatan Orde Baru,melemahnya mesin politik Golkar, konflik internal, munculnya partai-partai baru,beralihnya massa mengambang ke partai lain dan sistem pemilu yang telahberubah. Merespon kondisi tersebut maka diperlukan desain strategi politik dalamrangka pemenangan pada Pemilu 2019. Beban bertambah pada Pemilu 2019diselenggarakan secara serentak. Pemilu legislatif dan presiden dilakukan dalamsatu putaran waktu. Tentunya bagi semua partai peserta pemilu belum mempunyaipengalaman dalam membuat desain strategi pemenangan. Termasuk bagi PartaiGolkar. Tergambar tantangan bagi Partai Golkar pemilu 2019 akan semakinkompleks. Dengan demikian perlu upaya dini membuat desain strategi politikPartai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Jenis penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalamkepada pengurus harian Partai Golkar tahun 2009-2014 yang membidangipemenangan. Hasil wawancara mendalam sebagai data primer dan didukung olehstudi literatur dan data media sebagai data sekunder. Proses analisa dilakukanmenggunakan dua teknik yakni: analisa timeline dan analisa PESTL. Analisatimeline menganalisa kondisi internal Partai Golkar berdasar kronologi waktu dariawal berdiri hingga 2015. Hasil analisa ini menjelaskan dinamika dan perubahanpola Partai Golkar saat zaman Orde Baru dengan Pasca Reformasi. Sedangkananalisa PESTL mengambarkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi PartaiGolkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Dua hasil analisa tersebut menjadi bahandalam merumuskan desain strategi politik Partai Golkar menghadapi Pemilu2019. Dari hasil penelitian, desain strategi tersebut terdapat empat cakupan utamayakni: modernisasi partai, pendekatan massa mengambang, pengelolaan isu danrekayasa legalitas.

---

ABSTRACTPost-reform era is a new phase for the Golkar Party. When First as the partywinning the elections in a row to garner 70% -an when the New Order era. Now itdecreases until 14% -an for now. Consequently tenure in government andparliament is not as much as the previous times. This condition occurs due toseveral reasons such as; withdrawal of support by the bureaucracy and themilitary as the power of the New Order, the weakening of the Golkar politicalmachine, internal conflict, the emergence of new parties, the shift to a floatingmass of other parties and the chancing of electoral system. Responding to theseconditions, it is necessary to design a political strategy in order to award the2019 Election Expenses increased in the 2019 election held simultaneously.Legislative and presidential elections carried out in one round time. Of course,for all the parties participating in the election does not have experience in makingdesign winning strategies. Including the Golkar Party. Illustrated the challengefor the Golkar Party in 2019 elections will be more complex. Thus the need tomake early efforts to design a political strategy in the face of the Golkar PartyElection 2019. This research is a qualitative. Data collected through in-depthinterview to the daily board of the Golkar Party in 2009-2014 . The results of indepthinterviews as the primary data and supported by the literature and datamedia as secondary data. The analysis process is done using two techniquesnamely; PESTL timeline analysis and analysis. Timeline analysis to analyze theinternal condition of the Golkar Party based on the chronology of time from astanding start to 2015. The results of this analysis to explain the dynamics andchanges in the pattern of the Golkar Party when the New Order era to the Post-Reformation. While the analysis PESTL external environment affecting portrait ofthe Golkar Party in the face of Election 2019. Two results of this analysis arebeing incorporated into the design to formulate political strategy to face theGolkar Party Election 2019. From the research, the design of the strategy, thereare four main coverage namely: the modernization of the party, mass approachesfloating, management and engineering issues of legality"

"Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi dilakukan pembebasan dan pembatasan sekaligus. Inkonsistensi kebijakan memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap partai politik. Perlakuan tersebut dalam bentuk peraturan perundangan dan pelaksanaannya. Sebagai studi kasus penelitian ini dilakukan terhadap Partai Idaman. Partai baru berdiri ini dijadikan studi kasus karena melakukan upaya hukum uji materi terkait pasal diskriminatif verifikasi partai politik dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan partai politik di era reformasi berjalan inkonsisten dan diskriminatif. Pengaturan diskriminatif tidak hanya terjadi pada UU Pemilu, tetapi juga pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksanaanya di Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan dan pelaksanaan yang diskriminatif bertentangan dengan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Adanya perlindungan dalam bentuk upaya hukum terhadap pengaturan diskriminatif dan pelaksanaannya digunakan Partai Idaman dengan melakukan upaya hukum di setiap tahapan yang dilalui melalui pengadilan sesuai kompetensinya. Sebagai saran dalam penelitian ini disampaikan pandangan bahwa pengaturan penyederhanaan partai politik di Indonesia seharusnya memiliki arah yang jelas. Peta jalan (road map) dalam jangka panjang, konsisten dan non diskriminatif. Pelaksanaan pengaturannya juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan sistem informasi dalam bentuk perangkat keras dan lunak yang menjadi dasar penilaian lulus verifikasi partai politik juga disarankan memenuhi standar dan kualifikasi yang sesuai dan didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

