Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIbukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan SaranaUmum Tingkat Kelurahan terhadap nilai gotong royong dalam kegiatan kerja baktiwarga di Kelurahan Manggarai, terutama dari sub aspek tolong menolong dan kerjabakti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme denganpengumpulan data secara kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harusmelalukan evaluasi terhadap substansi kebijakan, serta dilakukan suatu kajian untukmengetahui kondisi kapital sosial, khususnya nilai gotong royong, di wilayah DKIJakarta.

---

ABSTRACTRegulation No. 169 Year 2015 About Handling General Infrastructure In the Villageagainst the values of mutual cooperation in the activities of voluntary work residentsin the Kelurahan Manggarai, mainly from sub aspects of mutual help and communityDampak peraturan..., Atika Dwi Damayanti, FISIP UI, 2016viii Universitas Indonesiaservice. This study used a post-positivism research approach with qualitative datacollection and descriptive research. The results of the study suggest that theProvincial Government of DKI Jakarta must pass an evaluation of the substance ofthe policy, as well as conducted a study to determine the condition of social capital,especially the value of mutual cooperation, in DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak PeraturanGubernur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Jam Masuk Sekolah terhadap pelajar diwilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalahkualitatif. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwaPeraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang jam masuk sekolah memerlukanevaluasi kembali akibat dampak negatif yang muncul berpengaruh terhadapkenyamaan dan kesejahteraan pelajar karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisikmaupun psikologis dari pelajar di wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the impact of the Governor Regulation No.11 Year 2009 about Hours of School to senior high school students in South Jakarta,Jakarta Province. This research approach is qualitative. Based on the results ofresearch can be concluded that the Governor Regulation No. 11 Year 2009 on schoolhours requires a re-evaluation due to the negative effects arising influence on theconvenience and welfare of the student because of non-fulfillment of physical andpsychological needs of students in South Jakarta, Jakarta Province."

"Penelitian ini membahas tentang penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahap aktivitas kerja yang dilakukan oleh Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPPSU).  Penelitian ini menggunakan Job Hazard Analysis (JHA) untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang ada dan menggunakan metode semi kuantitatif W.T Fine untuk menganalisis risiko, dimana tingkat risiko didapatkan dari hasil perkalian probability, exposure, dan consequence. Pada penelitian ini terdapat 3 aktivitas kerja yaitu penanganan kebersihan jalan, penanganan kebersihan taman, dan penanganan kebersihan saluran. Penanganan kebersihan jalan dan penanganan kebersihan saluran masing-masing terdiri atas 7 tahap aktivitas kerja dan penanganan kebersihan taman terdiri atas 9 tahap aktivitas kerja. Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa keseluruhan terdapat 149 bahaya dan risiko yang terdiri dari 5 jenis bahaya yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.  

---

This research discusses about occupational health and safety risk assessment for work activities towards public handling of infrastructure and facilities officer. Job hazard analysis (JHA) is used to identify hazard and risk exists and using W.T Fine semiquantitative method to analyze risk, where the risk level obtained from multiplying probability, exposure, and consequence. This research focused on three main activities, such as handling of street cleaning, park cleaning, and sewer cleaning. Each of street and sewer cleaning handlings has seven steps of task activity and park cleaning handlings has nine steps of task activity. The results of risk analysis shows 149 hazards and risks, categorized into five kinds of hazard : physical hazard, chemical hazard, biological hazard, ergonomic hazard, and psychosocial hazard. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menghitung potensi dampak penerapan PMK-169 terhadap perusahaan yang tercatat di BEI. Pokok permasalahan adalah PMK-169 hanya memperbolehkan perusahaan memiliki DER tidak melebihi 4:1 sehingga perusahaan yang memiliki DER melebihi 4:1 biaya pinjamannya harus dikoreksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK-169 berdampak pada penghitungan PPh dan tingkat profitabilitas ditandai dengan penurunan biaya bunga, peningkatan cost of debt, ETR, arus kas keluar, penurunan ROA, ROE dan NPM perusahaan. Perusahaan seharusnya merubah utang menjadi modal sebagai langkah strategis yang efektif dan efisien untuk mengelola DER.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to calculate the potential impact of the application of the PMK 169 on the companies which listed on the BEI. The impact of the application is that company who has DER exceeds 4 1 cannot deduct all the incurred interest expense as deductibles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature review and field study. The result of this study shows that the application of PMK 169 give impact to lower deductible interest, higher cost of debt, higher effective tax rate, higher cash out flows, and lower profitability ratios, i.e. ROA, ROE, and NPM. Companies who intend to mitigate the impact of PMK 169 may restructure debt into equity as an effective and efficient strategic to manage DER. "

"Penelitian mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibebankan terhadap waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya serta perhitungan dan tata cara pembayarannya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya tersebut diberikan atas tanah negara, pendapat pertama mengatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya tidak dapat diwariskan, sehingga ahli waris hanya dapat mengajukan permohonan pemberian hak baru dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada umumnya, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa terhadap Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya, ahli waris diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembaharuan hak dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dalam hal perolehan hak terjadi karena waris atau hibah wasiat, maka yang dikenakan hanya 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibayar dan dilaporkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah pada masing-masing Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada di setiap kabupaten.

---

A study of an Acquisition Duty of Right on Land and Building that may be imposed on inheritance of a terminated Right to Build, includes the calculation and payment procedure in the territory of Special Regional Capital of Jakarta as regulated based on Regional Government Regulation of Special Regional Capital Jakarta Province Number 18 of 2010 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. There are differences of opinions growing in the society in the event if the Right to Build is granted on the land of the country, first opinion states that the terminated Right to Build on the land of the country can not be inherited, therefore the heir may only submit the conferral of new right application and of which the general Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be payable, another opinion states that against the terminated Right to Build on the land of the country, the heir is granted the opportunity to submit the renewal right application and of which the Acquisition Duty of Right on Land and Building on the acquisition right due to inheritance and bequeathed granting shall be payable. Specifically to the territory of the Special Regional Capital of Jakarta, the Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be 5% (five percent) times the tax base after be reduced by the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 80.000.000,- (eighty million rupiah), however in the tax of the acquisition right occurred due to inheritance and bequeathed granting, therefore the imposition shall be 50% (fifty percent) of the Acquisition Duty of Right on Land and Building with the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah), which shall be paid and reported using the Regional Tax Payment Slip at each Tax Service Tribal Offices of the Administration City of the Province of the Special Regional Capital of Jakarta at every regency."

"ABSTRAKKelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {localgoverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untukitiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semuatergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi.Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benarhams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat diwilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlahkeseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengantupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Iniberarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlahsekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta(ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kitamenginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untukitu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuatlembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamenyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayailewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran danruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upayamengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakatluas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaandalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperolehperhatian yang memadai selain memang belum berkembangnyaparadigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalanganpengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKIJakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denganlangkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadidengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan DewanKelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat ditingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasikinerja birokrasi kelurahan.Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat denganpemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangankomunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengankomunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholahmasyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagipandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkankebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampumengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang."

"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

---

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "

"Salah satu tujuan dari program Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pembagian Dana Desa yang berlaku menurut PP No.60 Tahun 2014 yaitu 90 persen Alokasi Dasar dan 10 persen Alokasi Formula dianggap kurang optimal dalam pemerataan pendapatan atau keuangan desa, penelitian ini mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pembagian Dana Desa yang berlaku saat ini terhadap Kesetaraan Keuangan Antar Desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 serta untuk mengetahui seperti apa formulasi pembagian Dana Desa yang paling tepat guna mewujudkan pemerataan Keuangan desa di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dengan Data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi Dana Desa 90 persen : 10 persen belum mampu mengoptimalkan tingkat pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor, dimana tingkat kesenjangan yang dihasilkan dari perhitungan Indeks Williamson adalah sebesar 0,439501. Indeks ketimpangan yang paling kecil dihasilkan dari formulasi Dana Desa 70 persen : 30 persen yaitu sebesar 0,4393627. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah formulasi pembagian Dana Desa dari 90 persen : 10 persen menjadi 70 persen : 30 persen, maka akan dapat mengurangi tingkat kesenjangan pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor sebesar 0,0009546. Kata Kunci:Kesenjangan Pendapatan, Dana Desa, Indeks Williamson, Keuangan Desa.

---

One of the goals from the village fund program initiated by the Government since Year 2015 is to address the development gap between rural. However, current formulation of the fund village which is 90 percentages for basic allocation and 10 percentages for formula allocation is considered not optimal in equitable distribution of income, one of them occurred in Bogor District. This study aims to determine how the impact from the fund village formulations which apply village financial equalization in Bogor District 2015 and also to know what the best formulation for fund village to achieve village financial equalization in Bogor District. The approach used in this study was descriptive quantitative with secondary data.The results showed that the formulations of the fund village 90 percentages 10 percentages have not been able to optimize the level of village financial equalization in Bogor, where levels of inequality resulting from the calculation of the Index Williamson is equal to 0,439501. The smallest inequality index resulting from the formulation 70 percentages 30 percentages that is equal to 0,4393627. This shows that by changing the formulation of fund village from 90 percentages 10 percentages to 70 percentages 30 percentages, it will be able to reduce gaps financial equalization village in Bogor District of inequality gap levels of inequality of equity finance of in Bogor regency of 0,0009546. Keywords Income Distribution Gap, Village Funds, Index Williamson, Village Finance."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."