---

The thesis aims to conduct a normative analysis of the simplification of political parties in Indonesia. The inconsistency of the regulation of political parties in each government regime is the background of the writing of the thesis. The simplification of party policies in President Sukarno era was carried out by dissolving parties. In President Suharto era was done through party fusion. In the latest era or the Reform era, both liberation and restrictions were carried out. Policy inconsistencies lead to discriminatory treatment of political parties. Such treatment is in the form of regulations and their implementation. As a case study, this research was conducted on Partai Idaman. This emerging party was used as a case study relate to its activity to carried out legal efforts to test material related to the discriminatory article on verification of political parties in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections (Elections) in the Constitutional Court (MK). The results of this study indicate that the regulation of political parties in Reform era is inconsistent and discriminatory. Discriminatory arrangements do not only occur in the Election Law, but also in the form of implementing regulations in the Election Commission. Discriminatory arrangements and practices are contrary to the basic rights stipulated in the constitution. The existence of protection in the form of legal remedies against discriminatory arrangements and its implementation is used Partai Idaman by conducting legal remedies at each stage that is passed through the court in accordance with its competence. As a suggestion in this study, the view was made that the regulation of simplification of political parties in Indonesia should have a clear direction. The long run roadmap is needed, but consistent and non-discriminatory. The implementation of the regulation must also be carried out with due regard to the principles of organizing elections. The use of information systems in the form of hardware and software which is the basis for evaluating passing political party verification is also recommended to meet appropriate standards and qualifications and be registered at the Ministry of Communication and Information."

"Penelitian ini membahas politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Pemaparan ini pada akhirnya akan mengkritisi fungsi pers. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye. Oligarki media dalam penelitian ini adalah Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Hary Tanoe berubah, pada Pilpres 2014 Hary Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011, 2013) dan Mietzner (2014) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi faktor oligark dalam politik dan mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Faktor pendorong keberpihakan oligarki media pada kandidat saat Pilpres 2019 didominasi oleh faktor ekonomi politik, tidak semata-mata karena kasus hukum. Cara oligark merealisasikan dukungannya melalui sumber pendapatan dan sumber materialnya (bisnis media).

---

This research discusses media oligarch politics in presidential election 2019. Focus of the research is oligarch support factors to Joko Widodo and Ma’ruf Amin as President and Vice President candidate. Importance of this research is to explain the motivating factors of oligarchs in supporting candidates, as well as realizing the support. The explanation seeks to criticize the function of press. This research is expected to be referred in election policy making, especially during the campaigning phase. Media oligarch in this research is Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and Indonesia United Party (Partai Persatuan Indonesia/Perindo). Support of Hary Tanoesoedibjo shifted support from Prabowo Subianto-Hatta Rajasa in 2014 Presidential Election to Jokowi-Maruf in 2019 Presidential Election. Analysis in this research employs Jeffrey Winters (2011; 2013) and Mietzner's (2014) Oligarchy Theory which stated that oligarch need to enter to political structure to defend their wealth and the variation of factors that oligarch enter political structure and consider supporting a certain candidate. This research using a qualitative method, this research offers following arguments: Factors of the media oligarch to support candidate in 2019 Presidential Election are dominated by economic factor and not only due to legal problems. The oligarch uses their source of income and their material resources (media business) to realize the support. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas strategi yang digunakan oleh dua calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2019 di Dapil II. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemilihan umum yang dilakukan secara serentak pada 17 April 2019. Penelitian ini pada awalnya melihat bahwa nantinya akan terjadi persaingan ketat, khususnya bagi caleg-caleg satu partai dalam memperebutkan kursi. Sehingga, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana strategi yang digunakan oleh kedua caleg tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori political marketing strategy milik Newman dengan melihat candidate focus terhadap Strategi 4P (product, push marketing atau tim relawan, pull marketing atau media massa, dan polling atau penggunaan konsultan politik dalam perumusan strategi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan strategi 4P milik Newman sebagai analisis terhadap data yang didapatkan, penulis mendapatkan hasil temuan penelitian bahwa strategi yang dilakukan kedua caleg terbentuk karena pengaruh tiga dari empat candidate focus yang dibawa oleh kedua caleg. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya persaingan di antara kedua caleg yang diteliti serta tidak terlaksananya polling.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the strategies used by two legislative candidates from Partai Persatuan Pembangunan in the in 2019s Election of Regional House Representatives of the City of South Tangerang in the Election District II. This research is motivated by the elections conducted simultaneously on 17 April 2019. This study initially sees that there will be fierce competition, especially for candidates-candidates of the party in contesting seats. Thus, this study will look at how the strategies used by both candidates. The study was conducted using Newmans political marketing strategy theory by looking at the candidate focus on the 4Ps Strategy (product, push marketing, pull marketing, and polling). This study uses qualitative research methods based on primary and secondary data. Using Newmans 4P strategy as an analysis of the data obtained, the findings of the study found that the strategies carried out by the two candidates were formed due to the influence of three of the four candidate focus brought by the two candidates. However, in this study, it was shown that there was no competition between the two legislative candidates studied and the Pollingwas not implemented."